Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Tengah III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pati
Tanggal Lahir
27/06/1974
Alamat Rumah
Komplek Harapan Jaya B/16, RT.007/RW.012, Kel. Harapan Jaya. Bekasi Utara. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Sutriyono S dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 23 Agustus 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Gamari.  Sutriyono adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Jawa Tengah 3.  

Sutriyono adalah mantan anggota DPRD Kota Bekasi selama 2 periode (2004-2014) dan terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi.  Sutriyono adalah seorang mantan pendidik di Sekolah Tinggi Mesin Prambanan dan dosen di LPK, Yogyakarta. 

Pendidikan

SLTA, SMK Negeri, Pati (1992)

S1, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri, Yogyakarta (1999)

S2, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Sutriyono adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS di Kota Bekasi (2003-2005).

Di Pileg 2004, Sutriyono mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Bekasi (2004-2009).

Pada Pileg 2009, Sutriyono kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. 

Di April 2013, Sutriyono ditugaskan oleh PKS untuk pindah Dapil ke Jawa Tengah 3 dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk DPR-RI. Namun pada Pileg 2014, Sutriyono tidak terpilih menjadi Anggota DPR-RI.

Di Agustus 2016, Sutriyono dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan anggota DPR-RI dari PKS yang dipecat, Gamari.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Ormas - Pandangan Mini Fraksi

23 Oktober 2017 -  Pada Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sutriyono mengatakan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dari Pemerintah untuk menertibkan Ormas, pemerintah seharusnya tidak perlu menerbitkan Perppu Ormas karena tidak terjadi kekosongan hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam Perppu Ormas tersebut terdapat ambiguitas yang bisa disalahtafsirkan oleh pejabat yang berwenang dalam perppu jika menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol negara atau lembaga lain dan ormas lain dapat dibubarkan terkait hal tersebut ini bisa menjadi hal yang subjektif pemerintah untuk membubarkan yang anti terhadap pemerintah.

Sutriyono mengatakan bahwa Fraksi PKS menyatakan tidak setuju RUU Perppu Ormas untuk ditetapkan menjadi UU, sikap F. PKS tidak setuju ini bukan berarti tidak setuju terhadap pancasila atau anti pancasila tapi semata-mata memang berdasarkan hukum yang demokratis. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Sutriyono meminta izin membacakan sekilas resume DIM. Terkait dengan putusan MK, maka akan dibahas 3 UU sekaligus. Ketiganya harus dikaji untuk pembahasan di Pansus dan kerangka besar 3 UU tersebut. Ia mewakili PKS menyatakan PKS telah membuat kajian DIM dan mengusulkan perubahan judul menjadi ‘UU Pemilihan Umum’ dan mengkaji daerah pemilihan syarat calon presiden, sistem pemilu, metode konversi, dan syarat calon presiden. Sutriyono mengharapkan DIM dari masing-masing fraksi dapat disandingkan dalam panja-panja selanjutnya dan kemudian dikompilasi. Karena UU ini memiliki konsekuensi maka tahapan pembahasan harus menghormati waktu sehingga PKS menghormati jadwal yang ada. [sumber]

Tanggapan

Peraturan KPU tentang Kampanye dan  Alat Peraga

9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Sutriyono di dalam surat pengantar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 28 poin tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kampanye. Sutriyono berharap hal tersebut dibahas lebih detail pasal per pasalnya. Sutriyono menyarankan sebaiknya hal-hal yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang tidak perlu dituangkan ke dalam PKPU, karena PKPU seharusnya lebih kepada regulasi teknis.[sumber]

Gaji Perangkat Desa

25 Januari 2018 - Sebagai pimpinan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sutriyono mengapresiasi dirjen yang secara komprehensif mendampingi petugas perangkat desa PPDI ini. Sutriyono mengatakan bahwa UU desa sebagai ujung tombak kita dalam bermasyarakat sehingga harus ada aturan yang jelas, mengenai anggaran Sutriyono juga mempertanyakan apakah diambil dari APBN atau APBD. Sutriyono juga meminta dirjen terkait untuk menyiapkan data yang real. [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Sutriyono mengungkapkan bahwa berdasarkan data, partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu semakin turun, jangan sampai makin turun. Ia juga menginginkan agar pemilik media yang juga pemilik parpol harus diberi aturan yang tegas. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Sutriyono menanyakan perkembangan IT di desa seluruh Indonesia dalam beberapa periode ke belakang, apakah kebutuhan listrik sebanyak 88,3% sudah terpenuhi ke seluruh negeri. Sutriyono mengapresiasi kesiapan dan roadmap PT INTI  untuk menyiapkan pemilu elektronik. [sumber]

Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

23 November 2016 - Sutriyono menyampaikan ada jutaan KTP palsu yang dicetak di Perancis dan Tiongkok. Sutriyono juga menanyakan tentang kebijakan bebas visa dari Tiongkok dan tentang ketahanan nasional Indonesia.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pati
Tanggal Lahir
27/06/1974
Alamat Rumah
Komplek Harapan Jaya B/16, RT.007/RW.012, Kel. Harapan Jaya. Bekasi Utara. Kota Bekasi. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria