Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur I
Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lampung
Tanggal Lahir
04/09/1973
Alamat Rumah
Jl. Pandan Blok A.7 I, RT.001/RW.011, Kelurahan Cibubur. Ciracas. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

Arzeti mengatakan perlu ada pengumpulan dana untuk pekerja seni pada usia tua. Sebab perbankan tidak mendukungnya. Selain itu, ia juga menanyakan upaya yang harus dilakukan untuk pembuatan RUU ini.


Tanggapan

Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Arzeti menjelaskan kami sangat bangga dengan keberadaan saudara semoga sinergi Kemensos dan Komisi 8 terus berjalan dengan baik, kami mohon Kemensos mengadakan kerja sama terkait RUU Disabilitas harusnya ada tindakan dari Kemensos terkait prostitusi online yang tadi dipaparkan.


Perspektif Hukum dan Psikologis — Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Arzeti mengatakan lingkungan di luar sana tetap memiliki pengaruh yang kuat. Ia menanyakan cara pola asuh yang harus dilakukan oleh ibu-ibu masa kini kepada pakar Elly. Ia mengatakan Pemerintah harus fokus membangun sarana prasarana untuk tempat bersosialisasi, belajar, dan bermain anak.


Masukan terkait Perlindungan Anak — Panja Perlindungan Anak Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan Kementerian Ketenagakerjaan

Arzeti mengatakan daerah seperti Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi sering kehilangan keperawanan karena ketidaktahuan korban tentang melepas keperawanan dan jadi hamil. Kecenderungan seks bebas di usia 13-20 tahun sangat rentan dengan organ reproduksi anak-anak. Arzeti meminta BKKBN membuat pengembangan tanpa harus ada perampingan lembaga, mengingat ada 88 lembaga yang akan dinon-aktifkan oleh negara karena kurang perannya. Arzeti juga meminta zona bebas anak di kawasan industri diperketat, karena ada 17 ribu pekerja anak tersebar.


Perlindungan Anak — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Direskrimum Polda Provinsi Jawa Timur dan Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Arzeti mengatakan banyak pelecehan seksual terjadi kepada bayi 3 tahun di tempat penitipan bayi. Arzeti mengusulkan anak-anak yang dipenjara karena jadi kurir narkoba diganti penanganannya ke mekanisme
rehabilitasi.


Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Arzeti berpendapat bahwa anggaran Dirjen Pendis yang hanya sebesar Rp46 Triliun sangat kecil, jika harus dibandingkan dari Kemendikbud yang hanya sebesar Rp408 Triliun. Menurutnya, 90,08% pendidikan madrasah yang swasta cukup kembang kempis keuangannya. Jika dilihat, di masyarakat keinginan untuk pendidikan madrasah cukup tinggi, sekitar 5 juta orang. Arzeti menyampaikan banyak siswa madrasah yang berpotensi. Nanun, di satu sisi angka putus madrasah karena ekonomi juga cukup tinggi. Arzeti menanyakan persentase bantuan bagi perguruan tinggi Islam untuk negeri dan swasta. Arzeti berpendapat bahwa usulan pemindahan Dirjen Pendis ke Kemendikbud bukan suatu solusi.


Evaluasi Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait akte kelahiran, Arzeti menceritakan bahwa di dapilnya masyarakat sulit mendapatkannya. Dari sisi negatf, banyak sekali yang akan mereka hadapi, seperti kesulitan akses pendidikan.


Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Arzeti mengatakan anggaran memang harus ditingkatkan. Ia menyampaikan bahwa digitalisasi perpustakaan ini salah satu terobosan yang baik. Ia membahas mengenai kepemilikan naskah kuno Indonesia seperti Sutasoma dan Serat Centhini yang dirasa penting untuk dilestarikan. Menurutnya tidak hanya gemar membaca saja, tetapi anak-anak harus tahu dulu bangsa Indonesia dulu seperti apa. Ia meminta sebaiknya perpusnas sebaiknya bisa melakukan digitalisasi naskah kuno. Naskah kuno Indonesia di dalam dan di luar negeri sangat banyak seharusnya karena ada digitalisasi naskah kuno tersebut. Ia menanyakan anggaran perpusnas untuk proaktif untuk mendapatkan naskah kuno tersebut. Ia mengatakan di Belanda banyak naskah kuno Indonesia. Ia menanyakan tingkat kesulitan untuk mengambilnya kembali dan keperluan menggerakkan SDM. Ia mengatakan untuk mewujudkan keinginan kuncinya adalah anggaran. Ia menyampaikan Komisi 8 sedang membuat RUU CSR. Menurutnya, perpusnas bisa melakukan kerjasama CSR dengan BUMN-BUMN atau perusahaan.


