Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Adang Sudrajat

PKS - Jawa Barat II

Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Legislasi

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Pada 4 Juni 2015, dr. Adang Sudrajat MM dilantik menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Adang dilantik menggantikan Ma'mur Hasanuddin yang wafat pada 6 April 2015 lalu. Adang mewakili Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jawa Barat II.

    dr. Adang adalah praktisi kesehatan dan dikenal sebagai avasinolog, terapi yang menggunakan logam dengan teknik pentotokan pada bagian tubuh. dr. Adang pernah menjabat sebagai Wakil Direktur bidang Sumber Daya Manusia (1997-2000), Wakil Direktur Penunjang Medik (2000-2001) dan Wakil Direktur Bidang Akademik (2001-2004) di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. dr. Adang juga pernah menjadi anggota Tim Dokter Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) untuk Gaza, Palestina di tahun 2009.

    dr. Adang adalah politisi senior PKS di Jawa Barat dan mewakili PKS di DPRD Kota Bandung (2004-2009). dr. Adang adalah Bendahara Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS.

    Pada masa kerja 2014-2019 dr.Adang bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 1, Ciamis (1981)

    S1, Kedokteran, Universitas Padjajaran, Bandung (1987)

    S2, Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) Telkom, Bandung (1995)

    Perjalanan Politik

     

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan

    Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN

    7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Adang berpendapat banyak dari perusahaan-perusahaan BUMN ini yang menyangkut nasib hidup orang banyak. Adang mengaku untuk programnya saja tidak mampu untuk mensuplai barang dengan kuaitas tinggi, jadi sebetulnya tidak ada alasan utama karyawan jadi korban dalam menyelamatkan perusahaan, itu pilihan akhir. Adang melihat ini bahaya, sebab kita tak mampu untuk menghargai anak bangsa yang punya kompetensi untuk membangun bangsa ini, salah satu kinerja yang dinilai mampu untuk mempertahankan tenaga yang kompeten. Adang memaparkan ada perusahaan daya saing, banyak tenaga kerja yang kompetensi tapi malah jadi korban PHK. [sumber]

    Kesejahteraan Pekerja PT Freeport dan SP Danamon

    29 Agustus 2017 - Dalam Audiensi dengan SP (Serikat Pekerja) Danamon dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPEK SPSI) PT Freeport Indonesia, Menurut Adang, hal pertama yang harus dikorbankan perusahaan Go Public yaitu karyawan. Menurutnya UU yang dimiliki juga belum mampu memberikan perlindungan secara baik kepada pekerja. Adang mengatakan ketika perusahaan sedang dalam kondisi turun, yang mengalami dampaknya itu ialah karyawannya. Adang mengatakan bahwa hak pekerja seharusnya ditaati oleh perusahaan namun pekerjanya juga harus bekerja secara maksimal. Adang juga beranggapan bahwa perusahaan Danamon besar dan maju karena karyawan-karyawan lama yang sudah bekerja lama. Untuk Freeport, Adang mengatakan perlu adanya delegasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT Freeport. Adang khawatir Furlough ini yang akan menambah masalah bagi pekerja di Indonesia dan harus diperhatikan oleh komisi 9. [sumber]

    Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

    17 Januari 2017 - Adang menjelaskan bahwa fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan dapat mengatur kesenjangan ekonomi. Menurutnya, sekarang indeks gini Indonesia sangat sedikit dan indikator makro juga menunjukkan ada efeknya. Adang juga setuju dengan pemberian kewenangan kepada KPPU tapi jangan sampai lepas kendali. [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

    19 April 2016 - Adang menyatakan terdapat 33 rumah sakit vertikal dan yang terdapat di desa adalah rumah sakit khusus. Adang menilai bahwa tren rumah sakit yang pelayanannya baik adalah rumah sakit swasta. Menurut Adang, pemerintah pusat dengan daerah perlu diselaraskan dengan cara mengarahkan pemerintah daerah kepada rencana kedepan, karena pada evaluasi akhir tahun suka tidak sama.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

    18 April 2016 - Menurut Adang, sektor pertanian menjadi alat untuk melemahkan Indonesia, seperti tanam paksa pada zaman Belanda. Hal tersebut sejurus dengan yang terjadi di lapangan, Adang melihat bahwa produksi pertanian harganya tidak menentu sehingga menjadi risiko pengusaha pertanian dan yang menjadi korban adalah buruh. Menurut Adang, daerah BLK belum merata terlihat dan utilisasinya masih rendah, terutama BLK yang dikelola Pemda.  [sumber]

    Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

    8 Juni 2015 - Adang melaporkan bahwa dia sering menemukan obat-obat aneh di pasaran, terutama obat kuat. Suatu saat obat tersebut ditarik dari pasaran, namun kemudian muncul dengan merek baru dengan isi yang tidak berbeda dari awal. Sebagai saran, Adang merekomendasikan BPOM agar membuat kriteria bagi produsen-produsen yang ingin mendaftarkan produknya.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.