Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur VI
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
07/07/1975
Alamat Rumah
Jl. Jeruk 1 No.152, RT.007/RW.001, Kel.Depok Jaya. Pancoran Mas. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Arteria Dahlan dilantik menjadi Pejabat Antar Waktu (PAW) DPR-RI periode 2014-2019 pada 23 Maret 2015 menggantikan Djarot Syaiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. Arteria adalah pengacara dan pemilik Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers.  Arteria adalah Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan. Arteria menangani perkara pilkada calon-calon dari PDIP antara lain Rieke Dyah Pitaloka & Teten Masduki (pemilihan gubernur Jawa Barat) dan AA Ngurah Puspayoga (pemilihan gubernur Bali) dan Effendi Simbolon & Djumiran Abdi (pemilihan gubernur Sumatera Utara).

Pada masa kerja 2014-2019 Arteria duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan kepemiluan.  

Pendidikan

SLTA, SMAN 70, Jakarta (1973)

S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (1999)

S1, Teknik Elektro, Universitas Trisakti, Jakarta (1999)

Perjalanan Politik

Arteria meniti karirnya dibidang hukum.  Dimulai dari Kantor Hukum Hutabarat, Halim & Rekan di 2000 sampai menjadi Partner di Kantor Hukum Bastaman & Co di 2006.  Di 2009 Arteria mendirikan kantor hukum sendiri Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers. Arteria aktif beorganisasi di asosiasi pengacara dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Serikat Pengacara Indonesia (DPP SPI). 

Arteria juga aktif menjadi advokat di kasus-kasus dan organisasi yang sarat dengan konflik.  Arteria adalah Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP dan membela calon-calon PDIP pada perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi.  Arteria juga adalah Kuasa Hukum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan diperbantukan dalam Tim Legal Sekretariat PSSI (2006-2009) dan menjadi Legal Advisor Komite Normalisasi PSSI (2011).

Pada pertengahan Juni 2017 Arteria resmi bertugas di Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan setelah sebelumnya bertugas di Komisi II DPR-RI. Tidak lama setelah itu, sejak 11 September 2017 Arteria mulai bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pilkada

8 April 2016Arteria meminta Mitra untuk mengirimkan draf usulan terkait RUU Pilkada. Menurut Arteria, revisi RUU Pilkada sifatnya mutlak karena mungkin ini adalah UU terburuk yang dibuat DPR. Arteria menilai bahwa calon kepala daerah dari petahana tidak perlu diatur, hal yang perlu diatur adalah penyimpangannya. Untuk calon independen, Arteria sepakat dengan keputusan tersebut karena hak untuk dipilih bagi setiap orang harus dimudahkan.

Arteria mengusulkan agar calon kepala daerah yang sebelumnya tersandung kasus hokum, dipulihkan kembali hak-haknya agar nantinya dapat dipilih oleh rakyat. Arteria menyebutkan bahwa parpol tugasnya untuk memproduksi bakal calon pemimpin. Arteria meminta tanggapan Mitra terkait sengketa internal parpol. Arteria juga menanyakan solusi kampanye yang efektif kepada Mitra. Menurut Arteria, sosialisasi yang bagus adalah agar publik tahu adanya Pilkada. Arteria merasa tidak pernah ada pelanggaran kampanye yang ditindak secara efektif yang disampaikan Mitra. Arteria meminta data serta draf pemilih pada saat Pilkada.

Arteria menolak tegas periodesasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama dua periode. Terkait masalah pemantau, Arteria tidak setuju bila pemantau masuk di tengah tahapan pelaksanaan Pilkada karena menurutnya pemantau harus ikut dari tahapan awal. Arteria berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada 2015 adalah terburuk dan amburadul, dan tertutup karena pembatasan sengketa hanya dua persen. Menurut Arteria, survei bukan satu-satunya parameter dalam memilih calon pemimpin karena masih banyak parameter lainnya.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

16 Maret 2016 - Arteria merasa bingung karena ada UU yang belum direvisi, tetapi sudah ada PKPU. Nantinya, PKPU tersebut pasti akan direvisi lagi. Arteria meminta KPU agar tidak mempersulit persyaratan calon tunggal kepala daerah. Arteria juga meminta KPU untuk tidak menyamakan persyaratan calon independen dengan syarat partai politik.

Menurut Arteria, perencanaan anggaran yang telah ditetapkan pada 30 April 2016 belum jelas sumbernya, APBN ataukah APBD. Arteria melihat tidak ada standardisasi anggaran sehingga perlu adanya pembedahan anggaran. Jangan sampai standardisasi anggaran di setiap daerah berbeda-beda, misalnya Bandung Rp.300 miliar, sedangkan Bandung Barat Rp.700 miliar.

Arteria menilai haram hukumnya melakukan penundaan Pilkada. Menurutnya, penundaan Pilkada bisa dihindari bila kinerja KPU berjalan dengan baik. Arteria mengancam akan membubarkan KPU bila Pilkada 2017 ditunda. Selanjutnya, Arteria meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara dalam waktu 1x24 jam. Diakhir pendalaman, Arteria setuju sengketa pemilu tidak usah diperpanjang.  [sumber]

Pada 9 April 2015 - menyampaikan bahwa Arteria setuju dengan konsinyering, namun kiranya mohon untuk diberikan arahan dari KPU untuk isu kritikal.  [sumber]

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Arteria meragukan jadwal tahapan pilkada serentak yang disiapkan oleh KPU dan ingin KPU revisi ulang tahapan Pilkadanya.  Arteria menilai KPU dan Bawaslu kinerjanya belum optimal karena kalau kinerjanya optimal KPU dan Bawaslu tidak perlu membuat pelebaran larangan-larangan pencalonan di PKPU seperti sekarang. Arteria beranggapan tidak perlu ada larangan anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Arteria khawatir atas kesiapan Bawaslu dalam menyongsong pilkada serentak karena menilai Panitia Pengawas (PanWas) belum terbentuk sampai saat ini (terutama di tingkat kecamatan) dan belum bisa melakukan penanganan apabila ada keluhan atau sengketa.  [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016Arteria meminta Pemerintah untuk berkomitmen dalam menyelesaikan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang selama satu setengah tahun dipermasalahkan oleh Komisi 2. Arteria mengatakan bahwa selama ini hanya 10% DOB yang dianggap berhasil. Berdasarkan hal tersebut, ia menanyakan indikator seperti apa DOB dikatakan gagal atau berhasil. Arteria berpendapat, kalau sasaran yang dicapai untuk memekarkan sebuah daerah adalah kesejahteraan. Untuk itu ia menanyakan kepada Dirjen Otda terkait keyakinannya dalam mencapai kesejahteraan tersebut.

Arteria juga menanyakan alasan mengapa Sumatera Selatan hanya bisa dilakukan 1 pemekaran provinsi. Sementara Papua diberikan 2 pemekaran Provinsi dan 30 Kabupaten. Menurutnya, negara tidak boleh takut dengan intimidasi, khususnya dengan “orang yang mau merdeka”. Terakhir, ia menegaskan agar di dalam RPP Desertada dan RPP Penataan Daerah tercerminkan nilai kebhinekaan.  [sumber]

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)

17 November 2015Arteria menyebutkan bahwa ada 3,6 juta kepala keluarga yang tidak mempunyai rumah. Arteria mempertanyakan bagaimana hal itu dapat terselesaikan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut Arteria, Program Satu Juta Rumah sudah merupakan kewajiban Pemerintah dan jangan dibebankan kepada pihak lain.

Dalam membantu pembiayaan rumah untuk masyarakat, Arteria juga meminta Pemerintah menyediakan rumah yang layak, tetapi dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Terkait hal itu, Arteria mempertanyakan usaha Mitra (BTN, Perbanas, dan Himbara) dalam melakukan perubahan agar masyarakat mendapat rumah yang murah dan layak. Dari sisi supply, Arteria mengharuskan Mitra untuk menggunakan cost of product yang murah. Jangan sampai Tapera malah menguntungkan developer, bukan para peserta.

Arteria meminta Himbara untuk mengubah skema financing agar bisa digunakan untuk fungsi lain, dan kemudian mengusulkannya kepada Pansus RUU Tapera. Arteria mempertanyakan bagaimana Tapera dapat mengakomodasi orang yang mendesak ingin memiliki rumah. Arteria setuju dengan pemaparan Perbanas. Menurutnya, isu-isu strategis dari Perbanas menarik sekali.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Arteria Dahlan mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

LGBT Dalam RKUHP dan Usul Pembentukan Pansus Penyelenggara Umroh Bermasalah

3 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan Kuasa Hukum Korban First Travel Arteria mengatakan bahwa yang menjadi korban umroh tidak ingin pemilik masuk penjara, korban hanya meminta bisa ke Baitullah. Mereka tidak ingin penegakan hukum hanya memenjarakan orang, keliru kalau penegakan hukum secara pidana. Arteria berpendapat korban ingin agar politik hukum adil, korban tidak pernah meminta Menag untuk minta maaf, kalau dipailitkan korban akan dapat pengembaliam masing-masing tidak lebih dari Rp100.000 per orang. Arteria memohon untuk dilakukan upaya penegakan hukum dengan restoratif justice.Arteria berpendapat umroh itu bukan hanya paket tour, negara menjamin kemerdekaan tiap orang beribadah, makanya diciptakan Kementrian Agama, di negara lain tidak ada. Arteria menjelaskan bahwa Kemenag dibentuk zaman Bung Karno, untuk itu Arteria merasa bingung jika dikatakan PDI Perjuangan jauh dari Islam, terlebih sekarang Kemenag memiliki anggaran kementrian terbesar ke-3. Arteria mengusulkan penyelesaian First Travel agar diselesaikan secara restoratif justice, dan dibentuk pansus umroh bermasalah. [sumber]

RUU Pertanahan

22 November 2016 - Arteria meminta KemenATR-BPN lebih cermat dalam menyusun DIM dan direvisi karena tidak revolusioner. Sedangkan menurut Arteria UU Pertanahan sangat revolusioner karena memaksa semua pihak utk berbuat baik dalam sektor pertanian. Arteria mengatakan bahwa DIM yang diberikan kepada komisi 2 adalah sampah. Ia pun meminta maaf akan perkatannya tersebut. Arteria menyatakan bahwa DIM tidak melihat kebutuhan rakyat. Ia menyampaikan kembali bahwa life reform pemerintah sangatlah jelas, yaitu Pancasila. Arteria berpendapat bahwa pemerintah beranggapan menumbangkan puncak-puncak kemodalan asing, namun kenyataannya tidak tertuang di dalam RUU Pertanahan. Bumi, Air, Ruang Angkasa, lanjut Arteria, punya peran penting. Namun, kenyataanya tidak terlihat dalam RUU pertanahan. Ia khawatir masyarakat hanya menjadi penonton. Ia meragukan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Jakarta bagus. Selanjutnya Ia berpendapat tentang reklamasi Bali yang menurutnya berlangsung biasa-biasa saja padahal dapat ditindak tegas.

Arteria berpendapat bahwa hukum agraria nasional harus bisa memfungsikan bumi, air, dan ruang angkasa. Ia meminta tolong kepada pemerintah dan masyarakat agar semuanya memiliki semangat merah putih dalam pembuatan RUU pertanahan. Arteria berharap negara tidak hanya menjadi simbol melainkan negara harus menjadi organisasi kekuasaan bagi rakyat. Arteria mengatakan bahwa hak menguasai negara tidak diatur dalam RUU pertanahan kemudian menanyakan bagaimana tafsir hak menguasai negara dapat mengilangkan kekuasaan rakyat.

Selanjutnya, Arteria berpendapat mengenai semua hak atas tanah, ia menambahkan bahwa harus memiliki unsur sosial itu tidak dijelaskan secara detil. Arteria mengatakan bahwa UU Minerba, UU Migas, UU Ketenagalistrikan itu predator utama. Pemerintah, lanjut Arteria, harusnya fokus membahas RUU pertanahan, bukan malah membahas perkara saja. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada bahasa yang ambigu. Dalam pandangannya hanya WNI yang dapat bersentuhan langsung terkait dengan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa. Arteria menjelaskan bahwa kewajiban usahakan sendiri tanah adalah amanat UU. Komisi 2 bukan anti asing, melainkan harus memperkuat sektor domestik. Ia melanjutkan bahwa lamanya penggunaan UU harus dibatasi, apalagi UU yang hanya dilanjutkan dan tidak revolusioner. Ia merasa bahwa UU yang dibuat pemerintah masih menindas rakyat dan melindungi asing. Areteria mengatakan bahwa masyarakat butuh keadilan dan kepastian hukum. Jikalau KemenATR/BPN bicara, pasti didengarkan dengan baik. Ia berpendapat bahwa memastikan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masalah tanah harus dicatat.

Berkaitan dengan itu, lanjut Arteria, RUU pertanahan harus menjawab ketahanan pangan yang didengungkan pemerintah. Ia juga menanyakan apa akan ditata ulang kembali. Arteria berpendapat bahwa tidak ada orang yang mempunyai integritas baik dalam meeyukseskan RUU pertanahan. Penataan akses masyarakat, lanjut Arteria, juga harus jelas digambarkan. Menurutnya, harus ada yang dijelaskan semua yang terkait dengan penataan ruang, tata ruang jadi sumber permasalahan pertanahan. Arteria menanyakan apakah bisa melakukan audit terhadap masalah tata ruang di Kabupaten kota. Tata ruang yang dijelaskan, lanjut Arteria, hanya sebagian kecil, maka perlu diadakan rapat gabungan. Ia juga ingin menyampaikan bahwa Jogja itu kota pelajar dan kota mahasiswa, namun sekarang telah menjadi kota seks bebas. Menurutnya, di dekat kampus Yogyakarta, berdiri banyak Mall, sehingga membuat masyarakat menjadi Hedonisme. Arteria mengharapkan untuk para mafia tanah, agar dibuat tim dalam menyelesaikannya. Ia juga berupaya akan membuat laporan. Arteria mencoba melihat pula polisi yang razia ganjil genap, menurutnya banyak pungli di sana. [sumber]

Tanggapan

Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK

3 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan KPK, Arteria menyatakan terkait dengan rekrutmen SDM, dalam banyak forum pimpinan KPK ini harus ada solusi terkait masalah dengan rekrutmen. Arteria berpendapat bahwa, terkesan KPK enggan tertarik dengan rekomendasi-rekomendasi teman-teman di Kejaksaan dan Polri. Arteria juga menyatakan harus ada kepercayaan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, Arteria juga menyatakan akan membantu keluhan KPK dengan jalan keluar yang diusulkan, harus ada kerja sama dan kepercayaan dengan lembaga lainnya. Nantinya beban KPK tidak terselesaikan dibilang kinerja buruk,  akan dibantu keluhan KPK, tetapi harus ada rasa percaya antara lembaga. Arteria menjelaskan bahwa kepegawaian KPK 10 tahun maksimal kendalanya memang tidak ada,tetapi, jika nada faktanya semakin lama, penyidik semakin berpengalaman,tetapi keadaannya akan menguasai lapangan dengan tidak baik juga. Arteria menyampaikan bahwa Komisi 3 butuh figur-figur yang berpengalaman untuk membantu kinerja KPK, begitu juga di KPK, butuh adanya peningkatan eselon. Arteria juga menyatakan saat ini DPR belum punya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penilaian kinerja penyidik dan jaksa, Arteria meminta SOP agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal. Arteria juga mneyatakan bangsa ini sedang susah dan berduka, mengetuk agar mohon dievaluasi, dikaji, dihitung kembali, apakah benar otomatis 2 tahun sekali harus naik gaji, naik panggat, DPR saja naik sedikit, rakyat teriak-teriak. Arteria menyebutkan pasal 15 PP 103 tahun 2012 harus diinisasi dan dikaji ulang oleh KPK. Pemberian gaji dan insentif itu harus diatur oleh peraturan komisi yang KPK buat. Arteria mempertanyakan permasalahan Operasi Tangkap Tangan (OTT), banyak OTT terjadi,tetapi yang bersangkutan tetap menang.  Ini bukan merupakan isu hukum saja, ini merupakan isu moral. Arteria menyebutkan menitip nasib mohon dicermati, jangan diperpanjang lagi, lukanya luar biasa. [sumber

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Arteria mengucapkan selamat Hari Bhayangkara, polisi tidak hanya warga sipil, tetapi juga pejuang, sehingga Kapolri dan Wakil Ketua Polri (Wakapolri) seperti sayap burung yang tidak bisa terpisahkan. Arteria juga mengapresiasi untuk penanganan hari Lebaran. Arteria bertanya mengenai relevansi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah Polri ikut membantu saat KPK melakukan OTT. Arteria juga menanyakan terkait kehadiran Irjen Pol. Arief Sulistyanto yang selalu absen saat rapat. Arteria mengatakan saat masih di Komisi 2, mengenai urusan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) ditubuh Polri ditemukan banyak laporan manajemen. Mengenai kasus money politic, Arteria mempertanyakan keterlibatan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rachmat Kurniawan terkait masalah penggelapan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub), jika memang dia terbukti maka proses saja, jika tidak mohon pulihkan namanya. Kedua mengenai AKBP Yusup yang menganiaya ibu-ibu, ia memang terbukti bersalah, tetapi penanganannya harus berhati-hati. Arteria juga menyoroti penyopotan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ketapang, AKBP Sunario mengenai masalah plakat bendera merah putih dan bendera negara Cina yang viral. Lalu terkait pengamanan di Pantai Indah Kapuk (PIK), kita ketahui bersama bahwa tidak boleh ada kegiatan reklamasi, tetapi masih ada kegiatan seperti lewatnya kapal tongkang dan yang menghalau mereka beraktivitas itu masyarakat, bukan dari pihak kepolisian, Arteria menanyakan apakah itu benar adanya. Arteria juga menanyakan sengketa lahan di Teluk Jambe yang menurut kesepakatan masih berstatus quo, bahkan sampai dicek histori tanah yang ada di sana. Arteria juga mengungkapkan kita tidak boleh tangkap dulu biro-biro yang bersalah, karena biaya ibadah umroh seharusnya tidak boleh digunakan untuk yang lain, selain ibadah umroh. Arteria juga menegaskan bahwa Wakapolri menjadi tim pengawas (timwas) ibadah umroh, Arteria mengatakan bahwa salah satu sumber masalahnya di Kementerian Agama (Kemenag), jadi jika ada Memorandum of Undestanding (MoU) yang tidak terdeteksi,siapa yang harus disalahkan. Arteria mengatakan bahwa Asian Games ini pesta olahraga terbesar kedua di dunia. Setiap ada olahraga pasti kita memamerkan parade kebudayaan, karena itu merupakan salah satu bagian dari itu. Oleh sebab itu, Arteria ingin Polri terlibat aktif dalam pengawasan, sehingga Komisi 3 pun bisa melihat kinerja Kapolri dan jajaran. Arteria meminta agar kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan untuk cepat diungkap. Terakhir mengenai bom di Surabaya, Arteria memohon aksi konkret dan laporan evaluasi terakhir dan Komisi 3 sepakat agar pembahasannya menjadi tertutup, karena perlu menyebutkan beberapa nama. [sumber

Rencana Anggaran Tahun 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan KPK, BNPT, BNN, LPSK. Menurut Arteria dengan anggaran yang kecil, LPSK, BNN, dan BNPTsebaiknya dibubarkan, menurutnya percuma dengan angggaran seperti itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Arteria menambahkan bahwa polisi dan jaksa pun tidak butuh LPSKkarena tidak bisa diandalkan atau tidak sesuai dengan selera mitra. Arteria menganggap mitra datang ke DPR hanya untuk meminta uang, giliran DPR meminta pertanggungjawaban, Arteria menilai mitra tidak pernah melaporkan dananya, seharusnya anggaran sebelumnya sampaikan dulu terkait pemakainnya untuk apa, baru usul angggaran bisa DPR setujui.Arteria menanyakan apa saja yang telah dilakukan oleh KPK. Disarankan oleh Arteria bahwa media jangan menyalahkan BNPT atas kejadian terorisme kemarin, karena anggran yang ada juga terbatas. Saran yang diberikan Arteria kepada mitra jika mengajukan angggaran adalah menyampaikan dulu keinginannya, target capaiannya, dan mengajak anggota Komisi untuk sama-sama berpikir dan melaksanan program tersebut. Terkait  program mengembalikan teroris ke titik nol, ini tugas BNPT, dan di Kemensos ada program terkait itu. Lalu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Arteria mengaku tidak ikut campur, tangkap ya saja, tapi ia meminta informasi apakah Bupati dari PDIP kena atau tidak, kalau terbukti ya tangkap, kalau memang bukan koruptor Arteria meminta nama Bupati tersebut agar dibersihkan. Arteria menanyakan jika biaya pemberantasan korupsi dikurangi apakah akan memengaruhi kerja KPK atau tidak, ia juga meminta KPK jika memang anggarannya kurang, agar disampaikan sehingga nanti Komisi 3 bisa menambahkan anggaran tersebut. Kepada BNN, Arteria mengaku menjadi pesimis pada kerja BNN, menurutnya bukan hanya desa yang harus bersih dari narkoba, namun pemerintahan juga harus bersih dari narkoba. Terkait kasus Novel Baswedan, Arteria menyampaikan maafkarena negara belum bisa mengungkapkan itu, ia menyarankan agar uangnya dipakai yang mana saja untuk pengobatan tersebut.(sumber)

