Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Eddy Wijaya Kusuma

PDIP - Banten III

Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Irjen Polisi (Purnawirawan) Eddy Kusuma Wijaya dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 29 April 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Eddy adalah wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Banten III. Eddy menggantikan Herdian Koosnadi yang ditangkap dan dipenjara karena kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Eddy mengabdikan karirnya di Kepolisian selama 35 tahun dan terakhir menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri (2012). 

    Pada masa kerja 2014-2019 Eddy bertugas di Komisi 3 yang membidangi keamanan, hukum dan hak asasi manusia.

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 2, Jakarta (1973)

    S1, Akademi Angkatan Bersenjata RI Kepolisian (AKABRI Kepolisian), Sukabumi (1977)

    S2, Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian RI (Sespim Polri), Lembang (1990)

    S3, Sekolah Perwira Tinggi (Sespati) (2003)

    Perjalanan Politik

    2003 - Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Madiun

    2004 - Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Surabaya

    2005 - Wakil Direktur Samapta

    2008 - Direktur Akademi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

    2010 - Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

    2012 - Widya Iswara Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespim)

    2012 - Menjadi kader PDIP

    2014 - mencalonkan diri menjadi calon legislatif untuk Dapil Banten III pada Pileg 2014 namun gagal.

    2016 - Dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) 

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan

    Penahanan Mahasiswa dalam Aksi 3 Tahun Jokowi-JK

    25 Oktober 2017 -  Dalam Audiensi dengan BEM SI, Eddy mengutarakan untuk menyelesaikan masalah ini, pihak dari BEM SI bisa datang ke Polda Metro Jaya. Dalam istilah KUHAP, ada pelapor dan tersangka, tetapi memang setelah ada KPK, istilah tersangka ini sudah sangat parah sekali. Di Polri ada kesempatan untuk melakukan SP3. Tapi kalau secara umum sekarang yang di KPK jika terjadi tersangka pasti berat sekali. Semua yang menjadi tersangka memang mendapat baju tahanan, untuk membedakan dengan petugas. Bagi yang melakukan aksi, Eddy juga mengimbau agar jangan melakukan pelanggaran seperti perbuatan anarkis. Eddy juga menyampaikan secara jelas bahwa Komisi 3 DPR-RI akan merespon laporan ini, lalu nanti akan disampaikan juga oleh Komisi 3 DPR-RI ke Polri.

    Eddy juga mengutarakan bahwa kita akan pelajari betul apakah Kepolisian melakukan pelemparan batu. Untuk semua tahanan di Polda Metro Jaya itu memang dipakaikan baju tahanan. Demo adalah hak semua warga negara, tetapi ada aturannya, yakni sampai pukul 18:00 WIB. Kalau waktu habis tetap tidak mau bubar, maka akan dibubarkan. Penangkapan ini dilakukan mungkin disangka provokator, dan Itu prosedur Polri. Ada aturan juga dalam melakukan aksi, pukul 18.00 WIB harus sudah bubar, jangan ada di lokasi lagi. Eddy mempersilakan BEM SI untuk berkunjung ke Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi teman-teman mereka, bawa pengacara juga boleh. Terkait Polisi yang  melempar batu, hal tersebut yang perlu dikaji lagi. Apa benar memang begitu. Kalau betul ada pelanggaran, maka Komisi 3 DPR-RI akan melakukan langkah lebih lanjut. [sumber]

    Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

    12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Eddy mengatakan bahwa Rupbasan kita masih sangat minim, apalagi untuk barang-barang mewah. Eddy mengatakan bahwa nilai untuk barang-barang tadi akan menurun.[sumber]

    PANSUS KPK- Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

    4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) KPK  dengan Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian Eddy mengulik kasus Nazarudin yang sudah mendapat remisi 24 bulan padahal dia pemeran utama. Di KPK banyak sekali orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ada yang sudah ditetapkan selama 4 tahun, tetapi diperiksapun tidak, ada juga yang sampai meninggal. Selanjutnya Ia menerangkan bahwa dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK senang sekali menyebut nama orang, tertangkap Rp100 juta tetapi dibilang lebih. Menurutnya sumber dari cerita E-KTP adalah Nazarudin, padahal ada 162 kasus yang belum ditangani. Menurut Eddy, dari cerita Nasarudin, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, kelihatannya KPK banyak tidak berjalan pada prosedur hukum yang berlaku. [sumber]

    PANSUS KPK-Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di RUPBASAN

    29 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), RUPBASAN Jakarta Selatan, dan RUPBASAN Jakarta Barat Eddy mengatakan bahwa ada 66 kendaraan di RUPBASAN Jakarta Selatan yang dikatakan KPK, padahal barang sitaan kendaraan ada sekitar 70. Eddy bertanya kepada perwakilan RUPBASAN kemana kendaraan-kendaraan itu sekarang. [sumber]

    PANSUS KPK- Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan KPK

    28 Agustus 2017 - Eddy menanyakan apakah harus di hotel mewah. Apakah boleh saksi dilakukan pencekalan oleh KPK. Justice collabolator itu sebenarnya diberikan pada siapa. Yang dilaporkan Miko ke pansus ini ada 3 macam rumah, yang di Depok, Kelapa Gading dan juga disekap di hotel mewah. Eddy menanyakan apakah ini sesuai standar LPSK. Apakah saksi boleh diberi uang, karena Miko diberi uang insentif. Eddy menambahkan bahwa ada perlindungan dengan memberi uang dianggap membeli keterangan. Miko katakan dipaksa beri keterangan bohong dan diberi uang serta fasilitas. Kemudian Ia menanyakan bagaimana mengenai pencekalan saksi. [sumber]

    Pansus KPK - Muchtar Effendi dan Miko/Niko Panji Tirtayasa Sebagai Saksi

    25 Juli 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Hak Angket KPK dengan Muchtar Effendi (terpidana pemberi keterangan palsu dalam perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah-red) dan Miko Panji Tirtayasa (keponakan Muchtar Effendi-red),  Eddy menerangkan adanya kasus korupsi yang ditukar dengan rumah kos 50 pintu, harta yang dijadikan barang bukti senilai 35M, dll. Eddy bertanya pada saksi berapa nilai dari motor dan mobil serta apakah ada tanda terima ketika penahanan harta berlangsung seperti surat penyitaan dan apakah Muchtar masih menyimpan surat penyitaan itu saat ini. Eddy melanjutkan pertanyaan pada saksi, apakah ketika di Penjara Sukamiskin Saksi menerima intimidasi, jika ya, maka seberapa sering dan seperti apa bentuknya. Selain itu, Eddy menanyakan dari mana Saksi dapat membuat pernyataan bahwa hakim takut dengan KPK. Eddy menanyakan apa tuduhan yang Muchtar terima ketika pertama kali ditangkap KPK dengan menggunakan Pasal 21. Atas dasar pasal tersebut, keterangan palsu apa yang dibuat oleh Muchtar serta dari mana dan siapa yang membuat foto tersebut. [sumber]

    Pansus KPK - Pernyataan Sikap KMMT dan Koar

    26 Juli 2017 - Pada Rapat Audiensi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) Parlemen, Eddi mengatakan masyarakat pernah mendengar kasus yang menyeret Muhammad Nazarudin dan sudah ditangani KPK, padahal dari 162 proyek bermasalah yang ditangani baru 5 kasus oleh KPK. Eddi mengungkapkan bahwa Nazarudin menjadi terdakwa hanya dalam satu kasus dari 162 proyek bermasalah tersebut. Namun, Nazarudin dihukum pidana 13 tahun dan mendapat status Justice Collaborator 23 bulan hampir 2 tahun. Atas hal itu, Eddi bertanya apakah masyarakat tetap tidak percaya DPR-RI. [sumber]

    Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    18 April 2017 - Eddy menanyakan apa tujuan KPK menyatakan adanya kasus lebih besar lagi yang akan terbongkar. Menurutnya secara tidak langsung ini adalah pembocoran pada publik. Ia juga menanyakan apa latar belakang masalah jika terjadi konflik karena yang mengatakan adanya masalah adalah ketua KPK pada rapat sebelumnya. Serta siapa yang terlibat dalam konflik tersebut, apakah komisioner KPK  yang berkonflik. Ia juga menanyakan bagaimana menutup kekurangan yang ada dalam KPK. [sumber]

    Anggaran Kejaksaan Agung

    13 Juni 2016 - Eddy menyarankan agar dalam program Penegakan Hukum harus memiliki sasaran prioritas. Eddy pun menyarankan agar anggarannya diprioritaskan. Eddy mempertanyakan sinergi antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Beliau pun menanyakan kinerja dari intelijen Kejagung.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.