Partai Amanat Nasional - Papua

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

John mengatakan pemilik media massa merupakan orang-orang yang berpengaruh di republik ini.
John bertanya jika ada media yang menayangkan diluar aturan, apa yang KPI akan lakukan.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

John Siffy Mirin menjelaskan bahwa menyangkut lonjakan harga tiket di momentum ini sering harga tiket berubah-ubah. Mohon mengenai harga di momentum ini seperti harga normal agar masyarakat bisa menikmati lebaran. Biasanya di bandara kalau delay sangat membosankan untuk menunggunya dan tolong ciptakan kreativitas seperti menciptakan nuansa seni. Seperti di Manado saat natal ada musik untuk menyambut pengunjung. Kalau diperbolehkan tolong buat seperti itu.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

John meminta penerbangan perintis untuk kedepannya agar dilakukan di Papua, karena ada beberapa lapangan terbang sudah ada hasil screen yang dikirim proposalnya sehingga ini untuk menjadi perhatian. John menyampaikan bahwa dirinya baru saja didatangi oleh Masyarakat Papua tentang pembebasan lahan adat di Sentani, sehingga dimohon untuk melunasi karena masyarakat sudah beberapa kali berdemo. John meminta untuk proyek APBN dihibahkan kepada rakyat Papua asli, walaupun di sana perputarannya hanya sedikit.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

John meminta penjelasan terkait insiden pesawat kecelakaan yang korban selamatnya hanya 1 orang anak, tetapi memang bantuan dari Basarnas cepat.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

John mengatakan negara harus hadir dalam bentuk akses pendidikan dan kesehatan di Papua karena keduanya tidak berjalan maksimal. Ia juga meminta Kemenhub untuk mempermudah akses ke Papua sehingga relawan dapat memberikan bantuan kepada korban di Nduga.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan

John mengatakan Irjen Perhubungan Darat pada tahun 2019 sudah menganggarkan untuk pelabuhan tahap 1 tetapi sejauh ini belum melakukan lelang, John berpendapat realisasi belum dilakukan secara baik. John mengatakan banyak anak Indonesia di sekolah terpencil yang tidak bisa masuk sekolah Kementerian Perhubungan karena keterbatasan biaya, John mengusulkan untuk adanya pemberian beasiswa. John mengusulkan Balitbang membuat kajian manfaat tol laut kepada masyarakat.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

John menyatakan pembangunan perumahan di Papua sangat kacau dan bila memang fokus Pemerintah membangun fasilitas di Jayapura, maka persoalan bencana banjir bandang dijadikan prioritas utama. Tak hanya itu, wawasan lingkungan di Papua juga harus diperhatikan saat membangun infrastruktur. Selain itu, John meminta adanya prioritas terkait jembatan gantung di daerah pegunungan.

Laporan Implementasi Reformasi DPR RI, Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi tentang RAPBN 2020, Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) - Paripurna DPR-RI ke-164

John menyampaikan bahwa Orang Papua 100% ini manusia bukan binatang, NKRI ini kan harga mati tapi tindakan yang sudah terjadi ini sangat melenceng dari cara pikir dan landasan konstitusi NKRI. Ia menambahkan sebagai wakil rakyat meminta bahwa Pemerintah harus menjamin keamanan bagi seluruh mhasiswa Papua yang berada di luar Papua, jika tidak bisa menjamin keamanan bagi seluruh mhasiswa Papua di seluruh nusantara, lebih baik keluarkan tanah Papua dari NKRI ini.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

John meminta Menteri Perhubungan RI untuk memaksimalkan kinerjanya. Selanjutnya, ia menyerahkan surat aspirasi kepada yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

John menyampaikan agar PON di Papua berjalan lancar. Kemudian, ia menegaskan pelaksanaan PON XX 2020 adalah agenda nasional, bila ada kendala maka harus dituntaskan bersama.

Program Prioritas Pembangunan – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri

John menanyakan kebenaran pemindahan ibukota ke Kalimantan. Ia juga menanyakan rencana strategis nasional yang akan dilakukan untuk 3 daerah istimewa dan 1 daerah khusus yaitu Papua. Ia menanyakan pemekaran Papua Selatan sebenarnya untuk siapa karena bupati Papua Selatan ketika ditanyakan belum tahu pemekaran tersebut untuk siapa dan untuk apa. Ia menanyakan landasan UUnya.

Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN

John meminta jika boleh pendekatan keamanan untuk tarik TNI POLRI terkait masalah di Papua. Menurut John, ini harus segera diatasi. Permasalahannya ini ada dua skenario. John menjelaskan, pertama itu fokusnya uang dan yang kedua kewenangan rakyat papua ini sudah berjuang. Jangan sampai ada konflik lagi.

Program Strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2019 - 2024 - Komisi 2 Raker dengan Menteri PAN-RB

John mengatakan ada anggaran yang digelontorkan ke Papua dalam UU Otsus Papua tapi Papua tidak membutuhkan uang karena hati manusia tidak bisa dibeli dengan uang. John mengatakan Papua memerlukan uang dalam arti yg luas seperti tidak adanya diskriminasi. John mengatakan masalah di Papua Ini banyak sekali dan bisa selesai jika ada kesamaan dengan daerah yang lain.

Rancangan Peraturan KPU – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Ketua KPU, Bawaslu dan Kemendagri

Masalah ini perlu dituntaskan, rancangan PKPU lahir karena banyak sekali yang meninggal dunia karena faktor usia. John menanyakan berapa jumlah orang yang berusia diatas 60 tahun dan di daerah mana saja. Berharap agar hal ini dapat dijadikan indikator untuk tahu dimana penyebabnya, John meminta jawaban ditulis dan terperinci.

Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN RI – Rapat Kerja Lanjutan Komisi 2 dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

Permasalahan RUTK hingga saat ini belum tuntas, jika masyarakat mereka mengerti hukum maka mereka akan mengajukan gugatan. Terdapat biaya yang dikeluaran sekitar lima juta rupiah untuk sertifikasi tenaga ukur (biaya hidup di lokasi). John mengibaratkan jika menjadi pengukur lahan saja harus membayar sejumlah dana, hal ini jangan sampai terulang kembali.

Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

John meminta penjelasan untuk penjelasannya secara teraplikasi dan akuntabel dan meminta daftar-daftar desa agar mengetahui apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

John meminta agar program yang digalangkan oleh Kemenhub dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah.

John Siffy Mirin terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 144.120 mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Papua. Pada periode ini, John ditugaskan di Badan Anggaran dan Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria.

Latar Belakang

Ketua Koperasi YPS, Sebagai: Ketua. Tahun: 2015 - 2018

Yayasan Yapempy Papua, Sebagai: Ketua. Tahun: 2007 - 2018

Marketing Hight Desert, Sebagai: Markerting. Tahun: 2007 - 2009

Yayasan Yapempy, Sebagai: Sekretaris. Tahun: 2002 - 2007

CV. Cipta Karya Yahukimo, Sebagai: Direktur. Tahun: 2000 - 2006

Pendidikan

Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi Manado. Tahun: 1998 - 2013

Perjalanan Politik

Pada 23 Mei 2018 John resmi menjadi anggota legislatif mewakili Papua melalui PAW menggantikan Jamaludin Jafar. [sumber]

Visi dan Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

SIkap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

belum ada

Tanggapan

belum ada