Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Nusa Tenggara Timur II
Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09/03/1974
Alamat Rumah
Komplek DPR RI Blok B No.9
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Timur II
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU


















Tanggapan

Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Mendukung Persiapan Pengisian Formasi Guru PPPK - Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 DPR-RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

Anita menyampaikan kita kecewa juga hari ini karena ketidakhadiran daripada Kementerian Keuangan. Padahal hari ini sebetulnya kalau kita dengar dari pemaparan bapak-bapak dari tadi persoalannya itu justru ada di Kementerian Keuangan. Cuma sangat disayangkan beliau tidak mau hadir karena dilarang oleh Komisi 11. Kemenkeu harusnya hadir hari ini dan jelaskan kepada Komisi 10 tentang dana-dana yang ditransfer ke daerah untuk membiayai P3K. Karena sampai hari ini ada puluhan ribu tenaga P3K yang belum diangkat karena pemerintah daerah mengatakan ketidakjelasan terhadap dana DAU. Dikatakan sudah ditransfer tetapi kenyataannya pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan lain. Menteri keuangan dia punya tanggung jawab besar ketika mentransfer dana ke daerah dan dana itu tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah baik Gubernur maupun Bupati. Terus apa yang dilakukan oleh menteri keuangan, itu uang negara. Jangan sampai Menteri Keuangan sengaja tidak hadir ke sini karena dia tidak mau menjelaskan. Oleh sebab itu pimpinan saya berharap kita harus panggil Menteri Keuangan dan jelaskan kepada kita. Kita harus bersurat kepada Komisi 11 bila perlu kepada pimpinan DPR-RI hadirkan Kementerian di Komisi 10 supaya jelas apa yang ditransfer ke dana ke daerah itu jelas sudah ditransfer atau belum. Dana DAU di daerah banyak diselewengkan oleh pemerintah daerah terus apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua Anita setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah di kalau memang begini begini kata Menteri Pendidikan tadi ditarik saja semuanya ke pusat terpaksa harus begitu. Kalau misalnya tadi menteri mengatakan kita tarik semuanya ke pusat, itu bagus, tapi kapan dan berapa lama. Rakyat hanya butuh kepastian.


Laporan Ketua Panja RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pendapat Mini Fraksi, Pandangan Pemerintah, Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I, dan Penandatanganan Naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan HAM

Anita mewakili Fraksi Demokrat menyampaikan tanggapan dan pendapat atas RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Fraksi Partai Demokrat memahami dan mendukung pentingnya sebuah regulasi yang mengatur secara detail tentang profesi psikologi, pendidikan, dan pemberian layanan. Sebagaimana kita ketahui, ada catatan-catatan penting dalam pembahasan yang telah dilakukan selama pembahasan. Beberapa jenis rumpun bidang keilmuan psikologi lainnya yang akan diatur di dalam RUU ini agar disesuaikan dengan standar keprofesian level internasional. RUU ini juga mengatur lebih komprehensif mengenai profesi psikologi yang berisi layanan jasa dan praktik profesi psikologi, standar pendidikan profesi psikologi, pengaturan hukum tentang registrasi, sertifikasi, dan izin praktik profesi psikolog, aturan mengenai sanksi adanya hal malpraktik serta pengaturan mengenai standar pengembangan kompetensi psikolog berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat memberi catatan penting dengan mendorong Pemerintah wajib mengeluarkan peraturan mengenai aturan turunan maksimal 1-2 tahun setelah RUU ini disahkan. Diharapkan adanya persamaan persepsi dan kejelasan peraturan untuk melindungi profesi psikolog dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pada hakikatnya, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa secara holistik RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini dapat menjadi sebuah solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan psikologi secara komprehensif, sehingga mampu menjawab tantangan permasalahan dan kebutuhan atas payung hukum dalam pendidikan profesi psikologi maupun pemberian layanan kepada masyarakat yang semakin kompleks, multidimensi, dan dinamis saat ini. Mengingat pentingnya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi tersebut, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan berharap kepada rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Demokrat menerima RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini untuk disahkan ke tingkat selanjutnya.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

Anita mengatakan dimana komitmen INASGOC, sebelumnya ingin merampingkan panitia tapi malah melebar. Anita bertanya alasan tidak jadi merampingkan panitia karena 85% panitia bukan orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga dan berapa gaji panitia INASGOC.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam RAPBN-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Anita mengatakan infrastruktur destinasi pariwisata di Indonesia Timur masih rusak padahal peminatnya banyak dari luar dan dalam negeri.


Pola Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan DAK, Pola Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan DAK, Sistem Pelaporan Penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan Penggunaan DAK untuk Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI dan Sekjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI

Anita J mengatakan anggaran besar dengan prosedur yang dijelaskan namun kenyataan di lapangan jauh dari yang dikatakan. Ia menanyakan pengawasan Kemenkeu ketika DAK diberikan ke daerah. Ia ingin diberi laporan mengenai baik atau buruknya daerah agar bisa memberi koreksi ke Pemda. Ia mengatakan tiap tahun anggaran bertambah atau bergulir. Ia menanyakan boleh atau tidaknya anggota yang mempunyai dapil ikut memantau.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016, Persiapan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2016, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Anita J meminta ketegasan Menteri terkait statement mengenai guru sebagai penghambat PIP. Ia meminta untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana dan kemana guru bisa mencetak buku karena selama ini hanya fotocopy saja.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Anita mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Mendikbud tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Isu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya terkait masalah dana BOS, akan tetapi juga terhambatnya gaji untuk guru PNS selama 6 (enam) bulan terakhir. Terkait full day school, Anita meminta untuk dikaji kembali jika mereka harus sekolah 8 (delapan) jam dengan jarak rumah yang jauh.


Pembahasan RKA K/L RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud)

Anita mengatakan mengenai pengawasan jangan sampai kita sudah potong anggaran tetapi dikemudian anggarannya yang turun kebawah tidak tepat. Anita meminta untuk pengawasan agar tetap jalan meskipun dilakuakn efisiensi, sedangkan untuk simpanan pelajar dari pihak bank BRI memotong dana sebesar Rp50.000 per anak. Anita mengatakan untuk PIP yang akan dicairkan dimohon untuk perhatian apa yang sudah kami sarankan kepada bapak/ibu.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anita menyampaikan guru honorer di dapil NTT 2 mengeluh karena gajinya hanya Rp200 ribu dan gedung sekolahnya belum memadai. Anita meminta realisasi anggaran sebesar Rp3 triliun diberikan ke dapil NTT.


Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Anita J menanyakan pendistribusian KIS dan target orang miskin yang harus menerima BPJS serta alasan masih banyak orang miskin yang tidak memiliki kartu. Ia mengatakan di Kemensos datanya banyak tapi ketika ditanya mereka jawab BPJS hanya memberikan segitu. Ia mengatakan banyak orang yang tidak layak memegangnya tapi malah menerimanya.


Metode Digital Subtraction Angiogram (DSA) dan Kasus dr. Terawan — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan RI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Anita meminta adanya penjelasan terkait kasus dr. Terawan sekaligus menanyakan peran IDI. Ia berharap bila ada hal yang dilanggar segera diberikan tindakan tegas dan regulasi dipertajam.


Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Anita menanyakan alasan PAUD di daerah mengalami kekurangan dan ia meminta adanya perhatian soal pengadaan buku. Selanjutnya, ia menanyakan soal KIP yang tidak ada isinya. Lalu mengenai virtual account, ia menanyakan alasan perbedaan antara yang diberikan sekolah maupun pihak bank.


Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Anita meminta contoh konkret dari program kementerian yang telah mengurangi kemiskinan serta menanyakan fokus untuk daerah 3T. Ia juga meminta perhatian anggaran 2019 terkait beasiswa peningkatan SDM dosen dari S1 menjadi S2.


Pembahasan RKP dan RKA K/L 2019 serta Usulan Program dengan DAK — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Anita menanyakan prioritas terhadap daerah-daerah tertinggal untuk disediakan perpustakaan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.


RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anita bertanya daerah 3T mana yang disebut sebagai prioritas, sepertinya tidak ada bantuan dan alokasi anggaran yang memadai untuk daerah-daerah tertinggal, dan tidak pernah tersentuh oleh dinas-dinas terkait. Anita meminta rincian alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah, iniberhubungan dengan fungsi pengawasan DPR. Anita mengatakan dana BOS juga menjadi kendala di daerah, banyak guru yang menjerit akibat keterlambatan dana BOS yang disalurkan. Ada sekolah yang sudah difasilitasi dengan gedung-gedung bertingkat, tetapi mendapat anggaran ratusan juta, sementara ada sekolah yang keadaannya seperti kandnag kambing, tetapi tidak pernah mendapat perhatian dari Kemendikbud. Anita berpendapat ada kesalahan dalam alokasi anggaran, sekolah tertinggal justru tidak pernah tersentuh anggaran yang memadai, perlu evaluasi.


Program Kerja Perpustakaan Nasional - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Anita mengatakan bahwa sebaran Perpusnas masih sangat jauh ketimpangannya antara yang di daerah 3T dengan yg ada di Pulau Jawa. Seharusnya daerah 3T diberikan perhatian yang berlebih.


Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar

Anita Jacoba gah melihat seperti ini ia merasa sedih, kenapa ini bisa terjadi seperti ini dan harapannya kasus seperti ini tidak masuk lagi ke dalam rapat komisi di DPR. Sebagai iman kristennya menantang mahasiswa, jika mahasiswa tersebut datang secara lembut maka bisa diselesaikan dengan kasih. Selesaikan dengan hukum kasih, ini menjadi tugas Gerakan Mahasiswa Kristen Indoensia (GMKI). Intinya baginya selesaikan dengan hukum kasih. Datang, selesaikan dengan hikmah Tuhan. Duduk baik-baik, bicara bersama. Jangan arogan.


Latar Belakang

Anita Jacoba Gah terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 48.086 suara melalui Partai Demokrat . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Anita bertugas di Komisi 10
yang meliputi Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Anita adalah seorang pengajar musik dan vokal di Sanggar Ananda dan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Effatha di Jakarta.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 46. Jakarta (1994)

D3, Musik Gereja. Sekolah Tinggi Theologia. Jakarta (1997)

S1, Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nasional. Jakarta (2008)

Perjalanan Politik

Anita aktif berorganisasi di komunitas seni suara dan kepemudaan gereja. Selain menjadi pengajar vokal di Sanggar Ananda, GPIB Effatha dan GPIB Gideon, Anita juga aktif menjadi Pengurus di Gerakan Pemuda GPIB Effatha dan juga Pemuda GMIT di Kota Kupang.

Pada Pileg 2004 Anita maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan berhasil mendapat kursi ke senayan.

Pada Pileg 2009, Anita terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014.

Pada Pileg 2014, kampanye Anita banyak mendapat masalah dan diduga Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan pelanggaran tahapan proses kampanye Pemilu 2014. Tuduhan ini dibantah keras oleh Anita sebagai sebuah rekayasa dan persengkokolan lawan-lawan politiknya. [sumber]. Pada Pileg 2014 ini Anita gagal terpilih lagi menjadi Anggota DPR-RI.

Pada Oktober 2016, Anita resmi menggantikan Jefirstson Riwu Kore sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019 karena Jefirstson mengundurkan diri untuk mencalonkan dirinya sebagai Calon Walikota Kupang pada Pilkada Serentak 2017.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – Anita berpendapat agar nama orang miskin tidak digunakan untuk memperkaya orang lain dan orang miskin mendapatkan haknya sehingga tujuan pemerintah terwujud. Anita berharap semoga aspirasi Komisi 9 DPR-RI diterima oleh Kementerian Sosial RI dan dapat sama-sama mengawasi.[sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09/03/1974
Alamat Rumah
Komplek DPR RI Blok B No.9
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Timur II
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif