Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Barat IV

Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI

Slamet mengatakan DPR harus menetapkan jadwal rapat paripurna dengan tertib dan jangan mendadak, karena akan membuat DPR terlihat tidak profesional. Slamet meminta Parpur tetap dilaksanakan setiap hari Selasa, kecuali jika ada hal tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat.

Tanggapan

Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional

Slamet mengatakan tolong dikaji subsidi pasca panen untuk komoditas-komoditas pangan, karena begitu diyakini bahwa petani mendapatkan kesejahteraan atas komoditas yang ditanam maka dengan sendirinya produktivitas akan dipenuhi. Slamet menanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah saat panen puncak tahun 2024. Harusnya semua potensi panen petani dibeli oleh BULOG, karena begitu pemerintah menguasai stok maka swasta tidak akan main-main, jangan hanya 3% yang diserap oleh BULOG.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024  — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Slamet mengatakan bahwa secara prinsip pagu indikatif sementara ini PKS menyetujui namun terkait food estate ini masih pro kontra maka di tahun 2024 ini anggarannya ada, kementan harus serius mencatatkan sejarah di 2024 yang sudah dianggarkan food estate di lapangan bisa berhasil untuk menjawab tantangan terkait isu kelangkaan pangan global. Nanti terkait program tambahan setelah disetujui banggar itu maka perlu ada penjelasan secara rinci. Badan karantina ini tidak mau kejadian tahun lalu bagaimana badan pangan harus bermetamorfosis itu dengan adanya ditetapkan badan karantina ini anggarannya seperti apa jangan sampai anggarannya tarik-menarik agar langkah mitigasi Kementan bisa segera dilakukan.

Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028, Calon Anggota Dewan Komisioner OJK dan lain-lain - Paripurna DPR-RI ke 29

Slamet menyampaikan Banyak bermunculan pejyakit hewan berupa PMK yang akhir ini belum tuntas, ini menjadi masalah untuk peternakan kita, ini sudah menimbulkan korban jiwa. Penyakit ini menimbulkan imaterial seperti hilangnya mata pencaharian peternak hingga menimbulkan korban jiwa. Perlu bisa mendesak pemerintah untuk melindungi peternak nasional dari ancaman penyakit yang semakin masif. Slamet mengatakan pemerintah untuk bisa memperkuat sistem tata kelola nasional. Terkait anggaran subsidi pupuk untuk petani kita. Pemerintah perlu serius memperhatikan sektor pertanian untuk subsidi pupuk pada aspek tata kelolanya. Perlu ada peningkatan subsidi pupuk karena anggarannya selalu turun setiap tahunnya. Jangan sampai untuk kepentingan petani perlu ada solusi pada pendanaan IKN, pemerintah perlu sigap membuat solusi yang terjadi. Jangan sampai untuk kepentingan petani perlu ada pendanaan yang memadai dan bisa sigap untuk menyediakan anggarannya.

Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian

Slamet menyampaikan bahwa gejala harga beras berlanjut dimana harga beras menyentuh angka 19.000 perKg, pendekatan pemerintah tidak terukur dan instan mulai dari kebijakan impor 500 ton beras di bulan November hingga Februari 2023. Saat petani sedang menanti panen raya, pemerintah malah menetapkan harga beras pada garis bawah dan tidak memperhatikan harga pupuk non subsidi yang naik yang tidak memperhatikan harga naiknya BBM 2 hingga 3 kali lipat.

Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6

Slamet menyampaikan bahwa Saat ini, seluruh dunia tengah menghadapi ketidakpastian global di berbagai bidang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan pangan. Kenaikan harga pangan global imbas konflik politik mendorong Pemerintah harus lebih jeli mengelola sistem pangan nasional agar mampu menciptakan sebuah sistem kedaulatan pangan secara utuh. Sejumlah persoalan mendasar di bidang pertanian juga masih menjadi PR Pemerintah seperti kesejahteraan petani, penurunan kualitas dan kuantitas pertanian nasional, serta alih fungsi lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan merupakan ancaman yang sedang kita rasakan saat ini maka tidak heran menurut data Bappenas jumlah petani Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, diprediksi profesi ini akan lenyap pada tahun 2065. Hal ini juga diperparah dengan minimnya generasi milenial yang memilih untuk terjun ke bidang pertanian, sehingga mengancam integrasi pertanian Indonesia. Hari ini kita masih dalam suasana memperingati Hari Tani Nasional ke-62. Kami berharap kepada Bapak Presiden dapat memberikan kado terbaik untuk para petani Indonesia agar saudara Presiden dikenang menjadi Bapak Petani Indonesia, bukan sebaliknya, yang mana saat pemerintahan saudara petani Indonesia menjadi sejahtera. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa hal pertama kami meminta Pemerintah untuk fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani, bukan hanya sekadar mengejar peningkatan produksi saja. Petani kita harus naik kelas dengan mendorong generasi muda. Sektor pendanaan serta inovasi pertanian sebagai pilar transformasi pertanian nasional. Kami meminta Pemerintah untuk memfokuskan anggaran ketahanan pangan nasional untuk mengejar sektor pertanian produktif melalui peningkatan anggaran pengembangan komoditas-komoditas potensial untuk mendapatkan sumber pangan alternatif yang dapat mendukung kedaulatan pangan nasional. Kami meminta Pemerintah untuk menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang penyedot anggaran besar, namun tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kedaulatan pangan nasional.Termasuk juga mengevaluasi secara masif kegiatan food estate yang disinyalir sudah mengalami kegagalan. Kami meminta Pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi pertanian yang sebelumnya berbasis pada input menjadi berbasis pada subsidi harga. Pola subsidi seperti ini menurut kami dapat dirasakan langsung oleh petani yang selama ini hampir tidak merasakan dampak dari subsidi pupuk. Kami meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi dampak UU Cipta Kerja, khususnya dalam sektor pertanian berupa kemudahan impor komoditas pertanian dengan dalil menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Padahal, praktik tersebut telah merugikan sistem pertanian nasional secara umum. Terakhir, Slamet memohon bahwa dengan sudah dibentuknya Badan Pangan Nasional yang sudah sekian lama kita evaluasi tidak ada perkembangan dan tidak ada pengawasan dari DPR, oleh karena itu, saya secara pribadi menuntut, memohon, dan mengajukan untuk segera ditentukan Badan Pangan Nasional di mitra komisi berapa.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina

Slamet menjelaskan bahwa yang ia khawatirkan dari rencana mereka akan ada prahara nasional dan akan ada pemogokan kapal, pengiriman bahan bakar minyak jika di-delay saja akan ada masalah besar. Mohon Dirut penyelesaian masalah Serikat Pekerja jangan disamakan seperti di semen, kapten kapal mengatakan ingin mogok kerja ia sudah sampaikan pada kapten-kapten itu untuk tidak mogok kerja karena ini kepentingan NKRI.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Slamet menanyakan pengawasan di sektor jasa dan sanksi bila terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan perjanjian seusai diratifikasi.

Penyesuaian RKA K/L Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Slamet mengatakan bahwa kita hanya beri catatan pembahasan di panja RUU Koperasi masih belum clear pada gerakan ke depan yaitu

1. DEKOPIN
2. Azas manfaat beberapa audiensi pada kop.daerah tidak mendapat manfaat dari DEKOPIN

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Slamet menegaskan ada beberapa yang ingin ia sampaikan terkait KPPU. Lembaganya sudah ada tapi praktek-praktek pungli masih kentara. Ia meminta data tertulis soal perkara apa saja yang sudah ditangani termasuk progresnya. Terkait dengan perdagangan perbatasan, ia dapat pengakuan dari PP ini yang cukup meresahkan bagi masyarakat perbatasan dengan memberikan catatan-catatan karena diberlakukannya PP 34 maka seluruh perdagangan langsung terhenti. Permintaan mereka negara tidak perlu hadir namun PP ini terlalu cepat untuk diperlakukan sekarang. Pemerintah belum hadir untuk memberikan fasilitas dalam membantu PP ini. Terakhir, Slamet mengatakan 70% data barang-barang diperbatasan disana adalah dipenuhi oleh Malaysia karena kalau di Indonesia harganya drastis mahal. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait hal itu.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Slamet mengatakan spesifiknya terkait UKM untuk Kemenperin karena ada beberapa pelatihan untuk UKM yang harus dirubah seperti yang ia catat salah satunya adalah pelatihan batu bata merah yang mana pasarannya sudah tergerus dikarenakan kurangnya peminatnya. Selanjutnya, Slamet menanyakan maksud dari penghematan adalah apakah mengurangi perjalan atau memang mengoptimalkan keuangan. Kalau promosi tidak terserap semuanya, wajar kalau investor tidak tertarik.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan

Slamet mengatakan ini sistem anggaran masih dipertanyakan, sudah ada program ini itu, sudah disampaikan ke media namun belum ada kesepakatan yang nyata antara Kementan dan komisi 4.

Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Slamet menanyakan jumlah stok yang tersedia serta meminta adanya pencatatan bahwa di daerah pemilihannya, harga bawang putih alami kenaikan hingga Rp 90.000/kg. Lalu, ia menanyakan alasan Perum BULOG lakukan ekspor beras.

Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Perkoperasian, Laporan Pimpinan Pansus terhadap Hasil Kajian Pemerintah atas Pemindahan Ibu Kota Negara, Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 dan Penutupan Masa Bakti Keanggotaan DPR-RI Periode 2014-2019 — Paripurna DPR-RI ke-172

Slamet sangat menyayangkan karena RUU tentang Perkoperasian tidak dapat disahkan pada Periode ini dan mendorong agar di periode selanjutnya dapat segera disahkan, karena ini merupakan usul Pemerintah dalam rangka mengisi kekosongan aturan tentang perkoperasian di Indonesia.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Slamet menanyakan bagaimana skema pemerintah bantuan yang diturunkan kepada petani miskin, karena jika tidak ada skema yang jelas untuk membantu petani kita bisa sulit menghadapi pandemi ini.

Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Slamet mengatakan imbas corona tidak hanya pada keuangan namun juga krisis pangan. Hingga akhirnya, ia menyatakan bahwa Presiden RI tidak ada perhatian khusus untuk ketersediaan pangan. Slamet juga menanyakan mekanisme pelatihan di Jawa Timur yang habiskan anggaran sebesar 42 Miliar rupiah.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait beredarnya e-learning, Slamet ingin memastikan siapa pesertanya. Apakah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Slamet mengungkapkan pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu ada peningkatan.

Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Slamet menegaskan bahwa jangan sampai karhutla menjadi proyek politik. Menurut Slamet, ukuran keberhasilan dari KHLK adalah semakin sempitnya kebakaran hutan yang melanda di negeri ini.

Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Slamet mengatakan seharusnya refocusin mengarah kepada permasalahan virus COVID-19 ini sampai Agustus pada saat masa-masa kemarau.

Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2019 – Rapat Kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Slamet menanyakan kerugian dan kendala yang dialami Kementerian LHK RI dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menanyakan soal manufaktur belanja sosial dan upaya dari pemerintah.

Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Slamet menanyakan urgensi penambahan anggaran sehingga mengalami penurunan dari daya tangkap para nelayan.

Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam

Slamet mengatakan keinginannya untuk ada forum khusus ketika berbicara perusahaan BUMN ini hadir untuk rakyat. Ia juga mengatakan pembahasan untung dan rugi juga akan memerlukan waktu lama.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Slamet menanyakan terkait dengan berita hari ini bahwasannya MA sudah incraht denda sebesar Rp18,3 Triliun. Bisa tidak Kementerian LHK ekskusi masalah ini. Pandangan aia, negara punya kewenangan untuk menarik denda yang diputuskan. Karena sebentar lagi musim panas ini kemudian bagaimana antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan apakah pemotongan anggaran itu akan mengganggu antisipasi tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.

Slamet mengatakan Terkait dengan badan pangan, nampaknya perlu langkah pararel dengan Komisi 4 harus memberikan dorongan badan pangan nantinya Bulog menjadi salah satu dari badannya itu, dan untuk adanya kajian semestinya bahwa peran Bulog adalah penting. Terkait dengan peran Bulog ada penugasan dalam posisi mencari untung, sehingga Bulog harus lebih proaktif untuk mengkaji subsidi harga yang ada di petani. Slamet mempertanyakan l angkah-langkah apa yang sudah pernah disampaikan bahwa akan adanya pemusnahan stock, dan sudah sejauh mana pada saat ini terkait dengan masalah tersebut.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Slamet mengatakan kita upayakan profesi nelayan ini menjadi profesi yang terhormat di Indonesia. Selanjutnya Slamet menegaskan bahawasannya intervensi APBN ini kembali ke PHK, ini akan salah sasaran. Saran ia jangan sampai ada kecerobohan. Slamet juga menanyakan bagaimana e-Warung untuk antisipasi Covid-19 ini apakah akan efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Terakhir, Slamet mengatakan stimulus ini sasarannya masuk kepada pengusaha semuanya, ia belum melihat dampaknya untuk masyarakat.

Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Slamet meminta teman-teman BK untuk mengkaji apakah Pemerintah dalam hal ini menolak revisi UU yang lama. Ia juga menegaskan bahwa DPR-RI harus mematahkan kalau Pemerintah ini salah.

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Slamet mengatakan bahwa ada potensi konflik antara taman nasional Gunung Halimun dengan masyarakat. Slamet menanyakan bagaimana langkah-langkahnya. Ia juga ingin mengetahui untuk Ditjen Karhutla apakah dengan anggaran yang ada program kerjanya dapat lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada periode kemarin, ada perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan. Slamet menanyakan sudah sejauh mana tindak lanjut dari GakKum terkait hal ini.

Klarifikasi Pemusnahan 20.000 Ton Beras – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Pangan Halal Universitas Djuanda

Slamet mengatakan bahwa Komisi 4 bersepakat untuk tetap menciptakan dan memperjuangkankepentingan masyarakat terutama terkait dengan ketahanan pangan, dan Slamet berharap kepada teman-teman mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah yang setuju maupun yang tidak setuju rakyat sehingga kami sebagai Anggota Dewan ini merasa kuat atas adanya dukungan dari teman-teman mahasiswa

Harga Ternak Impor - RDPU Komisi 6 Dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional

Slamet mengatakan Kemendag harus memastikan bisa berjalan dengan Kementan yang telah ada dan harus berjalan semestinya sesuai peraturan.

Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang

Slamet bertanya terkait pengajuan anggaran OSS, apakah ada instruksi untuk itu, lalu sistem integrasinya seperti apa, karena khawatirnya tidak terlaksana dengan baik.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Slamet menanyakan analisa makro dari Telkomsel. Slamet menanyakan perihal Telin yang mengalami penurunan. Slamet mengatakan perlu data yang jelas dan harus disampaikan kepada sekretariat Komisi 6.

Latar Belakang

Slamet terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 51.403 mewakili Partai PKS untuk Dapil Jabar 4.

Riwayat Pendidikan

SD, SDN Wonokerto

SMP, SMPN Sale

S1 Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana

Perjalanan Politik

Deputi Kepemudaan Partai Keadilan DPW Bali.
Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi
BP3 DPW PKS Jawa Barat.
Pada 10 April 2018 Slamet dilantik untuk menggantikan Yudi Widiana Adia melalui mekanisme pengganti antar waktu (PAW).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan