Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Shodiq mengatakan harapan bahwa pelaksanaan pemilu semakin maju dan transparan, shodiq menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu di dapil Jawa Timur 11 tidak ada kemajuan. Orang lama cenderung berkuasa, Shodig menginginkan pemilu yang adil.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) — Komisi 2 DPR RI Raker dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Djafar menegaskan semangat kita Pilkada lebih baik, banyak Kepala Daerah dan DPR lolos padahal mereka pemakai bahkan pengedar.

ada kepala desa di tempat saya nyabu ketangkep tp dilepas.

kita ingin di Madura aparat bebas narkoba & korupsi.

di Jatim, setiap anggota dewan 10M hibah cash. Permainan seperti ini tdk fair, kalau DPR pusat bersaing dgn DPRD, kalah.

ada keluhan harga tanah, harus bayar pajak 30jt ke bupati, kasihan rakyat kalau tdk mampu sertifikasi tanahnya.

km 60% suplai migas ke jatim tp kemiskinan ada di Madura. Klo apbd ttp seperti itu jgn heran ada kampung narkoba/judi krn gak ada kerjaan.

Madura punya minyak dan gas, tapi tdk satupun eksplorasi dilakukan di situ.

Madura punya migas tp gak ada eksplorasi disitu. BPWS masak kalah am bupati. BPWS diboikot bupati eh bupatinya skrg ditahan, BPWS dibubarkan.

mari kita kembangkan Madura apakah dgn madura provinsi atau dgn BPWS? Kami dgn ulama siap bangun madura lebih sejahtera dan tdk ada lagi narkoba.

maling sapi setor ke polisi narkoba jg setor ke mereka.

Penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Dja'far Shodiq mengatakan bahwa yang membuat orang malas mengurusi perkara tanah karena pemikiran mereka mahal dan sulit ujung-ujungnya harus bayar lahan dengan harga fantastis. Dja'far mempunyai pengalaman tahun 1985 mendapatkan tanah wakaf dalam kurun waktu 1985-1994 tidak diproses, lalu kita ke kantor Bupati bertemu kepala BPN ternyata berkasnya tidak sampai, kedua ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) ada wacana ingin dibubarkan melalui perpres tetapi jika BPWS ini dibubarkan siapa yang ingin mengurusinya. Ada sekelompok perusahaan di Madura menguasai lahan sekitar 700 hektar dan ini jaringannya luas, ini makanya buat apa ada BPN, semudah itukah negara ini dimiliki orang-perorang. Mereka ini orang luar pasti belinya di pesisir. ini menjadi kegelisahan bagi para tokoh dan mereka memiliki jaringan yang luar biasa, uangnya kuat dan ke MA mempunyai akses. Kementerian ATR/BPN dengan segala kewenangan yang ada bisa menjadi solusi untuk mengkoreksi masalah pertanahan ini.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Dja’far memulai dengan mengatakan bahwa setahun yang lalu, Komisi 8 DPR-RI telah mendorong pembangunan BMI, tetapi sampai sekarang masih belum selesai. Menurut Dja’far, persoalan utama yang seharusnya dibahas adalah mengenai pelayanan masyarakat. Terutama Dja’far juga menambahkan mengenai kuota serta anggaran untuk pengiriman Santri ke negara Mesir perlu ada penambahan anggaran secara khusus. Dja’far bercerita semasa dirinya di Komisi 2, permasalahan wakaf telah diselesaikan oleh BPN. Sehingga, Dja’far mengatakan hanya perlu dua orang ahli waris agar tersebut selesai. Mengenai masalah pergantian nadir itu sangat lah sulit. Dja’far menegaskan agar pembinaan tentang penegasan tadi dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya, Dja’far membahas mengenai anggaran untuk urusan halal yang mengalami peningkatan sebesar Rp100 Miliar, akan tetapi Badan Penjamin Halal masih belum dapat bekerja dengan baik. Terakhir, Dja’far menyarankan agar pembinaan kepala aparatur yang berada di bawah harus benar-benar diperhatikan.

Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Dja’far menanyakan kebenaran soal dana BPKH digunakan untuk infrastruktur. Terkait dana kemaslahatan, ia meminta untuk dioptimalkan. Soal investasi Mekkah dan Madinah yang berkurang, Dja’far meminta penjelasan dan menawarkan kerja sama dari rekannya.

Masukan terhadap Penyampaian Keberatan Rencana Pemerintah RI soal MoU dengan Pemerintah Arab Saudi terkait Kehadiran Traveloka dan Tokopedia dalam Perjalanan Umrah — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah Haji

Dja’far mengusulkan agar asosiasi yang hadir membuat kampanye terstruktur mengenai persoalan ini. Lanjutnya, guna mempengaruhi pandangan orang bahwa umrah terkait ibadah, maka penyelenggaranya juga harus yang bersangkutan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut Dja'far angka ini terlalu kecil untuk dibahas dan seharusnya ada kenaikan. Dja'far menceritakan bahwa di kabupatennya permasalahan ini sangat berat. Banyak sekali kasus-kasus tentang perempuan dan anak. Kematian ibu dan anak di Madura sangat tinggi dan Dja'far mempunyai datanya. Ia menceritakan bahwa ada kasus orang tua yang menghamili anaknya. Dibawa ke polisi, dihamili lagi oleh polisi. Tidak adanya shelter keamanan untuk korban. Dja'far meminta hal tersebut dievaluasi karena menyangkut masa depan anak bangsa. Anak-anak akan cacat, masa depan suram dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah dan DPR-RI.

Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dja'far mengatakan Kementerian Agama RI harus memperhatikan MAN di Indonesia. Begitupula dengan angka kematian bayi dan kemiskinan, hal tersebut perlu dapat perhatian khusus dari seluruh kementerian.

Penetapan Anggota Pansus Ibukota, Pengesahan Undang-Undang Perkawinan, Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Laporan Hasil Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) - Rapat Paripurna DPR-RI

Shodiq mengatakan kaget karena Presiden menyetujui 2 provinsi baru di Papua. Shodiq mengatakan setuju adanya provinsi Madura, semua fraksi pasti setuju juga jika pemekaran terjadi di Madura, berharap ada pertimbangan demi kesejahteraan Madura untuk diberi jalan khusus.

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Dja’far menanyakan peran dari BNPB dalam mendeteksi bencana dan penggunaan sisa anggaran. Dja’far menuturkan bahwa di daerah pemilihannya merupakan rawan bencana namun sangat minim bantuan dan justru bantuan lebih banyak masuk kepada daerah yang jarang bencana.

Pembelian Gedung Kantor di Jeddah – Komisi 8 RDP dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama

Dja’far menyatakan setuju pembangunan gedung ini, tetapi yang ingin Dja’far tanyakan adalah apakah
Pak Dirjen akan bekerja sendiri atau membentuk tim dan bekerja sama dengan pihak lain untuk pembangunan gedung ini. Jadi, sudah selayaknya Indonesia harus membeli gedung di kawasan Jeddah jangan hanya sewa terus menerus karena sekarang Dja’far sebagai wakil rakyat mendegarkan banyak sekali keluh kesah dari jamaah haji. Dja’far mengajak kerjaan ini sebagai bentuk ibadah dan amal jangka panjang. Jadi, tolong pembangunan ini benar-benar diseriuskan dan komunikasinya juga harus intensif. Choirul juga menyarankan bahwa Indonesia harus memiliki tim khusus dan jangan sampai saat ke sana, harganya berubah.

Latar Belakang

Pendidikan

Perjalanan Politik

Visi & Misi

Program Kerja

Sikap Politik

Tanggapan terhadap RUU

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Dja’far menanyakan apakah di Kemensos ini ada kategori merah, kuning, dan hijau atau tidak. Merah itu artinya desa yang gizinya buruk atau rentan penyakit, nah kalo hijau itu relatif bagus semuanya aman sehingga dalam penanganan ini bisa jelas. Di tempat Dja’far ini sejak sebelum lahir sampai sekarang ini sering banjir, nah ketika terjadi banjir sama sekali tidak pernah dapat makanan itu tolonglah pak penanganan orang-orang ini yang sudah miskin perlu transparansi jangan hanya yang dibantu yang desanya Kepala Desa saja. [sumber]