Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Jawa Tengah II
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kudus
Tanggal Lahir
10/02/1957
Alamat Rumah
Jl. Taman Kelud Selatan No.12 A. RT.003/RW.005, Kel. Petompon. Gajah Mungkur. Kota Semarang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Dr. Noor Achmad, MA dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 5 Oktober 2015. Noor dilantik menjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Nusron Wahid yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Noor adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan mewakili Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus dan Jepara).

Noor adalah seorang tokoh pendidikan dan rektor dari Universitas Wahid Hasyim di Semarang (2010-2013). Noor juga adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APTINU).  Noor sempat menjadi legislator dan duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah (2004-2009).

Pada masa kerja 2014-2019 Noor bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga dan ekonomi kreatif. 

Di Maret 2018 terjadi mutasi internal di kubu Partai Golkar dan Noor Achmad sekarang bertugas di Komisi 8 yang membidangi pemberdayaan perempuan, agama dan sosial.

Pendidikan

SLTA, Madrasah Aliyah Muallimin, Kudus (1975)

S1, Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang (1983)

S2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kalijaga, Yogyakarta (1992)

S3, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kalijaga, Yogyakarta (2006)

Perjalanan Politik

 Noor Achmad sebelumnya menempati kursi anggota Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan namun mulai pertengahan April 2017, ia berpindah ke Komisi X Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Karantina Kesehatan

14 Juni 2016 - Noor mempertanyakan pengalaman Bea Cukai mengenai karantina kesehatan selama ini dan ruang kesehatan di pelabuhan dan bandara. Ia menjelaskan bahwa kantor Bea Cukai dan Karantina harus sama agar memudahkan dalam berkoordinasi menghindari pecah koordinasi seperti sekarang. Menurutnya, teroris dapat mengirim virus dengan berbagai cara.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Noor Achmad menanyakan kepada Kabareskrim tentang kesulitan yang dihadapi Kepolisian terhadap pasal di RUU Minol. Noor Achmad meminta pendapat kepada Kabareskrim, perlu atau tidak Panitia Khusus (Pansus) RUU Minol memasukkan pasal yang dapat mempermudah kerja Kepolisian dalam menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan akibat mabuk? Menurut Noor Achmad, lebih penting melarang minol daripada menangkap orang-orang yang mabuk.  [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

1 Februari 2016 - Noor Achmad menyetujui keterlibatan perguruan tinggi dan ahli agar menambah masukan untuk pembahasan dalam tingkat Panitia Kerja (Panja).  [sumber]

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

13 Januari 2016 - Kepada Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Noor menanyakan tentang haji plus, dan apa ada warga Indonesia yang mendapat keistimewaan itu.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

11 September 2017 - Dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Noor menerangkan bahwa Komisi 8 menilai RUU penghapusan kekerasan seksual diharapkan menjadi payung hukum dalam pencegahan kasus kekerasan seksual. Selain itu, bentuk kasus-kasus kekerasan perempuan, merupakan kejahatan manusia yang tidak boleh diabaikan, karena berdampak pada keadaan psikologis korban, maupun dalam lingkup nasional yaitu menurun kualitas bangsa kami perlu menyampaikan, sasaran dalam RUU ini adalah pertama mencegah kekerasan seksual untuk mewujudkan tujuan tersebut mengikuti arahan dan ketentuan umum. Larangan kekerasan seks meliputi tindak pidana, hak korban, keluarga korban, dan hak saksi. RUU tentang penghapusan kekerasan seksual mengatur beberapa hal:

  1. Ketentuan umum, asas tujuan, ruang lingkup jangkaun RUU untuk melindungi seluruh masyarakat khususnya perempuan harus mendapat perlindungan.
  2. Pencegahan kekerasan seksual pencegahan, infrastruktur, sosial budaya.
  3. Larangan kekerasan.
  4. Hak korban, keluarga, dan saksi. Hak korban yang dimaksud ialah pemulihan korban.
  5. Hukum acara khusus, meliputi alat bukti, pendamping, dan restitusi
  6. Partisipasi masyarakat.
  7. Pendidikan dan pelatihan.
  8. Pembantuan penghapusan.
  9. Pendanaan.
  10. Kerja sama internasional.
  11. Ketentuan pidana bagi pelaku, trmsuk pidana pokok dan rehabilitasi.
  12.  Keteguhan peralihan dan penutup.

Hal tersebut di atas adalah pokok pikiran dalam pembahasan rapat tentang penghapusan kekerasan perempuan dan seksual. Noor berpesan bahwa yang utama adalah pembentukan Panja ini belum ada pembahasan apa-apa. Terkait DIM yang dihapus adalah urusan Panja jadi nanti pada panja baru menentukan setuju/tidak setuju oleh karena itu Ia menyrankan agar dibentuk panja terlebih dahulu. [sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Noor mengungkap bahwa adanya ketidakadilan di sektor impor dan ekspor. Persoalan-persoalan besar di masyarakat, menurutnya karena terjadi ketidakadilan di bidang ekonomi dan apabila hal ini dapat dibongkar maka akan luar biasa pengaruhnya di Baleg dan Kepolisian. [sumber]

Tanggapan

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenpora, Noor mengatakan sangat kecewat atas kejadian yang menimpa suporter Persija. Noor berpendapat, harus ada aturan-aturan terhadap para olahragawan yang harus sesuai dengan budaya Indonesia. Noor mengatakan melihat pemain asing kalau ada apa-apa marah dan itu tidak menunjukkan budaya Indonesia. Noor mengatakan senang sekali terhadap pembinaan pemuda dan oleh karena itu Noor menginginkan agar pembinaan para pemuda betul-betul ditingkatkan dalam konteks Sarpras, karena Noor membaca disini tidak merangkul kesana, terutama di Dapil masing-masing. Noor melihat belum adanya pembinaan masyarakat olahraga. Seharusnya kejadian suporter Persija, tidak akan terjadi jika adanya pembinaan olahraga. Pada saat membaca laporan, Noor mengatakan bukan berarti bahwa pembinaan olahraga prestasi itu salah. Noor berpendapat itu tidak salah. Noor berterima kasih karena sudah berhasil di Asian Games kemarin. Noor juga berpendapat bahwa ada hal yang jomplang dalam anggaran. [sumber

Sistem Zonasi Sekolah

24 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Keluarga Mahasiswa ITB, Noor mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Kabinet KM ITB sudah cukup bagus dan mengkritisi terhadap kebijakan Kemendikbud mengenai PPDB. Terkait Permendikbud No. 17/2017 tentang rayonisasi, Noor mengatakan bahwa Permendikbud ini bertujuan pada demokrasi pendidikan, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang kayak. Noor menjabarkan bahwa jangan sampai hanya sekolah favorit saja yang dikejar oleh anak-anak, tetapi sekolah tidak favorit menjadi terlupakan. Noor menjelaskan, zonasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Kemendikbud memiliki kemampuan baik agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia tidak hanya diisi orang-orang pintar namun setiap orang bisa mengisinya. Terkait SKTM, Noor mengatakan bahwa memang SKTM dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin masuk ke sekolah tertentu dan terkait rayonisasi, Noor memaklumi bila mahasiswa ITB merasa gelisah dengan hal tersebuut sebab ini dapat berimbas ke perguruan tinggi karena, ITB menerima mahasiswa dari seluruh kota di Indonesia. [sumber]

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, Noor berpendapat bahwa Kadin semata-mata hanya mengikuti keinginan pemerintah, bukan sebagai lembaga inovator, karena dalam bayangannya Kadin itu kinerjanya luas dan bebas jika dibandingkan pemerintah, jaringannya internasional dan mengikuti tren internasional. Noor juga menilai bahwa Kadin lebih tahu kebutuhan industri dan dapat memberikan masukan atau rekomendasi ke pemerintah. Noor meminta agar Kadin lebih tegas dan harus memiliki bahan riset yang bagus, karena Noor mengungkapkan bahwa ia sering ikut acara-acara yang diselenggakan oleh Kadin, meskipun bukan pengusaha. Noor mengungkapkan bahwa ia pernah ikut acara Kadin di Eropa dan keliling dengan teman-teman rektor di Eropa, Australia dan Amerika, disitu luar biasa sekali mengenai informasi dunia pendidikan. Kebetulan juga, karena Noor anggota Badan Anggaran (Banggar), Noor sebelumnya menginisiasi dan bicara mengenai kebutuhan pendidikan dengan era industri 4.0, sehingga kedepannya pendidikan akan diarahkan kesitu dan Komisi 10 berharap bisa melibatkan Kadin dan HIPMI. Terakhir Noor menanyakan apakah Kadin yang ikut pendidikan atau Kadin sebagai tenaga pendidik. [sumber

10 Juli 2018 - Pada rapat dengan eselon1 Kemenristekdikti. Noor menyarankan untuk konkret dalam menganalisa kurikulum vokasi. [sumber]

Pekerja Sosial

29 Januari 2018 - Noor mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan para pakar. Merangkum pemaparan mitra, Noor mengatakan bahwa Pak Rinikso mengusulkan perlu adanya peraturan selain itu ada pertanyaan menarik yakni mengenai seperti apa kualifikasi pekerja sosial yang akan disusun. Selanjutnya Noor menyimpulkan bahwa di seluruh Indonesia ini banyak yang memerlukan pekerja sosial sehingga mereka harus diberikan kejelasan. [sumber]

Usul Pembentukan Pansus Eks-Korban Penggusuran Maluku dan Maluku Utara

15 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan DPRD Sulawesi Tenggara, Noor menanyakan tentang dimana saja eks-pengungsi Maluku dan Maluku Utara tersebar dan apa rancangan penyelesaian dari Pansus. [sumber]

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Noor menanyakan apa yang menjadi kendala perjuangan KKP. Ia menegaskan mengenai masalah perundangan-undangan KKP dapat diserahkan kepada Baleg, karena tugas Baleg adalah harmonisasi perundang-undangan. Noor juga mendukung perjuangan Susi Pudjiastuti selaku MenKP.[sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Noor Achmad mengapresiasi adanya kerangka dalam panja ini. Menurutnya UU No. 13 tahun 2003 perlu disandingkan dengan semua UU yang berhubungan. Untuk itu, harus ada harmonisasi dengan peraturan daerah (perda) serta hak dari masing-masing perusahaan. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Noor menanyakan partisipasi swasta terhadap pendidikan Indonesia, indeks pembangunan manusia dari dasar, menengah, dan tinggi berapa kebutuhannya. Program pendidikan harus sejalan dengan anggaran yang dikeluarkan. Noor mengatakan bahwa tanpa adanya anggaran akan macet.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

2 Juni 2016 - Noor mengusulkan tentang perlunya budaya pendidikan yang cinta damai untuk menghapus tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Noor juga menyikapi tentang pola pembelajaran siswa sekolah saat ini yang tidak mengutamakan unsur-unsur ontologis, yakni mempelajari sesuatu secara terperinci untuk memahami sesuatu tersebut secara mendalam. Berkaitan dengan hal itu, Noor mengusulkan tentang adanya perubahan pola sistem pembelajaran dari yang awalnya berbasis teknis menjadi ontologis. Noor mengusulkan tentang perlunya pendidikan spesifik bagi anak-anak Indonesia. Noor juga menekankan perlunya lahan pekerjaan bagi anak setelah lulus dari jenjang pendidikan, baik pekerjaan ilmiah maupun pekerjaan terapan.  [sumber]

26 Mei 2016 - Noor meminta penjelasan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ukuran HOT (Hire, Order, Technic). Noor Achmad menyatakan harus ada standar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang baik. Dengan presentase SMP 20 persen, dan SMA 40 persen. Noor Achmad berharap UNBK kedepannya dapat selesai. Noor Achmad mengusulkan untuk segera mengadakan guru-guru SMK yang masih kurang di lapangan. Menurut Noor Achmad, untuk IPA gagal masuk SNMPTN karena panduan sistem SKS tidak jelas. Noor Achmad meminta keadilan dari Kemendikbud supaya diakomodir SNMPTN susulan. Bagi Noor Achmad, wajar mereka menuntut itu karena pernah menjuarai olimpiade Internasional. Selanjutnya, Noor Achmad juga meminta keadilan pada Komisi 10 yang membawahi menteri untuk di-clearkan sebab jika tidak akan diadukan ke pengadilan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Noor mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena telah mencabut Surat Keputusan Pembekuan PSSI. Namun, Noor menyinggung soal pihak yang seakan-akan tahu calon ketua umum PSSI, padahal tidak memenuhi syarat. Noor juga menyampaikan agar PSSI diajak dalam membuat lapangan karena PSSI yang mengetahui tentang lapangan yang akan dibuat. Noor menyayangkan pemotongan anggaran program Kemenpora sangat banyak.Noor menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Ahok, meminta venue pacuan kuda dialihkan keluar Jakarta, padahal biasanya Ahok sulit mengalah.  [sumber]

Evaluasi Persiapan Ujian Nasional Tingkat SMP

26 April 2016 - Noor mempertanyakan hasil dari Uji Kompetensi Guru (UKG) khususnya untuk yang berusia 40 tahun ke atas yang kebanyakan mendapatkan nilai rendah.  [sumber]

Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Pembekuan Sanksi oleh Pemerintah

19 Mei 2016 - Meski sanksi sudah dicabut, menurutnya masalah PSSI masih belum selesai. Noor juga menyatakan bahwa Komisi 10 tidak setuju dengan adanya KLB PSSI. Noor mempertanyakan bagaimana sikap PSSI terhadap rumor adanya KLB. Selain itu, Noor mempertanyakan mengenai rancangan PSSI ke depan untuk meningkatkan kualitas PSSI dan sepak bola Indonesia. Noor juga mempertanyakan kepemimpinan PSSI oleh La Nyala Matalitti.  [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Noor menyatakan kalau komunitas akademik harus dikatikan dengan komunitas pekerja di daerah sekitar. Menurut Noor, perlu adanya evaluasi politik anggaran setelah pemisahan antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Noor bertanya ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi apakah ada politik anggaran.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

14 April 2016 - Noor mengatakan, di negara maju tidak ada program seperti itu (Gemar Membaca). Ia berpendapat, harusnya ada program yang intelektual. Noor menyarankan agar Perpusnas bekerja sama dengan Penerbit terkait pengadaan buku. Noor menilai, Perpusnas masih kalah jauh dibandingkan dengan perpustakaan-perpustakaan di luar negeri. Noor menyarankan agar Perpusnas memperbanyak koleksi penelitian di perpustakaan-perpustakaan, salah satunya perpustakaan luar negeri.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Noor mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) Pengamanan Komplek Parlemen untuk segera membuat Memorandum of Understanding (Mou). Noor meminta agar pengamanan tidak hanya dilakukan di kawasan parlemen saja, tetapi juga pengamanan untuk masing-masing anggota DPR-RI, terutama saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).  [sumber]

   27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Noor mengatakan bahwa DPR selama ini aman-aman saja dan masyarakat mengatakan ini adalah rumah rakyat. Noor menanyakan level pengamanan untuk gedung DPR RI. Noor menuturkan, perlunya DPR RI membutuhkan pengamanan seperti presiden. [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Achmad berpendapat bahwa setelah sekian banyak branding dan advertising belum menghasilkan Wisman yang signifikan. Selain itu Ia berpendapat untuk wilayah Lombok sepertinya harus melakukan promosi ke wilayah Timur Tengah. [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Noor menanyakan soal apakah Kemenang, Kemendikbud, dan Kemendikti telah menerapkan design pendidikan yang baik sesuai dengan UUD. Menurut Noor, Indonesia belum memiliki grand design pendidikan yang baik, pengembangan manusia sering tidak evolutif tetapi justru linier. Berikutnya, Noor menanyakan tentang arah pengembangan manusia Indonesia kedepan yang dirancang oleh Dikti. Noor juga menyarankan harusnya Kemendikti harus ditolong karena anggarannya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Kemendikbud. Noor meminta penjelasan bentuk pengelolaan PTS di Dikti dan PTAIS di Pendis serta proses negerisasi berjalan di Dikti atau di Pendis. Kemudian, Noor juga tidak lupa menanyakan soal pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta, soal pembinaan Perguruan Tinggi dalam kasus Perguruan Tinggi yang bermasalah. Noor menyarankan agar digelar pertemuan Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristekdikti untuk membahas pendidikan yang harus dilakukan. Noor menambahkan usulan agar dibuatkan pendataan profesi yang dibutuhkan di setiap wilayah Indonesia. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kudus
Tanggal Lahir
10/02/1957
Alamat Rumah
Jl. Taman Kelud Selatan No.12 A. RT.003/RW.005, Kel. Petompon. Gajah Mungkur. Kota Semarang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan