Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terkait Pembahasan RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Tim Negosiator COP 22

Andi mengatakan bahwa sudah ada 74 negara yang meratifikasi Persetujuan Paris. Mengingat Indonesia juga ikut meratifikasi, mau tidak mau harus menjalani komitmen yang sudah dibuat. Menurut Andi, pembahasan mengenai Persetujuan Paris tidak perlu diperpanjang lagi. Menanggapi program sosialisasi yang dikatakan oleh Kementerian LHK, Andi menyarankan kepada Kementerian LHK untuk melibatkan Komisi 7 DPR-RI untuk mensosialisasikan Persetujuan Paris di dapil masing-masing. Andi menyampaikan bahwa di Sulawesi Selatan terdapat program 1 orang menanam 1 pohon setiap harinya. Artinya, dalam 5 tahun akan tercapai sekitar 250 juta pohon  yang ditanam di Sulawesi Selatan.

Tanggapan

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Andi menyampaikan pandangan Fraksi PPP
bahwa peningkatan suhu bumi mendesak kita untuk menangani hal ini, salah satunya upayanya adalah Paris Agreement sebagai kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Tiap negara yang setuju harus mereduksi emisi untuk mencegah pemanasan global, implikasi Paris Agreement Indonesia harus meratifiaksi UU. Fraksi PPP memandang Paris Agreement
harus segera diratifikasi dengan regulasi di lapangan, yang menjadi alsan dari Fraksi PPP adalah; Paris Agreement bersifat mengikat (dana dan teknologi), Paris Agreement mengamanatkan bilateral dan multilateral, dan pengendalian perubahan iklim merupakan amanat UUD 45. Andi meminta agar negara harus memastikan kesejahteraan rakyat, sehingga Paris Agreement perlu disegerakan.
Dengan berbagai pandangan di atas dan urgensi UU Paris Agreement, Fraksi PPP menyatakan menyetujui untuk selanjutnya dibahas di Paripurna dan disahkan sebagai UU.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Andi Jamaro mengatakan ia telah mengikuti proses penyusunan anggaran ini hingga sampai pada kesimpulan. Namun ketika diambil kesimpulan, riwayat proses ini harus dilampirkan agar nyambung. Harus ada data agar semua tahu.

Evaluasi Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset

Andi mengatakan industri ulat sutra tidak mendapatkan perhatian lagi dari pemerintah, bahkan masyarakat tidak menjadikan industri ulat sutra sebagai mata pencaharian, padahal pengembangan ulat sutra sempat menjadi primadona di 3 kabupaten. Andi meminta LPNK ristek mempertimbangkan MoU dengan Universitas Negeri Makassar yang sudah memiliki 10 fakultas.

Lifting Minyak dan Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas

Menurut Andi, banyak perusahaan yang masuk ke daerah untuk mengeksploitasi, tapi Putra Daerah hanya dijadikan security. Seharusnya, diberitahukan ke masyarakat daerah, sehingga mereka dapat menyiapkan potensinya agar kualifikasinya terpenuhi. 

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Andi mengatakan pengambilalihan lahan sawit yang dimenangkan negara seluas 47 ribu Ha akan sulit.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Andi mengatakan pemerintah kalah dari LSM terkait hutan adat, seolah hutan adat bukan milik negara tapi milik desa. Andi mengatakan sepakat dengan langkah pemerintah untuk mendorong Pemda menanggulangi masalah sampah.

Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Andi meminta detail progress sengketa lahan Makassar setelah putusan MK dan sengketa lahan Barito Timur yang katanya sudah memakai jasa pengacara negara.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), RKA Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Isu Terkini — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Andi J mengatakan Pemerintah punya political will untuk ristek, cerminan kemajuan bangsa adalah menciptakan teman baru di ristek. Ia membutuhkan argumentasi untuk menaikan anggaran untuk ristek. Ia mengatakan dari tahun ke tahun, tidak pernah ada perbedaan signifikan yang berarti ini tidak bergantung pada kebutuhan Kementerian, tapi sudah dipatok Kemenkeu. Menurutnya, Kemenkeu harus diubah. Ia ingin tahu pasti dan jujurnya keutuhan anggaran ristek. Ia menyampaikan kenyataan di lapangan masih ada kendala Bidikmisi, tapi Menristekdikti menyampaikan Bidikmisi berjalan lancar. Ia khawatir Menristekdikti tidak mempunyai informasi yang cukup terkait Bidikmisi di Lapangan.

Program 35.000 Megawatt, Evaluasi Kebutuhan Batubara Pembangkit, Kriteria Penerima Subsidi Listrik, serta Besaran dan Perhitungan Subsidi Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, serta Plt. Dirut PT PLN (Persero)

Andi berharap bisa bersama-sama dengan PLN menyosialisasikan beberapa hal terutama mengenai mekanisme pengaduan.

Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Andi menegaskan harus ada sebuah standar operational cost antara perusahaan dan PLN.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Andi mengatakan bahwa smelter ini menggunakan izin industri, bukan izin tambang. Oleh karena itu, mereka bisa 100% menguasai. Andi menanyakan alasan Pemerintah memberikan izin jatah eksplorasi. Menurutnya ini harus ada hilirisasi bahwa setiap tambang batubara ada industri di situ, baik itu PLTU atau yang lainnya. Andi juga menambahkan jika kita selalu mengatakan ingin membangun smelter, tapi tetap saja hanya keinginan saja. Andi menyarankan untuk investasi capital di Indonesia bagian timur bukan di Pulau Jawa lagi. Andi menyarankan agar Pemerintah merencanakan pendirian sekolah engineering di Indonesia Timur agar human development di sana dapat meningkat.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Andi J mengatakan ia merasa sudah dibahas saat Raker dan RDP yang sebelumnya. Maka sudah saatnya mengambil keputusan. Ia mengatakan di negara ini sangat paham sekali tenaga kerja dari China banyak yang masuk dan negara tidak siap untuk menyiapkan tenaga kerja yang menangani smelter. Menurutnya, perlu adanya Prodi Teknik Energi Baru Terbarukan untuk menyiapkan SDMnya. Ia mengatakan terkait anggaran Kemenristekdikti, mungkin saatnya Bappenas diundang untuk diajak berdiskusi.

Pembahasan Asumsi Makro, ICP, dan Lifting Migas RAPBN 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Andi meminta penjelasan tentang solar kerena harganya di luar range.

Pabrik Garam Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Andi mengatakan bahwa pada periode tertentu garam langka. Andi menanyakan apakah BPPT bisa berpikir jika garam dibentuk dalam bentuk cair. Andi juga menanyakan bagaimana BPPT membuat naskah akademik tentang tren energi dunia sekarang. Andi menceritakan bahwa di London di 2025 sudah ditetapkan BBM dan batu bara tidak boleh digunakan dan menggunakan listrik.

Pembahasan dan Pengesahan Pansus IPTEK — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menristekdikti, Menkeu, Menkumham

Andi selaku perwakilan dari fraksi PPP berpendapat bahwa perkembangan teknologi harus diakomodasikan. Perubahan dari negara berkembang menjadi negara maju harus didukung dengan kemajuan teknologi. Menurut Andi terdapat 3 hal yang menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam RUU IPTEK yaitu harus mengakomodir dari berbagai pihak, kesulitan terkait biaya di kampus-kampus daerah, perlu diatur pemanfaatan hasil riset.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Andi menanyakan jika pada Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kebijakan mengenai satu harga, apakah tidak memungkinkan di gas juga melakukan hal tersebut. Andi juga menanyakan jika di PT. PLN ada sistem token/prabayar, apakah memungkinkan di gas juga bisa seperti itu.

Penjelasan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Energi Baru Terbarukan yang Mangkrak dan Upaya Penyelesaian Bottleneck Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

Andi mengatakan indikator keberhasilan PLTS bukan tidak capable tapi tidak tepat oleh Ditjen EBTKE. Andi meminta politik anggaran untuk proyek PLTS diambil dari anggaran transfer ke daerah dan berharap forum RDP menjadi forum pengambilan keputusan. Andi bertanya bagaimana kuota tahun 2017, apakah akan diakumulasi dengan kuota tahun 2018.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BATAN, Kepala BIG, dan Kepala LAPAN

Andi mengatakan jika melihat anggaran dari LPNK ini memang sangat wajar jika kerjanya belum banyak, jadi kami juga meminta angka yang diajukan oleh bapak-bapak tersebut agar kita bisa mengimbangi juga negara-negara lain dalam hal riset.

Harga Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Pasca-berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Bukit Asam, PT. Antam, PT. Arutmin Indonesia, PT. Indominco Mandiri, PT. Mahakam Sumber Jaya, PT. Borneo Indobara, PT. Bhumi Rantau Energi, dan PT. Insani Bara Perkasa

Andi Jamaro mengatakan bahwa saat ini batubara masih menjadi sesuatu yang diminati, tapi 20 tahun kemudian Andi yakin hal itu sudah bergeser. Andi juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemakaian batubara yang secara terus menerus seperti salah satu contohnya merusak lingkungan. 

Tumpahan Minyak — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina

Andi mengatakan karena Direktur Utama PT. Pertamina tidak bisa hadir dan sudah dijelaskan alasannya. Menurut Andi, rapat sebaiknya ditunda dan mengundang kembali Direktur Utama PT. Pertamina.

Latar Belakang

Andi Jamaro Dulung adalah Pengganti antar waktu Almarhum Andi Ghalib yang wafat pada tanggal 9 Mei 2016. Pria kelahiran Soppeng, 12 Desember 1960 ini beristrikan Andi Nurhiyari. Pasangan tersebut dikaruniai empat orang anak. Sejak dilantik pada bulan Agustus 2016, Ia bertugas di Komisi VII DPR-RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

Pendidikan

• 1972 SDN Mattanru 
• 1977 STN Soppeng
• 1980 STM Soppeng
• 1986 S1 Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Ujung Pandang 
• 1993 S2 Magister Psikologi Unpad Bandung
• 2000 S3 Doktor Teknologi Pendidikan UNJ
• 2008 Human Rights Education, Auckland University, New Zealand

Riwayat Pekerjaan

• 1986-1987 Konsultan Pendidikan Luar Sekolah
• 1987-2004 Dosen Universitas Negeri Makassar
• 2002-2007 Staf Ahli Rektor Universitas Trisakti Jakarta
• 2005-2007 Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam NU
• 2000-Sekarang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam NU
• 2000-Sekarang Komisaris Utama PT Mitra Muda Mandiri
• 2003-Sekarang Komisaris Utama PT Barata Travel & Tour
• 2004-2009 Anggota DPR-RI
• Direktur Utama Tabalong Pratama Mineral

Perjalanan Politik

Andi pernah menjadi Ketua Majelis Pakar PPP Sulawesi Selatan dari tahun 2007-2008. Sejak 2007, ia menjadi seorang anggota di Majelis Pakar DPP PPP. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Syariah DPP PPP sejak 2011 hingga sekarang.

Ia pernah menjadi anggota DPR-RI pada periode 2004-2009.

Visi Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Andi menyetujui agar RUU Persetujuan Paris ini dibahas ke tingkat II di sidang paripurna. [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Sisnas IPTEK

24 Januari 2018 – Dalam  rapat dengan  perwakilan perguruan tinggi, Andi berpendapat, perlu ada seperti forum kerjasama antar universitas agar manfaatnya tidak tumpang tindih. Andi tidak ingin ketika sudah menjadi UU maka inovasi itu jadi kegiatan Kemenristekdikti, seharusnya menjadi policy maker dan risetnya di lembaga dan perguruan tinggi. Andi menanyakan bunyi pasal mengenai perbaikan managemen, dorongan untuk managemen kegiatan penelitian. Andi menanyakan perbedaan fundamental antara RUU ini dan UU sebelumnya yang ingin diperbaiki agar universitas tidak mencetak penelitian, tetapi agar membuat penelitian dan dikomersialisasikan.[sumber].

Tanggapan

Rapat Koordinasi Kunker Komisi 7 ke Sumut, Babel dan Riau

11 April 2018 – Andi membahas mengenai field dilapangan mengalami kerusakan besar di Babel, dari bandara ke tempat tersebut sangat luar biasa dan perlu untuk di review. Andi juga beranggapan perlunya merivew penyaluran CSR. Daya rusak tambang luar biasa dan komunikasi dirjen pemetaan BPN agar dilakukan pemetaan agar menjadi lahan yang produktif. [sumber]

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Andi nendukung keputusan politik untuk pembangunan nuklir sebagai tenaga kelistrikan. [sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Andi mengatakan bahwa ada 6 kesimpulan dari rapat internal tanggal 13 Febuari 2017 mengenai kejadian tanggal 9 Februari 2017.  Andi menegaskan posisi komisi 7 atas kasus ini final. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Andi menanyakan apakah Plt Dirut menjalin komunikasi dengan Dirut yang lama, dan pandangan Ibu Yenni mengenai digantinya dirut lama. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,Andi memyampaikan kontribusi/royalti kepada negara khususnya Sulawesi Selatan harus jelas karena SDA dieksploitasi. [sumber]