Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Sulawesi Selatan II
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
06/07/1961
Alamat Rumah
Jl. Tebet Barat 10A No.43 A, RT.008/RW.005, Kel. Tebet Barat. Tebet. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi

Latar Belakang

Andi Yuliani Paris terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 56.723 suara melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024 Andi bertugas di Komisi 7 yang meliputi Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1, Makassar (1980)

S1, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1984)

S2, Regional Planning and Management, Dortmund University, Jerman (1995)

S3, Administrasi Publik dan Manajemen Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Makassar

Perjalanan Politik

1998-2000 -- Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN di Sulawesi Selatan

2001-2005 -- Pendiri dan Ketua, Perempuan Politik Sulawesi Selatan

2004-2009 -- Anggota DPR-RI,

Sekretaris, DPW PAN di Sulawesi Selatan

2010-2015 -- Ketua, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di Jakarta

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Indonesia Darurat Narkoba dan Mendukung Revisi UU Narkoba

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna DPR , Yuliani menyampaikan Indonesia darurat Narkoba dan harus diperkuat di daerah perbatasan. Ia berharap revisi UU Narkoba segera dilaksanakan. Ia mengusulkan aparat yang terlibat harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Ia mengatakan Indonesia sudah mempunyai BNN namun narkoba masih banyak.[sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Andi mengatakan, ada kelangkaan 75 ribu LPG 3kg dan ini adalah permasalahan serius. Andi menuturkan seharusnya LPG 3kg distribusi tertutup dan Pertaminamemberikan sanksi tegas ke agen dan pangkalan yang menjual di atas harga resmi. Andi mengatakan, subsidi pasang baru listrik perlu diatur mekanismenya sebab di kabupaten Pangkep ada 21 pulau yang belum menikmati listrik. Andi mengatakan, salah satu sumpah jabatan anggota DPR-RI adalah mewakili daerah yang diwakili. Oleh karena itu, Andi menyampaikan di Sulawesi Selatan hanya ada 6 sumur gas sebab ada utang BUMD dan Andi meminta masalah tersebut diselesaikan sebab rakyat harus menikmati gasnya sendiri. [sumber]

Pembahasan RKA K/L 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Andi mengatakan bahwa ia ingin fokus pada banyak sosialisasi jadi nanti mungkin ketika rapat dengan Eselon 1 Andi ingin lihat perbandingan anggaran KLHK dengan program yang dapat direalisasikan di dapil. Jadi nanti jika rapat Eselon 1 yang mana saja bisa masuk ke dapil 2 seperti gambut, hidro dll harus diinfokan. Andi juga meminta tolong juga dicermati anggaran 2019 apakah sudah sesuai kewenangan UU No 23? Danau Tempe itu kawasan wisata dan penyebab banjir dan 85% terkena banjir. Program untuk kawasan wisata yang menjadi penyebab banjir di danau tempe. Andi menekankan bahwa Andi sangat mendukung Go Green. Andi juga menanyakan soal bagaimana pengawasan yang dilakukan di Kab.Maros, mungkin penegakkan hukum yang harus dilakukan oleh KLHK. Selanjutnya Andi menjelaskan untuk pegawai pemerintah jika ingin ikut ke dapil harus sesuai jadwal. [sumber]

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP KOmisi 7 dengan Dirjen Minerba, Andi menanyakan terkait tindak lanjut temuan BPK, bahwa disini tentang Smelter dari 2012 akan dibangun tapi dipaparan Dirjen Minerba tadi masih sedang dibangun, Andi menyampaikan bahwa menurut temuan BPK, Freeport Indonesia menimbulkan perubahan ekosistem dan sudah mencapai kawasan laut dan meminta penjelasan tentang tindaklanjutnya, disampaikan kembali bahwa perijinan pegolahan limbah PT Freeport itu tidak memadai. Andi menyampaikan bahwa ada sebenarnya 14 temuan BPK kepada PT Freeport Indonesia, dalam pertemuannya dengan BPK sebelumnya, Andi menanyakan apakah PT Freeport sudah menjalankan rekomendasi-rekomendasi BPK, namun sepertinya belum dijalankan. [sumber]

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Andi menanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan publik yang dilakukan, karena menurut Andi banyak laporan dari masyarakat terkait SOP yang tidak jelas. Andi juga berpendapat bahwa merkuri, pemetaan dan metodologi pemetaannya harus didata dan diselesaikan. Andi juga menanyakan laporan mengenai separah apa masing-masing wilayah dalam penyebaran merkuri, cara penanggulangannya, serta teknologi yang digunakan. Andi berpendapat, dari kasus merkuri ini dapat membuktikan bahwa negara sudah gagal menyelamatkan masyarakatnya. Andi juga mengusulkan agar KemenLHK membiayai hasil penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT) untuk mendorong industri mengembangkannya. Andi menambahkan bahwa progress yang dilakukan.

Riset dan Inovasi

31 Mei 2018 – Pada saat rapat paripurna. Andi menyatakan kebijakan fiskal 2019, Kementerian Keuangan memotong anggaran untuk riset dan teknologi. Andi menyatakan bahwa riset dan teknologi dapat memajukan bangsa dan dengan adanya UU Sinas IPTEK terdapat kebijakan negara mengenai Iptek.Andi berharap adanya kebijakan fiskal untuk riset dan teknologi dan bisa menjadi tulang punggung negara seperti Jepang dan Korea. (sumber)

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Andi berharap supaya anggaran untuk IPTEK ditingkatkan, namun harus dibarengi dengan kenaikan grade penelitian. Andi meminta kepada mitra untuk memaparkan gambaran ketika akan dibahasnya pasal-pasal terkait inovasi dan komersialisasi. Andi menanyakan kepada pihak mitra tentang arti tenant. Andi menyatakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membutuhkan teknologi yang bernama start up dengan bantuan data base dari Kementerian Ristekdikti. Andi menyarankan supaya para UKM didaftarkan oleh Dirjen Inovasi sehingga berpotensi menjadi perusahaan-perusahaan pemula. Andi menyampaikan bahwa Ristekdikti memiliki daftar UKM yang memerlukan teknologi. Andi meminta data tahun 2017 kepada mitra untuk sosialisasi mengenai produk inovasi. Andi menyatakan bahwa dari pihak anggota dewan sudah mengundang MenPAN, Menteri Bappenas, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Dirjen Pajakuntuk mengurangi pajak. Andi juga menambahkan bahwa Pansus sedang melakukan sinkronisasi dan pihak anggota dewan menginginkan adanya kesamaan pendapat dengan Menteri Keuangan. Andi menyampaikan bahwa Komisi 7 DPR-RI menyetujui mengenai ketentuan untuk wajib melaporkan dua bulan sekali atas rencana-rencana Direktorat Inovasi dari Menristekdikti. Andi juga menyampaikan bahwa badan-badan Litbang yang ada di kementerian-kementerian sedang dievaluasi dan terdapat dana sebesar Rp23,5 triliun yang ada pada Litbang namun tidak jelas menghasilkan. Andi berpendapat bahwa teknologi sekarang ini yang dibutuhkan adalah yang bermanfaat bagi masyarakat bukan yang bermanfaat bagi peneliti.[sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Andi membaca bahwa menurut CEO Freeport mereka akan bawa kasus ini ke Mahkamah Abritase Internasional. Andi meminta manajemen untuk menjelaskan perihal arbitrase. Andi melihat bahwa keberatan PT Freeport ada 3 yaitu, IUPK, pembagian divestasi sebesar 51%, dan smelter. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Andi menanyakan kinerja PT Pertamina serta rencana kedepannya, apakah dimungkinkan untuk belanja kembali karena Andi mendapatkan surat dari bupati dapilnya untuk penambahan gas. Andi menanyakan langkah ke depan agar lebih efisien mengenai pembagian milik dan charter. Andi menanyakan dengan adanya struktur ini mampukah PT Pertamina mempertahankan kinerja yang sudah ada. [sumber]

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Andi menyampaikan bahwa terkait proyek terminasi, dari 21 proyek yang ada perlu disampaikan kembali tindak lanjutnya oleh PLN. Komisi 7 mengharapkan agar proyek-proyek mangkrak tersebut dapat segera dilaksanakan karena ada proyek-proyek lainnya yang harus diselesaikan pada tahun 2018/2019.[sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Andi menanyakan kekuatan pemerintah dalam perpanjangan kontrak dan negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor konsentrat dari Freeport. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
06/07/1961
Alamat Rumah
Jl. Tebet Barat 10A No.43 A, RT.008/RW.005, Kel. Tebet Barat. Tebet. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi