Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan

Wasista Bambang mengatakan tentang kontrak, setiap tahun selalu bermasalah. Selanjutnya, Wasista Bambang juga mengusulkan untuk pupuk Indonesia ini, Komisi 6 DPR RI agar bisa membantu.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Wasista menyampaikan pertanyaan yaitu sejauh mana PLN telah menghitung, karena potensi sangat besar tetapi tidak dapat dikembangankan.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Wasista menanyakan siapa yang akan mengkoordinasikan 15 BUMN ini. 15 BUMN ini digunakan oleh masyarakat untuk pulang-pergi. Permasalahan seperti buka ikat pinggang di bandara, bikin ribet peraturan itu. Terakhir, Wasista mengatakan ini harus mengkampanyekan tentang bahaya ledakan bom, buatkan animasinya jangan dibuat tegang.

Pembahasan RAPBN 2019 - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Wasista mengatakan apa yang disampaikan oleh Mendag tadi sangat dapat kami setujui apalagi itu mengenai pngawasan. Selanjutnya, Wasista menegaskan dari dua tahun yang lalu, harga cengkeh turun, padahal petani kita mengalami gagal panen. Ia titip ke Mendag dan KPPU untuk mengecek import cengkeh. Terakhir, Wasista mengatakan mengenai anggaran KPPU dan Kemendag tidak ada masalah dan akan kita bahas.

Latar Belakang

Wasista Bambang Utoyo menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 10 Januari 2017.  Dikenal oleh pendukungnya dengan panggilan Toni, Toni menggantikan Dodi Reza Alex Noerdin yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada Serentak 2017.  

Toni adalah politikus dan legislator senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mewakili Dapil Sumatera Selatan I.  Toni adalah putra mantan Pejuang Lima Hari Lima Malam, Letjen TNI Bambang Utoyo dan adik dari Ketua DPP Golkar, Indra Bambang Utoyo. Toni sudah menjabat sebagai legislator di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak 1992 sampai dengan 2014, dan terakhir menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (2009-2014).  Toni juga adalah seorang pengusaha katering makanan dan Presiden Direktur dari PT. Almi Caterindo.

Pada Agustus 2016 Toni dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 senilai Rp.2,1 Triliun.  Toni adalah termasuk dari 40 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung.  [sumber]

Pada masa kerja 2014-2019, Toni bertugas di Komisi 6 yang membidangi investasi, perindustrian dan perdagangan. 

Pendidikan

SLTP, SMP Xaverius I. Palembang (1970)

Perjalanan Politik

Wasista Bambang Utoyo bergabung menjadi kader Partai Golkar sejak 1992 dan menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Golkar di Sumatera Selatan.  Pada tahun yang sama Toni juga terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Toni adalah salah satu legislator senior di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan terakhir menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (2009-2014).

Pada Pileg 2014 Toni maju menjadi calon legislatif namun tidak menang.  Pada September 2016, Toni menggantikan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI periode 2014-2019.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - Wasista menyatakan bahwa masalah ini dari dulu tidak jelas. Sampai saat ini lahan tersebut memang masih milik Pertamina karena di Mahkamah Agung dimenangkan oleh Pertamina. Wasista mengatakan mediasi akan dilaksanakan tetapi tuntutannya harus dibuar dengan benar. Apabila aset ini sudah masuk kepada Pertamina pusat maka ini sudah milik negara, tetapi kalau belum maka akan memudahkan untuk memprosesnya. Wasista juga meminta agar DPRD Palembang menyerahkan peta lahan 28 hektar ini agar bisa diperjuangkan untuk melakukan mediasi.  [sumber]