Kesiapan Penyelenggaraan Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) dan Standar Biaya Penyelenggaraan DLP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi (Kemenristekdikti) RI

Arzeti mengatakan bahwa Dokter Layanan Primer (DLP) memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak berobat keluar, karena DLP akan melihat penyakit dengan lebih detail. Arzeti juga mengatakan bahwa para pengajar DLP harus memiliki kompetensi yang baik. 


Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Arzeti mengimbau kepada Kemendikbud agar capaian di tahun 2017 dapat menyeluruh, karena di tahun 2016, capaian Kemendikbud tidak sampai 20% di dapilnya. Hal tersebut diharapkan agar Kemendikbud fokus pada fasilitas di sekolah-sekolah.


Implementasi UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Program Kerja Kwarnas, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Arzeti B mengatakan kegiatan pramuka dianggap kuno oleh anak muda jaman sekarang. Menurutnya, pramuka mengajari cara mencintai orang tua dan membantu teman. Namun, anak muda jaman sekarang lebih suka main game atau ke mall. Ia menilai ini sangat memprihatinkan. Ia mengatakan salah satu pr Komisi 10 adalah anggaran dan Komisi 10 bisa mensupportnya.


Laporan Kegiatan dan Anggaran Multi Event Internasioanal dan Pemaparan Progress Persiapan Asian Games Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Pelaksana Indonesia Asia Games 2018 Organizing Committee (Panpel INASGOC)

Arzeti mengatakan apakah karena dana yang bertahap sehingga INASGOC belum memiliki sekretariat dan menjalankan volunteer.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Terkait full day school, Arzeti mengatakan bahwa dampak dari full day school itu mematikan Madrasah Inayah (MI) atau Pesantren di daerah. Di Jawa Timur, seluruh orang tua sangat keberatan jika ada kebijakan full day school


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Arzeti mengatakan terjadi pergeseran ideologi dalam pengelolaan Candi Borobudur, jangan sampai karena aspek ekonomi maka sejarah filosofi dilepas. Arzeti meminta Menteri Pariwisata fokus terhadap pengelolaan Candi Borobudur.


Sasaran Strategis, Capaian dan Permasalahan, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) dan Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI)

Arzeti mengatakan semua harus satu persepsi agar mendapat satu acuan dan mengedepankan pendidikan sesuai tujuan bangsa. Arzeti juga menanyakan hal yang dapat dilakukan oleh guru besar untuk menyuarakan peningkatan moral dan integritas pendidikan.


Penetapan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahun dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) — Komisi 7 DPR RI Rapat Internal

Arzeti mengatakan F-PKB sedang mengkonsolidasikan terkait Pimpinan Pansus RUU Sisnas Iptek.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Arzeti mengapresiasi apa yang dilakukan Bekraf, dimana banyak anak muda menjadi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena ada pendampingan yang baik dari Bekraf. Selain itu, banyak daerah terpencil yang sudah terbantu oleh Bekraf. Arzeti meminta pemerintah memfasilitasi industri kreatif agar anak muda bisa berkolaborasi. Saat ini, siapapun dan dari daerah manapun bisa unjuk gigi sesuai kreativitasnya dengan dukungan dari Bekraf, karena yang dibutuhkan adalah komplek fasilitas industri itu sendiri. Arzeti mengatakan Bekraf bediri baru 2 tahun tetapi peranannya sangat besar untuk entrepreneurs menjadi pelaku ekonomi kreatif.


Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Arzeti mengatakan harapan bahwa Asian Games bisa menarik banyak wisatawan dengan anggaran Rp5 triliun. Arzeti mengatakan sekolah sekitar venue akan diliburkan selama penyelenggaraan Asian Games, Arzeti berpendapat alangkah baiknya jika anak-anak sekolah dijadikan supporter cabor. Arzeti mengatakan pada 15 Juli, api Asian Games akan dibawa dari India dan mendarat pada 16 Juli di Jakarta, kemudian ada pesta besar penggiringan api tersebut, Arzeti mengatakan gaungnya belum terdengar sehingga masyarakat belum tahu.


Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Arzeti mengatakan bagaimana rencana usaha agar target 100% Kemenpar dapat berjalan sesuai keinginan.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Arzeti bertanya apakah target wisman akan tercapai di tahun 2018 dan 2019, dan apakah sudah ada evaluasi untuk biaya promosi kunjungan wisman. Arzeti juga bertanya apakah sudah ada evaluasi berkala tentang efektifitas generasi wonderful Indonesia sebagai generasi pesona Indonesia.


Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Arzeti mengatakan prihatin dengan anggaran yang terus berkurang padahal perpusnas sendiri sudah luar biasa karena WTP 3x dan melakukan terobosan-terobosan dengan anggaran yang minim, tetapi sekarang anggaran dikecilkan kembali. Menurutnya, anggaran harus diperjuangkan karena jika tidak, maka yang dirugikan pastinya adalah anak-anak dimana sekarang anak-anak kurang semangat karena kurangnya buku-buku bacaan. Di Sidoarjo, perpustakaannya dibuat secara visual dengan bioskop mini.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Arzeti mengatakan anggaran dibuat untuk target 20 juta wisman. Ia menanyakan alasan penurunan target.


RKA K/L 2020 dan Usulan Program yang didanai DAK- Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Arzeti mengapresiasi kinerja dari Menpora terkait dengan pendekatan kepad atlet-atlet. Terkait dengan Papua, pada saat ini sangat memperhatikan, jangan sampai cabang olahraga yang telah ditata beberapa tahun kebelakangan ini menjadi berantakan.


Pembahasan RKA K/L TA 2020, Usulan Program-Program yang Didanai oleh DAK – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Arzeti menanyakan step by step masalah pengawasan.


Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Arzetti berkata terkait JSN ini memang ada kewajiban bagi peserta untuk membayar iuran dan ini menjadi dana yang kemudian dikembangkan untuk rakyat. Arzetti meminta BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan kepada DPR RI terkait transparansinya. Arzetti kemudian bertanya mengenai pihak mana saja mitra program vokasi ini (selain mungkin Kementerian Ketenagakerjaan) dan seperti apa targetnya. Arzetti berkata bahwa bisa disesuaikan karena variasinya yang sangat banyak. Arzetti kemudian bertanya mengenai seperti apa prioritasnya pada peserta.


Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub

Arzeti menanyakan apa dasar Kemenhub dalam mengeluarkan Permenhub No.8 tahun 2013.


Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan

Arzeti meminta penjelasan lebih detail mengenai strategi dan terobosan yang akan dilakukan dalam menanggulangi deficsit tanpa harus menaikkan iuran BPJS.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Arzeti meminta klarifikasi terkait perbedaan target pemulangan PMI bagi yang menghadapi masalah.


Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Arzeti Bilbina mengatakan bahwa realisasi anggaran BKKBN hanya sebesar 72%, padahal BKKBN merupakan perpanjangan tangan Pemerintah untuk penyelenggaraan Keluarga Berencana. Arzetti juga mempertanyakan mengapa penyerapannya rendah dan dimana letak masalahnya.


Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM

Arzeti memberikan apresiasi telah melakukan pendampingan-pendampingan dan percepatan perizinan kepada UMKM di dapilnya.


Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Arzeti menyampaikan, permasalahan terjadi kematian disaat bekerja dan kecelakaan saat bekerja, program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Bahwa asuransi indonesia konsorsium yang dialihkan ke BPJS ketenagakerjaan. Mengenai virus corona, Arzeti juga menyampaikan bahwa disana sudah adanya yang terkena virus corona dan saat ini ada 745 TKI kita bekerja di Malaysia. Arzeti menanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja yang terancam oleh virus corona.


Latar Belakang

Arzeti Bilbina terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 53,185 suara melalui Partai Kebangkitan Bnagsa (PKB) . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Arzeti bertugas di Komisi 9 yang meliputi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 6, Jakarta (1992)

Perjalanan Politik

Walaupun relatif pendatang baru di dunia politik namun karir politik Arzeti berkembang pesat. Bergabung dengan PKB menjadi kader di 2013, pada Pileg 2014 Arzeti mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Walaupun meraih lebih dari 50,000 suara di Dapil Jawa Timur 1, Arzeti gagal terpilih menjadi Anggota DPR-RI. Popularitas Arzeti cukup tinggi di Surabaya dan membuat PKB ingin mengusungnya maju menjadi Calon Walikota Surabaya pada Pilkada 2015.

Namun dengan dilantiknya Imam Nahrawi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Kerja, Arzeti otomatis maju menjadi PAW dan pada 28 Januari 2015 dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VIII. Pada bulan September 2016, ia dimutasi ke Komisi X DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

19 April 2016 - Arzeti berpendapat bahwa tujuan yang digunakan adalah menciptakan hidup yang baik setiap hari bahwa program-program yang memang sudah dibuat atau diberikan pada masyarakat, pelayanan pendidikan, dan kegiatan sosial agama. Arzeti menanyakan tentang CSR yang akan dibuat menjadi UU, bagaimana masalah pengalokasian sistem anggaran PT Indofood Sukses Makmur. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan untuk CSR itu berapa dan kaum disabilitas itu bisa dipekerjakan atau tidak. Arzeti juga menanyakan apa ada forum khusus bila ada bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah. [sumber]

