Hati Nurani Rakyat - Nusa Tenggara Timur II

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Panja Program Indonesia Pintar - RDP Komisi 10 dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ferry meminta agar jangan sekali-sekali mempersulit pencairan dana pendidikan dengan harus mengumpulkan dokumen yang sulit didapatkan. Ferry juga menegaskan harus jelas siapakah fungsi pemangku kepentingan, agar program dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Ferry mengatakan setuju dengan pelaksanaan workshop Bekraf dengan Komisi 10 DPR RI. Ferry mengatakan anggaran yang ada harus digunakan untuk pembentukan manusia kreatif.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Ferry mengatakan dengan anggaran yang besar, pemerintah jangan hanya fokus akses dan infrastruktur, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar wisata. Di Labuhan Bajo jangan hanya mengenalkan komodo, tapi juga ekonomi kreatif dan kulinernya. Ferry mengusulkan ada pengawasan di daerah perbatasan.

Persiapan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ferry menjelaskan tolong perhatian sistem CBT karena di daerah ada masalah listrik dan sarana lalu pendidikan di daerah perbatasan yang biasanya anggaran tidak sampai.

Masukan terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) — Panitia Kerja (Panja) PIP Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI, Direktur Kelembagaan BRI, dan Direktur Bisnis Konsumer BNI

Ferry menanyakan alasan harus adanya surat rekomendasi jika identitasnya sudah cocok. Ia juga menanyakan mekanisme penyalurannya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Ferry belum melihat adanya keberpihakan Kemenristekdikti terhadap PTS.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Ferry meminta penjelasan tentang gaji ke14.

Program Indonesia Pintar— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Ferry mengatakan banyak sistem pencairan dana yang mengalami kendala. Dulu ada kartu namun sekarang tidak. Selain itu juga sekolah tidak mengusulkan siswanya untuk menerima PIP. Ia berharap bank lebih proaktif lagi dalam menjemput data penerima dana PIP. Ia menanyakan alasan verifikasi data sampai satu minggu lebih.

Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ferry mengatakan bahwa sudah ada mulai proses pencairan, namun hanya BNI yang belum. Informasi akan Ferry dapatkan besok, namun itu juga baru rencana. Melihat apa yang terjadi, Ferry mengatakan bahwa ada kendala di dinas dan sekolah dengan pemangku kepentingan.

Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Ferry Kase mengatakan punya sedikit gambaran tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menyampaikan tidak semua wilayah mempunyai jaringan internet yang cukup memadai. Ia mengatakan betapa pentingnya infrastruktur penunjang itu menjadi kendala. PIP juga belum cair.

Penyusunan Program Kerja — Panitia Kerja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKPP)

Ferry menanyakan mengenai penyelesaian masalah LPJ yang terputus, dan benefit yang didapat dari anggaran. Ferry mengimbau agar aturan panitia penyelenggara harus dibekali.

Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

Ferry mengatakan ia melihat promosi sangat diperlukan dalam membuat opini dan pariwisata adalah kebutuhan hidup. Ia belum melihat ada event yang direncanakan dengan baik dan melibatkan wisman secara aktif. Ia tidak ingin promosi besar tetapi wisman yang datang ke tempat itu mendapatkan eksperimen yang tidak baik dan menjadi bumerang. Ia meminta pariwisata menjadi leading sektor dan Komisi 10 akan mendukung. Ia membahas mengenai PSSI yang dibekukan dan Asian Games nantinya. Ia mengatakan jika infrastruktur di daerah destinasi bagus, wisatawan akan datang dengan sendirinya.

RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI

Ferry bertanya 10 destinasi yang dikembangkan sudah sejauh mana sekarang. Ferry berharap agar tax amnesty berjalan baik sehingga usulan Rp8 Triliun dapat disetujui dan dapat mencapai target.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Ferry mengatakan ekonomi kreatif adalah icon proker Jokowi yang memiliki daya tarik luar biasa, sehingga Jokowi terpilih. Saat Bekraf satu dengan Kemenpar, Kemenpar menyumbang Rp624 triliun ke negara, tetapi saat Bekraf jadi badan sendiri, kontribusinya menurun.

Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kebudayaan — Panitia Kerja (Panja) Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Ferry mengatakan Hanura memilih opsi kedua sebagai alternatif metode pembahasan RUU Kebudayaan.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ferry mengatakan OJK belum bisa mengambil keputusan secara tepat ataupun cerdas. Ia meminta untuk fokus ingin menyelamatkan dan ia pikir lebih tepat Komisi 11 mengusulkan melakukan pendalaman saja. Ia ingin fokus pada menyelamatkan nasabah dan lebih baik dilakukan pendalaman secara tertutup menurutnya.

Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia

Ferry bertanya bagaimana cara mengelola KUR bagi masyarakat, Ferry juga bertanya bagaimana daerah tertinggal mengejar ketertinggalannya karena masyarakat tertinggal membutuhkan perhatian khusus.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Chandra Fajri Ananda

Ferry Kase mengatakan bahwa fungsi pengawas kami ke BSBI juga harus jalan dan segalanya harus terencana dengan baik agar fungsi kita berjalan. Rencana jelasnya saudara ini seperti apa tolong jelaskan dengan baik.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Ferry menanyakan upaya OJK untuk atasi kesenjangan disparitas guna mengoptimalkan kondisi keuangan. Ia juga menanyakan antisipasi dalam menangani investasi bodong.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Ferry mengatakan jika hasil kesimpulan rapat kemarin belum dilaporkan, harusnya dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum rapat hari ini dimulai.

Pabrik Garam Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Ferry mengatakan bahwa ia konsern tentang daerah yang dikenal 3T. Daerah-daerah tersebut tertinggal khususnya untuk perkembangan teknologi. Ferry menanyakan bagaimana teknologi untuk daerah 3T.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ferry mengatakan pembangunan jangan hanya berfokus pada daerah-daerah potensial namun juga perlu di daerah 3T. Rasio elektrifikasi di NTT baru 59,8%, Ferry bertanya bagaimana dengan target pemerintah selanjutnya. Peningkatan rasio elektrifikasi dilakukan dengan pendistribusian lampu hemat energi di 15 provinsi, Ferry bertanya daerah 3T akan mendapatkan berapa lampu dan dimana saja. Ferry mengatakan PLTU yang sebelumnya dibangga-banggakan banyak yang belum selesai dan akhirnya berimbas kepada rasio elektrifikasi. Ferry mengatakan ada konsep pembangunan gas tapi di daerah 3T tidak ada energi primernya, jadi gas untuk konverter kit tidak mungkin di daerah 3T. Ferry mengatakan pembangunan sumur bor banyak mengalami kegagalan. Ferry mengusulkan bahwa dalam pembahasan RUU tentang EBTKE harus memperhatikan kendala-kendala di daerah. Ferry meminta gambaran alasan PJU yang gagal.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BATAN, Kepala BIG, dan Kepala LAPAN

Ferry mengatakan bahwa dirinya memang masih baru di komisi 7, dan memang hal-hal yg dilakukan oleh LIPI tersebut adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apabila di dapilnya saat itu padahal dari LIPI waktu itu hanya membagikan bibit saja tetapi masyarakat sudah bahagia sekali, dan LIPI ini harus meningkatkan kinerjanya juga jika ingin anggaran yang berlebih dan cobalah bangun UPT di daerah agar dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat, karena tanah-tanah di daerah itu masih banyak yang kosong.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Ferry mengatakan belum semua teknologi dijajaran Kemeristekdikti bisa terimplementasi semuanya dan kedepannya teknologi dan alih teknologi bisa terimplementasi ke daerah Rp3 Triliun, harapan kami agar bisa kejar ketertinggalan atau disparitas bisa mendekati jawa dan lain-lain. Semoga bibit unggul bisa sesuai dengan daerah tersebut, supaya lebih awal disiapkan cluster seperti Ibu Mercy agar tepat sasaran dalam distribusi. Selanjutnya, Ferry menanyakan terkait lahan pembangunan observatorium di NTT, sudah sejauh mana dari LAPAN disampaikan masalahnya apa dan progresnya apa. Terakhir, Ferry menegaskan LAPAN sangat program dilakukan disana pembangunan observatorium dan rencananya terbesar se-Asia Tenggara, mohon penjelasan sedikit.

Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Ferry menegaskan kita sangat mendukung semua proses ini untuk dapat menjadi proses yang cepat dan matang. Kemudian, Ferry mengatakan Kementerian LHK ini belum ada tindakan-tindakan untuk menangani hal tersebut, Ferry juga belum tau jika sampai Desember nanti belum juga apa akan ada perubahan perjanjian atau apa.

Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Harga Produksi Listrik dan Realisasi pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Ferry meminta penyelesaian masalah listrik yang mengakibatkan daerah 3T belum menerimanya hingga sekarang. Ia juga meminta penyelesaian PLTU yang mangkrak dan belum dibayarkan gaji pada pekerjanya yang akhirnya membuat negara jadi rugi. Ferry meminta penjelasan dan rekomendasi dari seluruh masalah tersebut.

Program Prioritas RKP 2019 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Ferry mengatakan memang bagus untuk menjalankan program yang prioritas nasional dahulu, namun menjadi catatan karena ini forumnya tidak detail nanti konsinyering ia akan hadir dan aspirasi teman-teman tadi itu memang harus lebih detail lagi nanti. Selanjutnya, Ferry menegaskan untuk masalah dapil ini adalah air, Dapil ia ini kering sekali, mungkin dari Kemenristekdikti bisa menambahkan teknologi atau penelitian-penelitian tentang air di daerah ia itu.

Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina

Ferry menanyakan bagaimana mempersiapkan kesediaan energi bagi negara ini dengan pembangunan yang akan segera dibangun. Ferry juga menanyakan bagaimana kesiapan Satgas tentang SPBU di tol atau non tol. Ferry mengusulkan perlu dipikirkan dampak ke depan, jangan sampai muncul penjual eceran yang baru. Ferry menyampaikan bahwa untuk daerah-daerah Indonesia Timur maupun 3T, masih terhambat dari BBM ke gas. Ferry juga menyampaikan bahwa ditemukan di lapangan banyak sudah mendapat izin pembangunan SPBG, padahal depo belum ada.

Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ferry mengatakan impor sampah sangat memprihatinkan, secara konstitusi perlu aturan dan perhatian serius karena ada libatan dengan Kementerian Perdagangan. Ferry bertanya apa rekomendasi KLHK terkait permasalahan impor sampah yang melibatkan Kementerian Perdagangan. Ferry bertanya apakah sudah ada nota kesepakatan tertulis bagi yang menjalankan tugas di lapangan terkait limbah.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Koespraptini Ria

Ferry menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Koespraptini jika terpilih menjadi Anggota Dewan Energi Naional (DEN). Ia juga menanyakan terkait visi Koespraptini yang berpengaruh terhadap future kaitan dengan energi berkeadilan.

RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan LPNK

Ferry mengatakan baru membuka bahan dari LAPAN terkait pembangunan di Kabupaten Kupang yaitu pembangunan gedung Observatorium. Ferry bertanya tahapan dari pembangunan tersebut seperti apa karena Ferry sebagai wakil rakyat dari Kabupaten tersebut harus tahu. Ferry mengatakan observatorium sudah 75% tetapi dari laporannya lebih banyak akses jalan, gedung masih kurang. Ferry mengatakan jauh sekali dari yang diharapkan dan sudah sangat lama. Ferry bertanya soal radiasi, Bapeten dan Batan ada duplikasi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Fery mengklarifikasi dirinya dalam beberapa waktu dipercayai di Banggar. Anggaran yang sudah disepakati mitra Komisi VII sudah diperjuangkan tetapi dari pihak kemenkeu hanya diterima sebagaian. Fery mengatakan sebagai mitra sepakat anggran untuk diperjuangkan. Panja minerba belum ada progress tentang evaluasi perusahaan tambang yang dikasih kesempatan ekspor tapi PNPB dan royalty kurang dan bermasalah pada hukum. Fery mengapresiasi khususnya badan geologi yang sudah melakukan tugas dengan baik terutama di daerah pemilihan saya yang kekurangan air sumur bornya sudah bisa untuk digunakan. Fery mengatakan samapi saat ini pembangunan tangki timbun di NTT belum dibangun dan fery ingin melihat progres pembangunannya seperti apa.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Ferry menyatakan bahwa saat ini masih banyak masalah terbengkalai yang belum ditangani oleh pemerintah. Ferry mengharapkan agar masalah-masalah tersebut dapat dikaji untuk memperbaiki Rancangan APBN 2019. Ferry menyarankan agar KemenESDM dapat melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya.

Latar Belakang

Ferry Kase adalah politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II. Ferry dilantik menjadi Pejabat Antar Waktu (PAW) DPR-RI 2014 menggantikan Saleh Husin, kader Hanura yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Kerja 2014.

Ferry adalah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (2009-2014) Fraksi Hanura dan mantan perwira di TNI Angkatan Darat di Kodam Jaya, Jakarta (1995-2008).

Di periode 2014-2019, Ferry bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan dan olahraga. 

Pendidikan

S1, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang

Perjalanan Politik

Ferry Kase mengabdikan dirinya sebagai perwira di TNI Angkatan Darat.  Selesai dari pengabdiannya di TNI-AD, Ferry bergabung dengan Partai Hanura dan aktif berorganisasi menjabat sebagai Ketua Pemuda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur (2009 - sekarang).

Ferry berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTT fraksi Hanura di 2009 dan sekarang dipercaya untuk menggantikan Saleh Husin untuk bertugas di DPR-RI.

Ferry resmi bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidanfi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan sejak Juni 2017 setelah sebelumnya menjadi anggota di Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ferry mengungkapkan ada sisi positif dan negatif terkait penggunaan merkuri. Ferry menegaskan harus bisa disampaikan kepada pemerintah, bahwa negara ini mempunyai sumber daya alam yang sangat mengandung merkuri. Dalam perdagangan internasional jangan hanya menganggap negatif penggunaan merkuri karena di Cina banyak sekali penggunaan merkuri. Ferry juga menginginkan pemerintah melihat sisi positif PP dari merkuri karena ini menyangkut implikasi politik luar negeri. Ferry bersama Fraksi Hanura mendukung untuk membahas lebih lanjut usulan Ratifikasi UU Konvensi Minamata. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Feri mengatakan prinsipnya dia sama dengan teman-teman, kita sangat membutuhkan transparansi. Kita perlu lakukan evaluasi para verifikator dan seluruh perusahaan tambang. Tolong kesempatan ini menyerahkan data progres apa yang sudah dilakukan sehingga kita beri respons lebih baik.[sumber]  

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Ferry meminta penjelasan detail mengenai pemanfaatan PMN untuk menciptakan pasar ekspor baru seperti produk unggulannya berupa apa. Ferry meminta juga penjelasan mengenai proses pengajuan proposal untuk pengajuan dana apabila nanti saat kunjungan atau reses ditemukan potensi pasar yang bagus. [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Dari 10 provinsi yang mengalami peningkatan rerata Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) 2016. Ferry Kase meminta penjelasan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai sekolah dengan integritas baik di tahun 2015, tetapi tidak ditahun 2016 dan faktor penyebabnya. Selanjutnya, Ferry Kase menanyakan sudah sejauh mana target 100 persen pelaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk 2018. Karena banyak ditemui daerah yang belum siap ifrastruktur pembangunannya. Ferry Kase kembali menanyakan apa yang menjadi acuan untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan meminta Kemendikbud untuk bersikap tegas mengenai PIP atau BSM. Ferry Kase khawatir adanya permainan ditingkat daerah sampai tingkat kepala sekolah yang tidak merekomendasikan siswanya, sedangkan Indeks Integritas harus lebih ditekankan kepada guru-guru. Ferry Kase menyarankan anak-anak didik diberikan buku tabungan, yang merupakan hak mereka. Hal tersebut membuat mereka tidak percaya kepada guru dan kepala sekolah tentang beasiswa. Ferry kembali menyarankan untuk simpanan pelajar sebaiknya tidak lagi membuat KIP sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  [sumber]

27 Mei 2015 - Menurut Ferry perlu dibuat pemetaan siapa-siapa saja pemangku kepentingan agar Program Indonesia Pintar dapat berjalan dengan baik. Ferry minta perhatian khusus Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) untuk mempermudah proses pencairan dana dan jangan diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sulit didapat. (sumber)

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Ferry meminta agar Kementerian Pariwisata waspada terhadap adanya kampanye negatif dari wisman.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Ferry khawatir terjadi kesenjangan pada proses pendaftaran untuk beasiswa LPDP karena sistem pendaftaran melalui online. Ferry minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP apakah ada perpanjangan tangan LPDP di daerah-daerah untuk mempermudah proses pendaftaran.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015 - 2019

16 April 2015 - Ferry menjelaskan ke Menteri Pariwisata (Menpar) potensi Dapilnya untuk pariwisata dan minta ke Menpar untuk membuka kembali ‘pintu masuk’ destinasi wisata Kupang-Darwin (Australia). Ferry dorong Menpar untuk alokasi waktu untuk membahas anggaran yang lebih realistis.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7 April 2015 - Ferry minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) apakah tunjangan guru di pedalaman sampai pada tingkat kabupaten. Ferry juga minta penjelasan ke Mendikbud rencana pemetaan dan distribusi pembangunan gedung sekolah baru.  [sumber]