Golkar - Jawa Tengah X

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Marlinda mengatakan seperti apa model yang diterapkan Kemkominfo untuk PNBP dari penyiaran, apakah turunan media akan diatur dalam RUU Penyiaran.

Pandangan dari LPP TVRI dan LPP RRI terkait Harmonisasi dan Pemantapan Konsepsi tentang RUU Penyiaran — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RDP dengan LPP TVRI dan LPP RRI

Marlinda menanyakann terkait proses digitalisasi yang telah dilakukan oleh TVRI tahun 2010, progresnya sudah seperti apa. Ia mengatakan ingin mengetahui program-program digitalisasi oleh TVRI apa saja. Apa semua itu sudah berhasil semuanya.

Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Marlinda mengatakan bahwa RUU ini untuk jangka panjang jangan sampai salah dengan kelembagaan. Marlinda juga menyarankan untuk dibaca dahulu secara keseluruhan, substansi perlu dipahami, tidak ada perubahan, redaksional dan substansi perlu disempurnakan tim pansus.

DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Marlinda bertanya apakah DIM merupakan usulan perubahan dari pemerintah ada atau tidak.

Penyampaian Saran terhadap RUU Pendidikan Kedokteran – RDPU Komisi 10 dengan AIPKI PTN

Marlinda memohon agar memberikan saran kepada pimpinan untuk membuat surat ke Kemenristekdikti tentang UU Dikdok, serta ke Baleg untuk mengetahui sudah sejauh mana pembahasan harmonisasi UU baru.

Tanggapan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Marlinda mengatakan ia setuju untuk adanya penambahan anggaran 2017 untuk perpusnas. Dari 5 item kebutuhan anggaran, mulai dari penambahan pustakawan, sosialisasi gemar baca, dll, harus dibuat skala prioritas dengan melihat variabel yang dapat membantu meningkatkan budaya baca. Ia juga meminta agar dilihat kembali program yang memiliki peran penting dan mempunyai pengaruh signifikan dalam budaya membaca. Ia menanyakan efek besar penambahan perpustakaan terhadap budaya membaca.

Penyesuaian RKA Kementerian Pariwisata sesuai Hasil Pembahasan di Banggar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Marlinda mengatakan kegiatan Kemenpar ini money follow function. Ada indikator ketika menentukan jumlah anggaran yang dibuat. Ia menanyakan pernah atau tidaknya memikirkan setelah 2 tahun, masing-masing destinasi itu perlu recost. Ia mengatakan infrastruktur belum lengkap, SDM belum terpenuhi kualitasnya kalau dananya hanya segitu. Ia membaca di media bahwa gerakan sadar wisatanya kumpul di lapangan lalu dibagikan sapu. Ia menanyakan gerakan sadar wisata yang akan dikembangkan Kemenpar. Ia mengatakan pola kegiatan dan aktivitas Kemenpar harusnya memiliki riset. Contohnya gerakan sadar wisata harus seberapa jauh merubah mindset orang karena bukan hanya sekadar memperbaiki tampilan destinasi, tetapi juga memperbaiki mental SDM.

Pembahasan Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Beasiswa Dikti dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dan lain-lain — Komisi 10 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Perwakilan Perguruan Tinggi

Marlinda mengatakan persentase Bidik Misi untuk PTN dan PTS harus Komisi 10 DPR RI dan mitra bicarakan lagi. Komisi 10 DPR RI dan mitra harus buat besaran koutanya. Selanjutnya, Marlinda menegaskan perlu didorong publikasi agar menjadi program unggulan. Indonesia Mengajar hanya 100 orang peserta sedangkan SM3T sampai ribuan tapi gaung tidak terdengar.

Kendala dan Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi, serta Usulan Perbaikan Pelaksanaan Program Beasiswa — Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Sunaryo Kartadinata (Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia), Khairunnas (BEM Universitas Sriwijaya), Jejen Zaenal (BEM Universitas Siliwangi), Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat), dan Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung)

Marlinda mengatakan bahwa semua perguruan tinggi yang diundang pada hari ini memiliki permasalahan yang sama. Anggaran beasiswa dari tahun 2010-2016 belum mengalami perubahan. Ia berharap Pemerintah mampu memperbaiki keterlambatan pencairannya. Menurut Marlinda, perlu adanya indikator yang membuat berkurangnya jumlah kuota bidikmisi di setiap perguruan tinggi. Marlinda berharap penyaluran beasiswa dapat lancar untuk tahun-tahun berikutnya.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Marlinda meminta agar perhatian dari Kemendikbud RI terhadap sekolah terpencil dapat lebih ditingkatkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pemberian Masukan Permasalahan Kepariwisataan — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali, dan Sahid Jakarta

Marlinda belum melihat, Indonesia sudah masuk era pasar bebas. Padahal selama ini jumlah STP sangat sedikit. Selanjutnya, ia bertanya berapa besar penyerapannya di dunia kerja. Ada yang menganggur tidak lulusan STP. Pola di STP harus beda jangan sampai seperti mahasiswa yang hanya bisa teori tapi tidak bisa kerja. Terakhir, Marlinda menanyakan apakah perusahaan-perusahaan lebih suka anak-anak komunikasi atau kepariwisataan.

Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Beasiswa Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III, IV, Forum Rektor Indonesia (FRI), dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)

Marlinda menanyakan apakah PTN dan PTS sama memberlakukan dosen harus lulusan S2. Komisi 10 DPR RI meminta terkait datanya. Selanjutnya, ia kembali menanyakan sudah berapa banyak kebijakan dilakukan di dalam forum Rektor untuk pengangkatan dosen. Terakhir, Marlinda menanyakan kenapa Indonesia jadi jauh tertinggal dari Malaysia.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Marlinda menanyakan bagaimana melihat jurnal internasional yang diakui Dikti, karena sebagian besar jurnal harus bayar. Kemudian, ia kembali menanyakan setelah 6 bulan dilaporkan baru menerima gaji. Apakah itu tidak ada pemotongan.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Marlinda menanyakan bagaimana melihat jurnal internasional yang diakui Dikti, karena sebagian besar jurnal harus bayar. Kemudian, ia kembali menanyakan setelah 6 bulan dilaporkan baru menerima gaji. Apakah itu tidak ada pemotongan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Marlinda menanyakan letak analisis SWOT dalam penyusunan kegiatan prioritas Bekraf. Ia mengatakan bahwa Pekalongan sudah diakui UNESCO menjadi kota batik internasional, namun kehidupannya tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan. Seharusnya, Bekraf dapat membawa Pekalongan menjadi daerah ekonomi kreatif. Marlinda menanyakan tentang fleksibilitas terkait Program Telinga Musik Indonesia (Telmi) sudah dilakukan penelitiannya atau belum. Ia juga menanyakan alasan Bekraf merencanakan program tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Marlinda mengatakan breakdown penghematan anggaran Kemenristekdikti harus dilaporkan agar Komisi 10 bisa menilai potongan yang dilakukan. Marlinda mengatakan Kemenristekdikti harus memanfaatkan bantuan anggaran dari Newton Foundation, UK untuk riset.

Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Marlinda mengatakan Panja sarpras ini penting karena alokasi dana pendidikan dari tahun 2010 tidak kurang dari Rp260 Triliun. Rp108 Triliun dialokasikan untuk sarpras tetapi kenyataannya masih tidak sesuai harapan. Ia sangat menyayangkan banyak kepala Dispen yang tidak hadir termasuk yang dari Maluku, Lampung, dan lain-lain. Ia mengatakan tujuan Panja sarpras untuk mengevaluasi pemenuhan sarpras pendidikan. Ia menanyakan sejauh mana Tangerang dan Bogor menjalankan sarpras untuk sekolah dari tahun 2010 dan sudah sampai mana Dispen sarpras pendidikan kota Tangerang dan Bogor. Ia membahas perkataan Dispen Bogor mengenai kebijakan Mendikbud. Ia juga menanyakan mengenai validasi data dapodik yang dibuat setahun dua kali. Ia mengatakan kalau Kemendikbud menggunakan data dapodik yang tidak valid ini, wajar saja kalau kebijakan dan targetnya tidak jelas, tidak tepat, dan anggaran tidak terpenuhi. Ia menanyakan kemungkinan sarpras berada dalam inpres dan tidak lagi kebijakan Menteri. Ia juga menanyakan keperluan pembuatan data sarpras seperti inpres agar selesai dalam setahun.

Pembicaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Marlinda Poernomo mengatakan bahwa tentang revitalisasi pendidikan vokasi Rp200 miliar, kalau keterangannya industri mendapatkan pekerjaan yang kompeten. Bagaimana lulusan politeknik bisa mempunyai pekerjaan sesuai keahlian dan apakah saudara sudah melakukan riset atau penelitian ketika kontrak dengan profesor dari luar negeri, indikatornya apa agar PT kita bisa meningkat menjadi world class university. Program World Class Professor diharapkan bisa meningkatkan ranking universitas di Indonesia. Kalau dana itu untuk penguatan Strata 3 menjadi profesor ini kalau dibantu bisa menambah jumlah profesor di Indonesia.

Pembahasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Marlinda menegaskan Komisi 10 DPR RI berharap organisasi profesi guru ini bisa memberikan sumbangsih untuk negara. Selanjutnya, ia mengatakan permasalahan Indonesia adalah database, Komisi 10 DPR RI tidak jera meminta penghitungan ulang data ke Kemendikbud. Terakhir, Marlinda mengatakan Komisi 10 DPR RI akan usahakan agar diterbitkan Inpres untuk sarpras Sekolah Dasar.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Marlinda menanyakan terkait penguatan pendidikan pada sekolah baru, dan program-program untuk guru honorer di tahun 2017, serta terkait persiapan dan kesiapan Ujian Nasional (UN). 

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Lanjutan dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI

Marlinda meminta data penerima beasiswa akademik komunitas agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Marlinda juga menyebutkan adanya fakultas membatik di Universitas Pekalongan dan merupakan satu-satunya di Indonesia, tetapi mahasiswanya dari luar Indonesia semua dan profesornya dari Malaysia dan Thailand. Marlinda berharap hal ini jangan sampai dibiarkan terus-menerus. Mengenai publikasi ilmiah, proses mengajukan publikasi lama, sehingga membuat orang menjadi malas membuat publikasi ilmiah.

Pola Koordinasi Pengolahan Data serta Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wali Kota Lampung, Wali Kota Bima, Bupati Ciamis, Bupati Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Garut, Bupati Lahat, dan Bupati Kupang

Marlinda mengatakan di Kalimantan Tengah ada sebanyak 80% sekolah roboh karena dibangunnya di atas rawa. SDM untuk Operator Sekolah selama ini menyebabkan keadaan satuan riil di sekolah tidak tepat. Marlinda menanyakan pola khusus untuk perekrutan operator sekolah. Ia menyarankan penginputan data periodik Dapodik dapat dilakukan selama 3 bulan atau 6 bulan sekali. Terkait Petunjuk Teknis (Juknis), Marlinda sebagai Pimpinan Komisi 10 DPR-RI akan membantu untuk menyampaikan ke Mendikbud agar tidak sampai 5 (lima) kali rapat baru turun. Marlinda menegaskan bahwa Komisi 10 DPR-RI mempunyai komitmen yang sama agar pendidikan berikut sarana dan prasarananya dapat berjalan dengan baik.

Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

Marlinda mengatakan Komisi 10 kecewa dengan Kemenag karena saat itu Mendikbud yang sedang sakit hadir di paripurna. Ia meminta Kemenag aktif memberikan masukan untuk RUU Sisbuk dan RUU Kebudayaan. Ia mengatakan itu merupakan kepentingan bersama, bukan kepentingan sektoral dan tanggung jawab bersama. Ia menanyakan kemampuan konten diatur pada PP.

Masukan tentang Revisi Undang-Undang Narkoba — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT)

Marlinda mengatakan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa dan harus dikerahkan secara masih perang untuk narkoba. Ia menyampaikan bahwa selama ini berita penemuan narkoba di LAPAS dan sindikat narkoba di dalamnya dianggap enteng. Ia mendengar dari Menkumham yang ingin meninjau ulang hukuman mati yang tidak sesuai. Ia takut generasi Indonesia menjadi idiot dan bodoh oleh narkoba. Ia menghimbau untuk jangan menunggu hukuman mati, jika sudah diputuskan hakim, hukum saat itu juga. Ia mengatakan harus ada ketentuan untuk siapa yang masuk rehab. Pengguna tidak hanya dengan rehab, tapu harus kena UU. Ia mengajak semua pihak untuk berkomitmen dan memberi waktu ke pemerintah untuk menginisiasi.

Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Marlinda mengatakan bahwa realisasi tahun 2016 banyak yang melebihi target yang ada menunjukkan kerja keras Bekraf dengan keterbatasan SDM. Lompatan sasaran dari tahun 2015 ke 2016 cukup tinggi. Marlinda menanyakan upaya untuk mencapai target 2017.

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Menurut Marlinda seharusnya dosen sudah tidak ada yang berkualifikasi S1. Markinda juga menanyakan terkait data yang valid dari komposisi dosen yang sudah disajikan. Marlinda juga memberikan saran bahwa jurnal internasional harus ada di Indonesia di tahun 2017, minimal 2 atau 3. Selanjutnya, Marlinda mengatakan bahwa ada Jurusan Batik di Univ. Pekalongan dengan jumlah mahasiswa 7 orang dan semuanya adalah WNA. Marlinda meminta untuk diperhatikan terkait hal tersebut.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) RI

Marlinda meminta data atau indikator yang menyebabkan anggaran riset turun, sementara anggaran pendidikan tinggi naik. Jika dana riset turun, maka dapat mempengaruhi riset dosen dan guru besar, sedangkan biaya riset mahal.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Marlinda besyukur Perpustakaan Nasional dapat tambahan pada APBN-P 2017 dibanding yang lain dipotong. Marlinda yakin dan setuju penambahan anggaran untuk Perpustakaan Nasional demi budaya literasi yang lebih baik. Target Perpustakaan Nasional sampai tahun 2019 ada 51 dan Kepala Perpustakaan Nasional sudah menyiapkan desain rencananya. Marlinda berharap karena budaya literasi dapat mmperbaiki kesejahteraan Indonesia.

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Terkait PTNBH, Marlinda melihat mengalami penurunan dari 4,65 Triliun menjadi 4,56 Triliun. Terkait hal tersebut Marlinda menanyakan bagaimana membuat indikatornya. Marlinda juga mengatakan bahwa bantuan masih dibutuhkan untuk tingkatkan standar pada PTNBH yang ada. Marlinda juga menanyakan terkait revisi dari Permenristekdikti.

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia

Marlinda mengatakan bahwa dana 60 Tiliun untuk pengembangan Destinasi Wisata, sebanyak 2.000 desa wisata. Marlinda menanyakan apakah sudah dilakukan kajian pada 10 destinasi wisata ketika mengembangkan homestay desa baru. Jika berbicara kuantitas, Marlinda mengatakan bahwa hasil kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tidak mencapai target.

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Indoensia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Warek Institut Teknologi Bandung, Rektor Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Padjadjaran, dan Rektor Universitas Diponogoro.

Marlinda mengatakan bahwa sudah melihat PANJA ini sangat penting dan sangat memberatkan untuk perguruan tinggi. Marlinda sangat prihatin bahwa banyaknya keluhan dari para universitas yang sudah kelas internasional, sehingga Marlinda setuju untuk adanya diskresi. Karena takut untuk kedepannya professor sudah tidak ada lagi, dengan regulasi yang sangat rumit. Marlinda mempertanyakan bagaimana bisa dengan satu professor untuk memegang disertasi sebanyak 10 sampai 20 mahasiswa. Sehingga untuk adanya perubahan di Kemenristekdikit mengenai jurnal internasional. Kemenristekdikti akan mengundang profesor dari luar negeri dengan dana sebesar Rp500 Miliar yang nantinya akan ditempatkan di beberapa perguruan tinggi agar professor tidak malas lagi untuk membuat jurnal.

Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 serta Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2017, Evaluasi APBN 2017, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Umum KONI, Ketua Eksekutif KOI, Ketua Satlak Prima, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC

Marlinda mengatakan dana operasional atlet SEA Games kemarin hanya Rp1 Miliar sedangkan dana operasional awalnya sebesar Rp30 Miliar. Ia menanyakan yang bertanggungjawab atas kekurangannya. Ia mengatakan pada Satlak Prima bahwa ia malu dan menanyakan alasan Indonesia bisa menjadi peringkat 5 Sea Games. Ia menyebutkan di kerangka kerja tertulis peringkat atas, ia menanyakan artinya. Ia menanyakan alasan kepanitiaan INASGOC membengkak menjadi 500 orang. Ia menanyakan pemanfaatan sponsor yang diterima. Ia meminta road map keseluruhan dari masing-masing.

Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal

Marlinda mengatakan Pansus Sisnas Iptek sudah dibentuk dan saat ini sedang melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja. Marlinda menyampaikan bahwa Pansus mengusulkan RUU perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas Iptek yang sedang dalam pembicaraan tingkat I sebagai RUU usul pemerintah.

RKA 2018 dan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

Marlinda bertanya apa yang membedakan kuliner sektor bekraf dan pariwisata, bagaimana bekraf menggunakan startup menjadi program bekraf, lalu untuk akses perbankan sebesar Rp 4,4 miliar kriterianya seperti apa.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Marlindameminta penjelasan tentang pagu alokasi anggaran tahun 2018 berdasarkan kegiatan. Marlinda menanyakan perbedaan pegembangan perpustakaan dengan program pemasyarakatan budaya baca dan apa indikatornya. Terkait target 10 lokasi. Marlinda menanyakan apakah sudah dilakukan riset.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Marlinda mengatakan bagaimana penyerapan lulusan SMK Pariwisata di dunia industri.

Naturalisasi, RKA 2018 dan Usulan Program yang Didanai DAK — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Marlinda bertanya terkait postur anggaran RAPBN 2018, apa yang menjadi dasar pemikiran dan penentuan dari anggaran tersebut, lalu sejauh mana evaluasi yang sudah diberikan terhadap fungsi dan program tersebut. Marlinda mengatakan bahwa dirinya tidak melihat anggaran yang dipaparkan untuk KOI, KONI, dan Pramuka.

Sasaran Strategi Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Pendidikan Tinggi, Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Universitas Udayana (Unud), Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Rektor Universitas Negeri Manado (Unima), dan Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema)

Marlinda menanggapi ISBI Aceh bahwa bisa dibuat praktik kegiatan anak-anak dengan mengembangkan dan membuat aktivitas di setiap Kabupaten di Aceh. Ia mengatakan untuk tenaga pendidikan kemungkinan akan dimoratorium regulasi PNS. Hal tersebut karena butuh banyak dosen dan masih kurang. Ia menyampaikan ketika rapat di Baleg ternyata anggaran APBN tidak mampu dan tidak mungkin ada untuk direksi. Anggaran pendidikan di APBN hanya 20% dan tidak digunakan sepenuhnya. Malah dibagi lagi untuk anggaran agama. Ia akan meminta Menristekdikti terbuka mengenai anggaran. Ia setuju dengan UPI mengenai revitalisasi LPTK karena disitu tempat awal membentuk guru dan dosen yang berkualitas. Ia menanyakan kepada polinema mengenai target tahun 2018 supaya bisa diberikan anggaran agar polinema berkembang dengan baik.

Sasaran Strategis, Capaian dan Permasalahan, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) dan Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI)

Marlinda mengatakan bahwa peran guru besar dan dosen di Indonesia tertinggal jauh. Selanjutnya, ia mengatakan alokasi anggaran harus dikaji lagi agar dapat mendorong publikasi ilmiah. Marlinda juga meminta penjelasan soal anggaran Rp500 Miliar yang dialokasikan untuk penguatan peran guru besar. Tak hanya itu, Marlinda meminta penjelasan soal sistem kolaborasi yang dapat dilakukan dengan BAN-PT. Terkait PTA di Indonesia, menurut Marlinda perlu ada telaah untuk perizinan hal tersebut. Selanjutnya, ia menanyakan soal pola yang akan dilakukan apabila guru besar mendapat home base.

Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Marlinda menjelaskan bahwa PT. Garam kita lihat sampai hari ini belum laku dalam memerankan dan menyerap produksi nasional, begitu juga PTPN yang misalnya gula, gula masih impor, industri perikanan juga import. Menurut Marlinda penting dilakukan investigasi yang menurutnya tidak dari internal keuangan saja, tetapi lembaga audit di RI.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Marlinda meminta penjelasan terkait dasar indikator database kegiatan setiap tahun yang mengalami fluktuatif. Marlinda berpendapat ekonomi kreatif tidak bisa berkembang jika tidak ada usaha besar yang sistematis dalam penanganannya. Marlinda meminta setiap Deputi di bawah Bekraf memberikan roadmap agar tidak ada program yang tumpang tindih. Marlinda bertanya apakah ada indikator dari Bekraf untuk melihat bahwa pelatihan menghasilkan peningkatan atau penurunan.    

Penyerahan Rekomendasi Panja Standar Nasional (SN) Dikti Komisi 10 DPR RI, Tindak Lanjut Panja Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi 10 DPR RI, Persiapan dan Kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2018, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Marlinda mengatakan world class professor diharapkan outputnya menghasilkan publikasi ilmiah jurnal internasional. Pada tahun 2017, Menristekdikti juga menganggarkan untuk world class professor. Ia menanyakan dampak dari world class professor terhadap terjadinya peningkatan publikasi jurnal internasional serta besaran pengaruhnya. Ia menanyakan persiapan Menristekdikti pada defisit profesor di masa mendatang. Ia ingin mengetahui kewenangan yang diserahkan pada L2Dikti. Ia menyampaikan beasiswa bidikmisi sudah dijalankan pada tahun 2017 walaupun sulit sekali, contohnya kasus di Universitas di Pekalongan dimana ditargetkan mendapatkan bidikmisi 100 orang, tetapi ternyata sangat sulit memenuhi persyaratannya untuk bisa mencapai target tersebut, sehingga yang bisa tercapai tidak sampai 50%. Ia menanyakan kemungkinan persyaratan mendapatkan bidikmisi dikaji ulang.

Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Marlinda mengatakan Komisi 10 baru menyelesaikan UU tentang Kebudayaan yang di dalamnya disepakati memberikan penghargaan kepada maestro budaya. Jadi, Marlinda sepakat untuk memberikan penghargaan bagi atlet berprestasi. Marlinda mengatakan Menpora harus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik agar tidak ada permasalahan setelah pelaksanaan Asian Games, Marlinda juga meminta matriks atau gambaran koordinasi lintas sektor Asian Games dan Asian Para Games. Marlinda mengatakan parameter apa yang digunakan untuk memunculkan postur pagu anggaran tahun 2018, Marlinda meminta gambaran pelaksanaan tahun 2017, apakah satker telah melakukan program yang sesuai dengan aspirasi anggota Komisi 10 DPR.

Pendidikan Tinggi — Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)

Marlinda mengatakan Panja Perguruan Tinggi akan memperbaiki kebijakan pendidikan tinggi. Marlinda mengatakan pola dikotonomi antara PTN dan PTS harus hilang, karena semua anak tidak mungkin didorong berkuliah di PTN. Komisi 10 sudah memberikan sarah kepada Kemenristekdikti agar PTS bisa mendapatkan hibah dan bantuan dengan mudah seperti PTN.

Kesiapan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Marlinda mengatakan sepanjang jalan tidak ada suasana yang menggambarkan bahwa akan ada atlet yang tinggal di Kemayoran, padahal sudah 40 hari menuju kegiatan besar. Marlinda mengatakan jangan sampai masyarakat tidak tahu Asian Games, spanduk berisi cabang olahraga dan jadwal kegiatan bisa dipasang besar di sepanjang jalan.

Indikator Kinerja dan Kebijakan Akreditasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Marlinda setuju semua perguruan tinggi menggunakan online SAPTO. Marlinda menanyakan apakah ada target untuk SAPTO di semua pergutuan tinggi.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti), serta SNMPTN 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Marlinda mengatakan, prioritas TA 2018 ada beberapa program prioritas, penguatan inovasi, peningkatan Iptek dan Dikti, serta peningkatan riset dan pengembangan. Mengenai inovasi, sekarang mengajukan pembahasan RUU Sisnas IPTEK, berarti pola pikir Kemenristekdikti, riset menjadi based on pembangunan nantinya, lalu Marlinda menanyakan kesesuaian alokasi anggaran dengan keinginan menguatkan riset dan pengembangan. Marlinda mengatakan, sudah dipersiapkan L2Dikti dan sebenarnya kopertis sudah cukup dan ini kemudian mau ditambahkan programnya menjadi L2Dikti ini dan meminta penjelasan konsep L2Dikti ini. Menurut Marlinda, yang akan dilakukan Kemenristekdikti tentang cyber university ini lebih baik daripada membangun infrastrukturnya. Marlinda mengatakan, mengenai cyber university dirinya sudah menanggapi soal kuliah jarak jauh yang penting bagi daerah perbatasan. Universitas Terbuka juga melakukan hal itu. Marlinda menanyakan kekuatan yang dimiliki oleh cyber university untuk melakukan pola seperti ruang guru. Marlinda mengatakan, perubahan pola pikir terkait L2 Dikti sebab seandainya L2Dikti sudah berjalan, akan terjadi sesuatu bila pola pikir yang digunakan tidak sesuai dengan L2Dikti yang sudah berjalan. Menurut Marlinda, PPG juga menjadi permasalahan karena sekarang jarang diminati dan jalur karir tidak terlihat. Marlinda menanyakan cara yang perlu dilakukan agar PPG memiliki nilai bagi guru.

Masukan Terhadap RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah

Marlinda mengatakan untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan belum ada payung hukumnya dan sekarang masih didiskriminasikan. Forum meminta agar bukan RUU LPKL tapi RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Ia mengatakan mengenai Pesantren dimana selama ini Pesantren diposisikan sebagai satuan pendidikan formal sedangkan setahunya merupakan satu pendidikan yang full murni agama, walaupun tidak selalu. Ia menanyakan alasan kata Pesantren didahulukan dibanding Lembaga Pendidikan Keagamaan. Ia setuju dengan regulasi Pesantren dan kalau UU ini berjalan akan berdampak pada anggaran juga.

Pembahasan RKP dan RKA K/L 2019 serta Usulan Program dengan DAK — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Marlinda mengatakan, dirinya ingin membicarakan detail mengenai target pembangunan perpustakaan dan dirinya menyarankan untuk memperbanyak jurnal internasional di Perpustakaan Nasional RI dan mudah diakses oleh mahasiswa. Terkait Perpustakaan Nasional RI mengalami peningkatan pagu anggaran hingga 24%, Marlinda meminta data mengenai fungsi pendidikan.

Evaluasi Pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018, Penjelasan Kompetisi Sepak Bola Nasional, serta Pertimbangan Kewarganegaraan Egwuatu Godstime Ouseloka — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, INASGOC (Indonesia Asian Games Organizing Committee), INAPGOC (Indonesia Asian Para Games Organizing Committee) dan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)

Marlinda bertanya kapan target Menteri Pemuda dan Olahraga agar cabor menyerahkan laporang keuangan, apa yang dilakukan terhadap cabor yang tidak mencapai target, dan bagaimana perawatan sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan baik.

Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan — Badan Legislasi DPR-RI Audiensi dengan Koalisi Perempuan Indonesia

Marlinda berpendapat bahwa pernyataan usulan perubahan batas usia nikah untuk perempuan bertentangan dengan ajaran Islam adalah tidak benar, karena Islam yang pertama kali mengangkat derajat perempuan, ajaran Islam sangat mengangkat derajat perempuan dan mendorong kesetaraan perempuan dan laki-laki. Marlinda mengatakan setuju bahwa usulan perubahan Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan merupakan revisi terbatas, DPR pun bisa segera melahirkan ketentuan yang baru sebelum masa periode berakhir.