Evaluasi Kinerja BNN tahun 2017

6 Februari 2018 - Arteria berpendapat bahwa masalah narkoba memiliki sejarah yang panjang, BNN sebagai badan yang ditugaskan untuk memberantas narkoba harus diperkuat lagi. Arteria kembali berpendapat, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa BNN tidak hebat mengatasi masalah narkotika dan justru makin meningkatkan kasus penyalahgunaan narkotika, tetapi ada beberapa pihak yang sengaja menumpulkan peran BNN dan memperkecil anggaran mereka, padahal beban mereka terlalu luas karena kondisi geografis Indonesia yang dilewati oleh dua benua dan dua samudera. Arteria menanyakan kenapa penggunaan narkotika meningkat, akibat banyaknya orang-orang miskin yang putus harapan dan ingin mendapatkan uang dengan cara cepat, memilih menjual narkoba untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan fakta lainnya adalah aksesibilitas penjara yang dijadikan ladang dan sasaran penjualan narkoba. Ia mengungkapkan bahwa ini segelintir masalah yang harus dihadapi oleh BNN. Selain itu Ia juga menyatakan bahwa psikotropika buatan Tiongkok yang dihasilkan dari home industry dengan sasaran market terbesarnya di Indonesia. Kemudian Arteria menanyakan apakah dengan adanya nota kesepahaman antara Indonesia dengan Tiongkok dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya Ia mengingatkan Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tidak terlibat di dalam penyelundupan narkoba. Arteria juga meminta beberapa upaya konkret, contohnya seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang baru terkait narkotika dalam waktu dekat. Arteria juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada BNN atas responnya yang cepat dan juga telah bekerjasama dengan Kemenkes untuk membuat terobosan yang baru. Arteria menceritakan bahwa di dapilnya banyak sekali pesantren yang di dalamnya berisi santri pengguna narkoba, tetapi anggaran untuk mencegah hal itu sangat kecil. Salah satu permasalahannya adalah pemberdayaan yang tidak melibatkan masyarakat. Arteria mencontohkan suksesnya pemberdayaan masyarakat di Aceh yang harus dicontoh oleh daerah-daerah lainnya, tetapi butuh supporting dana dan penyuluh yang akan menyampaikan masalah pencegahan narkotika. Arteria mengungkapkan bahwa dengan anggaran kecil, tetapi pencapaian BNN sangat besar dan Arteria memohon agar bangsa ini tidak kehilangan sosok seperti Budi Waseso karena berintegritas dan tidak dapat dibeli. Arteria meminta, kalau bisa, masukkan di dalam kesimpulan untuk memperpanjang masa kerjanya. Arteria berpendapat, bayangkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pencapaiannya bisa seperti BNN yang memiliki pemimpin seperti Budi Waseso. Arteria kemudian menanyakan terkait hasil pemetaan jaringan, apakah BNN memiliki data mulai dari gembong, kaki tangan dan pengedarnya itu siapa,kalau bisa tembak mati saja gembongnya. Arteria juga meminta di dalam kesimpulan rapat menyebutkan kata “Lapas harus memiliki akses khusus untuk BNN”. Arteria juga memohon agar produk-produk hukum yang telah dihasilkan oleh BNN dapat diterima dan didukung.Arteria meminta keterbukaan informasi mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dan siapa yang melindungi orang-orang dibalik peredaran narkoba karena Arteria menginginkan DPR menjadi pilot project lembaga yang bersih dari narkoba. [sumber]

Masukan atas RUU KUHP

29 Januari 2018 - Pada Audiensi Komisi 3 dengan AILA dll, Arteria menanggapi kenapa waktu jual beli suami istri itu tidak dipermasalahkan. Lalu yang BMK ini harus ada sertifikat dulu, Arteria sudah lama di Komisi 2. Arteria menegaskan Kanwil yang begitu harus dicopot. Menteri juga ikut campur itu pasti. Saat pra peradilan dikabulkan, semua harus patuh. Ini norma materinya juga masuk. Ini lucu begitu pra peradilan, memang timbul kewenangan penyidik, tetapi kan perlu alat bukti yang baru. Arteria juga menegaskan soal AILA tadi, tolong Mahkamah Konstitusinya (MK) tidak benar itu. LGBT ini dilempar ke DPR agar DPR babak belur. DPR tidak melegalkan yang namanya LGBT, MK tidak berani itu. Ini sikap PDIP yang katanya jauh dari agama. Ada 3 pending issues di KUHP, yang ada kaitannya dengan AILA, kita sudah cermati ini adalah KUHP yang berkeIndonesiaan. Melihat Indonesia dari KUHP-nya. Saat ini dengan UU yang baru, suka sama suka bisa terikat pidana. Untuk itu, arteria berpendapat ada waktu 2 tahun yang suka begitu sebelum itu diundangkan. Arteria menjelaskan pasal 495 kita masukan perbuatan cabul, awalnya anak di bawah umur,yang sesama jenis juga kita atur itu, kita batasin sepanjang mereka tidak menggunakan kekerasan dengan ancaman mempublikasikan. Arteria berpendapat, KUHP ini sangat ke-Indonesiaan, suka sama suka yang melakukan hubungan bisa dihukum. Perkawinan sedarah juga sekarang dihukum. Pencabulan anak kandung, sekarang tidak hanya anak kandung, anak tiri, pimpinan dan bawahan dan sebagainya. [sumber

Pengawasan Orang Asing dan Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Arteria meminta penjelasan terkait Bebas Visa Kunjungan yang terdapat di dalam Perpres 21/2016 mengenai orang asing yang bebas masuk ke Indonesia dengan sangat murah. Pada saat Perpres ini dibentuk, hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan angka wisatawan selain itu kita juga akan kehilangan 35 dollar per orangnya dan terjadi banyaknya pelanggaran keimigrasian. Arteria mengungkapkan bahwa Perpres justru membebani pemasukan pariwisata Indonesia, karena faktanya dapat dilihat dari pemasukan negara yang tidak naik dari 169 negara yang diberikan bebas visa. Arteria mengaku mengelus dada jika membahas terkait PNBP, berdasarkan perhitungan Arteria, Kemenkumham merugi. Arteria menegaskan bahwa jangan berbangga diri dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, tetapi harus meningkatkan pengawasan. Arteria berpendapat, berbicara mengenai kebangsaan, bagaimana potensi kerawanan, ideologis, teroris, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk lebih diperhatikan lagi. Arteria meminta agar Perpres 21/2016 untuk dicabut. Contoh masalahnya untuk kerawanan sosial, kita menggunakan tenaga kerja asing, setiap ada penyimpangan pasti pelakunya orang asing. Arteria juga mengapresiasi terkait pengawasan orang asing, tetapi yang mengurusi hal itu bukan Direktorat Jenderal (Ditjen), tetapi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Arteria kemudian mengomentari masalah pengurusan paspor yang daftar tunggunya lama menggunakan fisik, lalu diganti menjadi daring untuk mempercepat prosesnya, tetapi fakta di lapangan menunjukkan masyarakat tetap lama untuk mendapatkan pelayanan. Mengenai 72.000 pendaftar paspor fiktif, Arteria bertanya bagaimana sanksi yang akan diberikan dan apakah pendaftaran terdapat tidak dilengkapi pengamanan. Arteria menegaskan bahwa paspor daring merupakan karya agung, sehingga harus dicari tahu siapa yang melakukan distorsi kebijakan paspor daring dan antisipasi akun fiktif untuk itu Ia menanyakan apa saja langkah-langkah dan terobosannya. Arteria meminta untuk memecat oknum-oknum yang bermain di Kantor Imigrasi. Mengenai HKI, Arteria mengatakan bahwa banyak sekali mafia di Kemenkumham. Arteria juga mengungkapkan bahwa tidak yakin terhadap ditjen-ditjen di Kemenkumham. [sumber]

FIT & PROPER TEST (FPT) CALON HAKIM MA HUBUNGAN INDUSTRIAL

26 Maret  2018 – Dalam FPT atas nama Junaedi, Arteria menanyakan prestasi Junaedi sebagai Ketua Bidang Advokasi. Arteria menyampaikan data yang ia dapat, bahwa Junaedi adalah calon yang mendapatkan rekomendasi paling banyak dibanding calon hakim lainnya, Arteria ingin memastikan apakah itu disebabkan karena Junaedi punya banyak teman atau ada hal lain yang membuat mereka merekomendasikan Junaedi. Arteria menyampaikan bahwa Junaedi bilang bahwa disertasinya bagus dan belum ada yang menyusun dengan topik yang ia ambil, sementara menurut hasil pengecekan Arteria, justru menemukan topik yang sama, dan menurutnya itu hal yang sederhana. Arteria menanyakan tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB), apakah Junaedi lebih sepakat PKB tunduk pada lingkup Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), meskipun prosedurnya panjang dan harus melewati penelaahan yang mendalam. Arteria mengaku sepakat dengan pernyataan Junaedi bahwa harus mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum, tetapi Arteria meminta Junaedi meyakinkannya dengan apa yang bisa Junaedi lakukan jika terpilih nantinya. [sumber]

Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial

21 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial Arteria menjelaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas penting untuk mewujudkan kehakiman yang merdeka, arah kebijakan Komisi Yudisial meningkatkan kualitas rekrutmen. Arteria mengkritisi sesuai faktanya bahwa kualitas calon Hakim Agung yang diusulkan masih tidak memenuhi harapan, jauh dari kriteria Komisi 3. Arteria juga mengkritisi Komisi Yudisial yang menurutnya malas, tidak proaktif dalam mencari bibit potensial dan mencari putra-putri terbaik bangsa.  Arteria berpendapat bahwa subjektivitas Komisi Yudisial sangat dominan, dan Arteria menanyakan bagaimana mandat Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial dalam memantau perilaku hakim, di depan kita hakim itu nakal dan sudah ketahuan. Arteria menanyakan laporan masyarakat mana saja yang ditanggapi, apakah seluruh masyarakat atau masyarakat tertentu saja. Arteria juga menanyakan kenapa pada waktu yang lalu menempatkan hakim suami istri berdekatan, Arteria memandang ini ada kebutuhan biologis. Arteria membandingkan Komisi Yudisial dengan KPK bahwa KPK lebih pintar dalam menangkap hakim, dibandingkan KY dalam memantau hakim. Arteria menanyakan perihal investigasi jual beli perkara di tiap pengadilan, apakah KY ikut terlibat atau tidak. Arteria juga menanyakan perihal pengadilan mana yang melakukan pemungutan lebih dari yang resmi. Arteria berpendapat KY jangan tergantung pada laporan masyarakat, namun harus kerja atas inisiatif sendiri juga. [sumber]

Rapat Pengawasan KPK

12 Februari 2018 - Arteria mengucapkan terima kasih kepada KPK atas penguatan pembiayaan Parpol. Menurut Arteria PDI-P merasa dengan anggaran seperti yang lalu sangat kecil karena hanya PDI-P saja yang sampai ke RT/RW. Arteria berpendapat, jika berbicara rekruitmen maka bicara diklat, PDI-P juga mengeluarkan biaya besar untuk diklat. Kemudian beliau menekankan KPK harus paham dalam menciptakan iklim kondusif yang bisa menentramkan Indonesia adalah Parpol karena Parpol menurutnya sebagai pilar demokrasi. Arteria berpendapat bahwa pegiat demokrasi menilai dirinya hebat padahal DPR-lah yang hebat yang membuat UU. Arteria kembali menegaskan KPK harus paham bahwa dalam menciptakan iklim kondusif Indonesia tidak hanya membutuhkan peran KPK, Polisi dll, karena bagi Arteria yang bisa menegakkan iklim Indonesia adalah Parpol.

Mengenai Satgas money politic, Arteria berpendapat, semua Undang-Undang yang dibuat haruslah berlapis. Dan menurutnya KPK seharusnya belajar dulu mencermati dalam konteks politik supervisi. Dalam pandangannya, semua akan pusing jika KPK turun karena terdapat 171 Pilkada dan melibatkan 75% penduduk.

Mengenai mahar, menurutnya sudah dibahas secara panjang dan lebar. Ada tim atau biro hukumnya, sudah dijelaskan  yang namanya hanya pungli dan domainnya adalah parpol maka itulah kedaulatan parpol, ujarnya menegaskan. Menurut Arteria, KPK harus mengerti bagaimana cara menciptakan dan memandu Parpol agar bisa berpolitik tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Arteria menambahkan bahwa parpol membayar indikator dengan membayar lembaga survey. Selain itu, menurutnya suara akan hilang jika pilkada berlangsung tanpa saksi dan parpollah yang membiayai saksi. Arteria menjelaskan hal tersebut karena ia tidak ingin dianggap sedikit-sedikit mahar. Karena dalam pengamatannya, banyak yang menginginkan menjadi kepala daerah namun pada akhirnya parpol hanya memilih 1 orang.

Arteria menerangkan permasalahan antara DPR dan KPK sudah selesai dan tidak ada polemik lagi terkait dengan putusan MK. Menurut Arteria jika menghormati putusan MK, KPK tidak akan mangkir. Tidak ada permasalahan inkonstitusional dan putusan MK merupakan bukti DPR cermat, menurut Arteria. MK telah memutuskan 4 perkara yakni perkara 36, 37, 40 dan PUU 2015. MK mengatakan tidak melihat ada alasan kuat untuk pansus hak angket dihentikan. DPR membentuk pansus hak angket KPK untuk melakukan penyelidikan kerja-kerja KPK. Pansus menggunakan undang-undang dasar. Arteria mengatakan walaupun hak angket awalnya dikenal dalam sistem parlementer tetapi hak angket juga lazim dalam sistem presidensil. Di Indonesia hak angket lebih dikenal lebih lama. Hak angket sebagai salah satu hak DPR melakukan penyelidikan atas pelaksanaan UU yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat luas. Arteria menegaskan bahwa 'hak angket adalah hak mutlak DPR' adalah perkataan dari MK, bukan perkataan yang keluar dari dirinya. Ia juga menerangkan bahwa hak angket terhadap KPK juga akan memeriksa anggaran dipergunakan oleh KPK untuk kepentingan penegak hukum. MK juga menyatakan rakyat Indonesia tidak perlu khawatir atas konstitusional hak angket DPR, hak angket tidak selalu berujung pada hak menyatakan pendapat, tambahnya. Arteria mengatakan KPK tetap independen sepanjang menjalankan tugas dalam proses hukum, DPR tidak pernah intervensi kerja KPK.

Arteria mengatakan Pansus menemukan beberapa pegawai KPK kurang baik tapi malah diberikan promosi. Untuk itu Ia menegaskan KPK harus lebih belajar dari DPR bagaimana melakukan transparansi. Kemudian Ia menanyakan berapa jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat, dasar rekruitmen SPT, analisis jabatan, dan mengenai pegawai tidak tetap. Ada 2 PP tambahan tentang gaji, honor dan tunjangan KPK. Arteria meminta diberikan gambaran arah kebijakan desain aparatur. Arteria mengaku tidak pernah tahu tentang rekruitmen KPK. Arteria mengatakan ada keluhan di internal KPK bahwa mutasi tidak sesuai dengan beban kerja. Beliau menerangkan bahwa kompensasi KPK berdasarkan PP adalah gaji, tunjangan dan insentif. Bila polisi, jaksa dan lurah diberi tunjangan sebesar itu pasti kerjanya bagus, ujarnya memprediksi. Arteria menanyakan jumlah minimal gaji pegawai dan dasar apa yang digunakan untuk memberikan insentif bulanan dan tahunan pada pegawai KPK. Arteria menanyakan konstruksi ideal, kerja konkrit dari dewan pegawai dan batas usia pensiun. Arteria menyampaikan bahwa KPK melanggar PP, karena di PP tersebut mengatakan usia pensiun pegawai tetap adalah 56 tahun namun KPK membuat aturan komisi tentang batas usia 60 tahun. Arteria menyampaikan masa penugasan 4 tahun diperpanjangan dengan koordinasi dan persetujuan instansi asal. Pimpinan KPK diangkat diangkat pegawai negeri tidak sepihak. Arteria meminta penjelasan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, pergantian pegawai. Arteria menanyakan maksud dari tim penasihat komisi. [sumber]

Status Kelembagaan KPK (Hasil Judicial Review Mahkamah Konstitusi)

8 Februari 2018 - (KUMPARAN) - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa panita khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sah dan konstitusional.

Pernyataan MK ini tertuang dalam putusannya terkait uji materi pasal mengenai Hak Angket DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. MK menolak pengajuan uji materi pemohon yang mempersoalkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 mengenai Hak Angket DPR.

Anggota pansus hak angket KPK dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan, meski KPK lembaga independen, tetapi masuk ke dalam rumpun eksekutif yang berada langsung di bawah presiden.
 
"KPK itu adalah lembaga pembantu presiden dari sisi penegakan hukum. Sejak awal, KPK itu rumpun eksekutif, sama seperti polisi dan jaksa, dengan demikian itu adalah objek hak angket," kata Arteria usai mengikuti sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Kamis (8/2).
 
Arteria menjelaskan, dalil-dalil yang disampaikan oleh dari pihak DPR diterima oleh KPK sehingga memutuskan untuk menolak uji materi dari pemohon.
 
"Dalil-dalil kami sudah diproven oleh MK," lanjutnya.
 
Arteria berpendapat bahwa pembentukan pansus hak angket ini bukan bertujuan untuk melemahkan KPK tetapi sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan kelembagaan KPK. Dengan putusan MK ini memberikan penegasan bahwa hak angket KPK merupakan sesuatu hal yang konstitusional.
 
"KPK memang independen, tetapi independennya dalam arti sepanjang tugas pokok fungsinya yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," kata Arteria.
 
Arteria menegaskan, DPR tidak berencana untuk melemahkan KPK secara kelembagaan, tetapi ingin mengingatkan kepada lembaga antirasuah tersebut.
 
"(DPR) bukan untuk melemahkan KPK, kami pansus hak angket mengingatkan bahwa ada permasalahan dalam diri KPK, bahwa ada yang harus diperbaiki," tutup Arteria.   [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),  Arteria menjelaskan bahwa ini hari pertamanya berada di Komisi 3 sebagai anggota, karena biasanya ia hanya sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO). Ia menyampaikan perkataan Pak Kapolri "Yang Mulia", kalau kita disentuh kata-kata itu kelakuan kita pasti terhormat. Ia menanyakan kalau stigma negara hukum dihancurkan, siapa yang bisa selesaikan. Ia mengatakan kepada pimpinan KPK bahwa Bapak/Ibu harus paham hukum seraya menjelaskan bahwa kata “penyidikan”, “penyitaan” adalah diksi hukum. Ia menegaskan bahwa KPK tidak mengerti apa yang menjadi objek sita. Menurutnya penyitaan yang dilakukan KPK serampangan, KPK tidak tau apa yang menjadi objek sita, yang disita tidak diregister dengan baik, celakanya beda juga dengan yang divonis, kemudian menyatakan bahwa hal tersebut adalah penguatan KPK. Ia menjelaskan Pasal 44 ayat (1), yaitu mengenai barang sitaan seharusnya disimpan di Rupbasan, ia menegaskan bahwa KPK harus taat hukum. KPK harus melapor, karena dirinya menemukan beberapa fakta. Menurut Arteria, semua yang disampaikan KPK tidak benar, dan ia mengaku memiliki datanya. Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak akan membekukan komisi 3. Ia mengatakan kepada KPK, kalau KPK membaca aturan nilai barang lelang maka tidak akan turun. Pasal 44 ayat (2), yaitu mengenai benda sitaan yang tidak boleh dipakai untuk apapun. Ia menanyakan dibawa ke mana barang sitaan tersebut selama 2 tahun. Ia mengatakan bahwa 5 kepala Rupbasan mengatakan tidak tahu, bagaimana cara menyimpan itu diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Ia juga meminta kepada Pak Laode (Wakil Ketua KPK) agar tidak galak-galak dengannya, kalau dengan Pak Masinton tidak apa-apa. Ia merasa heran apa susahnya menyatakan, "Oke KPK keliru", maka kita tidak perlu rapat sampai malam. Ia juga menanyakan apa benar sebagian aset itu sudah diagunkan dan apa benar ada perubahan nama. [sumber]

Konflik Pertanahan Teluk Jambe, Karawang

10 April 2017 - Arteria merasa mengerti akan suasana kebatinan para petani dan Pak Dadang S. Muchtar. Menurutnya lahan seluas 791 hektar di tanah Jawa tersebut langka dan masalahnya cukup sederhana, yaitu masalah timbul saat tanah menjadi tanah negara dan penggarap itu masuk. Pada tahun 1976 tiba-tiba masuk Haji Sidik yang setahun setelahnya terbit Hak Guna Usaha (HGU) untuk Tanjung Gresik Makmur, Arteria merasa heran kenapa bisa terbit HGU saat penggarapnya ada, kenapa tidak keberatan beli tanah yang ada orangnya. Ia meminta untuk melihat HGU-nya, dan mengaku membela para petani dan Pak Dadangmakanya ia ingin datanya, siapa yang mengukur. Menurutnya telah ada yang mempermainkan hukum.Tahun 1974 HGU terbit tanpa pengalihan dan kompensasi ke bapak-bapak pengelola, lalu tahun 1998 HGU berubah menjadi HGB, tiba-tiba dari Tanjung Gresik Makmur pindah ke PT Pertiwi Lestari.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Arteria kantor tanah tahu betul dan ikut bermain, juga BPN &Pemerintah di kala itu ikut bermain. Pengalihan HGU ke HGB tanpa jual beli, kalau ada ia meminta untuk memanggil pihak terkait agar tahu kejelasannya. HGB ada yang masuk kawasan hutan, yaitu HGB 5, 11 dan 40, tahun 2012 baru pasang plang.Menteri ATR mengatakan pemilik HGB 5 & 11 tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Isi surat bahasanya halus, menunggu sertifikasi untuk para petani, jangan sampai serikat petani datang ke DPR malah sia-sia, pungkasnya.

Arteria meminta komisi 2 mengirim surat ke KemenATR-BPN pada hari rapat tersebut berlangsung. Target awal adalah HGB beku dan memulihkan para petani ke tempat semula, ia sepakat untuk memanggil Menteri Agraria dan dalam tempo cepat semoga dapat dihadirkan. Arteria sepakat usul Pak Dadang untuk  memanggil juga PT Pertiwi Lestari, dan minimal yang datang level direksi, karena biasanya pengembang yang datang adalah kuasa hukumnya. Ia juga menyampaikan kepada para petani di Teluk Jambe agar jangan pernah lelah dalam berjuang. [sumber].

Aspirasi Perawat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 

16 Maret 2017 - Arteria mengatakan bahwa bicara soal kesehatan tidak bicara untung rugi. Sekarang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru dari fraksi PAN dan satu frekuensi dengan Komisi 2. Pada tanggal 15 Maret, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pada tahun 2013 hampir 90% bermasalah. Jika bicara loyalitas, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pasti sudah teruji. Menurut Arteria, PPNI seperti istri siri karena jika disuruh kerja dipakai, tetapi giliran status tidak ada yang berani berbicara. Arteria menyarankan kepada PPNI sebaiknya PPNI bertemu dengan Ketua DPR terlebih dahulu karena beliau sudah menunggu. Bagaimanapun juga, Komisi 2 akan tetap memperjuangkan masalah ini dan akan memperjuangkan bidan PTT sebagai bukti bahwa Komisi 2 berpihak pada petugas kesehatan. Arteria mengungkapkan yang menjadi masalah adalah bidan PTT yang di atas 35 tahun tidak bisa diangkat menjadi PNS.  [sumber]

Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk

14 Desember 2016 - Pada rapat kerja Komisi 2 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman RI (ORI), dan Dewan Perwakilan Daerah Nganjuk, Jawa Timur, Arteria mengatakan bahwa kepala sekolah tadi tidak terkait dengan Surat Keputusan kepala sekolah karena hal itu sudah lewat. Arteria mengatakan bahwa orang-orang honorer K1 merupakan orang-orang yang sudah terverifikasi. Pengangkatan honorer ini tidak ada kaitannya dengan SK dan revisi UU. Arteria akan memperjuangkan K2 dan K1 secara mati-matian. Arteria menambahkan bahwa sudah banyak honorer KI yang membayar ke pihak lain untuk dapat diangkat sebagai PNS. Arteria menyatakan bahwa gaji honorer yang diberikan hanya Rp1 juta. Persoalan semacam ini terlepas dari revisi UU ASN dan masalah bidang Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga belum selesai. Arteria mengatakan bahwa persoalan seperti ini udah dipahaminnya dan berharap pertemuan kedua ini mendapat penyelesaian. Ia juga mengharapkan saat rapat menteri dapat hadir. Apabila benar-benar tidak bisa, Arteria ingin presiden mengadakan wakil menteri.  Arteria mengeluhkan tentang pembicaraan payung-payung hukum. Arteria juga bingung mengapa untuk berbuat baik saja mereka takut. Apabila pengangkatan tidak bisa dilakukan, ia menyarankan untuk honorer dari Nganjuk untuk melakukan demo. Arteria menegaskan, intinya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) tidak bisa mengangkat honorer K1. Dalam rapat ini, Arteria ingin mendengar bahwa MenPAN akan mengangkat honorer K1 tanpa tes. Honorer K1 sudah banyak melahirkan PNS-PNS. K1 dan K2 itu sekarang disamakan dengan pemerintah. Tenaga honorer sudah banyak yang mengikuti ATT, namun gugur. Terkait pengurangan ATT, menurut Arteria  tidak masalah apabila 1.178 itu diangkat  semua. [sumber]

Perlunya Tambahan Penyidik yang Berpengalaman untuk Bantu Badan Pengawas Pemilu

18 Oktober 2016 - (ANTARA NEWS) - Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menginginkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadirkan penyidik yang berpengalaman dan berkualitas guna menangani beragam potensi tindak kecurangan dalam pemilihan umum.

'Soal penyidik, kalau di peraturan sebelumnya itu diatur harus memiliki selama tiga tahun pengalaman di bidang hukum, tapi saat ini tidak ada," kata Arteria dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Arteria, penting bagi Bawaslu untuk mampu menghadirkan penyidik dengan kemampuan yang hebat dalam rangka mengawal jalannya demokrasi di Tanah Air.

Apalagi, politisi PDIP itu juga berpendapat bahwa tingkat demokrasi yang baik juga dipengaruhi oleh kompetensi penyelenggara pemilu yang baik pula.

Dia juga menegaskan, penyelenggaraan pemilu yang baik sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi sehingga patut diperhatikan Bawaslu.  [sumber]

Penetapan Alokasi Anggaran Tahun 2017 

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, LAN, KASN, BKN, ANRI, Ombudsman, Arteria mengatakan untuk menunda rapat karena mitra baru membawa materi. Arteria mengatakan KPU mengajukan judicial review dengan alasan konsultasi PKPU. Ia merasa dijebak oleh KPU dan mengatakan bahwa anggaran tidak perlu disahkan. Arteria mempunyai bukti bahwa KPU tidak memperjuangkan untuk menolak narapidana, justru yg menolak malah fraksi, KPU seolah menyerahkan kepada komisi 2. Pada saat sidang Mahkamah Konsistusi (MK), lanjut Arteria, pihak KPU menyudutkan pernyataan dari DPR dan UU yang mengatakan parpol yg menarik dukungan tidak bisa mendukung lagi. Arteria menambahkan bahwa non operasional Bawaslu lebih besar dari operasionalnya dan KPU harus banyak belajar dari Bawaslu. Ia menanyakan apakah perlu orang-orang KPU diberhentikan agar anggaran menjadi lebih hemat. Arteri menanyakan fungsi dari rumah pemilu, serta bertanya kepada Bawaslu terkait anggaran yang ditetapkan.

Selanjutnya, Arteria memohon kepada KPU untuk menunjukan 3 tempat yg verifikasi faktualnya sesuai UU. Ia menanyakan honor pengangakatan K2, dan menambahkan bahwa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) itu mutlak hukumnya untuk K2 dan K1. Pagu anggaran 2017, Arteria menambahkan, harus dibuat lebih jelas, sedangkan terkait masalah di Jombang tidak perlu dibahas pada rapat dan arteri menjelaskan bahwa ia ke Jombang menggunakan dana pribadinya dan memberikan pemaparan bersama Kemdagri. Arteri menanbahkan bahwa ia rela di penjara untuk membela rakyat. Dan memohon kepada  Ketua Ombudsman, dan KASN untuk memamtau Bupati Jombang. Arteri menyampaikan bahwa UU desa dibuat untuk keperluan kepala desa. Arteri menambhakan, Mendagri sudah jelas masa jabatan perangkat desa yaitu selama 60 tahun dan ini bisa menjadi dasarnya. Arteria menambahkan bahwa jangan sampai rakyat ikut menderita terkait kesalahan penguasa. Arteria meyampaikan bahwa komisi 2 melawan hukum. Arteria melihat BKN memiliki anggaran yang sangat konservatif yang tidak memiliki efek. Arteria meminta untuk menindak BKD di daerah karena banyak yang tidak kooperatif dengan honorer, honorer hanya digaji 150 ribu. Untuk bidan PTT, jumlah bidan hanya 42 ribu dan sebanyak 2 ribu tidak diikutsertakan. Arteria yakin semua anggota DPR berani lawan hukum untuk membela rakyat. [sumber]

RAPBN 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mensesneg, Mendagri, MenPAN-RB, MenATR/BPN, Seskab, Arteria menanyakan beberapa hal, diantaranya upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan usaha penyelesaian masalah Kemayoran dan Gelora Bung Karno (GBK), apakah aset yang dikelola sudah sesuai dengan yang harus dikembalikan, optimalisasi apa yang sudah dilakukan Mensesneg, konsep yang ingin dibuat pada Danau Toba karena 7 Bupati sudah resah terkait hal ini, mengapa honorer kategori 2 belum diselesaikan, pengangkatan 50.000 pada bidang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapa harus 50.000 kenapa tidak 42.000, pertanyaan untuk MenATR/BPN tentang kelanjutan reformasi agraria, masalah legalisasi aset Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), dan bagaimana pemanfaatan uang yang sedikit ini di daerah. Arteria memaparkan bahwa pengusaha yang menelantarkan tanahnya di Golora Kemayoran sedang berusaha untuk menggugat, jangan sampai bermain politik hingga lembaga negara berjalan lambat. Menurut arteria, program untuk aparatur desa masih kurang efektif, hal itu terlihat di dapilnya. Arteria mengatakan bahwa masalah Daerah Otonomi Baru (DOB) ini wajib karena sudah ada instrumen pembangunan di beberapa daerah. Arteria meminta Komisi 2 dilibatkan dalam BNPB agar Komisi 2 mengetahui perspektif Kemendes dan Kemendagri. Arteria menjabarkan bahwa daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masih sering mengalami permasalahan dengan tata perbatasan. Arteria mengatakan bahwa masalah Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP), ternyata Banpol PP merupakan honorer di daerah dan masih harian, sebaiknya perlu ada kepastian terkait penyelesaian honorer kategori 2. Untuk masalah tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 7 kali pengunduran, sangat kasihan rakyat yang sudah menunggu lama. Arteria juga menyarankan agar peningkatan sarana dan prasarana wajib untuk dilakukan. Selain itu, pada masalah tanah substansi kepastian hukum atas tanah bukan merupakan ajang bagi-bagi sertifikat. [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Arteria memprotes Rambe karena membatalkan  pertemuan dengan Bupati Jombang secara sepihak. Jombang memang bukan dapil dari Arteria, tetapi Arteria membela atas nama rakyat. Arteria meminta keadilan untuk rakyat, terutama yang berada di pedesaan. Arteria mempertanyakan tentang label Komisi 2 yang katanya adalah Komisi rakya,t tetapi masih kurang memberikan keadilan kepada rakyat. Arteria menerima jika orang-orang di Komisi 2 membencinya. Arteria mengatakan jika ia keluar dari Komisi 2, ia akan mengusut keburukan dari Komisi 2. Arteria akan mengajak semuanya untuk berpihak pada rakyat. Arteria memaparkan bahwa dana bantuan politik tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas adalah e-KTP dan dana desa. Terkait dana desa, Arteria meminta agar dipercepat dan ia juga meminta agar dalam kesimpulan dibuat agar Komisi 2 menyetujui usulan mitra. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, Arteria berpandangan aturan yang dibuat setiap tahapan apalagi verifikasi itu melibatkan Panwas dan calon independen. Arteria meminta KPU untuk menghadirkan tiga kabupaten/kota yang bisa verifikasi faktual. Menurutnya, perlu ada perubahan di Pasal 22 ayat 1 terkait calon independen. Ia mengatakan KPU pengalaman praktiknya nol. Arteria menilai KPU dinilai melakukan kejatahan demokrasi yang hebat, melegalkan dukungan palsu, dan melegalkan petugasnya yang tidak melakukan verifikasi. Arteria menegaskan Undang-Undang (UU) harus dipahami dengan baik. Ia mengatakan bahwa UU baru nuansanya berbeda. PKPU dinilai meng-copy paste sehingga semangat dan landasan tidak masuk ke PKPU. Arteria meminta agar data yang dipalsukan untuk diklarifikasi oleh KPU. Arteria menekankan bahwa KPU harus mau dituntut jangan hanya mengamankan diri sendiri dikarenakan komisioner. Untuk pembuktian UU baru diserahkan kepada verifikator. Selanjutnya, Arteria mempertanyakan mengenai pemberian ruang bagi pengawas Pemilu dan mengapa justru Panwaslu dan calon perorangan tidak diberikan ruang. Menurutnya, kepastian hukum KPU dapat, tetapi justice-nya tidak. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT diterangkan dengan E-KT dan DPT itu sebelum Pilkada. Arteria juga mengusulkan agar Sabtu-Minggu kerja saja daripada PKPU tidak dibahas. Arteria menilai Bawaslu ketika ada isu tidak defensif, tetapi cari solusi. Ia menyampaikan draft yang ingin diubah diantaranya Pasal 14 ayat 1, 3, 3A, 5, 6, 7; Pasal 15 ayat 2, 5; Pasal 16 terkait jumlah verifikasi; Pasal 17 (ayat 1, 3 dan 5) terkait jumlah minimal verifikasi; Pasal 20 ayat 2B, 2c mengenai verifikasi, ayat 3 mengenai keabsahan materai, ayat 4 mengenai NIK, ayat 7, 8, 9, 12,16; Pasal 20A ayat 2, 3; Pasal 20B ayat 2, 3; Pasal 20 C ayat 3; Pasal 22 ayat 3; Pasal 23 ayat 5, 8, 8c, 9, Pasal 24 ayat 1, 3. [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Arteria Dahlan meminta kepada Pimpinan Sekertriat untuk membimbing pimpinan, jangan sampai membuang waktu untuk membahas rapat yang kemarin. Arteria Dahlan juga meminta membahas Undang-Undang (UU). [sumber]

RKA K/L TA 2017, Pemanfaatan Dana Desa, dan Usulan Penambahan Anggaran

20 Juli 2016 - Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kantor Staf Presiden, Arteria Dahlan mengatakan 54 Miliar tidak cukup untuk layanan dan seharusnya membutuhkan lebih banyak anggaran lagi. Arteria menuturkan, untuk peningkatan sarana dan prasarana tidak perlu membutuhkan anggaran yang banyak. Arteria menanyakan perihal anggaran yang dikurangi dan untuk program dukungan manajemen, Pasukan Pengamanan Presiden kekurangan anggaran sebesar 2 Miliar. Arteria menanyakan anggaran 24 Miliar yang dirasa terlalu besar untuk Paspampres dan anggaran PNBP untuk GBK sebesar 170 Miliar yang dirasa terlalu kecil. Arteria juga menanyakan agenda besar untuk Paspampres selanjutnya. Arteria meminta penjelasan mengenai status aspek pertahanannya dan anggaran untuk Istana Presiden di Yogyakarta dan Cipanas terlalu kecil. Arteria menuturkan bahwa pansel KPU untuk tetap dijaga independensinya. Mengenai pengoperasian pesawat kepresidenan, Arteria meminta laporannya, selain itu dirinya mengaku kaget saat tiba-tiba PP tentang tata ruang disahkan. Arteria menanyakan kebijakan terkait lapangan driving rance dan masalah Kemayoran, Arteria menanyakan kelanjutan dari masalah tersebut. Selain itu, Arteria mengatakan perlu adanya program revitalisasi program dan asset untuk mendukung pelaksanaan Asian Games dan jangan sampai fasilitas yang bagus dijadikan MBR. Arteria menuturkan, rakyat jangan dijanjikan mediasi saja namun kita tiba-tiba menggusur tempat tinggalnya dan hal tersebut justru membuat rakyat tidak percaya kembali pada kita. Arteria juga menuturkan mengenai masalah vaksin yang masih berlanjut dan aturan disiplin PNS yang semakin membuat celaka dengan Menpan RI mendukung hal tersebut. Arteria menanyakan tujuan pembentukan LIPAN dan perihal rapat mengenai penegakan hukum, Arteria menanyakan alasan KPK tidak diturutsertakan. Mengenai anggaran KSP, Arteria mengatakan bahwa dirinya tidak melihat secara jelas dan ia juga menanyakan jumlah proporsi anggaran untuk pengendalian. Arteria menanyakan manfaat uang 40 Miliar yang sempat diberikan kepada KSP. Arteria juga menanyakan teknologi SISPAN di Kemensesneg RI. Terkait capaian 23,8%, Arteria menanyakan kebenaran angka tersebut. Arteria mengatakan, perlu dilakukan rasionalisasi karena belanja pegawai terlampau besar anggarannya. Arteria menyarankan untuk memperbaiki komunikasi dengan Presiden RI sebab dirinya melihat bahwa komunikasi KSP dengan Presiden terbilang jarang. Arteria menuturkan, untuk mengendalikan isu-isu yang terjadi agar tidak menimbulkan polemic yang berkepanjangan. [sumber]

Anggaran Komisi Pemilihan Umum

19 Juni 2016 - (Aktual.com) - Komisi II DPR menampik pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menuding anggaran penyelenggara pesta demokrasi itu ‘disunat’ oleh DPR hingga menjadi Rp1,93 triliun pada RAPBN-P 2016.

“Yang ada hanya penyesuaian dan jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun 2016,” ujar Anggota Komisi II, Arteria Dahlan, dalam pesan tertulisnya, Minggu (19/6).

Politikus PDI-P ini menambahkan, angka Rp3,06 triliun yang mulanya diajukan KPU merupakan pagu indikatif atau bukan kebutuhan dana riil. Sehingga, usul tersebut harus terlebih dahulu dibahas di internal pemerintah.

“Biasanya disebut trilateral meeting yang melibatkan Kemenkeu, Bappenas, dan KPU itu sendiri,” jelasnya.

Pada rapat trilaterl tersebut lah muncul angka Rp1,93 triliun. “Tidak ada kaitannya dengan DPR dan itu murni usulan pemerintah bersama KPU,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Meski telah disepakati di internal pemerintah bahwa pagu anggaran KPU hanya Rp1,93 triliun, namun lembaga yang dikomandoi Husni Kamil Manik itu tetap ngotot meminta dana tambahan hingga Rp1,02 triliun dengan dalih untuk membiayai tahapan-tahapan pilkada 2017-2018 dan pileg-pilpres 2019.  [sumber]

Anggaran Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Ombudsman RI

9 Juni 2016 - Arteria Dahlan mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman, KPU, dan Bawaslu bahwa jika anggaran sudah disetujui, maka Komisi 2 berhak tahu program-program apa saja yang akan dijalankan Mitra Kerja. Arteria menambahkan bahwa dalam melakukan penghematan harus mengacu pada sudah pas atau belum politik anggarannya. Jika sudah pas, maka wajib untuk menghadirkan program-program yang jelas dan terperinci kepada DPR. Ateria mengapresiasi hasil evaluasi BPK terhadap Kemendagri yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Arteria menyoroti tentang kelembagaan Satpol PP, terutama tentang kesejahteraannya. Selain itu, Arteria juga menyoroti masalah pendamping desa yang dibubarkan. Menurut Arteria, seharusnya Ombudsman bisa hadir di situ.

Kepada KPU, Arteria menanyakan berapa dan untuk apa usulan tambahan anggarannya. Pasalnya menurut Arteria, KPU tidak terlalu banyak kegiatan. Arteria menegaskan kepada KPU, masyarakat harus tahu program-program KPU. Hal tersebut bertujuan agar Arteria bersama Komisi 2 mengetahui postur anggaran yang ideal. Beberapa hal lain yang ditanyakan Arteria kepada KPU adalah tentang rincian pengelola supervisi advokasi, desain surat suara, dan bentuk program penyuluhan atau sosialiasi kepada masyarakat.

Arteria mengkritik Ombudsman yang suka mengeluh karena anggaran minim sehingga kinerja mereka jadi turun. Arteria meminta Ombudsman tidak menghadirkan cerita-cerita sedih. Arteria menilai Ombudsman seperti “tidak tahu diri” karena meminta tambahan anggaran, padahal opini yang diberikan pada Ombudsman adalah WDP.

Sebaliknya, Arteria mengapresiasi Kemendagri yang telah mendapat opini WTP dan akuntabilitasnya yang luar biasa pada UU Desa dan Pilkada, tidak seperi Ombudman. Kemendagri dinilai Arteria sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Arteria juga mengkritik KPU. Untuk KPU, Arteria mengingatkan tugas Komisioner KPU adalah melaksanakan undang-undang, bukan membuat polemik dan kegaduhan. Hal ini disampaikan Arteria bukan karena benci dengan KPU. Terhadap Bawaslu, Arteria menegaskan bahwa Bawaslu harus hadir di setiap tahapan pemilihan dan pengawasan. Bawaslu hadir bukan sebagai wasit, juga bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai mahkamah.  [sumber]

Penghapusan Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan dan Perizinan

5 Juni 2016 - (MetrotvNews.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghapus banyak Peraturan Daerah (Perda) penghambat pembangunan dan perizinan. Setidaknya, 23,4 persen dari total tiga ribu Perda sudah dihapus.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas sama sekali tak kaget. Menurut dia, banyak Perda yang bertentangan dengan pelaksanaan, bahkan undang-undang di atasnya.

Politikus Gerindra ini mencatat 98 UU yang berpotensi bermasalah terkait peraturan yang dibuat pemerintah. "Jadi kalau ada Perda bermasalah itu bukan surprise," kata Supratman dalam diskusi Meninjau Perda Inkonstitusional, Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2016).

Supratman mencontohkan regulasi soal mineral dan batu bara (minerba) yang dalam Perda kebanyakan melarang ekspor material. Faktanya, Keputusan Menteri (Kepmen) terkait justru memperbolehkan.

"Buktinya PT Freeport dan Newmont ltu kan ekspor. Artinya, pemerintah pusat tidak konsisten," tegas dia.

Anggota Komisi III ini mengimbau pemerintah merevisi UU di atas Perda ketimbang memangkas Perda bermasalah. Sebagai pelaksana, pemerintah daerah hanya menunggu konsistensi aturan yang berlaku.

"Kalau mau jujur jangan Perda dulu yang ditertibkan, karena terlalu banyak undang-undang itu bertentangan dengan pekasanaannya," ucap dia.

Berbeda dengan Supratman, Anggota Komisi II Arteria Dahlan justru menganggap penghapusan Perda sebagai langkah tepat. Perda yang kini berlaku disebut meresahkan banyak pihak, seperti pembuat, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah pusat.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, Perda yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan bentukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU itu sudah ada sebelum Jokowi menjabat.

"Jadi ini langkah yang baik bagi pemerintah dan Kemendagri . Pemerintah sangat sigap melakukan gerakan yang begitu cepat," ujar Arteria pada kesempatan yang sama.  [sumber]

Persengketaan Tanah

16 Maret 2016 - Arteria ingin mendapatkan penjelasan terkait bukti "Surat Keterangan Tanah Adat”. Arteria ingin melihat data fisik dan yuridis terkait pemanfaatan lahan oleh Perusahaan. Ia tidak melihat data fisik dan yuridis laporan warga Tanah Bumbu. Arteria memberikan waktu seminggu kepada warga Tanah Bumbu untuk melengkapi bukti yang benar. Menurutnya, apabila bukti yang diberikan kepada Komisi 2 bagus, maka Komisi 2 akan mendukung hingga mati.

Arteria menganggap Kasus Cilandak Timur sebenarnya adalah urusan mudah. Arteria memberikan solusi untuk warga Cilandak Timur agar BPN dipanggil ke Komisi 2. Terkait masalah Djakarta Llyod, Arteria merasa bingung terhadap kasus tersebut karena ia melihat itu merupakan izin menghuni, maka PTUN tidak ada relevansinya dengan Djakarta Lloyd.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Arteria menilai bahwa secara tidak langsung MenPAN-RB menyatakan tidak dapat mengangkat honorer K2 menjadi PNS kemudian menyerahkannya kepada DPR. Menurut Arteria, penyelesaian anggaran dan payung hukum untuk honorer K2 bukanlah hal sulit.

Arteria meminta MenPAN-RB memperhatikan suasana politik di istana. Arteria menilai Mendikbud keliru dalam memahami eks honorer K2. Menurut Arteria seharusnya permasalahan honorer K2 bisa diselesaikan layaknya Presiden dapat membatalkan RUU KPK. Arteria menjelaskan bahwa honorer K2 adalah extraordinary case, penyelesainnya pun perlu kebijakan extraordinary, seperti yang dilakukan terhadap RUU KPK.

Arteria menanyakan apakah Presiden mengetahui rencana MenPAN-RB untuk mengangkat 100% honorer K2. Arteria juga menanyakan kenapa MenPAN-RB menjanjikan pengangkatan honorer K2 padahal hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Tindakan tersebut dinilai Arteria dapat membuat masalah dalam tata negara bangsa. Arteria juga menyayangkan adanya kebijakan gaji ke-13 yang dikeluarkan Pemerintah sebesar Rp6 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut dapat dialihkan untuk menyelesaikan sekitar 110.000 honorer K2.

Arteria menilai bahwa Pemerintah abai dan tidak pernah hadir dalam permasalahan ini. Arteria juga menilai wajib hukumnya pengangkatan honorer K2 dilakukan. Arteria meminta MenPAN-RB mencontoh Ahok yang dapat menyelesaikan masalah rumit sekali pun, seperti Kalijodo. Selain itu, Arteria juga menyarankan agar MenPAN-RB memecat anak buahnya yang tidak berkerja.

Arteria mengaku dirinya adalah orang yang terukur dan dapat dipercaya. Bila tak kunjung diselesaikan, Arteria mengancam akan membawa permasalahan honorer K2 ke ILO apapun konsekuensinya. Arteria juga mengatakan bila MenPAN-RB menganggap honorer K2 sebagai kuli, maka sesuaikanlah dengan gaji kuli, yaitu Rp100.000 per hari. Arteria juga menilai KemenPAN-RB tidak melakukan penekanan kepada kabupaten/kota untuk menyelesaikan honorer K2.

Arteria juga turut menyindir Mendikbud yang dinilai hanya pencitraan saja. Menurutnya, Mendikbud juga telah melanggar UU karena pembayaran gaji guru yang tidak sesuai. Arteria menyampaikan bahwa dalam PP disebutkan bahwa guru yang sudah bekerja dua tahun maka berhak menjadi guru tetap.

Arteria menilai bahwa MenPAN-RB hanya memperlakukan honorer K2 sebagai istri sirih. Menurut Arteria kebijakan moratorium yang dikeluarkan Pemerintah adalah kebijakan gagal berpikir. Sebelumnya, MenPAN-RB berjanji untuk mengangkat bidan PTT, dan Arteria meminta MenPAN-RB untuk merealisasikan hal tersebut.

Arteria mempertanyakan kenapa harus DPR yang mengurus honorer K2, padahal MenPAN-RB sendiri yang berjanji dan akan membuatroadmap honorer K2. Tindakan tersebut dinilai Arteria sangat membahayakan Presiden dan dapat menimbulkan masalah dalam tata negara ini. Arteria juga menyampaikan bahwa MenPAN-RB tidak pernah mengusulkan anggaran untuk honorer K2, padahal Dirjen Anggaran Kemenkeu menyatakan bahwa dalam anggaran 2015 tersedia anggaran untuk honorer K2. Selain itu, Arteria juga mengkritisi infrastruktur yang hanya dapat dinikmati kelas menengah atas, sedangkan honorer K2 tidak dapat menikmatinya.

Arteria menanyakan rencana apa yang dilakukan MenPAN-RB terhadap status dan kesejahteraan honorer K2. Arteria memohon kepada MenPAN-RB agar penyelesaian honorer K2 diselesaikan dengan ramah. Terakhir, Arteria tidak akan mendukung pemimpin yang tidak peduli dengan rakyat, tetapi Arteria akan berada di samping pemimpin yang peduli dengan rakyat.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

26 Januari 2016 - Arteria menanyakan keyakinan profesor untuk meninggalkan semua jabatannya untuk ORI. Bicara pelayanan publik, ada layanan dasar, tanpa diminta negara wajib hadir seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Arteria juga menanyakan jika terpilih nanti Amzulian Rifai memilih fokuskan prioritas kemana. Ia bertanya kepada Amzulian kenapa butuh penguatan, apalagi penguatan kelembagaan. Arteria menduga jangan-jangan mengarah ke revisi UU. Arteria bertanya pandangan Amzulian mengenai ORI ini kaitannya pengawasan atau pelayanan publik. Arteria bertanya apakah Amzulian ingin ORI kita setara dengan negara lain.

Bicaranya historical pak, interaksi sosial, Arteria mengatakan lembaga negara banyak jumlahnya, terutama sejak reformasi banyak cawe-cawe hadirkan lembaga. Ia menambahkan ORI diluar fungsinya Komisi Yudisial juga sangat hebat. Arteria menanyakan bagaimana Amzulian bisa menjadikan ORI ini setara. Arteria mengatakan bahwa masalahnya adalah ORI kurang dikenal dan harus dikaji lagi. Masalah sistem kelembagaan yang sedang dibahas.

Arteria menayakan target sasaran Amzulian jadi pimpinan apa. Ia juga menanyakan apa iya ORI belum memasyarakat. Menurutnya, ORI tidak hanya di media, di sosial, serta di media sosial juga ada. Kerja sama dengan perguruan tinggi, loka karya, ini kan sudah dilaksanakan. Masalah rekrutmen, sambungnya, kenalkan namanya asisten ombudsman, tetapi kriterianya seperti apa. Kan sudah ada setjen.

Arteria bertanya kepada Amzulian apa menurut Amzulian sumber daya manusia saat ini: mumpuni atau tidak. Ia kembali bertanya apakah program yang dibuat ORI ada yang tidak terukur dan terlalu ambisius. Arteria menyarankan Amzulian lebih baik menjadi ketua MK. Arteria mengatakan bahwa ia ingin lihat Amzulian kuatnya dimana.Menurutnya, jangan sampai 9 orang kekuatannya 1 titik. Arteria menyakan apakah Amzulian sudah pernah jadi pemimpin dan dalam jabatan apa saja.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Arteria mempertanyakan masalah kasus pertanahan seperti apa yang dimaksud MenATR/BPN, karena menurutnya hal itu harus sepaham. Menurut Arteria, pemaparan yang disampaikan MenATR/BPN tidak detail dan tidak disampaikan pola penyelesaian perkara. Arteria juga menagih janji MenATR/BPN yang mengatakan akan mengirim data-data tanah yang terlantar. Selain itu, Arteria juga meminta data kasus pertanahan masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Arteria mengajukan pembuatan program pertanahan untuk masyarakat. Untuk kasus proyek pemukiman TNI AL (Prokimal), Arteria bersama Fraksi PDI-P akan turun tangan dan akan menghantam TNI Angkatan Laut (TNI AL). Arteria meminta agar KemenATR/BPN membantu untuk koordinasi dengan TNI AL. Seharusnya, TNI itu urusannya masalah peperangan bukan mengurus aset. Menurut Arteria, bila perlu Kepala Staf TNI Angkatat Laut (KSAL) itu dicopot saja.

Arteria menyampaikan bahwa mengenai masalah aset, rakyat sering bermasalah dengan perusahaan, dan hampir di banyak tempat rakyat selalu kalah. Menurut Arteria, Mahkamah Agung (MA) sebenarnnya sangat takut dengan adanya pengadilan pertanahan. Alasannya karena 70% kasus MA itu adalah masalah pertanahan.

Menurut Arteria, aturan hukum yang dibuat KemenATR/BPN seharusnya lebih detail dan sasarannya harus jelas. Dalam masalah Sugar Group Companies (SGC), Arteria yakin bahwa Rambe tidak terlibat dan seharusnya Jokowi memberi sanksi ke SGC. Terakhir Arteria mengatakan bahwa kehadiran KemenATR/BPN sangat bermanfaat untuk masyarakat.  [sumber]

Persiapan Pilkada Serentak 2015

2 Desember 2015 - Arteria menilai bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak jelas. Menurut Arteria, seharusnya sudah tidak terjadi lagi masalah pencalonan di 6 daerah yang masih ada perubahan calon. Arteria menegaskan jangan sampai ada alasan bila Pilkada tidak jadi. Arteria meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat juga dimintai keterangan.  [sumber]

Status Kepegawaian Perangkat Desa

30 November 2015 - Arteria menilai bahwa kinerja PPDI selama ini sudah dapat dirasakan dan berharap agar PPDI dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi. Arteria menyampaikan bahwa bila tidak ada PPDI, Joko Widodo tidak akan bisa menjadi presiden. Saat ini sudah ada 4 provinsi full PPDI nasional sampai provinsi kota dan tidak semua orang ingin PPDI berdaya.

Menurut Arteria, Undang-Undang Desa tidak dirasakan sama sekali oleh Perangkat Desa. PPDI ini adalah organisasi profesi, tetapi Kepala Desa takut menjadi tidak berdaya apabila perangkat-perangkat desa berkembang. Arteria menyarankan kepada PPDI untuk tidak mengejar status PNS terlebih dahulu, yang terpenting adalah penghasilan setara dengan PNS golongan 2A. Arteria akan menginventarisasikan kabupaten/kota yang mampu dan akan didata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika memang sulit mendapat APBN untuk membayar penghasilan, biarkan kabupaten yang membayar.

Arteria menyarankan agar Bupati Jombang dan Lumajang yang melakukan penyimpangan segera dipanggil ke DPR dan dimintakan pertanggung-jawabannya karena penyimpangan-penyimpangan seperti itu tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Arteria berjanji akan mengkonfrontasi Bupati Jombang dan Lumajang supaya dapat bertanggung jawab ke DPR-RI.

Arteria menyampaikan bahwa tugas PPDI makin hari semakin berat. Saingannya sekarang adalah Kepala Desa tingkat nasional. Arteria sepakat bahwa peraturan itu sifatnya meringankan, bukan memberatkan. Untuk masa jabatan Lumajang-Jombang, hampir 1.000 anggota diberhentikan. Dengan adanya peraturan Kemendagri, hal itu akan selesai. Selain itu, Arteria juga menyampaikan bahwa Kemendagri menjanjikan pengesahan peraturan sebelum habis Masa Sidang, yaitu 18 Desember 2015. Masa jabatan Perangkat Desa itu maksimal 60 tahun dan usia 42 tahun harus perangkat-perangkat baru.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Sudah ke sekian kalinya Arteria mengingatkan tentang masa jabatan rangkap. Teman-teman Kementerian sudah bersurat, tetapi penafsiran dari tiap provinsi berbeda. Sebagai contoh di Jombang dan Lumajang. Di Jombang hanya sampai 10 tahun, padahal menurut Undang-Undang sampai 60 tahun. Arteria meminta Sekertaris Desa yang berasal dari PNS dipilih langsung oleh rakyat. Arteria juga meminta agar Peraturan Pemerintah tentang struktur pemerintahan desa dan hak-hak perangkat desa segera dapat diselesaikan. Arteria menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah tentang desa harus segera diterbitkan karena sudah tidak bisa lagi memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Arteria menginginkan tanggapan dari Wakil Menteri Keuangan mengenai usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tanggapan dari DPRD tentang dana.

Terkait tentang mutasi, Arteria menilai seolah-olah proses mutasi dan Kemendagri itu bermasalah.. Arteria minta klarifikasi ke Mendagri seputar pilkada serentak karena jumlah yang dimutasi hanya 11 padahal ada 238 kota/kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak.  Untuk rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Arteria berpesan agar jangan sampai menimbulkan konflik. Permasalahan tersebut dituntaskan secepatnya, jangan sampai rekomendasi KASN dijadikan bahan untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi.

Arteria mewakili PDIP berharap pilkada berlangsung secara bermartabat dan demokratis, serta mampu menghasilkan pimpinan yang bermartabat. Arteria juga menginginkan masalah honorer K2 dituntaskan dan selesai dari 2016-2019. Arteria kembali meminta pembahasan honorer K2 dilakukan lain waktu. Menurutnya, ada surat Menteri Keuangan (Menkeu) tentang pengingkaran hasil rapat. Arteria juga menilai MenpanRB tidak siap sehingga tidak bisa dianggarkan.  [sumber]

Permasalahan Pertanahan- Audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT),  Arteria mempertanyakan urgensi terkait masuknya RUU PPAT ke dalam pembahasan, karena dalam pembentukan UU, arahnya harus jelas dulu. Arteria mengungkapkan bahwa BPN jika dilihat-lihat memiliki kekuatan yang luar biasa hebat dan makin besar, padahal tidak memiliki jabatan. Arteria juga mengatakan bahwa IPPAT merupakan korban dari rezim hukum negara, sehingga Arteria meminta bantuan untuk memberikan informasi terkait isu-isu pertanahan. Arteria meminta agar segera melaporkan Kantor Wilayah (Kanwil) atau Kantor Pertanahan (Kantah) BPN yang melakukan pungutan liar, agar segera diatasi masalahnya atau diganti pegawainya. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Arteria menilai kinerja dari Pemerintah buruk dan dalam Raker kali ini Arteria menyoroti banyak ‘kesalahan-kesalahan’ dari Pemerintah. Untuk semua kritikan Arteria minta penjelasan ke Menteri Sekretariat Negara (Mensekneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) penyebabnya dan langkah apa yang disiapkan untuk koreksi kesalahan-kesalahan tersebut.:

  1. Polemik Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang ada di depan mata. Sedangkan reaksi Wapres membuat beberapa pihak bertanya-tanya terkait hal tersebut.

  2. Pembelian pesawat oleh Garuda. Arteria ragu akan harga pembelian mencapai USD 10,5 milyar dan minta diverifikasi.

  3. Banyak ditemukannya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ilegal yang menentang hukum.

  4. Adanya travel bus dan tol Cipularang membuat proyek pembuatan high-speed-train Jakarta-Bandung sia-sia.

  5. Pemindahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) menjadi mitra Komisi 5. Arteria menilai seharusnya Kemendesa tetap di Komisi 2.

  6. Payung hukum Dana Desa agar lebih diperhatikan lagi.

  7. Review atas Badan Layanan Umum (BLU) terkait penyelesaian aset BLU Kemayoran dan GBK. Arteria desak Mensekneg dan Menseskab perlunya diadakan kajian ulang terutama untuk Wisma Fajar.

  8. Setneg menulis BIN sebagai Badan Intelijen Nasional. Seharusnya Badan Intelijen Negara. Kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan Setneg untuk kesekian kalinya.

  9. Pada acara perayaan HUT RI 17 Agustus lalu, banyak kalangan pejabat yang diundang tidak mendapat seat yang layak.

  10. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dulu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sekarang dipimpin oleh Wapres. Sedangkan Wapres tidak berwenang akan hal tersebut.

  11. Peraturan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak wajib berbahasa Indonesia harus diperjelas.

  12. Negara menggenjot sektor pajak. Sedangkan peneriamaan pajak rendah. PNBP juga masih rendah dibanding tahun kemarin.

  13. Adanya isu merger pada reformasi kelembagaan. Sedangkan kesiapan kelembagaan tidak diimbangi.

  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) masih belum diterbitkan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
07/07/1975
Alamat Rumah
Jl. Jeruk 1 No.152, RT.007/RW.001, Kel.Depok Jaya. Pancoran Mas. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan