Sikap Terhadap RUU

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Ihwan Datu Adam menanyakan mengenai kita bukan hanya soal waktu tetapi juga soal anggaran. Lantas pakah ini akan selesai tepat waktu.

Tanggapan

Pembahasan Asumsi Dasar dan Pembahasan Awal Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Ihwan Datu mengatakan pada saat ia membaca LKPP, ada opini WTP dari NPK dengan catatan adanya ketidakpastian nilai penyertaan modal. Ia menyebutkan Pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar lebih, piutang bukan pajak tidak didukung sumber yang sesuai. Ia juga mengatakan pencatatan dan penyajian catatan saldo lebih tidak akurat, saldo langsung untuk ekuitas tidak sesuai. Ia menanyakan tindak lanjut Pemerintah yang terkesan amburadul. Ia mengusulkan opini BPK dan rekomendasi Komisi 7 dapat dimasukkan ke LKPP tahun berikutnya.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Ihwan Datu mengatakan di Morowali itu sangat banyak tenaga kerja asing dan datang melalui kontainer-kontainer. Ia mengatakan beberapa permasalahan terkait pembangunan smelter yang ada di Manokwari, ketika sidak, orang-orang bersembunyi di kontainer.

Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Datu menyampaikan kejadian ini terjadi di dapil Datu dan korban merupakan tetangga Datu. Datu mengapresiasi Pertamina yang cepat merespon, santunan Rp200 juta kepada korban juga langsung diterima keluarga korban.

Rapat Forum Permasalahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Komisi 7 DPR RI diskusi dengan LIPI

Ihwan Datu Adam mengatakan bahwa kita sudah mengerti masalah ini dan kita akan mengundang kepala LIPI yang baru serta akan mengundang Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) nantinya.

Pagu Anggaran 2020 dan Satuan Tiga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Ihwan menyarankan untuk menunda rapat dan dijadwalkan pada agenda selanjutnya.

Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Datu mengatakan tidak melihat penjelasan terkait PNS dari tingkat eselon paling bawah sampai eselon 1 yang dikatakan sudah ditindak, apa tindakannya, karena masih banyak PNS yang kongkalikong di belakang. Datu berpendapat perlu menyelidiki oknum-oknum yang ada di KLHK untuk merealisasikan tujuan.

Proyeksi Stok BBM (Bahan Bakar Minyak) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Migas (Minyak Bumi dan Gas Bumi) Kementerian ESDM RI, Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT. Pertamina (Persero)

Ihwan menuturkan pada intinya soal kelangkaan dan ketersediaan LPG, sektor pengawasan menjadi hal utama.

Latar Belakang

Pada 10 Januari 2017, Ihwan Datu Adam dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW).  Ihwan mewakili Partai Demokrat untuk Dapil Kalimantan Timur menggantikan Adji Farida Padmo Ardans yang meninggal dunia 22 Maret 2016.

Ihwan adalah politikus dan legislator senior Kalimantan Timur.  Ihwan adalah mantan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (2003-2008) dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (2009-2014).  Pada Pilkada Serentak 2015, Ihwan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Rusdi Matura namun kalah. 

Pada masa kerja 2014-2019 Ihwan bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1. Toli-Toli 

S1, Universitas Surapati. Jakarta

Perjalanan Politik

Ihwan Datu Adam gemar berorganisasi dan bergabung menjadi anggota di beberapa organisasi sayap kepemudaan Partai Golongan Karya yaitu Forum Komunikasi Putra Putra Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI (FKKPI) Kalimantan Timur, Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Timur dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur.

Pada 2002, Ihwan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan ikut serta Pilkada 2003 dan terpilih menjadi Wakil Bupati Penajem Pasar Utara (2003-2008).

Pada Pileg 2009, Ihwan maju sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mewakili Fraksi PDIP.  

Di 2011, Ihwan berambisi mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati Banggai di Sulawesi Tenggara namun tanpa rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.  DPP PDIP akhirnya mengambil kebijakan untuk memecat Ihwan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 

Di 2012, Ihwan bergabung menjadi kader Partai Demokrat.  Pada Pileg 2014, Ihwan, kali ini mewakili Fraksi Demokrat, maju menjadi Calon Legislatif namun tidak berhasil mendapat kursi untuk ke Senayan. 

Di 2015, Ihwan turut serta di Pilkada Serentak 2015, berpasangan dengan mantan Walikota Palu, Rudi Mastura sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk ketiga kalinya Ihwan kalah dan gagal menjadi Wakil Gubernur.

Pada 22 Maret 2016 Anggota DPR-RI Adji Farida Padmo Ardans meninggal dunia dan Ihwan diputuskan untuk menjadi penggantinya melalui mekanisme Pergantian Antara Waktu (PAW).  Ihwan dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 10 Januari 2017.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

belum ada