Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Konsil Kebidanan - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
Ali mengatakan Fraksi Nasdem berpendapat penjelasan Konsil Kebidanan mesti tertera
dalam kesimpulan rapat yang dituangkan dalam kesepakatan antara DPR dan
Pemerintah.
Tanggapan
Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Ali mempertanyakan terkait dengan Dana
Alokasi Khusus untuk Daerah khusus yang dimaksud siperti apa, dan bagaimana cara isu kependudukan agar bisa suatu hal yang kongkret di tingkat Kabupaten atau Kota.
Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI
Ali mengatakan bahwa perlunya koordinasi antara Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan. Ia menanyakan target serapan anggaran di akhir tahun dapat mencapai 90% atau tidak. Ali menyampaikan bahwa embarkasi Balikpapan masalah kesehatannya masih kurang dan airnya juga keruh.
Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI
Ali ingin mengetahui alasan adanya perbedaan gaji antara TKA dan TKI sebesar Rp27 Juta yang termuat dalam harian Kompas.
Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan
Ali mengatakan virus-virus yang menyebar di Indonesia, isunya berkaitan dengan agar kita membeli vaksin dari luar. Ali bertanya apakah mungkin untuk memiliki vaksin sendiri untuk menanggulangi virus zika.
Kinerja, Anggaran dan Program — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan
Terkait faktor lokasi, Ali mengatakan bahwa hal tersebut pasti sulit. Jika jaraknya jauh dengan tempat industri, maka ongkos akan lebih. Ali meminta fasilitas dipenuhi, seperti rumah ibadah, ruang.terbuka dan tempat bermain untuk anak.
Masukan Mengenai Pengelolaan Dana Investasi Jaminan Sosial BPJS Jangka Panjang dan Jangka Pendek — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Anggaran, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewas BPJS Kesehatan
Ali menanyakan besaran keuntungan yang diperoleh dari investasi BPJS. Ia juga menanyakan jumlah para pemegang kartu bila ada data yang valid dari BPJS.
Panja Pengupahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta Dewan Pengupahan Nasional
Ali menyampaikan beberapa pertanyaan yaitu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 78 fungsinya mulai menurun atau kurang optimal, lalu bagaimana hubungan pemerintah daerah sendiri dengan serikat buruh dan pekerja.
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli BPJS
Ali menjelaskan ini permasalahan justru rancu padahal yang penting pelayanan bermanfaat ke masyarakat untuk BPJS Kesehatan kita sudah tahu ini kekurangan dan ini selalu muncul saat kita ke dapil setelah naik untuk turun tingkat terjadi juga karena kekosongan tempat dan kita harapkan ada solusi.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun
Seandainya Karun sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan menemukan fraud, Ali menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Karun.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ribawati
Ali menanyakan bagaimana Ribawati menghadapi swasta secara konkrit.
Panja Pengupahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Ali Mahir menjelaskan bahwa apakah menurut versi APINDO PP nomor 78 ini sudah ideal untuk pengusaha dan buruh dan kira-kira apa sikap KSBSI sendiri tentang PP nomor 78 ini serta jumlah Serikat Pekerja yang bertahan berapa kuantitasnya.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Hasan
Ali menanyakan apkah sanksi di peraturan pemerintah merupakan sebuah efek jera.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Michael Johannis
Menurut Ali, masih belum optimalnya pekerja penetima upah. Ali juga menanyakan terkait aksi langsung yang dapat ditawarkan dan bagaimana meningkatkan cakupan peserta untuk mencegah defisit.
Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Ali M mengatakan 90% alat kesehatan impor padahal sudah ada 200an industri farmasi di Indonesia. Ia menyampaikan Indonesia mempunyai kekayaan alam sehingga obat herbal juga bagus. Bahan baku obat yang masih impor menurutnya cukup mengkhawatirkan.
Mismatch Anggaran 2017 dan Cakupan Pembiayaan untuk Penyakit Katastropik — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan
Ali mengatakan perlu ada pengawasan terkait klaim. Selain itu, ia menuturkan perlu ada juga terobosan untuk mengatasi defisit. Ia menanyakan soal efisiensi pengeluaran dan penerimaan BPJS. Lalu, ia menanyakan jaminan agar tidak terjadi defisit serta temuan mismatch dari anggaran kesehatan.
Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Ali M menanyakan ADS diproduksi dalam negeri atau tidak dan penyediaannya untuk saat ini optimal atau tidak. Ia juga menanyakan perusahaan penyedianya. Ia menyebutkan difteri selalu ada di sekitar kita dan kalau ada KLB lagi namun ADS terlambat akan sulit. Ia mengatakan untuk jangka panjang perlu ketersediaan ADS lagi. Ia menanyakan besaran anggaran ORI dan persentase perkiraannya. Ia membahas bahwa perkiraan pola penanganan paling efektif di kota besar dengan desa karena keduanya berbeda dan kalau nanti ada lagi bisa berbeda-beda.
Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), Perluasan Kepesertaan, Penegakkan Hukum serta Program Pemutihan Pemerintah Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan
Ali menanyakan kemungkinan masuknya pekerja rumahan menjadi BPJS Ketenagakerjaan serta penambahan peserta melalui aplikasi.
Kanker Serviks, Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi di era JKN, dan Kasus Stunting — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)
Ali menanyakan skema yang dapat digunakan untuk mengurangi angka stunting. Ia juga menanyakan soal kondisi dan jumlah dokter gigi di daerah serta pemenuhan obat.
Penjelasan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengenai Pembiayaan yang dibebankan ke Pekerja Migran, Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Bagi TKI, Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah, dan Program Pemerintah terkait Perubahan Mekanisme dan Pola Waktu Bekerja Pekerja Migran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNP2TKI
Ali M mengatakan ia ingin memfokuskan PMI di Jepang karena ada beberapa yang datanya masih belum jelas. Ia juga menanyakan alasan biaya ke Korea Selatan tinggi sekali. Ia mengatakan memang gaji di Korea Selatan itu sangat tinggi sekali mengalahkan di Timur Tengah. Tetapi, biayanya juga tinggi sekali. Ia juga menanyakan perihal kegiatan di Arab Saudi yang kriterianya macam-macam. Ia menyampaikan ia melihat di Arab Saudi belum ada apa-apa ketika ia jalan-jalan kesana. Ia menanyakan apakah baru akan dilaksanakan atau bagaimana. Ia juga menanyakan perlindungan yang dilakukan BNP2TKI.
Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Ali M mengatakan ia belum melihat penyaluran obat di luar Jawa yang kemungkinan karena komunikasi dan transportasi. Ia ingin komprehensifnya selalu ada dan ia meminta penjelasan mengenai jika ada peredaran obat yang sudah lama dan hampir kadaluarsa tapi masih beredar.
Penyelesaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Perluasan Manfaat Sosial dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan
Ali memahami bahwa banyak tenaga kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, tetapi Ali heran karena tidak adanya perlindungan yang mengikat bagi TKI/PMI. Menurut Ali, meskipun mereka sakit bukan karena bekerja, mereka harus tetap mendapat perlindungan karena mereka ke luar negeri tujuannya untuk bekerja.
Latar Belakang
Ali Mahir adalah seorang pengusaha kain pel asal Kota Kudus. Pada Pileg 2014 adalah calon legislatif dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jateng II (Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Jepara). Ali Mahir resmi menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan H.M Prasetyo yang dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung di Kabinet Kerja.
Di masa kerja 2014-2019 Ali bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan dan kependudukan.
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri 1, Kudus (1983)
S1, Teknik Pertambangan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta (1995)
Perjalanan Politik
Anggota DPR-RI Komisi IX Periode 2014 - 2019
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)
1 Juni 2016 - Ali menanyakan apakah Menteri Kesehatan (Menkes) sudah mempresentasekan penempatan tenaga kerja di daerah terpencil. Kemudian, Ali juga menanyakan solusi Menkes jika terdapat tenaga kerja kesehatan yang tidak mau ditempatkan ke daerah terpencil. [sumber]
Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
19 November 2015 - Menurut Ali, untuk mengeluarkan peraturan, semua harus dipastikan untuk menerima dokumennya. Ali juga mempertanyakan tentang bagaimana Kemenakertrans dapat memastikan negara-negara yang mengikuti Pertemuan Menakertrans dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada. [sumber]
RUU KPK 2015
Pada 6 Oktober 2015, Ali Mahir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]
Tanggapan
Kasus Temuan BPOM
13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Ali berpendapat bahwa temuan BPOM ini nilai-nilainya sangat fantastis sekali, sampai 1 jutaan pcs. Ali bertanya apakah temuan ini di publikasikan. Ali pun bertanya jika ditemukan apakah dibakar habis semuanya atau tidak.[sumber]
Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP
18 Januari 2018 - Menurut Ali, dalam Pasal di RUU KUHP di situ dikatakan "kecuali tugas", itu tidak boleh ditulis. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan
19 April 2016 - Ali menyatakan agar Rumah Sakit Vertikal dihadirkan di daerah yang akses nya susah, karena 33 Rumah Sakit Vertikal berada di daerah kota. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18 April 2016 - Ali Mahir meyakini bila Pemerintah konsisten menjalankan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1–11, maka seluruh aspek masyarakat akan tertolong. Ali Mahir menegaskan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi bukan hanya untuk perkotaan saja, tetapi didaerah juga harus merasakan hal yang sama. [sumber]
Pengupahan
18 April 2016 - Ali merasa bahwa ada yang memberatkan pihak buruh terutama pada PP Nomor 78 Tahun 2015 pasal 44 karena bertentangan dengan UU. Ali menanyakan apa yang menjadikan pihak buruh merasa keberatan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena akan mewujudkan upah rendah. Menurut Ali, kenaikan upah berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi sama dengan meniadakan peran dewan pengupahan. [sumber]
Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016
Pada 8 Juni 2015 - Ali menilai perlu dilakukan peningkatan pengawasan pada jajanan anak-anak sekolah dikarenakan anak-anak bisa memakan apa saja tanpa selektif. Ali kemudian menanyakan terkait SDM BPOM apakah memang benar-benar kurang. Dia mendengar bahwa jumlah tenaga sekarang masih kurang dan akhir tahun ini akan berkurang karena pensiun. Lalu apakah benar bahwa BPOM tidak akan melakukan penambahan pegawai. [sumber]
Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN
Pada 20 Mei 2015 - Ali menyampaikan pendapat kalau outsourcing di dapilnya yakni di Kudus banyak sekali dan menyusahkan rakyat. Ali juga menilai kalau outsourcing itu menyakitkan sekali dan Komisi 9 mendukung perjuangan bapak-bapak dari Gerakan Bersama BUMN (GEBER BUMN) semua. [sumber]
Evaluasi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
Pada 22 April 2015 - Ali menanyakan tentang persiapan tenaga keperawatan untuk menghadapi MEA terutama dalam bersaing dengan negara lain. Ali juga menanyakan tentang bagaimana mengatasi dua masalah yang disebutkan oleh Kemenkes yakni perihal distribusi dan pengabdian masyarakat. [sumber]
Evaluasi Koordinasi Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN
Pada 15 April 2015 - Ali melihat sangat kurang sekali pemahaman mengenai KB di kalangan masyarakat bawah. Lalu apa respon dari pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi terhadap arah kebijakan dari BKKBN Pusat? [sumber]
Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015
2 April 2015 - Ali menilai presentasi BPJSTK komprehensif. Sehubungan dengan penambahan 150 kantor cabang baru, Ali minta penjelasan ke Direktur Utama BPJSTK berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Ali fokus kepada berapa banyak perusahaan yang belum mendaftar dan ingin tahu kendalanya apa. Ali menilai BPJSTK butuh sosialisasi lebih banyak ke perusahaan-perusahaan terutama mengenai Jaminan Pensiun untuk pemberi kerja dan pekerja. Menurut Ali iuran pensiun 8% terlalu berat bahkan 5% saja sudah berat. Ali saran ke BPJSTK untuk lakukan kajian lebih dalam. [sumber]
Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1 April 2015 - Ali menilai kondisi masyarakat di pedalaman kurang paham tentang BPJS. Ali saran agar sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dimaksimalkan agar masyarakat mengerti. [sumber]
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing
26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Ali mempertanyakan adakah perubahan signifikan sehingga dianggap mudah, atau ada kesan memudahkan. kembali soal komunikasi, karena akan memudahkan dia masuk, efektivitas pengawasan bagaimana. [sumber]