Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Kalimantan Tengah
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pangkalan Bun
Tanggal Lahir
23/05/1975
Alamat Rumah
Jl. Cilik Riwut, Km.7, Perum Bumi Palangka II No.55, RT.04/RW.12, Kel. Bukit Tunggal. Jekan Raya. Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Rahmat Nasution Hamka dilantik 5 Oktober 2015 menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Willy M Yoseph yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Tengah pada Pilkada Serentak 2015.

Rahmat adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Kalimantan Tengah. Rahmat adalah politisi muda PDIP di Kalimantan Tengah dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Kalimantan Tengah (2010-2015). Rahmat adalah legislator senior pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (2004-2009) dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (2009-2014).

Pada masa kerja 2014-2019 Rahmat duduk di Komisi II yang membidangi otonomi daerah dan reformasi birokrasi.

Pendidikan

SLTA, SMA PGRI, Pangkalan Bun (1993)

S1, Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kotawaringin, Pangkalan Bun (1999)

S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007)

Perjalanan Politik

Karang Taruna, Kelurahan Raja Pangkalan Bun, Pengurus

Himpunan Generasi Muda Islam (HGMI), Kotawaringin Barat, Pengurus

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pangkalan Bun, Ketua Umum

GP Anshor (organisasi sayap Nahdlatul Ulama), Kotawaringin Barat, Pengurus Cabang

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kotawaringin Barat, Ketua DPD

Nahdlatul Ulama, Kotawaringin Barat, Pengurus Cabang

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Angggota (2004-2009)

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota (2009-2014) 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kalimantan Tengah, Sekretaris Umum (2010-2014)

PDI Perjuangan, Kalimantan Tengah, Wakil Ketua DPD (2010-2015)

Pada Juni 2017 Rahmat duduk di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan menggantikan posisi Henky Kurniadi.

Pada Juni 2018 Rahmat tidak lagi bertugas di Komisi IV dan berpindah ke Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

16 Maret 2016 - Menurut Rahmat, bila ada revisi UU Pilkada, maka PKPU akan bisa menyesuaikan. PKPU harus terus jalan tanpa menunggu revisi UU Pilkada. Sejalan dengan pendapat Tamanuri, Rahmat setuju bahwa masa kampanye harus diperpendek.

Rahmat menjelaskan bahwa pilar demokrasi berasal dari partai politik. Oleh karena itu Rahmat meminta KPU agar tidak memanjakan calon perseorangan. Rahmat tidak merasa khawatir dengan adanya calon perseorangan karena Rahmat sendiri juga mendukung pencalonan independen. Rahmat mengusulkan kepada KPU agar pemeriksaan tes narkoba untuk kepala daerah jangan hanya mengandalkan urine saja, tetapi juga menggunakan rambut juga.  [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Rahmat berpendapat, untuk melakukan pemekaran sebuah daerah jangan selalu identik dengan penambahan pegawai. Rahmat menyarankan Pemerintah membuat role mode baru di mana untuk melakukan pemekaran daerah, Pemerintah Pusat memiliki pegawai yang sedikit namun memiliki kinerja yang bagus. Hal itu bertujuan agar daerah lain ikut berpikir agar tidak selalu memperbanyak pegawai. Selanjutnya, ia berharap kedua Peraturan Pemerintah (PP) itu dapat mengatur penataan pegawai.  [sumber]

Tanggapan

Tata Niaga Impor Bawang Putih

10 April 2018 - Pada Audiensi dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih Rahmat melaporkan akan mengadakan RDPU dengan eksportir dan importir sebab ada peraturan dari Kementerian Pertanian untuk bekerja sama dengan petani bawang dan jangan sampai bangsa Indonesia dininabobokan dari bangsa pedagang. Rahmat melaporkan pula bahwa ada oknum-oknum tertentu yang membuat perusahaan baru dan harus dicegah sebab belum ada fasilitas mitra yang lain namun mendapat jatah impor luar biasa. Rahmat menuturkan, konsumen membutuhkan harga yang ekonomis dan jangan sampai ada kontaminasi dari Negara, asal murah namun dijual dengan harga tinggi. Rahmat juga berpendapat perlu ada RDPU agar seimbang dan mengundang Dirjen Holtikultura. [sumber]

Persiapan Antisipasi Kabut Asap Kebakaran Hutan saat Asean Games

5 Maret 2018 - Rahmat meminta kepada Ketua DPR akan menyampaikan agar tidak terjadi kabut asap dan kebakaran hutan. Jajaran kementerian terkait belum ada upaya sistematis. Rahmat berharap ASEAN Games tidak ternodai kabut asap. Perlibatan TNI/Polri tangani kabut perlu diberi perlengkapan.[sumber].

Revisi Tata Ruang Wilayah

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rahmat menyatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan lahan dapat dilakukan, bukan bagaimana kita memiliki lahan tersebut. Rahmat mengutarakan bahwa wakil rakyat sudah bekerja dan membuat role model bagaimana melindungi rakyat sehingga mereka masih mempercayai kami. Rahmat mengusulkan agar Komisi 4 dan KemenLHK dapat melihat daftar perusahaan yang mempunyai kepentingan akan hutan serta meninjau kembali perusahaan yang mempunyai konflik dengan masyarakat agar bisa dicarikan solusinya. Rahmat berpendapat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus bekerja sama terus menerus dengan Komisi 4 dan juga harus memiliki role model untuk menyelesaikan masalah ini agar dapat membuat terobosan baru. Rahmat berpendapat, diperlukan point krusial dan saran pemikiran yang “out of the box” demi terciptanya lingkungan dan kehidupan masyarakat yang baik. Mengenai permasalahan kepemilikan tanah masyarakat, Rahmat menyatakan bahwa tidak perlu khawatir untuk menggunakan tanah demi kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat juga dapat mensejahterakan dirinya sendiri. [sumber]

Evaluasi, Kebijakan dan Implementasi Litbang

29 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rahmat memberi tanggapan untuk program yang diberikan dan berharap semoga bisa dipertanggungjawabkan. Rahmat mengaku dirinya tidak mengurus sawah dan lebih kepada lahan kering karena di dapilnya lahan kering merupakan sumber kebakaran hutan.

Rahmat sudah meminta ke Kementan untuk memberikan cairan-cairan ramah lingkungan untuk menyuburkan tanah dan membasmi hama, namun jika tidak diberikan dan jika sampai tahun ini kebakaran hutan terjadi lagi, Rahmat akan meminta Menteri KLHK dan Pertanian untuk mundur. Karena menurutnya untuk apa dipertahankan orang yang tidak bisa kerja dengan benar. Rahmat mengapresiasi Program Ayam Kampung. Selanjutnya Ia meminta KKP kalau bisa ada inovasi. Dirinya mengaku selalu makan Ikan Patin dan Nila karena ikan air tawar banyak. Untuk itu Ia merasa mentang-mentang program Pak Jokowi fokusnya ke maritim dan perikanan, kita selalu melihat ke laut, padahal ikan juga ada di sungai. [sumber]

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

7 Desember 2017 – Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Dirut Perum Bulog. Rahmat mengatakan memang ada pergeseran mindset pemerintah memindahkan subsidi barang ke subsidi orang tetapi hal ini tidak bisa digeneralisasi, kalau beras dikendalikan pemerintah sendiri yang diserahkan kepada Perum Bulog menyebabkan rantai hulu hilir menjadi panjang, memang penting menjaga ketahanan pangan. Rahmat menanyakan apakah pemerintah sudah punya database yang cukup menjadi rujukan untuk rumah tangga miskin ini, karena yang sering Komisi 4 temukan datanya berbeda, malah muncul semacam slogan "kalau ada data dari pemerintah wajib tidak dipercayai". Menurut Komisi 4, ini sudah tergambar bahwa realisasi di 2017 tidak berhasil. Pemerintah sendiri tidak yakin dengan datanya, selama ini datanya selalu berbenturan sama Pemda juga, dan cara pengambilannya juga tidak jelas. Rahmat berpendapat ada kebiasaan dari masyarakat kita untuk gotong royong, misalnya dengan beras di desa ada 150 orang tetapi ada 50 orang tidak dapat bantuan, bisa dibagilah itu beras untuk bersama-bersama tetapi bagaimana dengan uang, memangnya bisa dibagi-bagi. Rahmat meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali, janganlah Bulog dijadikan bemper/tumpuan buangan, perlu adanya evaluasi total terkait ini. Rahmat menanyakan apakah pemerintah punya database yang menjadi acuan rumah tangga miskin, karena Pak Presiden itu punya insting. Rahmat menyarankan untuk membuat surat dari Komisi 4 DPR yang menolak program ini. Rahmat juga mengatakan kenapa Presiden mengatakan evaluasi, sebenarnya secara tidak langsung Presiden mau mengatakan sudah tidak mampu, maka berhenti saja. Rahmat menambahkan kadang-kadang di desa itu bisa dibagi rata dan dengan non tunai ini ada free market jadi mereka bebas mau kemana lalu masalahnya di kualitas, jika di Bulog kan bisa diawasi dipantau kesiapan e-warung juga belum ada. [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Rahmat menambahkan sajian data ini masih belum transparan karena yang disajikan hanya pemukiman kalau dari Dirjen sepakat, maka sajikan saja secara transparan jangan ada dusta diantara kita. Rahmat juga berkata kalau memang pemukiman, kelihatan pemukimannya saja apakah sudah ada yang inden. Jadi tolong titik koordinat yang lepas itu tidak semua disetujui oleh Pemerintah pusat. Terkait dapilnya, Rahmat menjelaskan katanya sudah ada SK masalah Kalteng, dulu di Provinsi disetujuinya ini ada beberapa kesepakatan. Seolah-olah di Kalteng ini sudah clear padahal belum clear, jadi dana desa belum maksimal untuk Kalteng dan Rahmat meminta tolong dikaji RT/RW jangan asal bikin surat bahwa seolah olah perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk mengasih plasma kepada masyarakat Patai. Rahmat memperjelas itu hanya studi kasus saja untuk di Desa Patai, Dirjen Planologi mengeluarkan surat itu harus dilihat lagi tupoksinya karena plasma ini ranahnya perkebunan jangan sampai Peraturan Menteri mengalahkan UU, untuk Kalteng belum ada persetujuannya sampai ada Gubernur baru. [sumber]

Ekspor dan Perkebunan Kelapa Sawit

6 Desember 2017 – Pada rapat komisi 4 dengan Dirjen Kementan, Dirjen Kemenperi, Dirut Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Rahmat mengatakan jika Malaysia mau mengalahkan ekspor  kelapa sawit Indonesia jangan dibiarkan, karena kebun-kebun sawit mereka adanya di Indonesia ini, [sumber]

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan,  Rahmat menyampaikan agar apa yang disampaikan mahasiswa perlu lebih komprehensif kajian dan surveinya.  Selain itu, Rahmat juga mengatakan untuk mengkaji masalah perhutanan sosial dan melibatkan masyarakat. Rahmat menyampaikan, kita perlu membela masyarakat karena untuk apa memiliki korporasi besar namun masyarakat juga yang kelelahan. Rahmat juga mengatakan, agar mahasiswa UGM mengetahui tanaman rakyat dan tanaman korporasi. Menurut Rahmat, korporasi tidak ikhlas dalam membina masyarakat, malah justru melemahkan. Rahmat menyarankan agar mahasiswa UGM untuk mengkritisi perihal perhutanan sosial yang disinyalir akan melibatkan WWF.  [sumber]

Kelangkaan Garan dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Rahmat menganggap bahwa merehab yang lama lebih susah daripada membuat baru. Menurutnya kita harus membangun di luar Jawa. Rahmat menyatakan agar kita fokus membangun yang sudah ada dan jangan hanya fokus membangun lahan baru. Rahmat mmepertanyakan perihal kesanggupan pemerintah untuk kesiapan dan waktu dalam melakukan swasembada garam. [sumber]

Wacana Penembakan di Tempat Para Bandar dan Pengedar Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional

21 Desember 2016 - (TRIBUN NEWS) - ‎Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Hamka prihatin atas maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang telah merenggut banyak korban ji‎wa.

Dirinya pun mendukung rencana Kepala BNN Budi Waseso yang akan menembak di tempat para bandar dan pengedar narkoba.

"Saya sangat mendukung rencana Pak Buwas (Budi Waseso) penembakan di tempat bagi bandar dan pengedar narkoba yang akan dilakukan BNN," kata Rahmat melalui pesan singkatnya, Rabu (21/12/2016).

Rahmat menilai, saat ini Indonesia sudah darurat narkoba yang peredaran barang haram itu sudah cukup massif.

Dikatakannya, perlu ada cara-cara yang extraordinary dalam menangani peredaran narkoba tersebut.

"Aturan hukum tentang narkoba harus lebih progresif sehingga negara kita tidak menjadi surga bagi sindikat narkoba," katanya.

Menurutnya, dari dalam penjara saja bandar narkonba masih bisa mengendalikan jaringannya.

‎Masih kata Rahmat, harus ada penegasan dan tidak ada lagi yang main-main terhadap aturan hukum untuk membuat jera para bandar dan pengedar narkoba.

Dirinya mendesak agar segera dilakukan revisi tentang UU Narkoba agar para bandar dan pengedar takut dalam menjalankan bisnis haramnya.

"Segera lakukan revisi tentang UU Narkoba‎. Apabila ada orang terbukti mengetahui dan menguasi atau memiliki narkoba maka hukumannya mati," ucap Rahmat.

‎Rahmat pun mengingatkan, bahwa dalam menyelesaikan persoalan narkoba, aparat penegak hukum jangan terbelenggu dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dikatakannya, untuk menyelematkan generasi penerus bangsa maka para bandar hendaknya harus mendapat efek jera dengan hukuman mati.  [sumber]

Penetapan Alokasi Anggaran Tahun 2017 

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, LAN, KASN, BKN, ANRI, Ombudsman, Rahmat menyampaikan bahwa proses advokasi dan aspirasi jangan sampai berhenti, dan pihak terkait harus dapat membantu. Rahmat menambahkan bahwa pada Mendikbud tunjangan terhadap pegawai di daerah tidak jelas. Ia menanyakan sejauh mana database kepegawaian. Rahmat menanyakan kemajuan tahun 2017 sudah bisa dilaksanakan dan daerah mana saja dan menanyakan kesiapan KPU jika undang-undang yang memerintahkan e-voting. Rahmat menyampaikan bahwa Bawaslu sudah cukup baik dan lebih progresif.

Rahmat menyampaikan rencana dana tambahan itu perlu penjelasan kepada ANRI dan perlunya kajian terhadap perencanaan. Rahmat menanyakan kementerian yang memakai sistem informasi kearsipan dinamis di 10 Kementerian/Lembaga. Rahmat menanyakan terkait sejauh mana koordinasi KPU dengan ANRI dan menyarankan untuk seluruh Kementerian/Lembaga menggunakan kearsipan dinamis. [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Rahmat mempertanyakan penyelesaian data e-KTP dan utang pada Kemendagri. Rahmat melihat belum ada ketegasan anggaran di Komisi 2. Rahmat berharap dana segera dibuat keputusan konkretnya. Soal e-KTP, Rahmat mengusulkan agar dituntaskan dengan dana program lain yang dialihkan semua ke dana pembuatan e-KTP. [sumber]

Sengketa Tanah - Karawang

27 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan Dirjen KemenATR:, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat & Karawang, Bupati Karawang, Dandim,  Kapolres Karawang, DPRD Karawang, LVRI Jawa Barat, PT. Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya, menurut Rahmat  tidak masalah bila dilakukan win-win solution, bahkan bila perlu menghadirkan menteri untuk menanganinya bahkan Presiden harus turun tangan, ia merasa kasihan terhadap orang- orang tua yang harus menyelesaikan masalah tanah. Rahmat sepakat bila masalah ini ditarik ke pusat. Ia jujur bahwa dia mendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda), menurut Rahmat, pemantau lokal harus ada yang mengongkosi. Ketika pemantau ini resmi maka ketika diminta Mahkamah Konstitusi (MK) ini merupakan data yang valid. Rahmat juga menanyakan tentang akreditasi yang ada pada Bawaslu. [sumber]

Persengketaan Tanah

16 Maret 2016 - Rahmat menilai adanya kepantasan atau kelayakan dalam hal ganti rugi. Untuk itu, ia menanyakan apakah pemberian royaltinya telah diganti-rugikan?  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pangkalan Bun
Tanggal Lahir
23/05/1975
Alamat Rumah
Jl. Cilik Riwut, Km.7, Perum Bumi Palangka II No.55, RT.04/RW.12, Kel. Bukit Tunggal. Jekan Raya. Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika