Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Kalimantan Timur
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
30/10/1964
Alamat Rumah
Komplek Perumahan DPR Blok E5-404, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0815 1438 4324 / 0812 8121 5050

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Kalimantan Timur
Komisi

Latar Belakang

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 30 Oktober 2015. Hetifah dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Neni Moerniaeni dari Dapil Kalimantan Timur yang mencalonkan diri menjadi Walikota Bontang pada Pilkada Serentak 2015.  

Hetifah adalah mantan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang duduk di Komisi V (transportasi, pekerjaan umum dan pembangunan desa dan kawasan tertinggal). 

Sebelum terpilih menjadi legislator di 2009, Hetifah adalah aktivis kebijakan publik dan tata pemerintahan.  Hetifah adalah pendiri AKATIGA (pusat analisis sosial) dan Direktur Eksekutif dari B-Trust Advisory Group di Bandung.

Di Maret 2018 terjadi mutasi internal di kubu Partai Golkar dan Hetifah sekarang bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi 10 yang membidangi olah raga, kebudayaan dan pendidikan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3, Jakarta (1982)

S1, Planologi, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1988)

S2, Public Policy, National University of Singapore, Singapura (1995)

S3, Politics and International Relations, Flinders University, Adelaide, Australia (2006)

Perjalanan Politik

Hetifah dikenal sebagai aktivis di berbagai organisasi civil society di kebijakan publik dan tata pemerintahan. Hetifah telah banyak menerbitkan artikel, laporan dan buku seputar topik praktek tata kelola pemerintahan partisipatif.

Hetifah menjadi kader Partai Golkar sejak ia aktif di salah satu organisasi sayap politik Golkar yaitu Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) . Hetifah kemudian bergabung di Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan aktif di Dewan Pimpinan KOWANI sebagai Ketua Bidang Pendidikan, IPTEK dan Seni Budaya.

Pada Pileg 2009, Hetifah maju mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. Hetifah bertugas di Komisi X (pendidikan, pemuda dan olahraga) dan kemudian mutasi ke Komisi V (perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat).

Pada Pileg 2014 Hetifah kembali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif namun gagal terpilih kembali.  Namun Anggota DPR-RI dari Golkar di Dapil Kalimantan Timur, Neni Moernaeni mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Bontang pada Pilkada Serentak 2015.  Pada 30 Oktober 2015, Hetifah dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Neni Moernaeni.

Pada 28 Maret Hetifah tidak lagi menduduki posisi sebagai anggota di Komisi 2 DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria dan mulai bertugas di Komisi 10 DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, dan perpustakaan.

Namanya turut serta meramaikan perombakan pimpinan di AKD oleh Fraksi Golkar pasalnya Hetifah menggantikan posisi Ferdiansyah sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR-RI sejak 2 April 2018.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Hetifah mengatakan banyak solusi untuk mengatasi adanya ketidak-adilan pemilu yang menyangkut mengenai saksi di TPS, Hetifah mengapresiasi adanya rencana bantuan pemerintah karena dapat melatih sumber daya manusia di partai politik (parpol) guna melakukan penguatan kader parpol, namun Hetifah tidak setuju dengan adanya pembiayaan saksi oleh negara.   [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN)

24 Januari 2017 - (AKTUAL.COM) - DPR RI menggelar Rapat Paripurna pembahasan Rencana Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, Revisi UU ASN tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan kerja yang lebih adil dan layak pada ASN, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sehingga, mampu mengoptimalkan upaya terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan yang berkualitas.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyebut, pihaknya menekankan pengaturan ASN sejak penetapan kebutuhannya oleh Pemerintah haruslah disertai dengan perencanaan jadwal pengadaan, jumlah, dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria-kriteria dari masing-masing jabatan ASN yang dibutuhkan.

“Tujuannya agar tidak ada lagi perekrutan ASN tanpa perencanaan yang terjadwal dan perhitungan yang matang antara rasio kebutuhan dan beban kerja dari jabatan yang dibutuhkan,” jelas Hetifah.

Selain itu, lanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti persoalan tenaga horer, PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang bekerja lebih dari 5 tahun di instansi pemerintahan namun statusnya belum jelas. Padahal jumlah pegawai honorer saat ini mencapai 440.000 orang, 60% diantaranya berprofesi sebagai guru di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Hetifah mengatakan, Fraksi Partai Golkar mendorong adanya pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud di atas bisa segera dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah revisi UU ini resmi diundangkan.

Pihaknya, kata dia, juga mendukung kejelasan status Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (PPPK). Walaupun masa kerja PPPK paling singkat 1 tahun, tetapi apabila mereka di perpanjang masa kerjanya, UU ASN harus mampu memberikan jaminan kepastian sampai kapan masa kerja PPPK.

“Aturan mengenai PPPK ini dalam perubahan ASN perlu diselaraskan dan diperkuat,” kata Hetifah melanjutkan.

Hetifah berharap, revisi UU ASN ini dapat mengatur hubungan kerja yang lebih adil dan layak pada aparatur Sipil Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sementara terkait kewenangan KASN, Fraksi Partai Golkar menganggap kewenangan KASN saat ini sudah cukup, tidak perlu menambah kewenangan yang lebih besar. Hetifah pun mendorong agar KASN dapat memaksimalkan kewenangan yang ada, sehingga kualitas ASN dan capaian kerja ASN dapat menjadi lebih baik.

“KASN juga harus membuktikan bahwa keberadaannya bukanlah sekedar peluang pemborosan anggaran dan penggemukan birokrasi,” tukasnya.  [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016 - Hetifah menilai bahwa perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 adalah undang-undang yang paling cepat mengalami perubahan, dan tampak semangat melakukan perubahan undang-undang sistem pemilihan kepala daerah. Menurut Hetifah, perubahan ke-2 UU Pilkada merupakan revisi terbatas untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada.

Dari sisi aktor, manajemen, hukum, penegasan waktu kepala daerah terpilih, serta pemberian sanksi para pelaku politik uang, dinilai Hetifah mampu menjaga dan menghasilkan pimpinan yang kuat di daerah. Hetifah mengajak Mitra dan Komisi 2 untuk menghadirkan regulasi yang kredibel. Hetifah berharap perubahan ini memiliki makna tafsir tunggal dan konsisten untuk mencapai kepemimpinan daerah yang efektif sehingga perubahan UU Pilkada menjadi lebih kredibel.

Kemudian, Hetifah juga berharap perubahan RUU Pilkada menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional untuk tunduk dengan pemilihan dan menghasilkan pemenang yang berkualitas, dan  pelaksanaan elektoral murah, memunculkan partai politik (parpol) yang responsif, memunculkan politik yang beradab, mengarahkan partisipasi yang rasional, serta melahirkan kandidat yang mumpuni dan aspiratif. Hetifah menyampaikan bahwa hanya parpol yang mampu berperilaku adaptif yang bisa berperang dalam kehidupan politik. Fraksi Golkar mengapresiasi dan memberi dukungan terhadap penyampaian Fraksi PDIP terkait calon dari DPR agar TNI, pegawai BUMN, dan DPR/DPD mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan diri, dan cukup cuti saja, tidak harus mengundurkan diri. Perubahan juga untuk. Fraksi Golkar menyetujui RUU Pilkada dilanjutkan dalam pembahasan tingkat-1 dan berharap perubahan UU ini mampu meningkatkan kesejahteraan daerah.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

16 Maret 2016 - Hetifah menanyakan kepada KPU tentang bagaimana pertanggung-jawaban KPU terhadap calon perseorangan di Pilkada. Hetifah juga menanyakan kepada KPU apakah mungkin penyiaran syarat pencalonan disampaikan seminggu seetelah rekomendasi Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) partai pengusung calon kepala daerah.  [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan)

26 Februari 2016 - Hetifah menaruh harapannya terhadap Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) agar daerah terkait ke depannya dapat mempunyai kemampuan fiskal yang baik. Selain itu, Hetifah mengusulkan agar Kalimantan Utara setidaknya mendapatkan pemekaran 3 kota. Sebab, saat ini Kalimantan Utara hanya mempunyai 1 kota saja.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

22 November 2016 - Hetifah mengapresiasi Menteri ATR/BPN dengan jajarannya. Ia berpendapat langkah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) cukup menarik. Selanjutnya, terkait  dengan masalah penguasaan tanah oleh pihak asing, membuat opini publik terbentuk berbeda. Melanjutkan Bu Ammy Amalia Fatma Surya, opini publik terbentuk seolah Presiden membuka kesempatan swasta memiliki tanah. Ia mengatakan bahwa pemahaman publik akan peraturan UU Agraria perlu ada pelurusan hingga tidak ada isu sensitif. Hetifah mengatakan mengenai sosialisasi tata ruang sarannya harus melibatkan anak muda. Ia berpendapat bahwa anak muda saat ini sangat tertarik mengetahui kebijakan pemerintah tentang tata ruang. Hetifah berpendapat bahwa MenteriATR/BPN bisa menjadi pioneer sosialisasi tata ruang kepada anak muda. Selanjutnya, anak muda akan tahu bahwa Banjir bukan bencana yang semata-mata dari Allah SWT, tapi ada penyebabnya, yakni manusia. Ia memohon DIM yang dibuat harus lebih dicermati dan direvisi, karena ini tidak revolusioner. Ia merasa bahwa RUU Pertanahan sangat revolusioner, karena memaksa semua pihak untuk berbuat baik dalam sektor pertanahan. Ia pun menanyakan tentang jual beli kepemilikan tanah kepada asing, ia berpendapat bahwa dalam Tax Amnesty harusnya tidak diperbolehkan. [sumber]

Tanggapan

Penyampaian Aspirasi terkait SMP Swasta

3 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan MKKS Surabaya, Hetifah mengatakan, terus terang ini menambah pengayaan kami dari situasi persepsi Hetifah terhadap Surabaya, terus terang Surabaya bagi Kalimantan Timur itu pasti menjadi rujukan tapi ternyata disana masih ada permasalahan yang membutuhkan solusi. Hetifah mengira dukungan jelas dan data serta harapan-harapan itu bisa di follow-up melalui catatan pimpinan nanti. [sumber

Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2019

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Perpusnas, Hetifah mengucapkan terima kasih untuk paparan yang sangat menjanjikan,Hetifah sangat senang adanya transformasi baru untuk perpustakaan kita. Termasuk inklusi sosialterkait dengan target, karena tahun 2018 ke 2019 akan ada 300 perpustakaan umum, yang ada di 22 Provinsi. Hetifah menanyakankenapa harus 22 Provinsi,kenapa tidak 34 Provinsi,apa karena minat literasi yang rendah atau bagaimana. Hetifah menanyakan jugabagaimana teman-teman khususnya dipedalaman-pedalaman yang haus akan pustaka, danbagaimana dengan pengiriman pengadaan bahan pustaka ke daerah-daerah tersebut. Hetifah juga menanyakanterkait dengan bahan pustaka, kenapa sedikit sekali buku yang ditulis tentang budaya atau sejarah, padahal Hetifah menantikan hal tersebut,termasuk teman-teman kita di daerah-daerah.Terkait masalah inklusi, Hetifah menanyakan apakah masih dijalankan seperti mobil keliling atau motor,apa setelah ada inklusi justru dihapuskan. [sumber

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Hetifah menyatakan bahwa perlu ada standar baru untuk menanggulangi kerusakan akibat gempa Lombok. Hetifah juga menyatakan bahwa Kemendikbud harus memperhatikan sistem keamanan dan perlindungan bagi para siswa yang terkena dampak gempa Lombok.[sumber]

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, Hetifah menjelaskan bahwa selain tenaga pendidik, terdapat tata usaha dan Hetifah menyampaikan bahwa terdapat keluhan bahwa kepala sekolah melakukan tugas lain. Hetifah juga membahas mengenai peran pemerintah pusat termasuk lembaga pendidikan tinggi yang akan melakukan dan menyediakan jasa pembinaan yang telah inovatif. [sumber]

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, sebagai pengantar rapat, Hetifah mengungkapkan bahwa masukan dan pandangan dari stakeholders sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi untuk pendidikan. Hetifah juga menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk menghadapi globalisasi, baik kemampuan dosen atau tenaga pengajar sangat mempengaruhi output. Hetifah mengungkapkan bahwa saat ini tengah memasuki revolusi industri 4.0, jadi diharapkan semua sudah memahami bahwa perkembangan globalisasi dapat menghilangkan40 sampai 50 juta lapangan pekerjaan, bahkan profesi dosen diramalkan juga akan menghilang. Hetifah berpendapat saat ini ada empat isu yang sedang berkembang, yaitu kecerdasan, setiap kota atau negara memperebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki talenta terbaik, banyak pekerja yang memilih menjadi freelance dan lebih mengedepankan akses relevansi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). [sumber]

Sengketa Pertanahan

19 Maret 2018 - Pada rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Hetifah mengapresiasi kemajuan dari KemenATR/BPN. Hetifah yakin Dirjen dan jajarannya akan konsisten melanjutkan apa yang sudah dimulai. Mengenai kasus Sumbersari Kalimantan Timur, Hetifah mengemukanan bahwa mereka sudah pernah melakukan RPDU di sini. Hetifah sudah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dan membahasnya. Saat Hetifah kunker ada penyerobotan dengan pembakaran tanah. Menurut Hetifah kunci dari sengketa ini harus detail. [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Hetifah menerangkan ada satu sisi di mana saat penyiaran itu liar, tetapi pemberitaan meriah, namun di satu sisi lain saat ada keadilan, tetapi pemberitaan sepi. Ia ingin mendapat masukan terhadap pengaturan terkait masyarakat agar dapat mendapatkan informasi yang benar dan menyeluruh. Hetidah juga berharap Jangan sampai pers hanya fokus pada  pemberitaan daerah perkotaan dan mengabaikan hal terkait pemilu. [sumber]

Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

23 November 2016 - Hetifah menghargai upaya dan inovasi yang telah dilakukan. Hetifah menanyakan kemajuan pembayaran hutang kepada perusahaan pemenang tender sebesar USD 90 juta. Hetifah menyampaikan bahwa masyarakat di daerah Kalimantan Timur lebih berminat untuk mengurus identitas Malaysia, ia juga meminta dukungan Pemerintah pada masyarakat di perbatasan.  [sumber]

RAPBN 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mensesneg, Mendagri, MenPAN-RB, MenATR/BPN, Seskab, Hetifah mengapresiasi kerja sama Menteri untuk membahas anggaran dengan Komisi 2. Menurut Hetifah, agar semua pihak mendapat keadilan, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) disampaikan sebaiknya segala sesuatu dengan bijak. Hetifah memaparkan sebaiknya dipilih secara selektif terkait program pemekaran daerah. Namun, dengan anggaran terbatas, maka perlu dilakukan follow up Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Kemendagri. Hetifah menanyakan apakah target pembangunan perbatasan dapat diselesaikan tahun ini. [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, menurut Hetifah, Parpol akan memberikan calon yang berkualitas, untuk itu perlu adanya tambahan dana terkait kaderisasi dan recruitment. Hetifah menanyakan anggaran Desertada yang hanya Rp1 miliar. Hetifah mengatakan jika anggarannya tidak mendukung, maka akan menutup langkah maju program sebelumnya. Hetifah mengusulkan jika ada program yang bisa ditunda, maka lebih baik ditunda hingga 2018. Jika ada permintaan tambahan dana maka dapat dilakukan relokasi prioritas program. Untuk desa dan e-KTP, Hetifah memiliki pendapat yang sama dengan anggota lain. [sumber]

RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hetifah mengatakan bahwa ada beberapa target yang perlu ditingkatkan walaupun angaran dari Kementerian ATR/BPN mengalami penurunan. Komisi 2 mendukung fokus untuk melakukan reformasi agraria. Komisi 2 melihat perlu adanya penjelasan dari sisi fokus di dalam rangka pencapaian pemerataan Wilayah. Komisi 2 merasa kecewa terkait redistribusi tanah yang mengalami penurunan signifikan. Komisi 2 melihat adanya banyak penurunan anggaran tentang manajemen dan pelaksanaan sehingga praktik pungutan liar masih terjadi. Dia menyarankan perlu dilakukan pengendalian, pemanfaatan dan penyelesaian penataan ruang. Selain itu, Hetifah menyarankan perlu adanya sinergi rencana pembangunan sektoral dan development planning. Komisi 2 berharap agar di setiap program LAN juga dapat memperhitungakn aspek perempuan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Menurut Hetifah, meskipun MenATR/BPN membicarakan hal yang berbasis anggaran, tetapi hal itu tidak ada penjelasannya sama sekali. Hetifah menyampaikan bahwa  penyelesaian kasus yang berada di dapilnya sebanyak 20 kasus pertanahan, hanya dapat diselesaikan setengahnya. Hetifah juga telah mengecek ke Ombudsman, malah pengaduan terbanyak itu adalah masalah pertanahan. Lalu di mana buktinya bahwa KemenATR/BPN akan mengurangi kesenjangan. Belum lagi terkait masalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Hetifah mengungkapkan bahwa di Kaltim sudah banyak yang mempunyai sertifikat, tetapi kepemilikannya malah dibatalkan oleh pengadilan. Mereka mempunyai sertifikat dari tahun 1975 dan malah lahan mereka ditebangin lalu dibakar. Hetifah mempertanyakan keberadaan aspek koordinasi yang katanya menjadi target bersama. Hetifah juga menyarankan perlu adanya ide pembentukan komisi nasional untuk penyelesaian kasus agraria nasional.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
30/10/1964
Alamat Rumah
Komplek Perumahan DPR Blok E5-404, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0815 1438 4324 / 0812 8121 5050

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Kalimantan Timur
Komisi