Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Sumatera Utara II
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pangikiran
Tanggal Lahir
12/06/1972
Alamat Rumah
Jl. Balai Umum No.5. Desa Tembung. Percut Sel Tuan. Deli Serdang. Sumatera Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Marwan Dasopang terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Sumatera Utara II setelah memperoleh 59,657 suara. Marwan adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumatera Utara (1999-2004) dan mantan Staf Ahli Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II dan petinggi PKB, Helmy Faishal Zaini (2009-2014). 

Pada masa kerja 2014-2019 Marwan bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi dan kesehatan.

Di 2014 Marwan diduga terlibat menerima dana dalam bentuk perjalanan ke Maroko, Yunani dan Perancis dari tersangka korupsi Teddy Ranyut dalam kasus penyuapan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, sebesar SGD 100,000 ribu. (sumber)

Di April 2018 terjadi mutasi internal di PKB dan Marwan sekarang bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi 8 yang membidangi sosial dan agama.

Pendidikan

SLTA, Aliyah Al-Muhktidiyah Sei Dua Protibi, Padang Lawas Utara (1983)

S1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Medan (1990)

Perjalanan Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ketua Cabang Medan (1988-1989)

GP Ansor Sumatera Utara, Sekretaris Pengurus Wilayah (1990-1995)

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Wakil Ketua Sumatera Utara (1992-1994)

Nahdlatul Ulama (NU), Sekretaris Pengurus Wilayah Sumatera Utara (1995-1999)

PKB, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara (1999-2004)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Sebagai pimpinan rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) Marwan meminta mitra memberikan masukan terhadap dua poin yaitu satu, Pradigma yang harus digunakan dalam membangun serta memperkuat landasan filosofis dari RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dua, substansi materi apa saja yang perlu dituangkan agar kehadiran RUU ini menjadi solusi serta payung hukum dalam penghapusan kekerasan seksual. Marwan menambahkan, dua hal tersebut sangat penting untuk didalami agar dalam pembahasan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual yang diharapkan menjadi payung hukum akan dapat memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual perlindungan dan pemulihan korban, pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam satu UU yang diharapkan dapat memotivasi berbagai pihak agar berperan aktif. Kemudian Marwan menjelaskan bahwa instansi yang diundang hanya ada 2 sehingga meskipun ada korban diantara instansi-instansi tersebut, pendapatnya tidak perlu diperdengarkan dalam forum atau nnti setelah dialog dulu baru kemudian pendapat korban baru dipersilkan untuk disampaikan dalam rapat.

Selanjutnya Ia mempertegas pendapat yang ada yaitu terkait judul sebagai bahasan pertama. Karena judul ini bisa melebar, karena masih koma jadi akan masuk hal-hal lain. Kedua, yaitu kita masih mempersoalkan definisi maka akibat 2 masalah, pertama LGBT pasti diakui dengan definisi itu dan yang kedua perkawinan yang sah itu menjadi persoalan di kemudian hari, jadi orang yang sah berkawin karena ada kekerasan pasti bubar, maka dari itu komisi 8 sangat hati-hati dengan UU ini. Untuk itu menurut Marwan, Komisi 8 masih menginginkan masukan dari berbagai pihak agar unsur-unsur yang dimaksud dan mencegah hal-hal lain itu bisa dilengkapi dengan baik. Mengenai dari FPL kami sepakat itu nanti akan alurnya kesana.

kami kira para korban sudah terwakili dari FPL, ya. Hal-hal yang disampaikan kami kira cukup jika butuh nanti di lain waktu kita dalami dengn mengunjungi korban-korban. [sumber]

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Kalau terjadi bencana yang dicari BNPB sedangkan anggaran sedikit. Di salah satu daerah anggaran tidak cukup. Harusnya anggaran yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dan harus dievaluasi. Sebagian besar program kerja (proker) bencana banyak dukungan-dukungan dan rapat-rapat. Ada program yg mirip-mirip, perlu evaluasi.[sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Marwan merasa terganggu dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dan menyarankan pasal ini seharusnya dihilangkan saja. Selanjutnya Ia menyarankan pendekatan kepada masyarakat harus massif. [sumber]

