Gerindra - Jawa Tengah III

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Realisasi Program dan Anggaran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala BKKBN, Sestama BKKBN, Deputi KBKR BKKBN, Deputi Lalitbang

Sumarjati menanyakan jumlah KRJ sama kampung KB di daerah stunting dengan lintas sektor lain karena program ini akan disokong dengan bantuan anggaran dari World Bank sekitar USD400.000.000. Ia mengingatkan agar jangan sampai dana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Menurutnya, jika stunting ini diteruskan maka dapat mengganggu bonus demografi terutama window of opportunitynya. Ia mendengar bahwa kualitas PLKB banyak yang belum sesuai dengan ketentuan. Ia ingin mengetahui mengenai program-program kreatif dari BKKBN karena setiap daerah berbeda program, anggaran, dan realisasinya. Ia berharap agar di setiap provinsi itu tidak terlalu jauh perbedaanya. Ia mengusulkan agar ibu-ibu yang sudah memiliki anak 3 dapat segera melakukan MKJP. Menurutnya, KB bukan untuk mengurang kelahiran, tetapi untuk meningkatkan kualitas. Ia menanyakan potensi realisasi APBN 2018.

Penyelesaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Perluasan Manfaat Sosial dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan

Sumarjati mengatakan bahwa seharusnya terdapat data yang lengkap yang dicantumkan dalam Permenaker ini, terutama data-data mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mengenai hukuman, seharusnya itu menjadi kewenangan Kemlu. Misalnya ketika PMI sedang terjerat kasus hukum di negara penempatan, Sumarjati menanyakan pemulangannya dilakukan oleh Kemenaker atau Kemlu. Ia berpendapat, BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan atau tidak jika harus membuat kantor perwakilan di luar negeri. Sumardjati juga menanyakan terkait santunan dan tunjangan untuk keluarga PMI yang di PHK. Terakhir, Sumarjati memberikan gambaran bahwa Indonesia menjadi negara pengirim tenaga kerja terbanyak di ASEAN melebihi Filipina, tetapi devisa Indonesia hanya satu per tiga dari Filipina. 

Permasalahan BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kota Magelang

Sumarjati mengatakan seluruh masyarakat dapat menggunakan BPJS dan PLN yang dibiayai oleh perusahaan. Sumarjati menuturkan bila di Palembang, BPJS ditalangi dari kabupaten/kota namun sepertinya di Magelang susah untuk hal tersebut. Sumarjati juga menyampaikan rumah sakit bukan sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) karena merupakan fungsi sosial. Selanjutnya, ia menyampaikan data warga miskin dari Kementerian Sosial berbeda saat di lapangan dan saat ini peserta BPJS mencapai 92,6 juta yang sudah dibayar oleh pemerintah dan merupakan warga tidak mampu. Terakhir, ia meminta data soal daerah yang mengeluhkan rujukan berjenjang dan menyatakan seharusnya rujukan berawal dari puskesmas.

Kondisi Investigasi BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Sumarjati menanyakan mengenai tindak lanjut dari rekomendasi BPK kepada BPJS Ketenagakerjaan khususnya Dirut.

Pembangunan Balai Latihan Kerja -- RDP Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja

Sumarjati menyampaikan bahwa angka pengangguran memang turun, tetapi jumlahnya tidak banyak, pandahal pengangguran itu tidak hanya yag tidak bekerja, pekerja yang bekerja dengan nwaktu yag minim juga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Jadi, Sumarjati merasa hal ini juga harus diperhatikan, jika kita ingin tenaga kerja kita berkualitas, kita tidak bisa langsung memperkerjakan dia setelah lulus sekolah. Mereka akan berkualitas setelah mendapat pendidikan dasar. Sumarjati menanyakan seberapa besar Kemenaker memikirkan pelatihan dasar ini, sebaban pelatihan ini sangat penting agar para pekerja kita bisa mendapatkan upah yg tidak kalah dengan tenaga kerja dari negara lain. Mengenai revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Sumarjati mengira kapasitas BLK ini harus ditingkatkan dan tidak bisa membuat BLK baru tanpa memperhatikan kapasitas dan kualitasnya. Sumarjati merasa bahwa ia tidak melihat BLK ini mengadakan program training assessment. Sumarjati berharap ke depannya BLK-BLK yang dibangun bisa mengadakan training assessment dengan baik. Sumarjati mengungkapkan bahwa BLK yang di NTT itu bagus dan mereka itu dilatih tanpa membayar, dari berbagai kejuruan yang diberikan ini banyak sekali dan katanya sudah terserap 70%, maka Sumarjati menanyakan ini apakah sudah link and match dengan bursa kerja, jika sudah cocok di link and match, seharusnya lebih dari 70% serapannya. Sumarjati mengungkapkan bahwa banyak pekerja kita yang hanya menjadi tenaga kuli, seharusnya mereka bisa menjadi manager atau bahkan wiraswasta yang dapat memperkerjakan orang lain.

Pembangunan Balai Latihan Kerja -- RDP Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja

Sumarjati menyampaikan bahwa angka pengangguran memang turun, tetapi jumlahnya tidak banyak, pandahal pengangguran itu tidak hanya yag tidak bekerja, pekerja yang bekerja dengan nwaktu yag minim juga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Jadi, Sumarjati merasa hal ini juga harus diperhatikan, jika kita ingin tenaga kerja kita berkualitas, kita tidak bisa langsung memperkerjakan dia setelah lulus sekolah. Mereka akan berkualitas setelah mendapat pendidikan dasar. Sumarjati menanyakan seberapa besar Kemenaker memikirkan pelatihan dasar ini, sebaban pelatihan ini sangat penting agar para pekerja kita bisa mendapatkan upah yg tidak kalah dengan tenaga kerja dari negara lain. Mengenai revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Sumarjati mengira kapasitas BLK ini harus ditingkatkan dan tidak bisa membuat BLK baru tanpa memperhatikan kapasitas dan kualitasnya. Sumarjati merasa bahwa ia tidak melihat BLK ini mengadakan program training assessment. Sumarjati berharap ke depannya BLK-BLK yang dibangun bisa mengadakan training assessment dengan baik. Sumarjati mengungkapkan bahwa BLK yang di NTT itu bagus dan mereka itu dilatih tanpa membayar, dari berbagai kejuruan yang diberikan ini banyak sekali dan katanya sudah terserap 70%, maka Sumarjati menanyakan ini apakah sudah link and match dengan bursa kerja, jika sudah cocok di link and match, seharusnya lebih dari 70% serapannya. Sumarjati mengungkapkan bahwa banyak pekerja kita yang hanya menjadi tenaga kuli, seharusnya mereka bisa menjadi manager atau bahkan wiraswasta yang dapat memperkerjakan orang lain.

Strategi Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, dll – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dll

Sumarjati mengatakan ia melihat upaya promotif preventif BPJS Kesehatan berbeda antara yang dirumuskan dengan realitanya di lapangan. Ia menyampaikan kepada Menteri Kesehatan bahwa menurutnya masalah akreditasi RS masih perlu dibenahi. Hal tersebut mengingat ada wacana bahwa BPJS harus bekerjasama dengan RS yang terakreditasi, tetapi masalah akreditasi RS belum jelas.

Penjelasan terkait Kematian Ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa ia setuju untuk menunda rapat hari ini untuk membahas defisit BPJS. Akan tetapi, ia mengusulkan agar kita bisa membahas masalah kematian para petugas KPPS yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 500 lebih, karena rakyat juga ingin mengetahui penyebab kematian para petugas KPPS tersebut. Seberapa besar akurasi verbal otopsi terhadap para petugas yang tidak meninggal di rumah sakit dan seberapa besar kepastian diagnosa dari rumah sakit yang berada di kabupatenitu. Karena kita ketahui bahwa alat alat rumah sakit di Kabupaten masih sangat terbatas. Menurutnya tidak cukup jika hanya melakukan anamnesi dan uni lab saja, perlu ada pemeriksaan yang benar-benar pasti.

Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Sumarjati mengatakan BPJS harus banyak yang dibenahi dari audit BPKP dan masih ada yang sudah diklaim dibayar tetapi korupsi, terutama dokter perempuan di rumah sakit di Bandung Selatan sebesar Rp 7 Miliar. Menurutnya, hal tersebut butuh perhatian yang sungguh-sungguh. Ia tidak setuju iuran dinaikkan.

Rumor terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – Audiensi Komisi 9 dengan DPRD Provinsi Gorontalo

Sumarjati mengatakan di dapilnya ada pabrik semen yang sedang dibangun dimana pekerjanya banyak dari orang China, pada saat awal ketika ditawarkan ke BUMN Indonesia itu tidak ada satu BUMN-pun yang sanggup. Akhirnya hanya perusahaan China yang sanggup dan itulah yang menjadi kebijakan tersendiri bagi perusahaan China tersebut jika mendatangkan tenaga kerjanya dari China. Sumajati menceritakan bahwa dulu pernah suatu ketika WNI ditawarkan untuk diperkerjakan disana, ternyata itu tidak cocok, baik secara sistem kerja maupun dari bahasa. Sumarjati juga mengatakan bahwa ada usulan jika ada karyawan yang miskin itu di PHK apakah dimungkinkan jika mendapatkan PBI, tapi sayangnya ini belum dibicarakan dalam undang-undang. Seharusnya jika memang beneran miskin orang tersebut harus mendapatkan PBI dan usulan ini sudah Komisi 9 DPR sampaikan kepada Kemenaker. Terakhir, Sumarjati mengajak semuanya yang ada di ruangan rapat Komisi 9 untuk kerja keras agar produktivitas lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dan mudah-mudahan kedepan karyawan atau buruh lokal betul-betul menjadi lebih produktif dan berkualitas.

Kendali Mutu dan Kendali Biaya – Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Sumarjati menanyakan kebijakan Kemkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil. Menurut Sumarjati, kalau kirim Nusantara sehat hanya sebentar harus ada tenaga kesahatan yang permanen disana. Sumarjati mendukung untuk diabetes tipe 1 insulin disediakan.

Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)

Sumarjati mengatakan persyaratan yang boleh bekerjasama dalam terakreditasi. Terkait dengaan utang BPJS 3T dan baru dibayar 300M sehingga untuk satu rumah sakit kekurangan obat. Sumarjati menanyakan berapa lama proses akreditasi di rumah sakit, dan bagaimana biaya mereka yang berada di daerah bagaimana. Jika program tidak dilakukan koordinasi akan lebih bagus, hindari fraud baik di BPJS sendiri maupun yang terlibat.

Hasil Pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kemenkes RI

Sumarjati mengatakan bahwa obat-obat generik yang digunakan, lebih mahal 40% dibandingkan dengan obat generik yang dibuat oleh BUMN. Sumarjati meminta penjelasan terkait hal tersebut. Sumarjati menanyakan kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebab seharusnya dikategorikan berdasarkan miskin dan hampir miskin.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Pembelian Obat – Audiensi dengan Divisi Onkologi Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI, Cancer Information and Support Center (CISC), dan Komunitas Autoimun.

Sumarjati menyatakan kondisi BPJS yang sedang defisit ini serta kurangnya dokter yang memiliki keahlian khusus membuat penanganan penyakit ini menjadi berat, dan ia menceritakan saat dirinya mengunjungi pasien kanker payudara, mereka sudah menjual rumah dan menyewa. Lalu sewa sudah habis namun penyakit belum sembuh. Namun sekarang kondisinya sudah lebih baik dibanding sebelum ada BPJS. Sumarjati menanyakan kerja sama yang dilakukan komunitas-komunitas autoimun dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan yayasan anti kanker, menurutnya yayasan kanker dan komunitas lupus ini sering ada pendistribusian obat, jadi berharap kerja sama dengan LSM ini dapat terus dilanjutkan.

Permasalahan Buruh Migran – Rapat Audiensi Komisi 9 dengan Serikat Buruh Pekerja Migran, Seruni Paralegal Banyumas, dan Organisasi Jepit NTT.

Sumarjati menyatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru saat ini sedang
direvisi dan akan segera diselesaikan. Sumarjati mengharapkan agar Balai
Latihan Kerja (BLK) yang ada bisa benar-benar memberi pelatihan dna
perlindungan kepada para pekerja Indonesia.

Latar Belakang

Sumarjati Arjoso merupakan istri dari Amin Arjoso dan memiliki 2 anak. 

Pendidikan

 Dokter, UGM - 1971

Sarjana Kesehatan Masyarakat, UI - 1976

Ahli Pendidikan, FKM UI -1977 

Perjalanan Politik

Sumarjati dilantik menjadi anggota pada paripurna 2 Okober 2018 menggantikan Sri Wulan (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

PERBAIKAN SISTEM BPJS

25 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, Kemenkes dll, Sumarjati mengatakan memang di berbagai negara, asuransi sosial itu tidak 100%, tetapi dalam UU kita tentang BPJS itu mengatakan 100% jadi semua jenis fasilitas pelayanan kesehatan itu ditanggung, jadi menurut Sumarjati ini Undang-Undang BPJS perlu direvisi. Iuran PBI harusnya bisa dikaitkan dengan jumlah peserta PBI dan dana yang dikeluarkan pemerintah. Memang dalam beberapa negara, asuransi sosial itu tidak diberikan 100%, tetapi dalam Undang-Undang BPJS dijelaskan bahwa asuransi itu jumlahnya 100% dengan pemberian faskes secara keseluruhan. Namun, kenyataan dalam masyarakat tidak seperti itu kalau asuransi dan pemberian faskes ini tidak sesuai dengan realita di masyarakat, seharusnya Undang-Undang BPJS ini bisa direvisi. Kenaikan cukai rokok memang sangat kita harapkan tapi banyak pihak yang memprotes, banyak yang memprotes ketentuan Menkeu tentang penyederhanaan cukai. [sumber]