Golkar - Nusa Tenggara Timur II
Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Konsil Kebidanan - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
Imanuel mengatakan pada waktu mengadakan audiensi dengan Konsil
Kebidanan, dimana termasuk dalam KTKI, menginginkan agar Pasal 39A ayat 1
ditambahkan kata “Kebidanan”. Walaupun di Ketentuan Umum sudah dimuat, alasan
apa yang membuat Pemerintah tidak menambahkan kata “Kebidanan” dalam ayat 1,
melainkan hanya konsil saja, tanya Imanuel.
Tanggapan
Pengawasan Internal Terhadap Kewenangan Daerah — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Kesehatan
Imanuel mengatakan terkait fakta dilapangan bahwa puskesmas diperbatasan seharusnya di seriuskan pembangunannya selain itu puskesman di daerah perbatasan pantai dengan timur leste tolong di benarkan pembangunannya.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Farida Zed
Imanuel menanyakan pandangan Sdri.Farida agar DEN dapat menyusun strategi dalam meningkatkan fungsi kehutanan dan energi dalam menurunkan gas emisi karbon, baik strategi jangka panjang maupun strategi operasionalnya. Imanuel juga menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong research di bidang energi sehingga dapat mendukung tugas pokok dari DEN dalam rangka mencapai ketahanan dan kedaulatan energi di Indonesia.
Strategi Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, dll – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dll
Imanuel mengatakan berdasarkan informasi yang didapat, terdapat dua kasus yang diangkat berkaitan dengan tata kelola yang berdampak pada pengeluaran negara yang besar. Saat ini sedang dilakukan rujukan berbasis online secara bertingkat dimana fakta menunjukkan bahwa rujukan berbasis online bagi pemegang kartu BPJS bisa dirawat lebih dari sekali untuk satu penyakit. Hal tersebut yang membuat BPJS harus membayarkan lebih dari sekali juga. Ia berharap Menko PMK bisa mengkoordinasikan dengan K/L terkait agar Sisrute (Sistem Rujukan Terintegrasi) benar-benar diterapkan karena dampaknya sangat besar bagi keberlangsungan peserta BPJS.
Kendali Mutu dan Kendali Biaya – Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Immanuel mengusulkan tentang pandangan dari dr. Prof Hidayat ini mask dalam kesimpulan hari ini karena menurut Imanuel ini penting bagi langkah-langkah kerja kedepannya.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan - RDP Komisi 9 dengan Kementerian Ketenagakerjaan
Imanuel menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia haruslah diutamakan sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Imanuel menanyakan apa usaha yang akan dilakukan Kemenaker untuk mengatasi persoalan pengurangan pesangon yang sangat merugikan tenaga kerja.
Permasalahan Buruh Migran – Rapat Audiensi Komisi 9 dengan Serikat Buruh Pekerja Migran, Seruni Paralegal Banyumas, dan Organisasi Jepit NTT.
Imanuel menyatakan keprihatinannya atas permasalahan yang terjadi di NTT. Imanuel
juga mengetahui bahwa saat ini kasus perdagangan manusia juga masih menjadi
permasalahan utama di NTT. Oleh sebab itu, Imanuel menyarankan agar Komsii 9
DPR dapat segera melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk menampung aspirasi
masyarakat terkait persoalan perdagangan manusia disana.
Latar Belakang
Imanuel memiliki istri Marselina Blegur Ratu dan memiliki 3 orang anak.
Pada tahun 1995-1999 Imanuel menjadi staf khusus di Kementerian olahraga.
Pendidikan
S3 Universitas Indonesia : 2007-2012
Perjalanan Politik
Imanuel terpilih menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 1999-2004.
Pada pemilu 2014 Imanuel maju sebagai calon anggota legislatif namun perolehan suara saat itu belum mampu mengantarkannya ke Senayan.
Pada paripurna 31 Oktober 2018 Imanuel dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan Setya Novanto yang terkena kasus korupsi E-KTP.
Visi & Misi
Program Kerja