Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM

Arvin Hakim Thoha mengatakan bahwa Fraksi PKB menyetujui RUU perubahan UU ITE nomor 11 tahun 2008 dibawa ke tingkat II.

Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hakim menyampaikan bahwa F-PKB menyetujui pembahasan perjanjian ekstradisi RI-UEA.

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Spanyol dan RI-Republik Serbia – Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

Arvin menuturkan setelah melalui pembicaraan dan rapat kerja maka fraksi PKB menyetujui nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Spanyol dan Republik Serbia dalam bidang pertahanan untuk ditetapkan menjadi UU. Arvin mengatakan, setelah melalui pembicaraan baik dengan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian Luar Negeri RI tentang kesepahaman dengan Kerajaan Spanyol dan Republik Serbia ditetapkan sebagai UU.

Tanggapan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) atas nama Harliantara, Gun Gun Siswadi, Frederick, Dwi Hernuningsih, dan Aba Subagja

Arvin bertanggapan agar RRI diberikan ke swasta.

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indoesia

Arvin menanyakan terkait bagaimana bisa terjadi perubahan fantastis dari belanja barang. Ia berharap jangan sampai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibubarkan dan bukan dikuatkan, dan ia juga berharap agar KPI dapat lebih tajam, berani, walaupun kewenangannya bukan eksekusi.

Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan

Arvin mewakili Fraksi PKB menyetujui pembahasan RUU Kersama Pertahanan Indonesia-Belarus ini untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Latar Belakang

Pada 27 Januari 2015, Arvin Hakim Thoha dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Marwan Jafar yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Mewakili Dapil Jawa Tengah III, Arvin adalah salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015. Arvin adalah salah satu tokoh dan politikus muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Arvin dikenal kedekatannya dengan mantan Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, yang juga mantan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) dan Pendiri PKB, ketika ia menjadi Ajudan.

Arvin adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Direktur dari CV Tatag Pupantara (1991 - sekarang) dan Ketua Perwakilan Jawa Tengah dan DIY untuk Harian Angkatan Bersenjata (1996 - 1997).

Pada masa kerja 2014-2019, Arvin bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, riset & teknologi dan lingkungan hidup.

Pada Februari 2016, Arvin mutasi ke Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, intelijen, komunikasi dan informatika.

Pendidikan

SLTA, Madrasah Muallimin Atas Tambak Beras, Jombang (1985)

S1, Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1995) 

Perjalanan Politik

Bakat politik Arvin Hakim Thoha sudah terlihat sejak di bangku kuliah. Arvin adalah Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988-1989).

Di 1993, Arvin bergabung di organisasi sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama (NU) yaitu GP Ansor. Arvin adalah Ketua GP Ansor Yogyakarta (1993-1995) dan dipercaya menjadi Komandan Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Satkornas Banser), sayap paramiliter dari NU (1997-1999).

Karena rekam jejaknya sebagai Komandan Satkornas Banser, Arvin diberi tanggung jawab lebih besar oleh Pendiri PKB dan mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid, untuk memimpin organisasi kepemudaan baru PKB, Garda Bangsa (1999-2001). Arvin juga merangkap sebagai Ajudan dari Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada periode 2010-2015, Arvin dipercaya untuk menjadi salah satu Ketua dari Pengurus Besar NU (PBNU) dibawah pimpinan Ketua Umum Said Aqil Siroj.

Pada Pileg 2014, Arvin mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif mewakili PKB namun gagal terpilih.

Ketika Marwan Jafar yang juga kader dari PKB ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Kerja di Oktober 2014, Arvin ditunjuk oleh PKB untuk menggantikan Marwan di DPR-RI.

Pada 27 Januari 2015, Arvin dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu mewakili PKB.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Arvin mewakili Fraksi PKB menyetujui kedua RUU ini untuk segera dibahas lebih lanjut dan disahkan jadi undang-undang.  [sumber]

Tanggapan

belum ada