Partai Amanat Nasional - Jawa Timur IX
Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bambang mengatakan bahwa aspek sosiologis yang mendasari RUU tentang PIHU adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan mengucap Bismillah, Fraksi PAN yang diwakili oleh Bambang Budi Santoso menyatakan setuju dengan RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.
Tanggapan
Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Bambang mengatakan UPTD provinsi memiliki sarana prasarana yang kurang memadai, kantor masih sewa, apakah tidak sebaiknya hal ini diprioritaskan, termasuk kendaraan operasional untuk KemenPPPA. Bambang menyarankan kepada Mensos agar anggaran kube ditambah, mungkin 50 juta perkelompok agar bisa jalan. Selain itu, PKH harus dilakukan dengan benar, jangan sampai orang kaya mendapat PKH. Bambang berpendapat bencana bukan hanya seperti di Palu, tetapi kekeringan juga sebuah bencana.
Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Bambang mengatakan PNS-PNS yang tidakdisiplin terutama di Kemenag perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas. Bambang mengatakan program pendidikan islam memerlukan tambahan anggaran hampir Rp4 T untuk operasional dan bukan infrastruktur. Bambang meminta agar tahun depan ada perubahan alokasi anggaran, jangan sama setiap tahun.
Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
Bambang mengatakan bahwa ada banyak sekali orang-orang yang menanyakan bukti nyata dari kinerja Kemenag. Terakhir, Bambang hanya ingin mengonfirmasi mengenai pinjaman bank dunia kepada Kemenag untuk urusan membangun infrastruktur atau untuk meningkatkan kualitas Madrasah.
Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Bambang mengatakan, di daerah Jatim sebelum ada BNPB ada yang namanya pemadam kebakaran, siapapun yang mengajukan pembangunan maka dari Dinas pemadam kebakaran harus dilibatkan. Bambang menyarankan, BNPB terlibat masalah perijinan lahan.
Pembahasan RKA K/L 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bambang menyatakan bahwa di yahun 2014, KemenPPPA mendapat anggaran lebih dari RP 400 Miliar, namun alih-alih bertambah, anggaran KemenPPPA saat ini justru menurun sangat drastis. Ia juga menambahkan bahwa anggaran KemenPPPA saat ini lebih kecil dari anggaran dana desa. Bambang berharap agar kedepannya KemenPPPA dapat memperjuangkan anggarannya demi kemajuan pemberdayaan perempuan dan anak.
Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH
Bambang menanyakan biaya operasional dan penggunaannya.
Pembelian Gedung Kantor di Jeddah – Komisi 8 RDP dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama
Pada prinspinya, Bambang sangat menyetujui pembangunan gedung ini, mengingat Bambang adalah seorang arsitektur dan menganggap pembangunan gedung ini pada dasarnya sangat murah. Jadi, untuk masalah teknisnya perlu dari Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) untuk memperjuangkannya dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Latar Belakang
Pendidikan
Hidroteknik, Institut Teknologi 10 November Surabaya.1981
Megister Manajemen, Universitas Wijaya Putra Surabaya .2001
Perjalanan Politik
Pada Jum'at, 18 Mei 2018, Bambang resmi menjadi anggota DPR-RI pada Paripurna dengan mekanisme PAW. [sumber]
Visi & Misi
Program Kerja
Sikap Politik
Tanggapan
RKA K/L t.a 2019
6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Bambang menyarankan bahwa untuk mendapatkan data yang baik, sebaiknya buatlah survey ulang setiap tahun dan survey independen agar kita mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran [sumber]
Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019
5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Bambang mengatakan selama ini tiap tahun daerah kami ada bencana banjir dan sebagainya. Dari badan bencana cepet tanggap, setiap ada bencana tampil, ibaratnya demikian. [sumber]