Sikap Terhadap RUU

Pembahasan RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Faisal Muharrami Saragih berpendapat bahwa Fraksi Gerindra dapat menyetujui RKUHP yang sudah dibahas sangat lama. Hal ini baru dapat terwujud. Substansi RKUHP cukup regresif terkait larangan untuk tinggal bersama tanpa perkawinan. Hidup bersama ini dilarang oleh semua agama. Akibat merebaknya hubungan seks di luar nikah akan menimbulkan masalah-masalah seperti pernikahan di luar dan penyebaran penyakit-penyakit menular. Berdasarkan uraian tersebut makai Fraksi Gerindra menerima RKUHP atas catatan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Tanggapan

Permohonan Amnesti - Komisi 3 DPR RI Audiensi dengan Baiq Nuril

Faisal Muharrami Saragih mengatakan bahwa dalam sejarah Indonesia, amnesti itu baru diberikan kepada tiga orang yaitu Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang Pamungkas, dan Muchtar Pakpahan. Mereka bertiga adalah tahanan politik jadi seandainya dalam kasus Baiq Nuril nanti benar mendapatkan amnesti maka ini akan menjadi terobosan baru karena kasusnya merupakan tindak pidana biasa bukan tindak pidana politik. Kalau pidana biasa seperti yang dilakukan oleh Baiq Nuril ini memang perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam. Akan tetapi, kami mendukung dan akan mengawal pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril.

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Komisi 3 DPR RI dengan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) an. Sigit Danang Joyo

Faisal menanyakan tiga pertanyaan pada calon pimpinan KPK yakni pandangan terhadap revisi UU KPK, motivasi menjadi atau mendaftar calon pimpinan KPK, serta gagasan untuk perbaiki internal KPK.

Uji Kelayakan dan Kepatutan – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Pimpinan KPK Atas Nama Johanis Tanak

Faisal menanyakan motivasi Capim mendaftarkan diri menjadi Capim KPK. ia mengatakan banyak juga oknum-oknum jaksa yang OTT dari KPK. Di kejaksaan ada fungsi tipikor dan KPK didirikan sebagai trigger mechanism jaksa dan kepolisian. Ia menanyakan cara membenahi kejaksaan jika Capim pindah ke KPK.

Uji Kepatutan dan Kelayakan – Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Faisal meminta klarifikasi terkait kasus calon yang pernah dilaporkan Bupati Simalungun dan KPUD. Faisal menanyakan pendapat calon terkait kinerja haklim MK. Faisal menanyakan independensi calon mengingat calon menjadi salah satu komisaris utama di salah satu perusahaan BUMN.

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Wahiduddin Adams

Faisal menanyakan seberapa penting keaktifan Hakim MK di dalam persidangan karena selama ini ia menilai bahwa hakim MK cenderung pasif. Selain itu, Faisal juga menanyakan pandangan Wahiduddin terkait implementasi putusan MK di dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah dapat berjalan dengan optimal atau belum.

Uji Kepatutan dan Kelayakan – FPT Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Faisal menanyakan pandangan calon atas tumpang tindih dalam proses pemilu dan pengoptimalan UU tentang MK. Faisal menanyakan pula keoptimalan UU MK terutama mengenai Pemilu termasuk jangka waktu penyelesaian masalah Pemilu sementara banyak gugatan dari 34 provinsi.

Uji Kepatutan dan Kelayakan – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Faisal menanyakan pendapat calon mengenai MK saat ini terkait independen dan akuntabilitas. Faisal menanyakan pula pandangan calon terkait pasal-pasal yang sudah dibatalkan lalu akan dimasukkan kembali kepada RUU KUHP dan putusan MK terkait legal standing.

RDPU Komisi 3 mengenai Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Faisal menanyakan keoptimalan UU MK dan meminta penjelasan keputusan MK yang ultra petita dan substansi. Faisal menanyakan pula tanggapan calon hakim MK bila ditemukan kecurangan dalam penghitungan suara saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 (Presiden dan Legislatif).

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak

Faisal menanyakan apa yang dapat dirubah selama Bapak terlibat dalam LPSK? Mengingat Bapak Askari merupakan petahana, lalu jika terpilih lagi apakah bisa merubah kelemahan-kelemahan yang ada pada periode-periode yang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman petahana yang sudah menyampaikan makalahnya, Faisal menjelaskan ada beberapa tantangan misalnya mengenai Justice Collaborator (JC) itu ada yang mayor dan minor, dari pihak LPSK mengatakan ini JC yang harus dilindungi tetapi di lembaga lain tidak mendukung. Hal itulah yang menjadi tantangan yang dialami saat ini, jadi bagaimana Bapak menangani hal ini dan apa solusinya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar

Faisal menanyakan apa pendapat Livia mengenai kelebihan dan kekurangan LPSK secara institusi dan secara personal dalam kategori periode yang sudah berlalu. Lalu, apa kelebihan Ibu Livia karena Ibu pasti punya kelebihan dibandingkan dengan calon-calon Komisioner LPSK yang lainnya. Jadi, kalau hanya dari sudut psikologi itu dapat disediakan dari ahli yang dapat melakukan pemulihan dan dalam kategori ini yang dibutuhkan tidak hanya yang mampu dari segi psikologis tetapi juga banyak faktor yang harus dipenuhi.

Latar Belakang

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Anugerah Bumi Riau. 2013-2018

Komite Advokasi DPN HKTI. 2010-2015

Pendidikan

UNiversitas Islam Sumatra Utara, Fakultas Hukum. 1996-2000

UNiversitas Islam Riau, Hukum Bisnis. 2007-2009

Perjalanan Politik

 Pada Paripurna 2 Oktober 2018, Faisal menggantikan Rita Zahara melalui mekanisme PAW.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan