Demokrat - Sumatera Utara II

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Jhoni menyatakan perlu ada pikiran dan inovasi baru sehingga BPOM dapat memperluas perannya dalam pengawasan obat dan makanan.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Allen mengatakan pengaturan mengenai pemanfaatan air di kawasan konservasi ini terlalu dini untuk dimasukan dalam UU. Jadi, pengaturannya seharusnya tidak dimuat dalam UU dan kawasan suaka alam/konservasi tetap dilindungi. Ia mengatakan air adalah hak publik yang dimiliki masyarakat sehingga negara harus memberikannya secara penuh, maka fraksi Demokrat berpandangan RUU ini harus mendapatkan perlindungan terhadap sumber daya air serta menjaminnya.

Tanggapan

Fit and Proper Test — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Edy Setiadi

Jhoni mengatakan IKMP melibatkan puluhan juta rakyat. Ia menanyakan langkah-langkah afirmasi untuk memproteksi kepentingan masyarakat kecil yang tergabung dalam IKMP.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN ta.2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Plt. Kepala Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel-BPWS)

Jhoni menanyakan kecukupan anggaran sekitar Rp2 Triliun untuk Dirjen Kelautan. Untuk Kementerian PUPR, terkait adanya penambahan anggaran sekitar Rp6,5 Triliun terhadap perbaikan sarpras pendidikan baik menengah maupun tinggi sehingga perlu mendengarkan usulan yang telah disepakati. Jhoni mengatakan fraksi Demokrat tidak setuju kalau mitranya tak dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara maksimal. Bagi BMKG, Fraksi Demokrat tetap memberi dukungan terhadap penambahan anggaran. Terkait dana cadangan, ia mengharapkan dapat digunakan untuk antisipasi dini.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Jhoni mengatakan bahwa memperhatikan semenjak kebijakan fiska yang disampaikan, asumsi makro ini luar biasa optimistiknya tapi tantangannya juga luar biasa. Ia memperhatikan faktor-faktor internal, disamping faktor domestik dan menurutnya tidak bisa menghindari equality imbalance. Ia menyampaikan bahwa fiscal policy akan benar-benar memperhatikan iklim investasi dan daya beli masyarakat. Ia meminta Pemerintah untuk mempersiapkan fiscal policy affirmative. Ia mengatakan langkah-langkah kebijakan affirmative diharapkan diperhatikan oleh Pemerintah terutama Menteri Keuangan. Ia menginginkan data yang lebih lengkap sedikit dari Bappenas dan BPS.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Jhoni mengatakan bahwa seharusnya BMKG memberika pengkajian peralatan agar bisa mendeteksi alam dan aturan tersebut sebagai pegangan Pemerintah dan BMKG untuk melangkah. Jhoni juga mengatakan jika dilihat belanja pegawai hanya 10 Miliar kecil, tetapi dilihat jumlah pegawainya kecil.

Asumsi Makro dan RAPBN 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Jhoni mengatakan sama dengan Prof. Harry. Ia mengatakan kepada Kepala BPS mengenai seluruh acuan yang pasti berbasis data BPS atau setidaknya data utama dan memastikan data BPS sudah menggunakan metodologi yang sudah dipertanggungjawabkan karena tidak boleh terkesan datanya kosmetik. Ia mengatakan mengacu pada data-data BPS, terkait inflasi year on year, inflasi tahun 2013 sebesar 88%. Pertumbuhan tahun 2013 5,66%. Ia meminta Menkeu mengelaborasi implikasinya terhadap perekonomian dan daya beli. Ia meminta digambarkan dengan sederhana mengenai tren penurunan budget defisitnya dan langkah-langkah konkrit untuk Pemerintah yang mudah dipahami masyarakat. Ia menanyakan mekanisme KIP dan PKH. Ia juga menanyakan latar belakang kebijakan pemerintah dengan pertimbangan daya beli masyarakat. Ia menanyakan surat BPJS dan sepengetahuannya BPJS yang disubsidi diberikan ekuitas dan dipindahkan biaya operasionalnya sudah bergeser namun rakyat tidak tahu itu. Ia meminta penguraian mengenai milenial grup agar bisa mendapat kerja dan angka pengangguran bisa ditekan.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Jhoni mengatakan balitbang merupakan suatu badan yang diharapkan penuh penelitian dan pengembangan antara masa lalu dan masa sekarang yang lebih baik di departemen tersebut. Ia juga mengatakan bahwa jika membaca terminologi penelitian ini sangat bagus. Ia membahas kegiatan di tahun 2018 dan menanyakan penyelesaian hasil penelitian tahun 2017. Menurutnya, jika sudah selesai pasti hubungannya dengan fungsi pengembangan Perhub itu seharusnya sudah dilakukan dalam implementasi untuk efektivitas program. Ia mengatakan outputnya memang di atas kertas tapi outcomenya berkaitan dengan perbaikan-perbaikan dalam bidang perhubungan. Ia menyampaikan SDM fungsinya sangat bagus dan hampir sama dengan departemen keuangan yaitu STAN, tapi ia belum tahu penyajiannya seperti apa. Ia menanyakan kualitas pemenuhan SDM dari semua akademi yang ada, baik itu darat, udara dan laut. Ia juga menanyakan mengenai tindak lanjut kegiatan perkeretaapian sebagai pendukung pariwisata di Danau Toba. Ia mengatakan BPTJ sangat bagus sekali tapi ia tidak mengetahui bagaimana dimana lapangan. Ia berharap perkeretaapian melakukan inovasi-inovasi dalam bidang perkeretaapian dan bisa diadakan kereta api di daerah-daerah yang belum ada.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Jhoni meminta perhatian kementerian untuk Nias.

Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar

Jhoni mengatakan bahwa hal yang paling utama adalah posisi Covid dibawah 10.000 kasus dan penetapan PSBB. Namun, saat ini posisi Covid di 50.000 kasus dan muncul kata 'new normal' sehingga masyarakat menjadi bingung padahal protokol harus semakin ketat. Namun, dengan memperhatikan ekonomi masyarakat menganggap ini adalah hal yang normal saja. Untuk PUPR, ia menyampaikan mengenai tol Medan-Binjai yang untuk pembelian saldo kartu tol terjadi beberapa kali transaksional karena maksimal pembelian 100K. Di atas itu, harus beberapa kali transaksi. Ia meminta perhatian dan koreksinya, juga perlu ada kalimat persuasif yang bisa diterima akal sehat. Karena menurutnnya kata ‘di rumah saja' membuat ekonomi jadi lesu.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Jhoni meminta seluruh perhatian Ditjen Bina Marga untuk perhatikan jalan dari Sabang-Merauke.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Jhoni mengatakan program yang ada banyak copy paste sehingga belanja barang bisa digeser ke belanja modal karena tidak akan ada gambaran yang pas terkait rinciannya. Jhoni berpendapat pengalihan anggaran dari reguler ke bandara mungkin dari pemerintah sah-sah saja.

Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Jhoni mengatakan adanya human error yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat Lion Air, bahkan ia meminta Direktur Pengawasan Pesawat Udara untuk undur diri dari jabatannya. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman buruk dimana seluruh anggota Komisi 5 DPR RI harus turun saat akan lepas landas dengan Batik Air. Terakhir, ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menuntaskan kejadian ini.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Jhoni mengatakan bahwa ini adalah forum politik, bukan forum dagang. Ia menanyakan mengenai harga yang tidak ditahan agar tidak dicekoki konstituen. Menurutnya, kenaikan harga tersebut waktunya tidak tepat. Ia mengatakan agar tidak membicarakan untung rugi, tetapi pelayanan masyarakat. Ia juga mengatakan agar tidak membuat kepanikan apapun di tahun politik dan meminta kenaikan harga tersebut di hold sampai tahun politik selesai.

Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Untuk Basarnas, Jhoni menanyakan apa yang ingin dicapai dari Basarnas. Menurut Jhoni, Basarnas sudah bagus. Namun, belum bicara sarana dan prasarana pencarian pertolongan. Menurut Jhoni, jadikan di tahun ini sebagai prioritas sehingga tidak sia-sia dalam perjuangan backlog-nya supaya kebijakan antara DPR-RI dan para mitra sepaham.

Realisasi Anggaran 2019, dll — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jhoni Allen menanyakan mengenai hasil pengawasan di 2019, realisasi dari tahun 2019 dan hal yang sudah di follow up. Menurutnya, yang dipresentasikan sia-sia karena bukan hal yang ingin ia dengarkan. Ia menanyakan detail dari setiap rekomendasi yang disebutkan. Ia mengatakan semua singkatan harusnya diberitahukan karena hal tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurutnya, pembiayaan Rp0,- bukan hanya di Kementerian PUPR dan merupakan sistem pembiayaan APBN yang harus dilakukan oleh setiap departemen tapi harus mendapatkan persetujuan dari departemen keuangan. Ia menanyakan alasan pengadaan departemen khusus di PUPR dan kelebihan dari departemen khusus tersebut. Ia mengatakan berdasarkan struktur PUPR seharusnya tidak ada lagi masalahnya. Aparat Sipil Negara (ASN) pusat dan ASN Daerah adalah fokusnya. Ia menyampaikan pada tahun kemarin pegawainya 23.000 orang karena penyampaian dan outputnya bagus. Ia mengatakan dalam penyajian realisasi anggaran 2020 sedikit tidak nyambung dimana artinya, di 2020 terurai pencapaian mengenai program yang dari tahun ke tahunnya tidak akan berubah karena menyangkut pengembangan wilayah.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Jhoni mengapresiasi pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, tetapi Jhoni menilai bahwa Direktorat Cipta Karya ini sangat tertutup dan tidak komunikatif dalam memberi informasi, hal ini seringkali menyebabkan ketidakjelasan program. Untuk Kementerian Desa PDT, Jhoni mengapresiasi pencapaian programnya, namun komunikasi juga perlu ditingkatkan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan

Jhoni mengatakan kepada Kepla Balitbang bahwa penelitian tahun 2018 sebanyak 100 penelitian, apakah penelitian ini sudah di follow-up, apa yang menjadi efesiensi dan realisasinya. Jhony mengatakan anggaran 2020 ada design kapal patroli hampir Rp2 M, padahal kapal patroli sudah ada tetapi mengapa bicara design. Jhonni bertanya apakah anggaran untuk evaluasi kendaraan bermotor yang hampir Rp1 M dilakukan setiap tahun. Jhoni mengatakan fungsi penelitian adalah menemukan sesuatu, harusnya tidak ada tumpang tindih lagi. Contoh, MRT di Sulawesi subsidinya besar tapi angkutannya kosong.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Jhoni mengucapkan terima kasih atas program pencukupan sumber daya air serta memuji adanya program bedah rumah dari Kementerian PUPR.

Persiapan dan Kesiapan Arus Mudik 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Jhoni merasa mudik 2019 seharusnya lebih baik karena infrastruktur sudah mulai bertambah. Lalu soal tiket, sebenarnya dari dulu, batas atas dan bawah sudah baik dan terkonsep, namun realisasi di lapangan sangat kurang, sehingga ada persaingan, seperti Garuda dan Lion, dimana masyarakat menilai harga tiket Lion lebih murah daripada Garuda. Lalu juga, kata Jhoni, ada kemahalan tiket pada angkutan umum sehingga menyebabkan penumpukan penumpang di Lion.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Jhoni meminta data jelas soal perkembangan desa. Lalu, ia juga menanyakan upaya Kemendes PDTT untuk meningkatkan anggaran sehingga program dapat berjalan lebih baik.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Jhoni mengatakan bahwa ia berharap program-program kerja dari Kemenhub yang tahun lalu belum terealisasi dapat menjadi prioritas di TA 2020.

Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Jhoni mengatakan, perubahan anggaran bisa tambah dan kurang dan seharusnya semua masuk PP dan harus dibahas dengan pimpinan DPR karena menyangkut perubahan anggaran. Jhoni menyampaikan, jika dilihat renstra BPWS 2015-2019 maka perlu adanya evaluasi karena tugas badan ini sebenarnya menyiapkan lahan dan baru tercapai 55 Ha dan itu pun pembangunan kawasan yang lahannya sudah dibebaskan tadinya. Jhoni bertanya, anggaran yang ada dikemanakan karena belum ada jawaban yang dalam. Jhoni berpendapat, perlu evaluasi apakah BPWS akan dihapuskan atau diteruskan dengan kemenPUPR. Jhoni mengatakan, sudah di kasih uang tetapi tidak ada perkembangan, Rp205 M itu bisa terlalu kecil dan terlalu besar tergantung programnya dan ini memerlukan evaluasi besar-besaran. Jhoni mengatakan alasan perlunya evaluasi supaya menemukan titik temu, titik sambung, atau titik tambahan untuk sudah atau belum tercapainya target. Jhoni menambahkan, bagaimana Komisi 5 mau berjuang sementara mitra tidak memberikan fakta-fakta yang dibutuhkan. Untuk Basarnas Jhoni menyampaikan, harusnya penyampaiannya lebih detail bukan secara global. Jhoni mengatakan, pekerjaan Basarnas tidak disukai karena berhubungan dengan bencana tetapi ini berupa tanggung jawab.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 — Komsi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen dan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jhoni bertanya, apakah Bumdes hanya bagi-bagi uang saja dan apakah programnya tidak penting, karena ini bicara angka yang berarti ada anggaran dan programnya. Jhoni mengatakan, jika narasinya seperti yang terlihat maka Komisi 5 bingung mau memberi usulan, Papua yang sepertinya disitu-situ saja dan tidak ada perkembangan adalah benar seperti yang anggota lain katakan.

Peyampaian Rencana Strategis, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019 dan Program Legislasi Nasional - Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan Plt. BPWS

Menurut Jonny, BMKG betul-betul memberikan informasi yang baik bagi masyarakat. Peralatan untuk Basarnas harus dipelihara. Untuk BPWS, Jonny ingin Madura juga berkembang tapi BPWS organisasinya tidak jelas. Dari sekian pejabat, hampir 90% Plt. BPWS membangun di Madura, tapi tidak dipelihara. Apa kemauan BPWS ini, Madura harus maju tetapi penanganannya harus realistis.

Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG

Jhoni melihat persoalan bongkar muat yang masih banyak terdapat oknum-oknum di pelabuhan Merak serta bayar parkir-parkir kendaraan ilegal.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jhonni mengatakan bahwa setiap malam di tol Jagorawi itu bongkar beton. Jhonni menanyakan apakah solusinya harus bongkar beton, karena itu bisa menghabiskan uang. Jhonni mengusulkan bisa dialihkan dengan tol yang lain namun koordinasi harus tetap ada.

Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Menurut Jhoni, masyarakat harus memahami aplikasi tersebut adalah perusahaan aplikasi atau perusahaan transportasi. Jika bergerak di bidang aplikasi, maka harus berbicara sistem yang perlu disepakati lalu masuk ke aturannya. Jhoni juga bertanya bagaimana pemahaman ilmu hukum terhadap adanya pertentangan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah.

Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Jhoni meminta kepada semua Dirjen untuk meparkan satu-satu untuk dijelaskan, dan meminta output yang sudah dihasilkan di desa-desa, atau dapil saya karena masih bingung dengan masalah anggaran terkai

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 RDP Komsi 5 dengan Setjen dan Eselon 1 KemenDes-PDTT

Jhoni mengatakan, apakah Bumdes hanya bagi - bagi uang saja dan apakah program nya tidak penting karena ini bicara angka yang berarti ada anggaran dan programnya. Jhoni mengatakan, jika narasinya seperti yang terlihat maka dari pihak komisi bingung mau memberi usulan. Jhoni menegaskan komentar dari Willem kalau Papua sepertinya disitu - situ saja dan tidak ada perkembangan.

Pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia.

Jhoni mengatakan PT. KAI tidak boleh mencari keuntungan karena jika mau mencari keuntungan serahkan saja ke swasta, jadi tentukan harganya saja tidak boleh memakai batas atas dan batas bawah.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Jhoni mengatakan anggaran untuk Dirjen Perhubungan Udara tidak disebutkan angkanya dan hanya memaparkan kegiatan strategisnya saja. Jhoni menanyakan mengenai sistem informasi perkapalan dengan anggaran Rp60 Miliar. Jhoni mengatakan, jawaban Dirjen Darat, seolah-olah tidak ada pegangan padahal sudah ada anggaran untuk pengawasan. Kemudian kejadian ini, Jhoni menuturkan sudah banyak dan menanyakan cara untuk meningktkan pengawasan sehingga kelayakan semakin meningkat.

Pembangunan Pelabuhan Patimban – Rapat Dengar Pendapat Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Laut.

Jhoni menyatakan konsinyiasi ini akan menimbulkan msalah baru, terutama bagi masyarakat desa yang tidak mengerti hukum. Semestinya dalam pembayaran ganti rugi harus diberikan langsung dengan nilai yang sesuai. Jhoni mengatakan dalam setiap pembangunan pasti akan ada pihak yang duntungkan dan ada yang dirugikan. Jhoni meminta pihak-pihak yang dirugikan harus benar-benar diperhatikan dan harus diberikan kemudah dalam mengakses hal apapun.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Jhoni menyatakan bahwa pembangunan drainase dari Jalan Sibolga sudah ditutup, Jhoni mengharapkan agar pembangunan tersebut dapat dilanjutkan kembali. Pembangunan jembatan juga harus menjadi perhatian KemenPUPR, persoalan-persoalan seperti pembangunan jembatan di Bogor harus diperhatikan.

Status Ikatan Teknisi Pesawat Udara dalam Kementerian Ketenagakerjaan RI – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Ikatan Teknisi Pesawat Udara

Jhoni menyatakan bahwa secara substantif pembahasan menyangkut organisasi kumpulan teknisi serta kewenangan daripada teknisi tersebut. Jhoni mempertanyakan apakah bila pesawat mengalami gangguan maka teknisi mendapatkan imbasnya. Jhoni mengatakan bahwa perusahaan menginginkan adanya efisien di kepada budgeting maka harus adanya profesionalisme, Jhoni pun mengatakan bahwa tidak melarang apabila ingin membuat asosiasi-asosiasi yang memiliki azas manfaat positif untuk bangsa dan negara tanpa persetujuan Pemerintah atau DPR RI.

Latar Belakang

Jhoni Allen Marbun terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 49.381 suara.

Jhoni Allen Marbun memiliki istri bernama Sara Teodora Silalahi dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Riwayat Pekerjaan:

Penata Muda Tk1 Taman Marga Satwa Ragunan, DKI Jakarta

Kepala Bagian Umum Taman Marga Satwa Ragunan, DKI Jakarta

Anggota DPR/MPR Fraksi Partai Demokrat (2004-2009)

Pendidikan

SD Teladan Negeri 2 Pangururan Samosir (1973)

SMP Negeri 2 Pangururan Samosir(1976)

SMA Negeri 4 Medan (1979)

Fakultas Kedokteran Hewan, IPB, Bogor (1984)

Paska sarjana IPWI (2000)

Perjalanan Politik

Jhoni sebelumnya merupakan PNS Pemda DKI yang bertugas di Taman Marga Satwa Ragunan, DKI Jakarta. Atas ketekunan dan kesetiaan menjalankan tugas selama 15 tahun di DKI Jakarta Jhoni mendapatkan tanda penghargaan pada tahun 2002 dari Gubernur DKI jakarta.

Kemudian pada tahun 2002 Jhoni bergabung dengan partai Demokrat dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Pada periode tersebut Jhoni pernah bertugas di Komisi 7 serta Badan Anggaran DPR RI.

Ketika Pemilu Legislatif 2009 Jhoni juga maju kembali sebagai calon legislatif dari partai Demokrat di daerah pemilihan Sumatera Utara 2 namun pada saat itu perolehan suaranya belum dapat mengantarkannya duduk di kursi Senayan.

Pada 18 Mei 2018 Jhoni kembali dilantik menjadi anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Rooslynda M yang diberhentikan oleh Partai Demokrat akibat pelanggaran kode etik. [sumber]

Sikap Politik
Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perekeretaapian, Johnny berpendapat perlu pembahasan khusus terhadap pengelolaan khusus perkeretaapian dan juga pengelolaan anggarannya 70% perawatan ditanggung oleh APBN. Ini sesuatu yang menurut Johnny menumpuk, multi duplikasi,maka perlu pembahasan khusus mengenai pembiayaan dan belanja. [sumber]

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama BAsarnas dan BPWS, Jhoni berpendapat, ini perlu pembicaraan khusus, tidak bisa sebentar. Jhoni berpendapat, ini dibuat supaya anggota DPR bingung. Jhoni berpendapat juga bahwa terminologinya berbeda. Jhoni juga mengatakan setiap tahun Basarnas anggarannya naik, sekarang naik Rp300 miliar, meskipun yang dipresentasikan turun.Jhoni berpendapat, seharusnya sesuatu yang harus ditambah karena berhubungan dengan penyediaan alat. Jhoni mengatakan tidak pernah ada perubahan dari belanja modak ke belanja non modal. Kalau belanja barang ke belanja modal itu good. Jhoni berpendapat, harusnya tahun ini mitra mendapatkan penambahan bukan pengurangan anggaran karena memang dari dulu sudah naik. Dalam konteks ini, Jhoni setuju atau tidak setuju mengingatkan untuk berhati-hati. [sumber]