Golkar - Yogyakarta

Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Strategis Program Prioritas Tahun 2022 untuk Pembangunan Industrial Integrated Center dan Tata Kelola UPT BSKJI Pasca Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII)

Terkait slide Penyebaran Kawasan Industri di Indonesia, Maluku dan Papua masih rendah sekali, terobosan apa agar supaya tidak terlalu jomplang, kalau jumlahnya seperti ini, maka tuntutan kemerdekaan Papua akan semakin deras. Gandung minta ada terobosan untuk bisa mempercepat penyebaran ini. Terkait slide Tantangan Kawasan Industri, bagaimana menjawab tantangan ini, apakah hanya dengan membuat master plan dan pedoman pembuatan kawasan Industri bisa menjawab tantangan ini. Tantangan sudah dirumuskan, tapi belum dirumuskan bagaimana cara mengatasi tantangan itu, termasuk mengatasi masalah perizinan dan daya saing yang masih rendah dalam pertahanan kewilayahan. Terkait program WPII 2022, matriks programnya sudah dibuat belum, ini baru tujuan internasional dan umum, ini belum bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana strategi pelaksanaan perencanaan dari program bapak terlihat. Narasi BSKJI hanya narasi formal dalam rangka perubahan peran saja, tapi apa yang akan dilakukan oleh badan ini untuk tahun ini sama sekali belum ada, hanya informasi-informasi normatif saja. BSKJI sangat berperan dalam menentukan arah industri, misalnya Litbang banyak ditarik ke BRIN, lalu langkah apa yang dilakukan dalam rangka mewujudkan program, ini sepertinya masih terlihat gamang. Jangan sampai 2022 ini hanya menghabiskan anggaran saja, tidak program berorientasi tujuan. Ini hanya komentar saja, tidak dijawab juga tidak apa-apa.

Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Gandung ingin penjelasan terkait Gunung Semeru, kemarin Komisi 7 DPR RI kesana sama sekali tidak ada warning. Ia menanyakan apakah karena alatnya tidak berfungsi. Ia mengatakan Komisi 7 DPR RI dulu membeli alatnya mahal, geologi setiap membuat kecewa komisi ini berkali-kali dan berapa kali lagi kalian membuat Komisi 7 DPR RI kecewa. Disana Komisi 7 DPR RI bertemu dengan Bupati di lapangan bahwa tidak warning dan reponsnya sangat lambat, mohon penjelasannya. Kalau memang kurang alat akan Komisi 7 DPR RI berikan.

Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo

Gandung menanyakan apakah perubahan nama dan pemindahan lokasi itu bisa menghambat pekerjaan Eijkman, dan apakah ada jaminan jika pindah gedung itu bisa lebih baik kinerjanya dan sebagainya. LBM Eijkman dilebur dalam BRIN dan diganti nama, maka Gandung meminta klarifikasi benarkah Eijkman dibubarkan. Visi Misi yang telah dicanangkan oleh Eijkman apakah bisa diakomodasi oleh lembaga baru, apakah pemilihan nama dan lokasi Eijkman ini apakah strategis, apakah ada keterjaminan pemindahan alat-alat canggih Eijkman ke lokasi baru aman, dan setelah peleburan Eijkman bagaimana perkembangan penelitian Vaksin Merah Putih, agar harapan dan perintah Presiden Jokowi bisa dilaksanakan secara baik di lapangan. Eijkman namanya sudah harus ada di internasional, maka Gandung menanyakan kembali apakah perubahan nama itu memajukan atau menghambat popularitas dari Eijkman itu sendiri, Gandung meminta dijelaskan secara ilmiah dan spesifik, agar dapat memiliki argumentasi yang kuat.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2020 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI

Gandung mengatakan terdapat temuan realisasi pengadaan BBM jenis biodiesel tahun 19-20 tidak sesuai dengan Permen ESDM 42/2018 sebagaimana telah diubah menjadi Permen ESDM No. 45 Tahun 2018 t erdapat hak negara kita minimal Rp1,22 Triliun yang belum direalisasikan penyetoran ke
kas negara, mohon penjelasan keterkaitan permasalahan tersebut. Terdapat penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran RKA Kementerian ESDM periode sampai dengan berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas, sedangkan neraca laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun anggaran 2020 disusun dan disajikan dengan
menggunakan basis akrual. Sehingga Gandung mempertanyakan mengapa di Kementerian ESDM tidak disajikan dengan basis aktual. Basis aktual yang dimaksud adalah pencatatan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya suatu transaksi. Gandung mengatakan terkait listrik tenaga surya, pemenang tender dalam pelaksanaannya itu ditugaskan oleh pihak ketiga lagi. Sekarang pemenang tender tenaga surya di Jogja, pemenangnya WK, kemudian dialihkan dan sekarang terjadi gesekan antara pelaksana dan pemenang tender. gandung meminta untuk pemenang tender tidak boleh bekerja sama dengan tenaga teknis yang lain. Disamping merugikan kualitas, juga terjadi juga lempar-lemparan tanggung jawab. Mengenai Pemerintah rencananya ada subsidi LPG secara langsung kepada penerima. Gandung meminta penjelasannya agar rencana ini matang. Jangan sampai ini jadi sebuah permainan. Gandung mengatakan bahwa Permen ESDM No. 19 Tahun 2021 cukup seru dalam perdebatan dan salah satu kesimpulannya membutuhkan penjelasan secara detail.

Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI

Gandung mempertanyakan apa filosofi dari PerMen ini, karena PerMen hanya akal-akaan saja, sehingga Gandung meminta untuk adanya penjelasan. Gandung mengatakan bahwa kami jangan hanya dianggap membaca dan makhluk yang setuju saja, sehingga Gandung meminta bukti PerMen ini
muncul karena adanya latar belakang, adalah kewenangan proyek baik yang tersembunyi ataupun ter-another. Gandung menyatakan bahwa PerMen ini ditolak, sehingga mengusulkan untuk adanya Panja.

Evaluasi Kinerja BPH Migas Tahun 2019 dan Evaluasi BBM Satu Harga - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Gandung berharap agar BPH Migas mampu menjalankan fungus dan tanggung jawabnya. Jika dilihat dari pemaparan Kepala BPH Migas belum melihat pokok permasalahannya, sehingga Gandung meminta untuk adanya kajian ulang untuk proyek pipa ini jangan sampai ada yang dirugikan. Gandung mempertanyakan bagaimana strategi BPH Migas agar kuota LPG tidak melebihi kuota kembali. karena sebelumnya terjadi full kuota. Gandung menghargai pemaparan materi, tetapi pemaparan tadi sangat sederhana dan tidak masuk ke pokok permasalahnnya.

Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Gandung meminta dijelaskan jenis-jenis kegiatan program masyarakat yang terkena refocusing di Kementerian ESDM, karena banyak program-program yang berkaitan dengan dapil. Gandung juga meminta dijelaskan beberapa potensi penerimaan negara, penerimaan dari PNM, dan pengurangaan pajak tidak langsung untuk kegiatan hulu migas, dan apakah pemberlakuan dan pembebasan pajak tidak langsung tidak terakomodir dalam peningkatan pendapat negara. Gandung menyampaikan bahwa salah satu prioritas Kementerian ESDM yakni mendorong program pengembanagan PLTS Atap sebagai upaya mempercepat dan membaur EBT 23% tahun 2025.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama Daryatmo Mardiyanto (Unsur Kepentingan Konsumen)

Gandung ingin tahu peran dari Daryatmo jika dirinya terpilih sebagai Anggota DEN yang berasal dari kalangan konsumen agar seluruh konsumen merasa terwakili di DEN.

Program Kerja — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Gandung meminta direksi untuk menghubungi direktur utama karena PT. PLN (Persero) memiliki banyak permasalahan.

Illegal Drilling, Regulasi LPG 3 Kg, dan lain-lain — Panja Migas Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Kepala SKK Migas, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina

Gandung menanyakan sejauh mana para penegak hukum memandang masalah illegal drilling serta indikasinya karena menurutnya seringkali masalah tersebut justru terjadi pada penegak hukumnya. Ia berharap pertemuan kali ini bisa ditindaklanjuti agar bisa segera menangkap “tikus-tikus” bersembunyi yang terus menggerogoti uang negara. Ia mengatakan agar RDP ini tidak hanya menjadi seremonial belaka. Ia berharap penegak hukum juga bisa ikut serta secara nyata dan bisa menangani oknum-oknum yang melakukan permainan secara profesional. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pihak lain.

Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Gandung meminta laporan pembangunan pengelolaan dan pemurnian mineral serta penjelasan Inalum terkait perjanjian dengan China secara detail.

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gandung meminta agar disediakan terlebihdulu evaluasinya karena DPR-RI tidak mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan output. Gandung juga mengatakan bahwa kemarin DPR-RI mencoba untuk menelaah satuan tiga dan melihat banyak yang gelagapan. Gandung juga minta Komisi 7 DPR-RI agar jangan standar ganda. Sebelum membahas seharusnya dievaluasi terlebih dahulu.

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Gandung berpikir regulasi ini harus diperbaiki, jangan sampai Dewan energi Nasional (DEN) ini dibubarkan karena data yang Komisi 7 peroleh ini juga bisa dipertanggungjawabkan.

Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gandung meminta impor limbah segera ditutup karena banyak turunan yang tidak baik, contohnya plastik. Plastik dipilah-pilah kemudian dijadikan bahan bakar pabrik yang bersangkutan, bahkan ada yang dibeli oleh pabrik lain untuk bahan bakar pabrik tahu dan pabrik lainnya. Saat sidang Komisi 7, Gandung mengatakan bahwa pabrik yang bersangkutan merencanakan pemisahan plastik, hal yang menjadi perhatian adalah pembakaran plastik suhunya tidak mencapai 800 derajat celcius dan dapat menyebabkan kanker, perlu kajian secara mendalam.

Kondisi Permasalahan di Pertamina - Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan PP Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar

ini harus diperhatikan dan diindahkan bagaimana caranya laut dan pantai itu kembali seperti semula sesuai keinginan rakyat, kami akan memperjuangkan hal ini. Fokus kita adalah bagaimana kehendak masyarakat bisa kita wujudkan dengan dialog seperti ini sehingga kita bisa menempatkan posisi sebagaimana mestinya.

Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Gandung menanggapi bahwa ICP kita di angka 65 untuk RAPBN 2020 itu terlalu besar, maka kita turunkan saja menjadi di angka 64 atau 63.

Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

Gandung mengatakan meminta Komisi 9 tidak memasukkan RUU Perlindungan PRT dalam Prolegnas jangka menengah tetapi menjadi RUU Prioritas. Gandung mengusulkan pimpinan Baleg berkomunikasi dengan Komisi 9.

Laporan Baleg terhadap Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, Pembentukan Tim Pengawas/Pemantau DPR, Pengumuman Pewarganegaraan Fabiano Da Rosa Beltrame dan Peyton Alexis Whitted, dan Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Paripurna DPR-RI

Gandung mengatakan berharap DPR dapat bekerjasama dengan baik.

Proses Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-III Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020, Persiapan Energi untuk Ibukota Baru, dan Tindak Lanjut Pembahasan RUU tentang Minerba — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Gandung menanyakan terkait kendala yang dihadapi dengan realisasi anggaran Kementerian ESDM yang masih 60% sampai bulan ini. Gandung mengusulkan jika tidak habis, dikembalikan saja ke anggaran negara, jangan memaksakan untuk dihabiskan, tetapi output-nya tidak ada.

Evaluasi Prolegnas Tahun 2015-2019 dalam Rangka Penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Staf Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI

Gandung menanyakan mengenai posisi RUU Minerba yang belum diterangkan, padahal sudah bertahun-tahun dan hampir selesai tetapi karena terkena dampak situasi nasional yang sedang gaduh beberapa waktu lalu dimana Presiden meminta untuk menunda pengesahan 4 RUU yang salah satunya adalah RUU Minerba.

Status Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kendala & Hambatan Pengembangan EBT dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM

Gandung menegaskan bahwa Komisi 7 mengusulkan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sudah dibahas di Baleg, semoga berhasil menjadi Prolegnas 2020. Gandung menanyakan bagaimana kesiapan Bapak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan jajaran soal ini, jika tidak siap maka mungkin itu dibatalkan saja.

Anggaran Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - Komisi 7 DPR - RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Gandung berkata kita semua memang harus menghormati sikap Demokrat yang tidak menyetujui anggaran ini dan lebih baik langsung ambil kesimpulan saja, agar sikap demokrat nanti ditulis dalam catatan.

Kinerja 2018 dan Masalah Investasi di Sektor Migas – Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)

Gandung menyatakan kekecewaannya kepada SKK Migas terkait mudahnya mencabut, sehingga Gandung meragukan buku materi yang dibuat oleh SKK Migas. Gandung meminta 5 alasan kenapa 5-10 tahun bisa dapat selesai, yang dimana dalam proses eksplorasi sampai produksi membutuhkan sampai 10 tahun.

Progres Izin Pipa Transmisi Gas Bumi – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM.

Gandung meminta data yang jelas, dikarenakan yang dikatakan oleh PT. Masinton Abadi Sentosa tidak pernah hadir dalam verifikasi BPH Migas namun BPH Migas mengatakan perusahaan tidak pernah datang agar semuanya jelas. Gandung menyetujui untuk ditunda rapatnya, tetapi Gandung menanyakan perusahan yang tidak terverifikasi dan tidak membayar iuran ada yang datang selain PT. Masinton.

Tindak Lanjut Temuan BPK Hasil Pemeriksaan Semester 1 2018 (IHPS 1 2018) dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Gandung mempertanyakan ada atau tidaknya kesenjangan dikarenakan Menteri LHK tidak membawa data dana hibah. Gandung juga bertanya tentang dana tertulis dikarenakan sudah ada. Gandung mengucapkan terima kasih kepada para Dirjen yang telah membantu untuk di dapil. Untuk tahun 2019 ini ada beberapa program yang langsung kepada kami dibingangi karena factor administrasi yang perlu disempurnakan karena ini sangat penting bagi Komisi 7.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Gandung mengatakan sudah berjanji pada agenda rapat ini untuk menyuarakan badan geologi seperti di DIY dibangun di 3 tempat yaitu Barat, Tengah dan Timur. Nilai anggaran tidak seberapa dibandingkan jika terjadi bencana yang namanya gas LPG 3kg masalahnya tidak selesai-selesai. Gandung mengusulkan gas LPG 3kg diserahkan ke PGN. Gandung mengatakan akan mempersempit lagi pembicaraannya jadi siap tidak siap pertamina mampu atau tidak mampu dalam menangai masalah ini.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Gandung berpendapat bahwa harus ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan defisit migas. Gandung juga berpendapat bahwa pemberian subsidi minyak harus dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui oleh masyarakat. Terakhir, Gandung menyarankan agar MenESDM
benar-benar dapat merekrut pegawai yang berkualitas.

Kendala Pencapaian Lifting Migas dan Rencana Program - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas

Gandung mengatakan faktor yang mempengaruhi lonjakan kenaikan PHM pada 2019 yaitu jumlah sumur yang lebih dan program tambahan yaitu penurunan tekanan jaringan.

Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Gandung memohon kepada KLHK RI memiliki peran nyata untuk membuat kebijakan pro rakyat sebab dirinya hanya mengingatkan fungsi dari KLHK RI. Gandung mengatakan bahwa sepakat akan meminta kepada BPK untuk menindaklanjuti perusahaan yang melanggar dan dirinya menginginkan ada penindaklanjutan dari KLHK RI untuk rekomendasi panja limbah untuk memelihara lingkungan dan sumber data alam Indonesia. Gandung mengharapkan KLHK RI memiliki peran nyata untuk masyarakat.

Latar Belakang

Gandung Pardiman terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 65,535 suara.

Riwayat Pendidikan

• SDN Karang Tengah Tahun 1961-1967
• SMPN 1 Imogiri Tahun 1967-1970
• SMAN 1 Bantul Tahun 1970-1973
• S1 PGSLP, IKIP Veteran Yogyakarta Tahun 1986
• S2 Magister Manajemen, STIE Mitra Indonesia Tahun 2001