Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Timur IX
Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bojonegoro
Tanggal Lahir
26/12/1955
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU






Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bambang mengatakan bahwa aspek sosiologis yang mendasari RUU tentang PIHU adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan mengucap Bismillah, Fraksi PAN yang diwakili oleh Bambang Budi Santoso menyatakan setuju dengan RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.




Tanggapan

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bambang mengatakan UPTD provinsi memiliki sarana prasarana yang kurang memadai, kantor masih sewa, apakah tidak sebaiknya hal ini diprioritaskan, termasuk kendaraan operasional untuk KemenPPPA. Bambang menyarankan kepada Mensos agar anggaran kube ditambah, mungkin 50 juta perkelompok agar bisa jalan. Selain itu, PKH harus dilakukan dengan benar, jangan sampai orang kaya mendapat PKH. Bambang berpendapat bencana bukan hanya seperti di Palu, tetapi kekeringan juga sebuah bencana.


Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Bambang mengatakan PNS-PNS yang tidakdisiplin terutama di Kemenag perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas. Bambang mengatakan program pendidikan islam memerlukan tambahan anggaran hampir Rp4 T untuk operasional dan bukan infrastruktur. Bambang meminta agar tahun depan ada perubahan alokasi anggaran, jangan sama setiap tahun.


Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Bambang mengatakan bahwa ada banyak sekali orang-orang yang menanyakan bukti nyata dari kinerja Kemenag. Terakhir, Bambang hanya ingin mengonfirmasi mengenai pinjaman bank dunia kepada Kemenag untuk urusan membangun infrastruktur atau untuk meningkatkan kualitas Madrasah.


Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bambang mengatakan, di daerah Jatim sebelum ada BNPB ada yang namanya pemadam kebakaran, siapapun yang mengajukan pembangunan maka dari Dinas pemadam kebakaran harus dilibatkan. Bambang menyarankan, BNPB terlibat masalah perijinan lahan.


Pembahasan RKA K/L 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bambang menyatakan bahwa di yahun 2014, KemenPPPA mendapat anggaran lebih dari RP 400 Miliar, namun alih-alih bertambah, anggaran KemenPPPA saat ini justru menurun sangat drastis. Ia juga menambahkan bahwa anggaran KemenPPPA saat ini lebih kecil dari anggaran dana desa. Bambang berharap agar kedepannya KemenPPPA dapat memperjuangkan anggarannya demi kemajuan pemberdayaan perempuan dan anak.



Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH

Bambang menanyakan biaya operasional dan penggunaannya.


Pembelian Gedung Kantor di Jeddah – Komisi 8 RDP dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama

Pada prinspinya, Bambang sangat menyetujui pembangunan gedung ini, mengingat Bambang adalah seorang arsitektur dan menganggap pembangunan gedung ini pada dasarnya sangat murah. Jadi, untuk masalah teknisnya perlu dari Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) untuk memperjuangkannya dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Latar Belakang

 

Pendidikan

Hidroteknik, Institut Teknologi 10 November Surabaya.1981

Megister Manajemen, Universitas Wijaya Putra Surabaya .2001

Perjalanan Politik

Pada Jum'at, 18 Mei 2018, Bambang resmi menjadi anggota DPR-RI pada Paripurna dengan mekanisme PAW. [sumber]

Visi & Misi

 

Program Kerja

 

Sikap Politik

 

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Bambang menyarankan bahwa untuk mendapatkan data yang baik, sebaiknya buatlah survey ulang setiap tahun dan survey independen agar kita mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran [sumber]

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Bambang mengatakan selama ini tiap tahun daerah kami ada bencana banjir dan sebagainya. Dari badan bencana cepet tanggap, setiap ada bencana tampil, ibaratnya demikian. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bojonegoro
Tanggal Lahir
26/12/1955
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan