Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan

Hari mengatakan Pasal 10 UU nomor 24 tahun 2010 tentang Persetujuan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Thailand harus dibentuk secara UU dalam bentuk kerjasama. Hari menyampaikan kerja sama bisa dalam bentuk pertukaran informasi, militer, pendidikan, dll. Kerjasama perlu persyaratan terkait transparansi agar tidak ada salah paham, adanya deklarasi bersama diperlukan untuk mencegah konflik dan tidak menggunakan kekuatan militer ketika terjadi perselisihan. Berdasarkan latar belakang tersebut, F-Demokrat mendukung kerjasama pemerintah Indonesia dan kerajaan Thailand di bidang pertahanan dan disahkan menjadi UU.

Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hari mengatakan hubungan RI dan Persatuan Emirat Arab terus berkembang sejak tahun 1976. Hari menyampaikan bahwa F-Demokrat memandang RUU Perjanjian Ekstradisi antara RI-UEA adalah positif dan perlu didukung.

Pendapat fraksi-fraksi pada tingkat 1 tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan)

Hari mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam baik budaya, agama dan lainnya tapi jika tidak dijaga Indonesia bisa tercerai berai. Setelah mencermati materi UU secara keseluruhan yang telah dibahas oleh timus dan timsin F-Demokrat meminta agar kemenhan dapat cepat membahas UU turunannya bersama instansi lain yang terkait. Hari menambahkan F-Demokrat menerima dan menyetujui RUU ini pada tingkat 1 dan untuk disahkan di paripurna nanti.

Pembahasan RUU PSDN - RDP Komisi 1 dengan Kemenkeu, Kemenaker dan Kemenpan RB

Hari mengatakan kegiatan bela negara di lingkungan mahasiswa ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan hal ini merupakan kegiatan yang positif, namun kegiatan ini sempat dihilangkan karena alasan keterbatasan anggaran, padahal kegiatan ini sangat menyenangkan dan akan menimbulkan kekompakan bagi para generasi muda. Dan saya rasa hal ini juga akan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi para generasi muda. Oleh sebab itu, ia sangat mendukung kegiatan ini. Kemudian, Hari mengira di Indonesia perlu juga untuk perlu lagi ditingkatkan kembali untuk rasa bela negara kita, agar rasa nasionalisme dr masyarakat Indonesia semakin tinggi.

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Spanyol dan RI-Republik Serbia – Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

Hari mengatakan dalam mencapai tujuan UUD 1945 maka Pemerintah RI melakukan hubungan dan kerja sama intelegen pada asas kesamaan derajat, menghormati, menguntungan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri dan Indonesia harus berkomitmen dalam hubungan bilateral. Hari menuturkan, dalam mewujudkan UUD 1945, harus bisa mempertahankan keamanan dalam negeri dari ancaman yang ada dan untuk itu dilakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain. Hari mengatakan, RUU ini merupakan pengamalan dari UUD 1945 dan harus terdapat transparansi, komunikasi serta pengaturan yang ketat. Berdasarkan hal tersebut, Hari menyatakan bahwa fraksi Demokrat mendukung RUU ini dan akan dibahas secara seksama. Hari mengatakan agar RUU ini tidak hanya menjadi perjanjian semata namun harus dapat membangun pertahanan Indonesia. Selain itu, Hari mengatakan bahwa Kerajaan Spanyol merupakan anggota NATO dan memiliki aturan mengenai terbukanya informasi rahasia terhadap anggota NATO dan oleh karenanya, Hari mewaspadai agar Kerajaan Spanyol tidak memberikan informasi mengenai Indonesia kepada anggota NATO lainnya.

Tanggapan

Penjelasan Pemekaran Kabupaten Paser Selatan (Pasel) dan Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Tim Pemekaran Kabupaten Paser Selatan (Pasel), Tim Pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan DPRD Kabupaten Nunukan

Hari mengatakan agar ini harus jadi perhatian Komisi 2 DPR RI dan mengusulkan segera realisasi dan bentuk Panja.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota ORI atas nama Lely Pelitasari Soebekty

Terkait dengan masa pengabdian Lely di Bulog, Hari ingin mengetahui pengaduan dari ORI ditindaklanjuti atau tidak.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Hari mengatakan Kemendagri harus melakukan profit oriented dalam mengelola anggaran, laporannya harus lebih ilmiah sehingga mudah ditentukan bagian anggaran, dan harus ada pengawasan agar diakhir tahun bisa tahu penilaian kinerjanya.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Hari mengatakan dari sisi kinerja operasional maksimum 3-5% itu terlalu jauh, sedangkan hasil penyerapannya dibawah 90%. Ia menyampaikan seharusnya ada pendekatan antar produk dan finansial. Itu disyaratkan 99,9% sudah dimasukkan dalam laporan-laporan atau komplain-komplain dari masyarakat atau peserta pemilu. Ia meminta hal tersebut dijelaskan. Ia menyampaikan kepada Bawaslu bahwa pemaparannya masih masuk akal. Ia berharap kepada para petugas termasuk petugas hukum dan bawaslu, perlu ada peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja Ombudsman RI (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman Ombudsman RI (ORI)

Hari K menyampaikan ada nomor telepon institusi publik untuk pengaduan yang tidak dapat dihubungi. Ia meminta hal tersebut dicek. Ia mengatakan perlunya kantor layanan publik untuk mencantumkan jam operasional di pintu depan. Ia menyampaikan dibutuhkan flow chart (aliran) pengaduan, terutama di daerah-daerah. Ia membahas di Amerika mempunyai 911, tetapi di Indonesia tidak tahu harus mengadu kemana. Ia memikirkan hal tersebut supaya lebih jelas untuk masyarakat. Ia meminta ketertiban dan kerapian layanan masyarakat diperhatikan.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Gunarto

Hari menanyakan apa yang menjadi kebanggaan Gunarto selama bekerja di lembaga pemerintahan dan apa yang akan dilakukan oleh Gunarto terkait laporan Ombudsman yang sering mengendap.

Konsolidasi Kebijakan Kepegawaian Secara Nasional, Penyelesaian Tenaga Honorer, Revisi UU Aparatur Sipil Negara, dan Organisasi Perangkat Desa — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Hari K mengatakan kalau di Telkom itu pegawainya ditekankan untuk disiplin dan leadership. Ia mengatakan coba kerjasama dengan psikolog untuk mengevaluasi kinerja pegawai.

Evaluasi Program Kerja Tahun 2017, Realisasi Anggaran Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, dan Kajian Terhadap Isu-Isu Aktual terkait dengan Persiapan Pilkada Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Hari meminta agar kajian-kajian mengenai pangan (pertanian) perlu diperbanyak. Ia juga menyarankan agar kajian dari Lemhannas dan Wantannas dapat disinergikan khususnya yang berkaitan dengan pangan dan energi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Persetujuan Ekstradisi Republik Indonesia-Republik Rakyat China (RI-RRC) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Hari Kartana menyampaikan Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan RUU Ekstradisi RI-RRC dibahas di tingkat lebih lanjut. Ia menyatakan Fraksi Demokrat menyetujui RUU Perjanjian RI-RRC disahkan.

Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hari mengatakan F-Demokrat setuju membahas RUU Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Hari mengatakan F-Demokrat setuju RUU Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak disahkan menjadi UU.

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Hari mengatakan bahwa masalah kebocoran pada kenyataannya ada dan dapat diinput. Ia menyampaikan bahwa ada perusahaan online yang mengetahui data-data tersebut dan hal itu banyak terjadi. Ia mengatakan jika datanya sampai diketahui oleh perusahaan luar operator maka hal tersebut adalah pelanggaran. Ia menduga tidak ada integrasi yang baik antara operator dan dukcapil. Ia mengingatkan bahwa saat ini adalah tahun politik. Ia menyampaikan bahwa sangat penting dengan keharusan adanya UU Perlindungan Data Pribadi dan hal tersebut sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Menurutnya, jika hal tersebut terwujud, maka masyarakat akan bisa lebih tenang. Ia tadinya berpikir, registrasi hanya untuk pelanggan baru, ternyata pelanggan lama juga registrasi.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers

Hari ingin mengetahui harga sewa satelit serta menanyakan alasan belum dipasangnya Palapa Ring di daerah terpencil.

Peningkatan Sistem Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Hari mengatakan bahwa jika ada pelanggaran seharusnya dikenakan atau disesuaikan dengan aturan UU yang berlaku, tetapi sayangnya belum ada aturannya hingga sekarang. Hari menanyakan hasil dari koordinasi antara Kominfo, Dukcapil dan para operator agar menemukan solusi ideal agar masyarakat tidak bertanya soal masalah teknis antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi registrasi kartu perdana. ada beberapa perbedaan dan Dukcapil tugasnya dari data NIK dan KK, kalau UU sudah dibuat, bisa saja Kominfo mengawasi hal tersebut. Hari mempertanyakan kenapa masih banyak tanda tanya di masyarakat, ia menduga mungkin kurangnya sosialisasi di masyarakat umum dan memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh masyarakat, sehingga ia meminta agar koordinasi terus dilaksanakan. Hari juga mempertanyakan terkait masalah untuk mempertahankan independensi? Karena masing-masing lembaga yang hadir memiliki atasan.

Lokasi Prioritas dan Wilayah Blank Spot — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

Hari ingin menanyakan seperti apa tipe-tipe satelit. Hari juga menanyakan kepada Bappenas berapa harga satelit dan jenis apa yang ingin dibeli.

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Palapa Ring, Pengamanan Data Pribadi, Financial Technology, Akses Telekomunikasi Pasca Bencana dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Hari mengharapkan internet dapat digunakan oleh seluruh kalangan. Selanjutnya, ia ingin mengetahui soal spesifikasi satelit Palapa Ring di negara rawan gempa seperti Indonesia.

Latar Belakang

Ir. Hari Kartana, MM, Ph.D, D.Sc dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 15 Desember 2015 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Saan Mustopa yang mencalonkan diri sebagai Bupati Karawang pada Pilkada Serentak 2015. Hari Kartana adalah kader dari Partai Demokrat mewakili Dapil Jawa Barat VII (Karawang). 

Hari adalah mantan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, informatika dan komunikasi.

Pendidikan

S1, Teknik Listrik, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1975)

S2, Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IPWIJA, Jakarta (2008)

S3, Industry Psychology dan Community Development, Calamus University, London 

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Evaluasi Kinerja TVRI

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan Direksi LPP TVRI. Hari memberi selamat untuk Pak Direksi. Selamat datang Pak Helmi Yahya, beliau ini tetangga saya di Bekasi. Semua orang tau Pak Helmi ini orang cerdas. Hari mengatakan bahwa Pak Helmi bisa membawa TVRI lebih baik lagi. Hari berpendapat perlu ada renovasi yang baru di TVRI, dan juga masalah personil yang mengawasinya, bukan masalah tua atau muda. Hari mengharapkan, managementnya diutamakan dan juga penyiarannya. Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diperhatikan lagi begitu juga penyiaran. Mengenai gaji, Hari berpendapat  juga coba dimanajemen lagi mengenai gaji personil. Hari mengaku  berpengalaman kerja di Indosat pun kerja sangat keras karena memang gajinya juga besar.[sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, menurut Hari, peran Bawaslu diperlukan dalam memeriksa KTP karena bisa saja masyarakat tidak tahu jenis KTP-nya seperti apa. Hari sependapat dengan KPU, tahapan-tahapannya tidak boleh lepas dari Undang-Undang. Jika tahapannya lancar maka lancar juga kesananya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Menurut Hari, banyak aturan pusat dan daerah yang tumpang tindih dan tidak ada sinkronisasinya. Hari mempertanyakan hal yang akan dilakukan oleh pusat yang katanya akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang pasti di daerah, dan kiat-kiat apa yang dilakukan MenATR/BPN untuk menyelesaikannya dalam waktu jeda ini.  [sumber]