Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Arsitek - RDPU Komisi 5 dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Syahrulan sangat menghrapkan apa saja masukan pada rapat ini jangan sampai menjadi blunder, hingga akhirnya UU ini terjadi judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPWS, dan BPLS

Syahrulan meminta penjelasan dan bertanya apakah pada rapat yang lalu BPWS membicarakan terkait ganti rugi lumpur Sidoarjo atau tidak.

Persiapan Mudik 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Syahrulan berharap Basarnas menambah pos SAR di pantai Tanjung Pasir.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisiska (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Syahrulan mengatakan BPWS perlu ditinjau kembali mengingat ada dana yang sangat besar dikeluarkan
setiap tahun. Syahrulan menyampaikan bahwa NTT merupakan daerah yang rawan bencana, jadi diperlukan pembangunan pos-pos besar di wilayah Timur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Syahrulan mengucapkan terima kasih karena dapilnya sudah menjadi program strategis khususnya kawasan strategis pengembangan nasional jalan Kota Ende-Sika. Ia menyampaikan Komisi 5 kunker ke Ngadan. Jalan dari Woloketa bukan jalan daerah tetapi APBN statusnya. Jalan itu 5 km sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi dan dijadikan tempat tinggal binatang.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Syahrulan mengatakan KemenPDT dan Desa ini malah tidak ada. Ia membahas Sekjen dan Dirjen yang menjanjikan ke Komisi 5 akan menyampaikan laporan ke Menteri dulu, baru ke Komisi 5

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Syahrulan mengatakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus menyampaikan lokasi dan program apa yang dilaksanakan di masing-masing dapil anggota Komisi 5 DPR RI.

Panja Tol Laut — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut Pelni, Pelindo I dan II, Samudera Indonesia dan Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI)

Syahrulan menjelaskan program tol laut ini adalah program presiden sehingga saudara harus bisa menjalankan dengan baik, kami harapkan semua mitra membuat satu konsep masukan untuk kami tentang konektivitas. Harapan kami Pelindo 1-4 dan Pelni bersama Menko Kemaritiman ada koordinasi melakukan program tol laut.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017, Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Syahrulan mengatakan tahun 2018 adalah tahun politik, dimana DPR RI akan kerja lagi pada tahun 2019.
Sehingga Komisi 5 DPR RI berharap program di dpail-dapil Anggota Komisi 5 DPR RI diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Syahrulan mengatakan harapan untuk pelabuhan Maumere dan Ende tidak ada pemotongan anggaran lagi di tahun 2018.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Syahrulan meminta jalan Labuan Bajo, jalan lintas utara Flores, dimasukkan dalam program prioritas Kementerian PUPR.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Syahrulam menanyakan peran Balitbang Kementerian PUPR dalam menangani jalan-jalan yang rusak. Ia juga menanyakan alasan masih adanya banjir di Jakarta. Padahal, Kementerian PUPR sudah memiliki Balitbang. Syahrulan menilai hal tersebut sangat memalukan. Syahrulan mengatakan bahwa akses dari Makassar ke Tanah Toraja memakan waktu hampir 10 jam. Akses jalan yang buruk berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia berharap kedepannya pembangunan jalan dapat berjalan lancar. Ia juga berharap dapat membangun jalan lintas Flores.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Syahrulan merasa kecewa karena kunjungan sebelumnya hanya dihadiri oleh Eselon 4, di mana seharusnya yang turut menghadiri ada Dirjen dan Menteri. Ia menyampaikan bahwa runway di Kabupaten Ngada lahannya sudah disiapkan dan Pemerintah Daerah juga sudah serius. Ia menyatakan bahwa pembebasan lahan juga akan lancar, karena Bupatinya dekat dengan rakyat. Syahrulan juga belum melihat Dirjen Perhubungan Laut membahas Kabupaten Lembata. Padahal, sudah disampaikan sebelumnya. Menurutnya, beberapa pelabuhan perlu difungsikan kembali dan dilakukan pengembangan, karena masyarakatnya rata-rata menengah kebawah dan biaya yang terjangkau adalah kapal laut. Syahrulan pun mengungkapkan bahwa ia cukup prihatin dengan pemotongan anggaran sebesar Rp2 Triliun. Ia menilai program dari BPSDM Perhubungan cukup bagus. Namun, ia mempertanyakan anak didiknya diprioritaskan untuk menjadi PNS atau tidak. 

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Syahrulan mengatakan penyediaan perumahan di daerah Flores agar segera dilaksanakan. Syahrulan setuju terkait sosialisasi Tapera karena di NTT banyak PNS golongan rendah yang sudah antri bertahun-tahun tetapi belum dapat.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Syahrulan mengatakan fokus mudik lebaran memang Jawa tetapi jangan sampai mengurangi penerbangan ke wilayah Timur, karena tidak sedikit juga yang merayakan lebaran di sana.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Syahrulan mengapresiasi Menteri Perhubungan dan ia berharap akan lebih baik untuk kedepannya.

Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Syahrulan mengatakan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur pernah bertanya kepadanya. kalau partai Syahrulan sudah masuk ke pemerintahan tetapi kenapa desa di NTT masih tetap begini. Syahrulan mengharapkan seluruh kabupaten ini paling tidak menyentuh di beberapa desa di setiap kabupaten. Kalau semua bilang Jawa Barat sudah tertinggal, lalu bagaimana dengan yang di NTT, karena daerah di NTT ini lebih tertinggal, dengan itu Syahrulan memohon untuk menteri mendata dengan sebenar-benarnya mengenai desa tertinggal.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Syahrulan mengatakan untuk penanganan sampah di Kabupaten Labuan Bajo menjadi sorotan oleh turis mancanegara.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Pelaksanaan Program Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia

Syahrulan mengingatkan bahwa jangan sampai ada perubahan lagi di lapangan karena sudah masuk dalam daftar. Jika ada perubahan maka sebaiknya langsung diinformasikan.

Latar Belakang

Syahrulan Pua Sawa adalah Anggota DPR-RI Penggantian Antar Waktu (PAW) periode 2014-2019 menggantikan Laurens Bahang Dama dari Partai Amanat Nasional Dapil Nusa Tenggara Timur I yang meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 lalu.

Syahrulan dikenal kedekatannya dengan mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.  Syahrulan adalah Asisten Pribadi dari Hatta Rajasa ketika beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (2001-2004), Menteri Perhubungan (2004-2007), Menteri Sekretaris Negara (2007-2009) dan Menteri Koordinator Perekonomian (2009-2013).  Sebelumnya Syahrulan adalah mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lama berkarir di Departemen Penerangan.

Di masa kerja 2014-2019 Syahrulan bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

 SLTA, SMA Negeri Ende, Ende (1981)

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

24 Februari 2016 - Selain didampingi ahli bahasa, Syahrulan menyarankan agar pembahasan RUU Jasa Konstruksi juga didampingi asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi.  [sumber]

RUU Arsitek

26 Agustus 2015 - Syahrulan turut setuju dan senang Dr. Ir. Baskoro Tedjo, selaku pakar arsitek, juga menyetujui adanya UU Arsitektur. Syahrulan harap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) turut mendukung RUU Arsitek juga.  [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Syahrulan memaparkan bahwa sering terjadinya longsor di wilayah Flores. Syahrulan berpendapat bahwa perlu dibuatkan jalur alternatif untuk menghindari longsor tersebut. Mengenai pengadaan air, ia menambahkan bahwa perlu dibuatkan lagi bendungan untuk mengantisipasi kekeringan. [sumber]

Sarana, Prasarana dan Infrastruktur di Daerah Pinggiran Perbatasan di Kabupaten Sintang

19 April 2016 - Syahrulan mengusulkan untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kabupaten Sintang.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Syahrulan setuju penarikan kapal dilakukan di Jawa dan Sumatera untuk kepentingan lebaran atau selama kegiatan mudik berlangsung. Akan tetapi, Syahrulan sangat menyayangkan jika hal demikian juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di daerah Nusa Tenggara Timur, terlebih di daerah tersebut minoritas muslim, sedangkan banyak anak sekolah (rantau) pulang.

Syahrulan memaparkan bahwa kapal-kapal disana digunakan untuk melayani masyarakat, terutama untuk anak-anak dari kalangan menengah ke bawah yang susah atau tidak mampu jika harus menggunakan pesawat. Tak lepas dari problema tersebut, Syahrulan tetap memberikan apresiasi kepada Kemenhub atas turunnya tingkat kecelakaan lalu-lintas sebagai sebuah pencapaian prestasi kinerja tim yang telah beroperasi.  [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2016

10 Juni 2015 - Syahrulan mendapat informasi ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Jawa Tengah bahwa Angkatan Udara (AU) yang mengerjakan pemantauan Bandara Adi Sumarno Solo. Syahrulan minta klarifikasi ke Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kenapa BMKG bukan yang mengelola pemantauan Bandara Adi Sumarno Solo. Syahrulan setuju dan mendukung usulan anggaran dari BMKG dan Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) karena alokasi kelengkapan peralatannya cukup tinggi. Mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Syahrulan minta klarifikasi ke Kepala BPLS apakah semua ganti rugi untuk masyarakat dan pengusaha akan dibereskan bulan ini.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Syahrulan menekankan bahwa kalau teman-teman di Jawa saja berbicara tentang desa tertinggal, bagaimana dengan Dapilnya di Nusa Tenggara Timur? Menurut Syahrulan di Dapilnya desa yang sangat tertinggal. Oleh karena itu Syahrulan perlu dan butuh data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) demi menyamakan persepsi. Syahrulan juga mengingatkan bahwa dalam waktu sebulan Komisi 5 akan reses dan mengharapkan pihak KemenPDT ada yang ikut dalam reses dan kunjungan kerja.  [sumber]