Golkar - Jawa Barat II

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

RAPBN 2020 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Agus bertanya apa sebabnya KPU tidak jalankan asuransi pada Pemilu sebelumnya, mengapa KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan kesimpulan rapat sebelumnya terkait asuransi. Agus meminta agar rekomendasi DPR yang sudah disepakati dan di tandatangani saksi-saksi diperhatikan, jangan main-main, jika ada masalah atau musibah maka keluar anggapan kalau DPR atau Komisi 2 tidak prihatin dengan karbon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada Serentak 2020 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Agus mengatakan supaya pilkada selanjutnya tidak ada kepentingan-kepentingan terselubung. Agus meminta KPU dan Bawaslu supaya menjaga kenetralitasan di daerah. Agus meminta diperjelas kembali tugas dan wewenang antara KPU dan Bawaslu kedepan agar bisa mendapatkan Kepala daerah yang lebih baik. Agus mengatakan jika tragedi saat pilpres sebelumnya masih terjadi, itu artinya KPU dan Bawaslu gagal menjaga keprofesionalitasnya. Agus mengatkan, evaluasi dari Bawaslu tentang pemilu di luar negeri ada yang baik dan tidak. Agus berharap Panwas terpilih lebih berkualitas, profesional dan jangan terpilih hanya karena uang.

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Agus menyatakan tetap bersemangat bagaimana caranya agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja sama menyelesaikan Pemilu 2019 yang bersih, jujur dan adil. Menurut Agus, Komisi 2 juga harus serius termasuk jika kita menghubungi KPU dan harus benar-benar diprioritaskan jangan hanya pimpinan saja yang diterima. Agus mengatakan bahwa ada laporan yang tidak dicermati bahwa 50% anggaran tidak terpakai dan menurut Agus perencanaan KPU anggarannya ngawur. Agus juga membahas tentang berita hoax yang ada dimana-mana. Menurut Agus, kita harus terbuka dalam pemilu yang harus jujur dan adil. Agus mengatakan kalau dirinya ingin keadilan karena setiap balihonya sudah ada tulisan pajak tapi tetap dicopot oleh bawaslu. Agus berharap KPU/Bawaslu menunjukkan sikap professional.

Kawasan Ekonomi Otoritas Batam - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Batam

Agus menghimbau agar Komisi 2 dapat mengawasi dan mewaspadai agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan akibat adanya dualisme jabatan di Batam ini. Agus juga menghimbau agar seluruh stakeholders dapat dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat ekonomi Batam.

Pembahasan Persiapan Materi Kunker – Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.

Agus mengatakan pada saat kunjungan kerja ke daerah, mitra kerja sering pada saat DPR hadir di kantor gubernur, mitra kerja terlambat dan pada saat selesai juga baru pada datang dan menunjukkan seolah-olah tidak niat ikut kunjungan kerja. Menurut Agus, ini menandakan ketidak seriusan dari mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Agus berharap pada saat kunjungan kerja mitra kerja datang duluan atau bareng dengan DPR dan menganggap tidak serius saat sedang kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Membahas terkait Kawasan Otoritas Batam – Rapat Kerja dengan Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri RI, Sekretaris Kabinet RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI.

Agus mengatakan Batam terkenal sangat bagus dalam bidang ekonomi sebagai tempat wisata dan berbelanja, tetapi akibat adanya dualisme ini kemajuan ekonomi menjadi menurun. Terkait dengan masalah dualisme BP Batam dan walikota tidak perlu sampai melanggar ketentuan UU, difokuskan saja dari fungsi walikotanya. Agus menyampaikan pada saat ini sudah memasuki pemilu sebaiknya pemilu jangan sampai mengabaikan aspek kemajuan perekonomian terutama di kota Batam, Dan dalam pengaturan kota Batam sebaiknya diatur dalam Perpres.

Persiapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Kementrian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPU

Agus menyampaikan Bawaslu dan KPU harus melakukan sosialisasi di Indonesia, Khawatir jika adanya sosialisasi hanya fokus di luar negeri maka yang di daearah akan semakin berantakan. Mengenai kegiatan sosialisasi di luar negeri harus jadi perhatian dan koordinasi dengan dubes di negera yang terkait, karena jika tidak adanya koordinasi dengan dubes akan tidak hasil.

Latar Belakang

Agus memiliki istri bernama Nelly Yuniarti dan dikaruniai 4 orang anak. 

Pada tahun 2000-2013 Agus menjadi komisaris PT Dinamika Alam Raya.

Pendidikan

S1 Universitas Budi Luhur : 1984-1994

S2 Uhamka : 2000-2002

Perjalanan Politik

Pada pemilu 2014 perolehan suara Agus belum dapat mengantarkannya menjadi anggota DPR dan  pada paripurna 31 Oktober 2018, Agus Makmur dilantik menjadi anggota DPR/MPR RI menggantikan Agus Gumiwang yang menjadi Menteri Sosial. 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Tanggapan