PDI Perjuangan - Sulawesi Utara

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Tax Amnesty - RDPU Komisi 11 dengan Pakar

Djenri menyimpulkan bahwa kebermanfaatan Tax Amnesty ini kecil karena mandeknya ekonomi juga.

Tanggapan

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

Aditya A mengatakan tidak berharap alokasi anggaran tidak berjalan linear dengan tata pranata kedaerahan. Ia meminta hal yang menjadi skala prioritas proyeksi kerja. Tidak hanya sekadar mengejar opini. Ia membutuhkan klarifikasi dan informasi secara detail mengenai hal yang diajukan BPK. Untuk BPS, ia harap ada formulasi dan reformasi khususnya terkait dengan sensus. Menguatkan BPS adalah suatu keharusan karena semua rujukan pranata negara ini dari BPS. Jika datanya salah, ia menanyakan mengenai jumlah masyarakat yang tidak mendapat KIP. Di Bolaang Mongondow hanya ada 1 kantor BPS. Ia menanyakan mengenai cara pengambilan datanya untuk 5 Kab/Kota dengan jumlah penduduk hampir 700.000 orang. Ia juga menanyakan proyeksi di tahun nanti. Ia berharap ini dimasukkan dalam alokasi tahun 2017. Ia meminta paling tidak di dapilnya ada 2 kantor BPS. 1 di Kotamobagu dan 1 di Bolaang Mongondow. Ia mengatakan harus punya dasar kekuatan untuk negara ini. Harus ada impact yang dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

Djenri mengatakan pendamping desa harus mampu mendampingi di desa. Ia menanyakan kerja BPKP di daerah. Ia melihat BPKP di daerah seperti tidur saja. Ia mengusulkan ke lembaga-lembaga negara jangan sampai tidak ada koordinasi. Ia mengatakan ia melakukan sosialisasi dana desa di daerah justru dibantu oleh BPK, bukan BPKP. Ia menyampaikan dana desa ini cukup memakan anggaran, bahkan di tahun 2017 akan memakan APBN 10%.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Djenri mengatakan bahwa penerimaan mahasiswa STAN terdapat diskriminasi, karena tidak ada yang dari Sulawesi Utara, yang ada hanya dari Sulawesi Barat. Padahal, semua orang daerah berharap dapat masuk ke STAN, karena dibiayai oleh Pemerintah. Djenri meminta adanya akses yang diberikan khususnya bagi Sulawesi Utara. Ia menyinggung terkait pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan akan melakukan  pembangunan dari pinggiran, tapi kenyataannya dana desa dipotong. Djenri mengimbau agar postur anggaran tahun 2017 dapat ideal dan direncanakan dengan baik. 

Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Sosialisasi Tax Amnesty — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Rapat Lanjutan)

Djenri menegaskan daerah-daerah lagi kesulitan terutama daerah PAD rendah akan kesulitan jika transfer daerah ditunda. Kemudian, ia menegaskan hendaknya cukai rokok dinaikkan karena tidak dapat dana dari tax amnesty. Terakhir, Djenri berharap kenaikan cukai rakyat merasakan efeknya tidak hanya untuk mengejar pendapatan negara.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Safrudin

Djenri meminta tanggapan BPK mengenai kinerja BPK saat ini seperti apa, karena Safrudin ini beraninya luar biasa. Djenri meminta tanggapan atas kinerja BPK saat ini seperti apa, karena misi BPK mereformasikan BPK saat ini. Djenri mengatakan bahwa ada lembaga yang belum disentuh KPK yaitu lembaga Kepresidenan dan TNI, sehingga Djenri mempertanyakan apakah Safrudin berani.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Indra

Djenri mengatakan bahwa BPK-RI untuk di daerah sangat disegani oleh kepala daerah terutama yang menjabat 1 periode.

Laporan APBN Tahun 2018, Pergeseran APBN Kementerian Pertanian tahun 2018, RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2019, dan Usulan Pagu Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih Tahun 2019 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Djenri mengatakan dalam pengadaan pupuk di Sulawesi Utara terjdinya kesulitan dalam mendapatkan pupuk, karena harus melewati kelompok-kelompok tani sedangkan kami bukan kelompok tani. Mengenai jalan perkebunan masih menjadi tarik-menarik antara berbagai pihak. Karena jalan perkebunan sangat sulit untuk dilalui dan aksesnya hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil kecil.

Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR-RI pada Reses Masa Sidang 1 Tahun 2018/2019 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Djenri mengatakan bahwa harus dijelaskan proses bantuan ke masyarakat dan jangan mengatas namakan Komisi 4 DPR-RI.

Latar Belakang

Djenri Alting Keintjem, SH, MH dilantik pada 15 Desember 2015 menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Djenri menggantikan Olly Dondokambey yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada Serentak 2015.  Djenri adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Utara (2010-2015). Djenri adalah politikus dan legislator senior PDIP di Sulawesi Utara.  Djenri sudah menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak 1999 (1999-2014).

Sebelum menjadi legislator di DPRD, DJenri adalah mantan dosen hukum di almamaternya di Universitas Sam Ratulangi di Manado (1989-2003).

Pada masa kerja 2014-2019 Djenri duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1, Manado (1983)

S1, Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado (1988)

S2, Magister Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado (2007)

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016 - Djenri menyatakan bahwa jangan sampai Indonesia bagian Timur tidak mendapatkan jatah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan benar hanya karena alasan jumlah penduduknya yang sedikit. Djenri menemukan mesin ATM BRI di beberapa daerah yang tidak berfungsi selama satu tahun belakangan ini.

Djenri merupakan salah satu nasabah Bank Mandiri, Djenri merasa mesin ATM Bank Mandiri di daerah-daerah sering rusak tetapi di mal-mal yang ada di Jakarta tidak rusak, Masyarakat berlomba-lomba mengambil dana KUR. Akan tetapi, ketika ingin diambil justru mesin ATM-nya rusak.  [sumber]