BPJS Ketenagakerjaan

29 November 2017 – Pada rapat komisi 9 dengan  Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS_TK). Marwan mengatakan pembahasan ini diambil bonggolnya saja, dipersingkat terkait piutang untuk penagihan itu kira-kira kendalanya apa. Menurut Marwan, kalau  perintah UU sudah jelas ada kewenangan memaksa, itu kendalanya apa, kenapa tidak dipaksa kan ada alat paksanya, perusahaan bisa ditutup. Marwan kembali mengatakan manfaat tambahan tentang perumahan, keinginan Presiden 1 juta rumah yang mau dibangun. Marwan tidak tahu kenapa hanya sedikit saja yang mau mengambil kesempatan itu. Marwan khawatir angkanya tidak ada dengan adanya perisai, karena berisiko terjadi kesalahan. Marwan ingin tahu hal apa yang menyebabkan penarikan JHT secara besar-besaran waktu yang cukup sempit. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Marwan menanyakan hambatan apa yang terjadi sehingga tidak ada penambahan kepersertaan dan Ia ingin tahu apakah peserta yang tidak aktif tetap membayar atau tidak.[sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), menurut Marwan, pertanyaan yang selalu ditanyakan ialah  mengenai BPJS Kesehatan tiap kali melakukan kunjungan kerja. Marwan menemukan pemegang kartu mendapatkan layanan kelas tiga yang seharusnya kelas satu. Jarak puskesmas masih menjadi kendala bagi masyarakat di pedesaan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Marwan kurang sependapat mengenai sosialisasi kartu palsu ke masyarakat, hal tersebut dikhawatirkan malah membuat masyarakat tidak percaya dengan kegunaan kartu BPJS Kesehatan. [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Para mitra kompak menyebut bahwa pengurangan ini tidak terlalu berdampak tapi Komisi 9 DPR-RI tetap tidak setuju adanya pengurangan.  [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

31 Mei 2016 - Marwan menanyakan alasan penanaman modal tapi dengan penambahan dan pembawaan alat. Marwan mempertanyakan beberapa hal terkait bagaimana negosiasi yang diambil, apakah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk sudah sesuai Undang-Undang apalagi dengan pengawasan yang lemah. Marwan menanyakan bagaimana bisa mengakibatkan kebobolan. Marwan meminta untuk diadakan inspeksi mendadak mengenai hal ini.  [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Marwan mengerahkan supaya segera membentuk Panitia Kerja (Panja), bukan hanya penyaranan saja. Marwan yakin RSAL akan bersedia bertanggung-jawab.  [sumber]

Fit and Proper Test - Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Marwan memberi pertanyaan apakah Poempida pernah di Komisi 9,karena aura keintiman terasa. Marwan menyatakan tidak suka kalau bapak Poempida mundur,  dan  kalau mundur, makaMarwan akan kejar terus. Marwan menanyakan  mungkinkah bila dana investasi BPJS dijadikan PBI. [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

8 Juni 2015 - Marwan mengatakan sebenarnya, walaupun BPOM menyatakan beras plastik itu tidak ada tetapi masyarakat resah, itu merupakan masalah dan harus dipidanakan. Apa yang ada di lapangan harus dilaporkan, tetapi masyarakat tidak melapor karena ada ketakutan-ketakutan. Hal seperti ini harus ditangani, peran serta masyarakat cukup membantu untuk melaporkan apa yang terjadi. Kemudian apakah dukungan manajemen merupakan peningkatan kapasitas kelembagaan. Marwan mengkhawatirkan ini merupakan penggandaan anggaran.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pangikiran
Tanggal Lahir
12/06/1972
Alamat Rumah
Jl. Balai Umum No.5. Desa Tembung. Percut Sel Tuan. Deli Serdang. Sumatera Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan