Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Nasional Demokrat - Jawa Tengah II
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kudus
Tanggal Lahir
12/08/1966
Alamat Rumah
Jl. Kauman Wetan No.495, RT.005/RW.002. Demaan. Kota Kudus. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi

Latar Belakang

Ali Mahir adalah seorang pengusaha kain pel asal Kota Kudus. Pada Pileg 2014 adalah calon legislatif dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jateng II (Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Jepara). Ali Mahir resmi menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan H.M Prasetyo yang dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung di Kabinet Kerja.

Di masa kerja 2014-2019 Ali bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan dan kependudukan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1, Kudus (1983)

S1, Teknik Pertambangan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta (1995)

Perjalanan Politik

Anggota DPR-RI Komisi IX Periode 2014 - 2019 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Ali menanyakan apakah Menteri Kesehatan (Menkes) sudah mempresentasekan penempatan tenaga kerja di daerah terpencil. Kemudian, Ali juga menanyakan solusi Menkes jika terdapat tenaga kerja kesehatan yang tidak mau ditempatkan ke daerah terpencil.  [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Menurut Ali, untuk mengeluarkan peraturan, semua harus dipastikan untuk menerima dokumennya. Ali juga mempertanyakan tentang bagaimana Kemenakertrans dapat memastikan negara-negara yang mengikuti Pertemuan Menakertrans dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Ali Mahir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Kasus Temuan BPOM

13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Ali berpendapat bahwa temuan BPOM ini nilai-nilainya sangat fantastis sekali, sampai 1 jutaan pcs. Ali bertanya apakah temuan ini di publikasikan. Ali pun bertanya jika ditemukan apakah dibakar habis semuanya atau tidak.[sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Menurut Ali, dalam Pasal di  RUU KUHP di situ dikatakan "kecuali tugas", itu tidak boleh ditulis. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Ali menyatakan agar Rumah Sakit Vertikal dihadirkan di daerah yang akses nya susah, karena 33 Rumah Sakit Vertikal berada di daerah kota.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18 April 2016 - Ali Mahir meyakini bila Pemerintah konsisten menjalankan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1–11, maka seluruh aspek masyarakat akan tertolong. Ali Mahir menegaskan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi bukan hanya untuk perkotaan saja, tetapi didaerah juga harus merasakan hal yang sama.  [sumber]

Pengupahan

18 April 2016 - Ali merasa bahwa ada yang memberatkan pihak buruh terutama pada PP Nomor 78 Tahun 2015 pasal 44 karena bertentangan dengan UU. Ali menanyakan apa yang menjadikan pihak buruh merasa keberatan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena akan mewujudkan upah rendah. Menurut Ali, kenaikan upah berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi sama dengan meniadakan peran dewan pengupahan.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

Pada 8 Juni 2015 - Ali menilai perlu dilakukan peningkatan pengawasan pada jajanan anak-anak sekolah dikarenakan anak-anak bisa memakan apa saja tanpa selektif. Ali kemudian menanyakan terkait SDM BPOM apakah memang benar-benar kurang. Dia mendengar bahwa jumlah tenaga sekarang masih kurang dan akhir tahun ini akan berkurang karena pensiun. Lalu apakah benar bahwa BPOM tidak akan melakukan penambahan pegawai.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Ali menyampaikan pendapat kalau outsourcing di dapilnya yakni di Kudus banyak sekali dan menyusahkan rakyat. Ali juga menilai kalau outsourcing itu menyakitkan sekali dan Komisi 9 mendukung perjuangan bapak-bapak dari Gerakan Bersama BUMN (GEBER BUMN) semua.  [sumber]

Evaluasi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Pada 22 April 2015 - Ali menanyakan tentang persiapan tenaga keperawatan untuk menghadapi MEA terutama dalam bersaing dengan negara lain. Ali juga menanyakan tentang bagaimana mengatasi dua masalah yang disebutkan oleh Kemenkes yakni perihal distribusi dan pengabdian masyarakat.  [sumber]

Evaluasi Koordinasi Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015  - Ali melihat sangat kurang sekali pemahaman mengenai KB di kalangan masyarakat bawah. Lalu apa respon dari pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi terhadap arah kebijakan dari BKKBN Pusat?  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Ali menilai presentasi BPJSTK komprehensif. Sehubungan dengan penambahan 150 kantor cabang baru, Ali minta penjelasan ke Direktur Utama BPJSTK berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Ali fokus kepada berapa banyak perusahaan yang belum mendaftar dan ingin tahu kendalanya apa. Ali menilai BPJSTK butuh sosialisasi lebih banyak ke perusahaan-perusahaan terutama mengenai Jaminan Pensiun untuk pemberi kerja dan pekerja. Menurut Ali iuran pensiun 8% terlalu berat bahkan 5% saja sudah berat. Ali saran ke BPJSTK untuk lakukan kajian lebih dalam.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Ali menilai kondisi masyarakat di pedalaman kurang paham tentang BPJS. Ali saran agar sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dimaksimalkan agar masyarakat mengerti.  [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Ali mempertanyakan adakah perubahan signifikan sehingga dianggap mudah, atau ada kesan memudahkan. kembali soal komunikasi, karena akan memudahkan dia masuk, efektivitas pengawasan bagaimana. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kudus
Tanggal Lahir
12/08/1966
Alamat Rumah
Jl. Kauman Wetan No.495, RT.005/RW.002. Demaan. Kota Kudus. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Nasional Demokrat
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi