Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim — Badan Legislasi DPR RI Rapat Koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Martri mengatakan apakah ketika Hakim Adhoc bukan menjadi pejabat negara akan berimplikasi kepada putusan.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hakim Ad Hoc

Martri mengatakan defenisi hakim karir dan hakim adhoc dibedakan dalam RUU Jabatan Hakim. Martri berpendapat seharusnya hakim adhoc mendapatkan hak-hak yang sama dengan hakim lainnya.

Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi

Martri mengatakan jangan dulu membentuk Panja, sebaiknya draft diserahkan kepada Komisi 6 DPR RI untuk didalami.

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University

Martri menanyakan soal kurikulum ekstra kewirausahaan. Selanjutnya, menurut Martri, pemda semestinya berwenang mengurus soal perizinan bagi siapapun yang ingin menjalankan startup tapi belum memiliki KTP.

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Martri mengatakan RUU Kewirausahaan Nasional belum diatur secara utuh, terpadu, dan komprehensif. Menurutnya, pusat dan daerah perlu memfasilitasi dan membentuk gugus tugas RUU Kewirausahaan Nasional. Tak hanya itu, pemerintah harus mendorong program inovasi serta wajib memberikan insentif bagi kewirausahaan yang bekerja sama dengan BUMD maupun BUMD. Selanjutnya, ia mengatakan sanksi administrasi harus diberikan bagi pengusaha yang tak sesuai dengan ketentuan. Martri berharap panja segera dibentuk.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Martri mengatakan apa yang menjadi kriteria penetapan orang yang akan disadap, kemana hasil penyadapan yang tidak terkait kasus atau gagal, dan apakah banyak kejadian salah sadap. Martri bertanya bagaimana penghangusan barang hasil sadapan dan siapa yang melakukannya.

Pelantikan PAW, Hasil IHPS, RUU Pekerja Sosial, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU BUMN sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, dan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Belanda dan RI-Arab Saudi — Rapat Paripurna DPR-RI

Martri menyampaikan terkait laporan badan legislatif ada pandangan fraksi yang tertulis, dan yang diketok barusan adalah persetujuan lisan tetapi yang tertulis belum diserahkan.

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Martri meminta jika ada program baru, untuk
memperhatikan syarat-syaratnya juga.

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog

Martri mengatakan jika lembaga baru dibentuk, maka akan rumit. Martri mengusulkan Lembaga Pangan Nasional mempunyai UU sendiri.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Martri menanyakan kapan perubahan status eselon dilaksanakan dan kapan penyamaan sistem PNBP Kemenkeu dan Kemenesdm. Dengan perubahan birokrasi, Martri juga menanyakan apakah sudah masuk ke anggaran. Jika memang sudah disepakati dengan catatan yang diberikan BPK sejak awal harus dilibatkan.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Martri mengatakan bahwa ini dampak positif dari revaluasi, di satu sisi harus melakukan investasi tapi harus membayar pajak paling tidak mempunyai rencana apakah ada PMN di tengah berjalan kembali sebab kalau dilihat asetnya terus meningkat. Apakah mungkin akan seperti payung karena faktanya tiap tahun pemerintah harus memberikan PMN karena PT. PLN merupakan 100% milik negara, jadi kepentingan negara 100% pula, dalam pengambilan keputusan kita harus mempunyai data yang valid jangan asal menerima usulan.

Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pembangunan Perumahan

Mengenai tol Balikpapan-Samarinda, Martri menanyakan apakah sudah menjadi perhitungan yang matang karena di sana tingkat kemacetannya tidak begitu tinggi. Martri merasa dampak ekonomi akan baik jika dibangun tol solo jogja dan ia juga menanyakan apakah perhitungan Balikpapan Samarinda sudah benar.

Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Mantri menjelaskan bahwa pinjaman dari CDB ini merupakan refinishing dari refunding.

Panja Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI)

Martri mengatakan untuk saat ini petani kita sangat menyedihkan untuk mesin giling, tebu itu sangat bagus tetapi tidak bisa dipanen karena cuaca. Pembinaan untuk petani-petani tebu ini sangat diperlukan, karena ketidak jelasan jaminan harga berdampak pada produksi dari para petani dan
faktanya sampai saat ini baru ada 2 pabrik yang memiliki kebun . martri mengatakan perlu adanya kerjasama dengan BUMN-BUMN untuk menggunakan lahan-lahan yang masih luas. Martri mempertanyakan apakah peluang ekspor di kita itu tidak ada.

Ratifikasi Perjanjian Internasional – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Dirut GP Farmasi

Martri mengatakan bahwa kesiapan pemerintah dalam menerima perjanjian perlu mendapatkan perhatian, karena banyak perjanjian-perjanjian sebelumnya yang kita sendiri belum memiliki konsepsi yang baik. Bahwa selama ini fakta di lapangan banyaknya mengenai pekerjaan China khususnya pekerja kasar, terlihat bahwa perlindungan kita itu sangat lemah dan jika ada temuan di lapangan dimohon untuk dimasukan kepada Anggota, karena kasus dan fakta di lapangan yang terjadi di media tidak didukung oleh pemerintah karena aksinya belum jelas. Martri mempertanyakan apa yang menjadi hambatan kita selama ini yang masih impor BBO terus apakah dari penelitian.
Bahwa 95% bahan baku dari asing, sehingga apa yang menjadi kendala untuk kita karena kemandirian yang diminta seperti apa.

Larangan Praktik Monopoli – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Martri mengatakan jika pendapat KPPU ini tidak pernal selesai, maka ini dapat kita putuskan untuk mengagendakan rapat internal dan untuk dilanjutkan ke Baleg. Martri mempertanyakan bagaimana jika KPPU yang tidak bisa menyelesaikan selama 25 hari bagaimana. Martri mengusulkan untuk menambahkan Pasal di bawahannya, semestinya ditulis dibawahnya jika tidak diselesaikan selama 25 akan bagaimana sehingga tafsirannya sama. Martri mengatakan bahwa faktanya di politik pendaftaran dan hasilnya akan dilaporkan ke Kemenkumham.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Martri mengatakan bahwa pengusaha travel haji sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), seharusnya mereka sudah dapat dikatakan sebagai pelaku bisnis.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Martri mengatakan bila dirinya membutuhkan data yang valid mengenai pembagian 20% lahan dari 2,4 juta hektar untuk dibagikan kepada masyarakat. Martri mengatakan bila di daerah pemilihannya sedang terjadi keributan penolakan masyarakat terhadap geothermal. Martri mengatakan, bahasa hukum dalam Undang-Undang harus jelas dan tegas.

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Martri mengatakan Komisi 6 perlu mengambil inisiatif untuk merevisi UU 8/2009 karena kelembagaan BPKN tidak jelas. Martri mengatakan setuju dengan F-Nasdem untuk menunda FPT Anggota BPKN karena perubahan UU lebih penting.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara — Komisi 6 DPR RI Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara

Martri mengatakan dalam penyusunan draft RUU BUMN, peran pekerja harus terlihat atau mungkin dibuat bab khusus pekerja BUMN. Martri mengatakan UU BUMN hanya bisa mengatur BUMN, anak perusahaan BUMN tidak dibahas.

Re-Grouping Pabrik Gula — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara IX

Martri mengatakan perlu ada pemikiran yang cerdas terkait revitalisasi pabrik gula, apalagi rencana penutupan pabrik yang menyertakan utangnya. Martri meminta seluruh Serikat Pekerja melakukan konsolidasi.

Laporan Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasil Fit and Proper Test Anggota Komisi Independen Pemilihan dan Hasil Fit and Proper Test Hakim Agung Mahkamah Agung — Rapat Paripurna DPR-RI ke-111

Martri mengatakan bahwa Partai PKS menolak perpanjangan waktu pansus angket KPK dan tidak tanggung jawab hasilnya.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)

Martri mengatakan Aceh merupakan negara bagian dari NKRI, seringkali BUMN bermasalah atau terhambat karena pemerintah pusat yaitu KLHK.

RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

Martri mengatakan bahwa mekanismenya itu harus sesuai dengan aturan yang ada.

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Martri mengatakan di tingkat petani, musim panen harganya jatuh, mau menanam tidak ada pupuk. Ia menanyakan seberapa tajam samurai sampai masalahnya tidak pernah terselesaikan. Ia juga menanyakan mengenai ayam sudah atau belum masuk ke dalam KPPU karena korbannya banyak termasuk ia. Ia mengatakan harga di kandang rendah, hanya sekitar Rp16.000 tapi harga konsumen tidak turun Rp30.000. Ia menanyakan jika UMKM tidak melaksanakan, calon ketua KPPU setuju atau tidak jika UMKM kena sanksi dan dalam bentuk apa.

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Martri menegaskan pemegang saham pikirannya tidak untung ganti, jadi pikiran ia BUMN harus untung menurut paham pemilik saham, kecuali pemilik saham mengubah polanya tidak apa tidak untung, yang penting tidak rugi, tetapi saat ini tidak ada. Ruas Medan - Binjai ia setiap hari lewat itu tol baru ada masalah, penduduk sebelah kiri siapa saja boleh main bola deket pintu tol, di Australia yang ditabrak Kanguru, Singapura biawak, ini nabrak manusia. Ia setuju kurang setuju dengan Pak Aria Bima karena kan pemegang saham itu pikirannya untung kecuali diubah sistemnya. Martri dari Jakarta ke Ambon 6 jam landing. Ia terbantu bagaimana metode mereka. Terkait teknis Medan Binjai itu penduduk sebelah kiri.

Kemudian, Martri mengatakan kita ini naik Garuda atau pesawat International jalannya jauh sekalinya. Ia beberapa kali Direktur Operasi, ini orang digate 15 antre panjang menunggu mobil lama sekali, orang panjang, airport kita bukan model bulan, tetapi panjang. Martri mengira kita susah mengubah karena imigrasinya berada diujung. Terakhir, Martri menegaskan kualitas jalan tol kita, kita bayar jalan tol. Tambal sulam jalan tol tidak boleh, jad jalan tol jangan tambal sulam begitu.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Mantri bertanya kepada para kandidat apakah peranan KPPU termasuk pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang industri, lalu bertanya bagaimana caranya agar tercipta suatu permainan impor yang fair supaya tidak merugikan petani. Lalu Mantri menjelaskan bahwa beberapa hari lalu terjadi sengketa antara penghuni sentul city dan pengelola terkait pengelola air bersih, dan Mantri melihat ada monopoli, lalu Mantri bertanya terhadap tindakan dan perizinan yang dilakukan pemerintah pusat, peranan KPPU itu seperti apa.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Martri menanyakan upaya dari calon untuk mencegah adanya persaingan usaha yang dapat berakibat pada aktivitas lain berhenti dan terhambatnya investasi keuangan.

RKA K/L 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN (Diwakili oleh Menperin)

Martri mengatakan bila akan memutuskan pada sore ini, mengenai detail tidak perlu dimasukkan ke dalam kesimpulan dan nanti akan dilakukan rapat selanjutnya. PLN juga belum menyerahkan detail PMN jadi tidak mungkin dimasukkan dalam kesimpulan bahwa PMN HK sebesar Rp 7 Triliun.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Martri menanyakan neraca perdagangan untuk Australia dan New Zealand serta produk Indonesia yang diekspor ke dua negara tersebut. Martri juga menanyakan dampak ratifikasi kepada para petani Indonesia dan perihal SKA yang tidak ada keterkaitan dengan tarif.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Martri menanyakan mengapa tidak direncanakan dengan baik dari awal agar setiap tahun dilakukan efisiensi. Martri berpendapat bahwa APBN kali ini bukan menyetujui perubahan, tapi menyetujui pengurangan. Martri menambahkan untuk PMN jika dilihat dari mekanisme mestinya Kementerian BUMN ajukan ke Komisi 6 terlebih dahulu dan di sinkronisasi kan kepada Badan Anggaran. Martri mengatakan terkait APBN 2017 diputuskan pada Oktober, jika memang menunggu APBN-P habis maka perencanaannya tidak baik.

Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang

Martri menyampaikan di Bekasi ada yang tiba-tiba mengukur tanah tetapi lurah sekitar tidak tahu karena belum ada perizinan. Martri juga melaporkan terkait OSS ini mengenai perencanaan dan pelaksanaannya kemarin sudah ada laporan bahwa ada pelaku yang menetapkan lahan namun menimbulkan masalah. Martri berharap harus hati-hati dalam perizinan di OSS apalagi di daerah, serta harus ada detail dari pelaksanaan OSS ini.

Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN

Martri menyatakan bahwa pengadaan jalan layang dari Sudirman ke Kampung Melayu masih sangat sepi,
padahal untuk melewati jalan tersebut tidak dipungut biaya sepersenpun. Martri juga menilai bahwa pengadaan jalan layang ini hanya akan berguna untuk mengatasi kemacetan pada hari-hari tertentu saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengatasi kemacetan setiap hari.

Latar Belakang

Muhammad Martri Agoeng, SH dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 30 Oktober 2015. Martri dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Hamid Noor Yasin yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Wonogiri pada Pilkada Serentak 2015. Martri adalah politisi senior di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan adalah Anggota Majelis Syuro PKS.

Martri sudah tidak asing lagi dengan DPR. Martri adalah Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode 2009-2014 mewakili Dapil Jawa Tengah IV dan duduk di Komisi VII (energi sumber daya mineral dan riset dan teknologi) dan Komisi IX (kesehatan, tenaga kerja). Pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi VI DPR-RI.

Sebelum terjun ke politik, Martri memulai karirnya di Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di Bengkulu (1987-1991) dan menjadi pengusaha di industri metal (PT. Intifa Utama - Direktur & PT Misak - Komisaris).

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3, Madiun (1982)

D3, Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), Jakarta (1986)

S1, Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Lulus kuliah di 1987, Martri Agoeng memulai karirnya di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Bengkulu.  

Namun demikian, Martri tetap aktif berorganisasi dan di 1988 Martri bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah sebagai Anggota. Di 1989, Martri mengembangkan bakat politiknya dengan menjadi penggagas dan deklator dari Serikat Pekerja Keadilan.   

Pada Pileg 2004, Martri bergabung sebagai kader PKS dan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif namun tidak berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI.  

Pada Pileg 2009, Martri kembali mencalonkan sebagai Calon Legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. Martri duduk di Komisi IX yang (kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi). 

Pada Pileg 2014, Matri gagal terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Namun Hamid Noor Yasin dari Dapil yang sama mengundurkan diri sebagai Anggota DPR-RI karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Wonogiri pada Pilkada Serentak 2015. Pada 30 Oktober 2015, Martri resmi dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Hamid Noor Yasin.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Karantina Kesehatan

14 Juni 2016 - Martri mempertanyakan ke Direktur Jenderal Bea & Cukai mengenai isu di bandara tentang penyewaan ruangan.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pansus RUU Kewirausahaan

1 Februari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Kadin, Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Martri menegaskan kalau ada bahan tertulis bisa masukan langsung ke pasal dan bisa diserahkan. Martri memaparkan bahwa pesantren lama biasanya punya wakaf dan sekarang punya sawit di Kalimantan, sehingga bulanannya murah, dan ada pula pesantren uang masuknya Rp100 an juta. Martri mengatakan para Kyai dulu sudah punya visi mengembangkan usaha sosialnya dalam bentuk wakaf sawah, seperti pesantren di Gontor misalnya, para kyai itu memiliki misi sosial yang ditunjang dengan kegiatan-kegiatan wirausaha sehingga santri di sana hanya membayar dengan biaya murah sebesar 500 ribu rupiah. [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Martri mengatakan, muncul perdebatan publik dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga semua proses menjadi terhambat.  [sumber] 

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Martri mengatakan bahwa sudah menutup pintu impor, sehingga diperlukan langkah dan terobosan dari PT Semen Indonesia untuk menguasai pangsa pasar di dalam negeri, karena kita sudah menjadi pemain lama di sini, meskipun begitu bukan berarti pemain baru di sini bukan merupakan pemain lama di negara aslinya. Martri kemudian meminta agar konflik-konflik yang terjadi di Sumatra Selatan dan Sumatra Barat agar tidak kembali terulang, karena ongkos politiknya lebih mahal jika dibandingkan dengan korporasinya, di daerah kita menginginkan agar BUMN dapat memimpin pasar dengan beberapa kondisi yang terjadi di pasar. Martri berharap agar peluang bagus yang ada dapat dioptimalkan. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Martri mengatakan bila dirinya membutuhkan data yang valid mengenai pembagian 20% lahan dari 2,4 juta hektar untuk dibagikan kepada masyarakat. Martri mengatakan bila di daerah pemilihannya sedang terjadi keributan penolakan masyarakat terhadap geothermal. Martri mengatakan, bahasa hukum dalam Undang-Undang harus jelas dan tegas. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero),  martri meminta agar PT. Kereta Api Indonesia tidak melaporkan hasil LRT (Light Rail Transit) saja, tetapi dampaknya juga harus diikutsertakan. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Matri meminta kepada KemenBUMN agar memberikan follow up secara detail mengenai deviden dan juga mengenai rumusan setoran deviden. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN   Martri menanyakan apakah kemampuan Bulog sudah sekian besar sebab kita sudah ramai di sini membahas mengenai pelelangan, import, dan lain-lain. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Martri Agoeng menanyakan kuota dalam proses lelang dan menyarankan agar pasar lelang lebih transparan supaya gula menjadi jelas jumlah yang akan dijual dan pola distribusinya. Martri mengatakan, payung hukum lelang ini harus lebih dipastikan lagi supaya bila ada pihak yang mengajukan gugatan, dasar hukumnya menjadi jelas. [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Martri mengaku sebagai salah satu pemilik dari Hotel Novotel di Bali. Martri berpikir semua hotel BUMN baiknya masuk ke PT Hotel Indonesia Natour (HIN) agar pemasarannya lebih efisien.  [sumber]