Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Eva Kusuma Sundari

PDIP - Jawa Timur VI

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Eva Kusuma Sundari dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 11 Januari 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Pramono Anung yang dilantik menjadi Menteri Sekretaris Kabinet di Kabinet Kerja.  Eva adalah politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mantan Anggota DPR-RI (2005-2014).

    Eva memulai karirnya sebagai seorang dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Airlangga. Kemudian Eva menjadi konsultan di Asia Foundation (2003-2005). Di 2005 Eva kemudian bergabung menjadi kader PDIP dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2004 dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

    Pada masa kerja 2014-2019, Eva duduk di Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika.  

    Pendidikan

    S1, Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya (1991)

    S2, Politics of Alternative Development Strategy, Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda (1996)

    S2, Economics and Development Economics, University of Nottingham, Inggris (2000)

    Perjalanan Politik

    Sepulang dari menyelesaikan pendidikannya, Eva memulai karir politiknya dengan menjadi aktivis dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat, Asia Foundation di 2003. Eva mempunyai perhatian khusus terhadap transparansi pada proses penganggaran. Eva kemudian di 2005 menjadi Anggota dari Steering Committee untuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). 

    Walaupun kedua orang tua dari Eva adalah kader dan aktivis dari Partai Golongan Karya (Golkar), Eva memutuskan untuk menjadi kader dari PDIP. Pada Pileg 2004, Eva mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Eva terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 mewakili Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri dan Tulung Agung) dan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan. Eva dikenal sebagai anggota yang vokal dan gigih memperjuangkan keberadaan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

    Pada Pileg 2009, Eva kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan kepolisian. Pada periode ini Eva memperjuangkan penambahan anggaran Kejaksaan Agung khusus untuk kegiatan trafficking.

    Pada Pileg 2014, Eva mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI. Namun kali ini Eva gagal terpilh. Namun di Maret 2015 Eva ditunjuk menjadi Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Pada Agustus 2015, Pramono Anung dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan meninggalkan kekosongan di DPR untuk Fraksi PDIP.  Pada 11 Januari 2016 Eva dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Pramono Anung.

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

    27 April 2016 - Eva mempertanyakan seperti apa rekomendasi Burse Efek Indonesia (BEI). Eva melihat permasalahan di sini ada pada perilaku pembayar pajak. Eva meminta rekomendasi Forum Pajak Berkeadilan mengenai perilaku orang super kaya yang ingin mengamankan uangnya. Eva menilai RUU Pengampunan Pajak jangan hanya praktis, tetapi menyentuh sistem. Eva meminta rekomendasi kepada BEI dan Forum Pajak Berkeadilan mengenai konten pro atau kontra dan memberikan catatan. Eva mengajak Mitra membantu untuk memperbaiki sistem untuk mengurangi kekhawatiran dari RUU ini.  [sumber]

    Tanggapan

    Penjelasan RAT BI Tahun 2019

    17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Eva mengatakan bahwa banyak manfaat dari IMF-WB dan berharap kecerdasan lokal bisa dikelola dan dibahasakan dalam bahasa intelektual dan menjadi identitas untuk Indonesia di tingkat internasional. Untuk draft anggaran, Eva mengatakan bahwa dirinya setuju dan peran BI dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan sangat signifikan. Eva berharap, ini bisa terus ditingkatkan. Eva menuturkan, dalam sektrol real dan pangan signifikan, terutama di komoditi penyebab inflasi, dapat menjadi pembelajaran. [sumber

    Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial

    4 September 2018- Pada RDP Baleg dengan pengusul, Eva hanya memberikan usul untuk dapat memberikan sanksi-sanksi sosial yang tidak berlawanan dengan sanksi pidana. [sumber

    Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

    22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo, Terkait penerbitan mata uang baru, Eva berharap segera  ada batas waktu uang lama ditarik karena ini tahun politik, kalau cepat ditarik makin bagus.[sumber]

    Integrasi Perspektif Lingkungan dan Perbankan

    19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Eva mengapresiasi penghargaan yang telah diberikan oleh BRI kepada tokoh lingkungan. Eva menanyakan upaya integrasi perspektif lingkungan ke perbankan dan perspektif lingkungan terkait pemberian kredit. Terkait Asean Framework Agreement on Services (AFAS), Eva menanyakan strategi BRI untuk melakukan ekspansi ke luar negeri sebab perencanaan BRI yaitu ingin menjadi the most valuable bank di ASEAN. Eva menanyakan kontribusi kebijakan kita yang visa on arrival memberikan sumbangan terhadap meningkatnya kejahatan karena pelaku kebanyakan dari Eropa Timur. [sumber]

    Fit and Proper Test

    7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Eva menyarankan untuk selalu mendukung koperasi. Eva juga mengatakan untuk Bumdes di Dapilnya BNI sangat kencang sekali. BUMDes sangat luar biasa potensinya. [sumber

    Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

    18 Januari 2017 - Eva menyatakan bahwa perekonomian kepulauan perlu ada treatment khusus. Menurut Eva ketika biaya STNK naik seperti ada cuci tangan dan saling lempar tanggung jawab kenaikan kronisme tersebut perlu diperhatikan. Eva mengatakan concentration of wealth milik kita buruk, sebaiknya yang memberikan pengumuman terkait belanja diserahkan ke Menkeu saja (satu pintu), pengawasan internal adalah kunci. Eva mendukung tim reformasi pendapatan dan mengatakan bahwa Jawa Timur adalah penyumbang terbesar cukai rokok. Eva menerangkan bahwa ada 13 skema cukai yang memberatkan industri rokok dan hal tersebut dapat dapat diatur ulang. [sumber]

    Menyikapi Pernyataan Front Pembela Islam Seputar Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta

    7 Desember 2016 - (NETRAL NEWS) - Politikus perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kususma Sundari akhirnya angkat bicara soal pernyataan-pernyataan sang Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.

    Pasalnya, Habib Rizieq berencana menyambangi dan menduduki Gedung DPR/MPR untuk menuntut revolusi. Hal tersebut jika saja Ahok lolos dari putusan perkara di pengadilan atas dugaan penistaan agama.

    "Itu statemen dari warga negara yang buruk karena tidak menghormati hukum dan kebenaran dari Pengadilan. Jika tidak setuju dengan sistem hukum di Indonesia, beliau (Habieb Rizieq) punya pilihan untuk pindah ke negara yang pakai hukum agama," kata Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari melalui pesan elektronik diterima diterima Netralnews.com, Rabu (7/12/2016).

    Eva, demikian politisi perempuan asal Jawa Timur itu disapa, mengaku prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mendistribusikan nilai-nilai luhur pancasila.

    Namun, di sisi lain ada pihak yang justru berusaha memecahbelah persatuan dan kesatuan yang telah terekatkan oleh nilai-nilai pancasila, sesalnya. "Siapapun yang tidak setuju dengan sistem hukum dan peradilan di negara Republik Indonesia ya pindah saja," tegasnya.

    Sebagaimana diketahui pasca terendusnya kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gaung tuntutan penegakan hukum terus mengalir deras. Hal itu sebagaimana masyayarakat melihat popularitas Habib Rizieq yang kian melambung, istilahnya di atas angin.

    Habib Rizieq kian menjadi pesohor lantaran mampu menggerakkan massa yang jutaan untuk berdoa dan ber-dzikir bersama di taman Monas Jakarta, Jumat (2/12/2016).

    Meski demikian, terkait niat sejumlah orang yang ingin menduduki Gedung DPR/MPR dengan melakukan pemufakatan jahat dengan menuntut revolusi, maka sendiri Eva tidak setuju.

    "Di atas angin boleh-boleh saja, asalkan jangan 'negative'. Masak pidato delegetimasi hukum (membangkang), kan menunjukkan perilaku above the low. Bukannya memberi contoh yang bagus di negeri hukum," ujar Eva mengkritik.

    Sebelumnya, Habib Rizieq mengatakan, jika Ahok bebas di sidang pengadilan, maka tak ada lagi aksi Bela Islam Jilid IV.

    "Tetapi yang ada revolusi, jadi jangan coba-coba. Maka saya teriak revolusi," tegas Rizieq Shihab di Jakarta.

    Dia juga mengatakan, tak ada lagi aksi turun ke jalan, seperti di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ataupun Istana Negara. Tetapi yang ada aksi menduduki Gedung DPR/MPR RI.

    "Jadi jangan turun lagi di Istana, Monas, HI, langsung kita sambangi ke Gedung DPR/MPR," ujar Rizieq.

    Rizieq bersama massanya akan menduduki DPR bila Ahok lolos dari jerat hukum, karena menurutnya, DPR adalah rumah rakyat. Dan bukan upaya makar, seperti yang dituding kepolisian sebelumnya.

    Meski demikian, Rizieq Shihab, siap berdialog dengan Presiden Jokowi untuk membahas persoalan bangsa, termasuk perkara Ahok agar tidak ada lagi Aksi Bela Islam Jilid 4, 5, 6 dan seterusnya.  [sumber]

    Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

    1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Eva menyatakan bahwa industri perbankan kita tidak concern dengan isu – isu yang containable. Eva agak ragu dengan OJK, untuk itu Ia mengungkapkan harapannya hanya kepada BI. Eva merasa sedih melihat fakta nasabah dengan concentration of wealth Indonesia. [sumber]

    Pinjaman dari China Development Bank

    15 Maret 2016 - Kemarin, Eva meminta dasar acuan untuk menurunkan suku bunga, tetapi jawaban yang diberikan justru suku bunga tergantung pasar. Menurut Eva, kalau memang kenyataan alokasi dana China Development Bank (CDB) bukan untuk infrastruktur, seharusnya katakan saja dana CDB digunakan untuk mendukung perdagangan dengan Cina.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.