Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Isu-Isu Aktual Lainnya — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Lili ingin mengetahui alasan apa realisasi yang tidak berjalan maksimal.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Lili mengimbau pemerintah membuat skema aturan agar win dalam perang ekonomi karena SDM dan pangsa pasar Indonesia banyak. Lili mengatakan penting untuk menguatkan negoisasi bilateral agar syarat-syarat yang ditentukan lebih menurun. Lili mengatakan kebijakan-kebijakan yang diambil kedepan harus meningkatkan industri dalam negeri, industri kecil maupun menengah harus bisa meningkatkan kualitas dalam negeri. Lili mengatakan globalisasi lebih banyak mengarah pada multilateral bukan self-interest.

Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, dan Nilai Manfaat Keuangan Haji 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala BPKH

Lilis membahas mengenai kontrak perumahan, naik di Madinah maupun di Mekkah. Ia juga mengatakan cateringnya tidak akan terlupakan. Ia juga menyebutkan mengenai layanan arminah. Ia mengatakan dulu memang hanya ada pihak kesatu atau kedua. Ia menyampaikan bahwa jika melihat dana yang begitu besar, lebih baik menambahkan asuransi dari jamaah. Nantinya ketika pengembalian uangnya tetap segitu. Jamaah yang meninggal tidak ada kelebihan apa-apa.

Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) Melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) 2018 tentang Ibadah Umroh dan Moratorium Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Travel Muslim Indonesia (ATMI)

Lilis mengatakan bahwa Komisi 8 kurang paham dengan ruang lingkup ATMI dan sedang menyelesaikan masalah yang ada. Ia khawatir sedang terjadi fenomena gunung es. Ia mengatakan sebagai wakil rakyat tidak ingin mendengar ada korban dari travel-travel nakal setelag musim haji.

Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Lilis menyampaikan keluhannya yang berasal dari dapilnya, dan bertanya kenapa Kemenag selalu telat memberikan buku-buku manasik dan doa-doa praktis.

Pengelolaan Anggaran dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Lilis berpendapat bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap terhadap musibah dan bencana yang ada. Dengan adanya RDP ini, mudah-mudahan dapat membawa pemikiran ke daerah masing-masing sehingga tanggap bencana dapat segera dilakukan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN t.a. 2017 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Lilis mengaku bangga sebab posisi kaum perempuan tetap memperoleh tempat walaupun sering termarjinalkan. Lilis mengatakan, wanita adalah tiang negara sebab semakin baik kaum wanita itu baik, maka semakin baik pula negara. Lilis menanyakan, sejauh mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melindungi perempuan yang berada di lapas seperti agar ketika keluar dari lapas, perempuan memiliki keterampilan. Selain itu, Lilis menanyakan kehadiran negara untuk melindungi anak-anak terlantar dan fakir miskin. Lilis menanyakan, pengawasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terhadap kinerja KPAI dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Lilis mengatakan pimpinan ponpes ikut sertifikasi bukan dari Kemenag tapi dari forum, akhirnya harus bayar sekitar Rp6-7 juta, berharap kedepan sertifikasi bisa gratis. Lilis menyampaikan program Konseling atau Keluarga Sakinah ingin kerjasama dengan Kemenag tetapi terkendala anggaran, kiranya ada dukungan dari Kemenag. Lilis mengatakan Hafidsz menjadikan negara kokoh, menghafal Quran sulit tetapi mengapa tidak diberi penghargaan lebih, karena dari seluruh penduduk Indonesia hanya beberapa persen Hafidz. Lilis bertanya mengapa pegawai honorer sedikit yang lolos seleksi, apa kendalanya.

Dampak Perubahan Kurs Saudi Arabia Real Pada BPIH Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Raker dengan Menteri Agama dan Kepala BPKH

Lilis mengatakan beberapa waktu lalu Kepala BPKH sampaikan di RDP, BPKH itu juru bayar, semakin dekat penyelenggaraan haji, kontrak BPKH itu bayar di Makkah atau Madinah atau di Indonesia agar mudah pengawasan semua termasuk pembayaran katering, transportasi, Hotel. Selanjutnya, Lilis menanyakan apa presentase mereka di depan DPR, agar kita tidak terlalu buta dengan apa yang dilakukan disana. Dengan BPKH, atau hal-hal diatas, agar kami memahami masalah Haji Indonesia.

Kemudian, Lilis mengatakan Menteri Agama, mengenai 200 mubalig dan permintaan maaf Menag, karena sebetulnya banyak mubalig di daerah yang tidak masuk agar jadi bahan renungan agar niat ikhlas mengabdi ke bangsa, agar keamanan di Republik ini cepat selesai. Sungguh orang Indonesia pemaaf dan mubalig lebih berkiprah di dunia agama lagi. Suasana nyaman tenang dan kami tentu dari dapil sungguh orang Indonesia pemaaf.

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Lilis mengatakan ada percontohan satu RW yang membuat pusat data RT dan RW di Sumedang. Menurut Lilis, hal ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan agar tak perlu kunjungan ataupun kontrol setiap 6 bulan sekali.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Lilis mengatakan dengan anggaran kemenPPPA yang sangat minim, perempuan tetap harus dikedepankan untuk mendapat perlakuan khusus karena wnaita adalah tiang negara. Jika suatu negara memiliki akhlak perempuan yang baik, maka akan sangat kokoh tiang negara tersebut. Lilis mengatakan perempuan semakin tua semakin bijak dan hati-hati, sedangkan lelaki semakin tua semakin gampang dirayu. Lilis menyampaikan kepada Menteri Sosial bahwa di Sumedang ada program Rantang Lansia, berharap di daerah yang tidak ada panti jompo, program tersebut perlu direalisasikan juga. Lilis bertanya kepada BNPB, apakah anggaran selama ini cukup sejak bencana Lombok sampai banjir bandang di Sumatera barat, karena Indonesia sedang diuji dengan bencana-bencana.

Permasalahan Jamaah Umroh — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Lilis mengatakan bahwa hal seperti ini kalau semuanya dapat bisa duduk bersama dan menyelesaikan yang terbaik, ia rasa akan ada solusinya.

Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 sesuai hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Lilis meminta agar buku manasik diberikan lebih awal supaya jemaah bisa mempelajari lebih awal.

Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Lilis mengatakan bahwa jamaah haji di Jeddah dapat langsung diarahkan masuk bus padahal ada yang belum berihram. Hal tersebut kurang diinfokan kab/kota bahwa jemaah haji gelombang 2 harus sudah ihram di pesawat dan sudah membacakan niat ihramnya, padahal kalau faham NU tidak mau disitu. Hal tersebut membuat jamaah menjadi bingung. Ia menyampaikan katering dari 25 menjadi 40x padahal ada H-3 dan H+3 yang kosong. Ia meminta Kemenag bisa menginfokan agar jamaah bisa membawa beras, dll agar mereka di hotel tetap bisa masak. Mengenai sertifikasi pembimbing haji angkatan 9, pihak UIN Sunan Gunung Jati sudah menandatangani tapi dari Kemenag belum karena itu menjadi syarat BPIHnya. Ia menanyakan sistem terkait hal tersebut. Ia mengharapkan agar Menag dapat mempersiapkan pendamping jamaah haji yang kompeten dan tersertifikasi. Untuk bidang transportasi, ia menyoroti masalah bahan bakar. Menurutnya, apabila bahan bakar antara pesawat kecil dan pesawat besar tidak jauh berbeda, sebaiknya menggunakan pesawat yang besar saja agar lebih efektif. Mengenai bus, ia juga melihat masih adanya bus-bus yang sudah tidak layak pakai tetapi masih dioperasikan. Ia berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian juga. Untuk Kemenkes, ia ingin mengetahui SOP pemeriksaan wanita. Ia ingin ketiga Kementerian benar-benar menjadi pelayan yang baik untuk para tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji di Saudi. Untuk Kemenkes, ia mendapati kasus ada wanita yang sudah hamil 3 bulan diperbolehkan untuk berangkat dan RS membiarkan wanita tersebut menanggung resikonya sendiri. Menurutnya, seharusnya Kemenkes menyoroti masalah ini dan bisa memberi alternatif.

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Lilis berharap kasus jamaah-jamaah umrah dapat segera diselesaikan semuanya.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Lilis mengatakan bahwa masih belum adanya keadilan dari Kemenag untuk memberikan BOS Santri yang baru. Menurut Lilis, perlu ada perbedaan antara BOS Santri dengan BOS yang umum. Lilis mempertanyakan mengenai batasan Baznas yang sudah diberlakukan, karena Lilis mendapatkan informasi bahwa di suatu daerah, terdapat ketua dari Baznas yang masih belum diganti. Lilis cukup kecewa dengan fakta mengenai banyaknya orang-orang di kabupaten yang masih suka meminta sumbangan di jalan. Oleh karena itu, Lilis meminta kepada Kemenag untuk memfokuskan pada pendidikan sanitasi serta pembangunan fasilitas yang mumpuni, agar tidak ada kejadian sekelompok orang yang meminta sumbangan di jalan. Terakhir, Lilis menghargai mengenai akreditasi lembaga zakat.

Masukan terhadap Penyampaian Keberatan Rencana Pemerintah RI soal MoU dengan Pemerintah Arab Saudi terkait Kehadiran Traveloka dan Tokopedia dalam Perjalanan Umrah — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah Haji

Lilis mengatakan Umrah bukan tour sehingga perlu dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Bahkan, katanya, tidak ada jaminan Traveloka dan Tokopedia dapat menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lilis mengatakan bahwa tidak semua anak jalanan itu berperilaku jelek. Semua memang harus benar-benar dan betul-betul memperhatikan anak-anak dan merangkul anak-anak.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wewe Anggreaningsih

Lilis Santika mengatakan bahwa ia bangga karena saudara adalah perempuan kedua yang hadir di sini jadi mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan Wewe Anggreaningsih dapat menjadikan perubahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diharapkan kedepannya agar lebih baik dan sesuai dengan visi yang sudah dibuat oleh saudara.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Indra Utama

Lilis menanyakan upaya yang akan Indra lakukan untuk masa depan agar BUMN bersih dari korupsi karena menurutnya klasifikasi dari BPK ini ada yang WTP, tetapi masih ada yang bermasalah dan apa yang akan Indra berikan kepada BUMN agar tidak dipegang oleh orang-orang yang berpotensi korupsi.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dedy Supriyadi

Lilis mengatakan bahwa di dapilnya ada sebuah bangunan yang digunakan untuk SMP membutuhkan anggaran 5 Miliar, sedangkan di sekolah tersebut tidak adanya siswa. Di dapilnya juga ada irigasi tetapi sawahnya toidak ada, meminta kepada Dedy jika menjadi anggota BPK dalam mengatasi hal ini dan perlu adanya perhatian dari BPK.

Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH

Lilis mengatakan bahwa sejak Orba sampai sekarang ini jemaah hanya disuruh yang sabar saja, yang ikhlas dan lain-lain, apakah dengan adanya BPKH, ada perubahan yang signifikan. Lilis merasa begitu-begitu saja dengan pelayanan haji. Jadi Lilis berharap ada pelayanan yang lebih baik lagi untuk jamaah
haji dari sebelum berangkat haji hingga kembali ke tanah air. Kalau memang BPKH sebagai juru bayar, maka ditengok dulu pantas atau tidaknya fasilitas yang dipakai itu, dan ini harus dipikirkan, kita harus benar–benar berpihak pada jamaah haji yang sudah usianya diatas 60 tahun, dan jangan
sampai hotel-hotel gang kecil dipakai jamaah haji, serta kalau bisa seperti jamaah Turki hotel di jalan raya. Lilis menegaskan kita harus berpihak kepada jamaah haji apalagi kalau jamaah haji tersebut sudah tua, kasihan mereka harus jalan jauh dan bayar taksi mahal (100 real). Lilis berharap semoga kita bisa menjaga jamaah haji ini.

Evaluasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 - RDP Komisi 8 dengan BNPB

Lilis mengatakan jika BNPB masih kesulitan anggaran, untuk apa ada DPR untuk menyelamatkan hutan. Lilis mengajak agar kita semua bersinergi untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Lilis mempertanyakan kenapa di Australia pantainya ada rumputnya, rumahnya tahan gempa, sehingga kita membutuhkan survei ke distrik disana, studi banding jalan – jalan . Lilis mengatakan di Sumedang ada di Tampomas bekas galian dijadikan sawah, padahal seharusnya menjadi hutan kembali, miris sekali.

Pembelian Gedung Kantor di Jeddah – Komisi 8 RDP dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama

Lilis mengatakan inilah yang harus ditingkatkan karena Indonesia memiliki jamaah yang besar. Lilis juga
sangat setuju dengan pembelian gedung di Jeddah karena ini adalah cerminan wajah Indonesia untuk kegiatan yang positif dan akan membawa banyak manfaat bagi keluarga jamaah haji kita. Jadi, kalau Indonesia di Jeddah memiliki gedung, Lilis yakin Indonesia akan dipandang dan dihargai serta Lilis juga yakin ini dapat menjadi amal jariyah. Lilis berharap dengan pembelian gedung ini, tidak hanya dimafaatkan sebagai kantor haji saja, namun bisa dimanfaatkan untuk mall Indonesia misalnya atau apapun yang dapat mencerminkan wajah Indonesia. Selain itu, gedung tersebut juga dapat dijadikan tempat untuk menampung Tenaga Kerja Indonesia yang ditelantarkan, tentu ini menjadi amal baik. Mudah-mudahan pembangunan gedung ini dapat dikenang sebagai kinerja mulia Komisi 8 DPR RI dan juga Kemenag.

Latar Belakang

Pada 20 Maret 2018, Dra, HJ. Lilis Santika dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Maman Imanulhaq yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Majalengka pada Pilkada Serentak 2018.  Lilis adalah kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jawa Barat 9.

Lilis adalah seorang penggiat pendidikan dan Pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nur di Sumedang. 

Pada masa kerja 2014-2019 Lilis akan bertugas di Komisi 8 yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan wanita. 

Pendidikan

SLTA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, Padalarang, Bandung (1984)

D3, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Bandung (1987)

S1, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung (1999)  

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Lilis menanyakan terkait dengan data, dengan verifikasi dan validasi data dapat terkontrol makanya data ini menjadi sesuatu yang sangat penting, maka Lilis menanyakan ke manakah OTD digolongkan. [sumber]