Penyampaian Pokok Pikiran mengenai Persyaratan Calon Kepala Daerah dari PNS, TNI/Polri/, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPD, DPRD dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Audiensi dengan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)

Marlinda mengatakan bahwa dirinya setuju jika koordinasi dilakukan melalui fraksi-fraksi agar cepat ditindaklanjuti karena itu pendekatan yang sangat efektif. Jadi, ketika ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sudah mempunyai visi dan misi yang sama dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR-RI. Marlinda merasa hal ini perlu diberikan dukungan penuh dan berharap agar Baleg dapat melakukan revisi terbatas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Usulan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus - Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Marlinda Poernomo mengatakan bahwa ia memohon UU Sistem Nasional (Sisnas) IPTEK bisa segera ditindaklanjuti karena sudah kita resmikan. Mohon anggaran riset bisa diperhatikan lagi, karena belum ada perubahan sepertinya. Mohon bisa diberikan transparansi untuk uji kelayakan Doktor itu seperti apa.

Pendidikan Kedokteran dan Penerima Beasiswa - Komisi 10 RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)

Marlinda mengatakan sudah meminta keputusan adanya transparansi terhadap program bantuan beasiswa S2 dan S3 untuk anggaran 2020.

Evaluasi Kemenpora terkait Pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 serta Pertimbangan Kewarganegaraan RI Atas Nama Saudara Egwastu Godstime Ouseloka – Raker Komisi 10 dengan Menpora, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC, dan PSSI

Marlinda menanyakan kapan target dari Menpora agar cabang olahraga (cabor) dapat menyerahkan laporan keuangan. Lalu, apa yang dilakukan terhadap cabang olahraga yang tidak mencapai target. Marlinda mengatakan dari apa yang telah diberikan tentang evaluasi pencapaian Asian Games 2018, terdapat 53 cabor tapi yang melampaui target hanya 7 dan 9 cabor tercapai untuk mendapatkan emas. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan pada cabor yang tidak melampaui target. Marlinda juga menanyakan bagaimana perawatan sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan baik.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Marlinda mengatakan, apresiasi Asian Games menjadi motivasi dan perolehan medali bukan menjadi indikator utama. Marlinda mengatakan agar sekolah olahraga lebih ditingkatkan dan sarana bisa dikembangkan. Marlinda menanyakan pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana GBK. Marlinda menanyakan anggaran 2019 yang digunakan untuk PON di Papua dan Sea Games.

Latar Belakang

Dr. Marlinda Irwanti Poernomo dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 23 Agustus 2016.  Marlinda dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Budi Supriyanto yang terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Marlinda adalah kader Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Jawa Tengah 10.  Marlinda adalah politisi senior di Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (2010-2015). Marlinda juga adalah pimpinan dua organisasi wanita, Daiyah Majelis Dakwah Islamiyah Jakarta (2011-2016) dan Gerakan Perempuan MKGR Jakarta (2011-2016).

Sebelum menggeluti politik, Marlinda adalah seorang pengusaha di industri event management untuk perusahaan-perusahaan. Marlinda adalah Presiden Direktur dari PT. Talang Piranti (2007-2013).  Marlinda juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Interstudy Jakarta dan menjabat sebagai Ketua Jurusan Publik (2003-2013). 

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 9, Yogyakarta (1982)

S3, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2011)

Perjalanan Politik

2003-2013, STIKOM Interstudy - Ketua Jurusan Publik, Jakarta

2007-2013, PT. Talang Piranti (Event Organizer) - Presiden Direktur, Jakarta

2010-2015, DPP Partai Golkar - Wakil Sekretaris Jenderal, Jakarta

2011-2016, Gerakan Perempuan MKGR - Ketua Umum, Jakarta

2011-2016, Daiyah Majelis Dakwah Islamiyah - Ketua Umum, Jakarta

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan RUU

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

12 Maret 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Batanghari, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal, Rektor Universitas Garut, Rektor STMIK AKI Pati dan Rektor Universitas Pekalongan, Marlinda sangat khawatir dan prihatin, kalau PTN membuka kuliah jauhnya di daerah-daerah luar Jawa agar tidak mematikan kampus-kampus disekitarnya. Marlinda sangat setuju dengan bantuan, lalu Marlinda menanyakan apakah bantuan PTS dan PTN berbeda padahal sudah ada cluster. Marlinda juga  menjanjikan untuk mendesak pemerintah mengenai jurnal ilmiah dan pengangkatan-pengangkatan dosen menjadi terhenti karena jurnal serta mencoba untuk diskresi khusus bagi PTS untuk APBN 2018. Terkait sertifikasi dosen, Marlinda menanyakan apa permasalahan mendasarnya. [sumber] 

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pembahasan Tingkat 1

10 Juli 2018 - Pada Rapat Kerja (raker) Badan Legislasi DPR-RI dengan Asman Abnur, MenPAN-RB, Marlinda menagih komitmen penyelesaian DIM, terutama tenaga pendidikan. Berdasarkan kunjungan ke daerah, dalam satu sekolah tenaga honorer lebih banyak dari PNS. Ia berharap agar bisa diselesaikan sebelum adanya pergantian menteri. Marlinda juga mengingatkan sebaiknya agenda rapat berikutnya harus dipastikan segera mengingat enam bulan lagi anggota DPR sudah bersiap kampanye. [sumber]

RUU Pendidikan Kedokteran-Penyempurnaan Draf

26 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR-RI dengan Tenaga Ahli Baleg, Marlinda menanyakan apakah saat ini kuliah kedokteran akan sukar lulus atau tidak. Marlinda mengemukakan bahwa masih ada 29 kampus dengan akreditasi C. Marlinda mempersoalkan dalam UU No. 20 tahun 2013 apakah ada aturan berapa lama kampus berproses untuk meningkatkan akreditasi? Karena menurutnya, kalau sekarang Kemenristekdikti mempersulit ingin mendirikan program studi, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya apabila ada prodi kampus dengan akreditasi C selama 2 tahun berturut-turut tidak mengalami peningkatan harus ditutup. Karena banyak universitas dengan fasilitas bagus, dokternya memadai, namun terhalang perizinannya oleh Kemenristekdikti. Jika Menristekdikti mempersulit izin, itu bukan menjadi acuan kualitas lulusan kedokteran, untuk itu Ia menanyakan apakah ada aturan yang bisa memberikan sanksi yang tegas kepada prodi dengan akreditasi rendah? Jika ijazah dikeluarkan oleh kampus, sertifikat kompetensi dikembalikan kepada Konsil yang kemudian dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, maka sertifikat profesi siapa yang mengeluarkan? Campur tangan dari ketiga organisasi berbeda, apakah bisa disederhanakan dan tidak mempersulit serta membuat kerumitan baru. Menurut Marlinda, pasti terdapat latar belakang mengapa Kemenristekdikti mengambil alih uji kompetensi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Jika 3 jalur ini berjalan untuk lulus, belum bisa disetujui. Apakah bisa kampus juga mengeluarkan uji kompetensi? Selama ini adakah biaya untuk sertifikat kompetensi? Sekarang, orang tua bangga jika anaknya menjadi dokter, jual sawah pun akan dilakukan. Apakah mungkin ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi tidak dikeluarkan oleh 3 lembaga? Jika dipindah ke KKI tanpa lihat historis, jangan sampai ada pikiran baleg akan dapat bagian. Jangan diperberat lagi, biaya kuliah mahal, belum lagi bayar seritifkat-sertifikat. Kemudian, apakah bisa dijadikan 1 instansi saja yang mengeluarkan sertifikat, sehingga menjadi hanya 2 sertifikat? Untuk sertifikasi profesi kita bisa mengatur tentang penempatan dokter supaya merata. Agar tidak hanya di Jakarta, tetapi Papua juga punya dokter. Untuk akreditasi C perlu ada batas waktu dicabut izinnya jika tidak meningkatkan kualitas. Tidak mungkin 6 tahun terus pada akreditasi C, kampus seperti itu tidak punya komitmen untuk meningkatkan akreditasinya. Di UU Dikdok ini perlu ada klausul jika ada akreditasi C yang sudah 2 tahun dan tidak ada perbaikan, maka harus ditutup. Sertifikasi kompetensi muncul karena ada kampus yang tidak punya rumah sakit sendiri, sehingga mahasiswa hanya belajar teori dan tidak pernah praktik. Terdapat beberapa kampus yang masih akreditasi bawah, tidak memiliki fasilitas pendukung kuliah yang memadai. Sehingga standar kompetensi sangat sulit didapat oleh mahasiswa. Menurut Marlinda, akreditasi akan berimbas kepada uji kompetensi. Uji kompetensi pastinya berkaitan dengan apa yang diajarkan di kampus, tetapi kenapa bisa ada yang tidak lulus? Apa karena perbedaan mengajar? Dalam pandangannya bahwa dari kecenderungan yang ada, semua perguruan tinggi membuka prodi kedokteran dengan syarat pendidikan, misalnya punya rumah sakit. Karena menurut Marlina, dokter bukan perkerjaan dengan hanya sebatas teori. Pembatasan bisa berupa kampus dengan kareditasi C dan tidak meningkatkan kualitas dilarang menerima pendaftaran mahasiswa baru. [sumber]

RUU Sisnas IPTEK

18 Januari 2018 –  Dalam rapat dengan ICMI, HPI, CIPG, Marlinda menyatakan bahwa  pada awal pembahasan berdasarkan pasal 28 C dan pasal 31 ayat 5 UUD 1945 perlu diatur RUU Sistem Nasional (Sisnas) IPTEK, oleh karena itu Pansus RUU mengundang beberapa pakar untuk dijadikan referensi Pansus saat pembahasan dengan pemerintah. Marlinda memberitahukan bahwa RUU ini dikejar deadline untuk selesai pada tahun 2018 ini. Marlinda menyatakan akan menjadwalkan bertemu dengan Pak Habibie dan Bu Megawati. [sumber]

Tanggapan

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Marlinda mengatakan pada tahun 2018 paling tinggi adalah Deputi infrastruktur, pemasaran, kemudian research. Pada tahun 2019 paling tinggi Deputi pemasaran, infrastruktur, kemudian research. Marlinda berpendapatprogram Bekraf itu mewah jadi yang mengikuti akan bangga bagaimana ke depan kalau dengan pembiayaan yang lebih murah namun jumlah orang dan kualitasnya tidak dikurangi. Marlinda mengatakan, dirinya memimpikan gedung Bekrafbukan hanya design-nya tapi juga fungsinya, semacam public space. Marlinda menambahkan agar penurunan pagu tidak membuat berkecil hati karena dirinya pun terkejut dengan anggaran yang menurun. [sumber] 

Implikasi Gempa di Nusa Tenggara Barat terhadap Pendidikan Tinggi 

30 Agustus 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenristekdikti, Marlinda menjelaskan terkait dengan proses usulan perbaikan, Marlinda ingin menanyakan berapa lama penyelesaiannya atas pembangunan 47 atau 49 gedung ini.Marlinda tidak mendapat data secara riil terkait dosen-dosen, tidak ada data tentang jumlah dosen terdampak. Marlinda juga menanyakanapakah sudah ada data valid berapa mahasiswa yang terverifikasi sebagai terdampak,beberapa dosen ada yang terdampak, huniannya juga hancur. Marlinda menanyakan pola seperti apa yang dilakukan oleh Kemristekdikti. [sumber] 

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, Marlinda mengungkapkan bahwa dari hasil akreditasi politeknik di seluruh Indonesia hasilnya sangat memprihatinkan, karena 59% politeknik akreditasinya masih dibawah B. Marlinda berpendapat jika hasil global talent indeks pada tahun 2017 Indonesia berada diperingkat 65, misalkan banyak yang akreditasinya naik menjadi A, mungkin Indonesia bisa masuk jajaran 20 atau 30 besar. Marlinda menjelaskan bahwa dalam membuat kurikulum untuk pendidikan vokasi harus melibatkan industri terkait, karena lulusan vokasi sangat dibutuhkanoleh Dunia Usaha dan Dunia Indsutri(DUDI), sehingga pendidikan dan lulusannya harus link and match. Marlinda mengungkapkan saat melakukan kunjungan di Daerah pemilihan (dapil)-nya di Pekalongan, ada sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang melakukan kerja sama dengan Honda, praktiknya dibantu penuh oleh mereka, karena jika berharap dari kementerian saja itu sulit. Marlinda berpendapat mengenai permasalahan dosen mungkin banyak tenaga pengajar yang expert dibidang industri, tetapi tidak bergelar magister, sedangkan gelar untuk tenaga pengajar itu sudah mengikat dari Undang-Undang, jadi sangat menyulitkan kebutuhan dosen dari industri. Marlinda menjabarkan bahwa sekarang ada uji kompetensi, kalau belum magister dan expert, tetapi memenuhi persyaratan, itu mereka tetap bisa mengajar. Marlinda menyampaikan bahwa pendidikan politeknik bisa dikategorikan khusus untuk dosen-dosennya, karena selama ini kurang diterapkan teaching factory-nya dengan betul,jika dibandingkan dengan negara maju, sekolah vokasi dan SMK bekerja sama dengan industri. [sumber] 

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Marlinda berpendapat bahwa permasalahan umum di Perpusnas adalah budaya baca yang rendah, literasi rendah, dan akses masyarakat yang rendah. Marlinda memberikan saran sebaiknya dibuatkan tagline 2018 “Perpustakawan Bergerak” untuk program Perpusnas, kemudian semua kantor kepala desa memiliki perpustakaan namun kekurangan buku untuk perpustakaan tersebut. Kemudian mobil memiliki akses yang terbatas, Ia menyarankan ada baiknya untuk memungkinkan dan memperbanyak motor perpustakaan keliling yang mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau. Marlinda berharap pada tahun 2018 motor perpustakaan keliling banyak sehingga akses perpustakaan bergerak secara merata. Marlinda juga setuju mengenai jurnal internasional diambil oleh Perpusnas karena perguruan tinggi sangat mahal untuk membayar jurnal. Marlinda memberi saran kembali mengenai buku, untuk menyediakan buku bacaan anak-anak yang sangat kurang. Marlinda mengungkapkan sejauh ini sudah disediakan buku ilmiah dan akademisnya dan sangat bagus namun masih kekurangan buku untuk anak anak. Marlinda berencana untuk membuat survey setelah mobil keliling sudah ada, kira-kira buku apa saja yang paling banyak dibaca sampai pertengahan Juni. Marlinda menjelaskan biasanya anak-anak kurang tertarik dengan buku bacaan yang berat. Marlinda memberikan saran untuk memulai pelatihan dan training gemar membaca. [sumber]

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Marlinda hanya menanyakan mengenai road map dari Kopertis Wilayah III DKI Jakarta dan waktu pelaksanaannya. [sumber]

Pengajuan Laksamana Malahayati Sebagai Pahlawan Nasional

6 Juni 2017 - dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Ia berpendapat bahwa Laksamana Malahayati sudah sepantasnya mendapat dukungan penuh. [sumber]

Beasiswa Pendidikan Tinggi - Sekjen dan Dirjen Kemenristekdikti

8 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Marlinda menanyakan kapan dapat ditargetkan agar tidak ada lagi dosen yang bergelar S1, menurutnya mungkin seharusnya S3. Ia juga menanyakan apa yang dilakukan dengan aturan Kemenristekdikti yang dibuat lalu disosialisasikan ke setiap kampus KNB. Marlinda juga mengeluhkan dana yang lama cair, bangaimana pola sistemnya yang menyebabkan sering terlambat. Marlinda menanyakan lebih lanjut sejauh mana Kemenristekdikti menentukan asal negara penerima beasiswa KNB dan sejauh mana pencapaiannya apakah terdapat risetnya. Kemudian Marlinda menyarankan Kemenristekdikti fokus pada dosen sehingga target dosen minimal S1 0%.[sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Marlinda menilai jika Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) memoratorium Ujian Nasional (UN) berarti juga memoratorium para pendidik. Marlinda mengingatkan bahwa komitmen Mendikbud dengan Komisi 10 adalah bagaimana agar pendidikan berjalan dengan baik.  [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian negara atau Lembaga (RKA-K/L) tahun 2017,  Malinda menanyakan indikator suatu kota dikatakan kota halal. Marlinda menambahlan, di Jepang kota Sano dan Hokaido sudah menjadi kota halal. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Marlinda mempertanyakan keseriusan menpora dalam mencapai target erolehan medali emas dalam Asian Games mendatang. Marlinda menduga menpora tidak melakukan riset terkait prestasi olahraga. Ia juga mempertanyakan pemberdayaan pemuda terkait karit atlet. Kemudian terkait kesejahteraan atlet adakah jaminan sosial sehingga ia meminta Menpora melakukan follow up terhadap atlet yang sudah tidak produktif. Ia meminta kegiatan olahraga ini menjadi karir bagi pemuda bukan hanya sebagai pekerjaan sampingan. Marlinda kemudian menyinggung proyek Hambalang yang hingga kini masih terhambat pelaksanaanya padahal pemerintah sudah mengeluaran biaya yang tidak sedikit. [sumber]