Tanggapan

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Arzeti menyetujui peniadaan Ujian Nasional (UN) karena menurutnya mindset peserta UN hanya menghafal. Arzeti juga berpendapat UN tidak mengedepankan etika dan akhlak karena pada tingkat SD hanya mencangkup 3 mata pelajaran. Mengenai standarsisasi nasional yang dapat digunakan untuk memotivasi anak, Arzeti merasa memang harus ada namun tidak dijadikan acuan kelulusan peserta didik. Arzeti kemudian mempertanyakan akan dialokasikan ke mana anggaran yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan dan persiapan UN kemana akan dialokasikan jika UN ditiadakan. Arzeti juga meminta Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan sistem standarisasi serta mencari tahu apa yang akan digunakan sebagai pengganti UN. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Arzeti berharap proposal masjid dapat diproses dan apa yang disampaikan Komisi 8 bisa terrealisasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

27 Juni 2016 - Arzeti berharap proposal masjid dapat diproses dan apa yang disampaikan Komisi 8 bisa terealisasi. [sumber]

11 Februari 2015 - Arzetti fokus kepada data dimana pemerintah Arab Saudi hanya memberikan visa non-quota haji sebesar 4,000 tetapi Indonesia menerbitkan 16,000 quota. Arzetti menanyakan persiapan Menteri Agama dalam memperbaiki administrasi visa haji ini. [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise, Arzetty menilai bahwa memang sudah seharusnya Kementerian PP-PA melakukan tindakan preventif dalam mencegah kasus pelecehan seksual. Terkait hal itu, Arsetty menanyakan adakah tindakan lain dari KemenPP-PA untuk mengatasi kasus pelecehan yang sedang marak terjadi. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

13 Juni 2016 - Arzetty menginginkan agar ada program untuk teenager agar memiliki kegiatan positif dan tidak hanya main gadget. [sumber]

29 Januari 2015 - Arzetti meminta tes keperawanan untuk dihilangkan karena tes-nya sendiri menghilangkan keperawanan tersebut. Arzetti tidak setuju dengan tidak meningkatnya anggaran buat Kementerian PPPA. Menurut Arzetti Kementerian PPPA masih membutuhkan anggaran untuk program-program seperti perlindungan hukum, pendidikan usia dini untuk mencegah pernikahan usia muda terutama di kepulauan-kepulauan dan memudahkan aksesibilitas dari sarana persalinan. [sumber]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Arzeti mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual ada pada urutan pertama dan korbannya adalah anak dan perempuan. Arzeti menyarankan harus ada kemaksimalan koordinasi antar instansi. Selain itu, pelaksanaan gugus tugas juga harus mendapat dukungan sarana prasarana dan sistem terpadu. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Arzeti prihatin menyonsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Desember 2015 ini menimbang kondisi pendidikan kita. Arzeti dorong Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminal Sosial (Linjamsos) untuk sinkronisasi program PKH dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT), yang punya program pendampingan desa. Arzeti saran dibuat perundang-undangan untuk memastikan kerjasama antar kementerian dan lembaga. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Menurut Arzeti dari data Kepolisian ada sekitar 25.000 kecelakaan kepada anak-anak umur 0-10 tahun dan pelanggar lalu-lintas banyak dilakukan oleh anak-anak. Dan menurut Arzeti kasus-kasus tentang anak-anak dan perempuan kebanyakan ditemukan oleh media. Arzeti minta klarifikasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) seperti apa penanganan dari KemenPPPA. [sumber]

Anggaran dan Program Penanggulangan Bencana

8 April 2015 - Arzeti mengatakan bahwa pertumbuhan suatu daerah bisa dilihat dari penambahan perumahan. Namun, di sisi lain pembangunan tersebut menjadi sebuah penuruan karena meningkatkan resiko bencana. Oleh karena itu, Arzeti menanyakan perlukah perumahan cluster dibatasi pembangunannnya untuk menjadi solusi banjir. [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

7 April 2015 - Arzeti berharap kesejahteraan tenaga BNPB diperhatikan dengan baik agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia. [sumber]

Kegiatan Masa Reses

Pada Sidang Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 - Arzeti mengumumkan bahwa Fraksi PKB akan mengadakan pembukaan workshop foto-foto kegiatan mereka selama masa reses anggota DPR. Arzeti mengumumkan bahwa Fraksi PKB membuka foto-foto reses agar rakyat tahu kegiatan mereka pada waktu reses. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lampung
Tanggal Lahir
04/09/1973
Alamat Rumah
Jl. Pandan Blok A.7 I, RT.001/RW.011, Kelurahan Cibubur. Ciracas. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan