Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Apartment Permata Hijau 2/6B no.16, RT.008/RW.002, Kel. Gelora. Tanah Abang. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU


































Tanggapan

Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RUU tentang APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Bara menyatakan siap memberikan dukungan politik penuh terhadap program Kementerian LHK untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menyarankan untuk diadakannya legal enforcement sebagai effort-nya.


Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Bara mengatakan salah satu cara meningkatkan kondisi minyak yang turun adalah dengan investasi. Bara bertanya apa kebijakan Dirjen Migas untuk reformasi bisnis migas yang mudah, langkah apa yang akan dilakukan setelah kompensasi untuk sengketa tanah di Bitung.


Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Bara K mengatakan ia setuju untuk melakukan kunjungan ke Danau Toba dan bisa diatur jadwal secepatnya. Ia menyampaikan di Sulawesi Utara, ada danau yang banyak eceng gondoknya dan Pemerintah sempat kewalahan. Ia juga mengatakan saat ini sedang ramai program mobil listrik, itu memang program untuk mengurangi emisi tapi tidak ada koordinasinya.


Usulan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Bara mengatakan perlu ada rincian keuangan pada situasi sulit sehingga bisa mengetahui hasil yang konkrit. Bara menginginkan bidang ristek tidak menjadi korban pemotongan anggaran yang berlebihan. Bara mengatakan meskipun revenue negara tidak didapatkan secara cepat, tapi harus tetap yakin dengan effort yang dilakukan untuk negara. Bara bertanya apakah ada grand design untuk needs Indonesia dalam bidang inovasi dan ristek.


Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Bara mengatakan Pertamina harus mencari financing untuk menutupi kerugian Pertamina. Sebab, tetap ada beban kapitalisasi yang harus ditanggung oleh Pertamina.


Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Bara mengatakan mengenai kualitas distribusi listrik, Komisi 7 DPR RI kunker ke Sulut, masih ada pemadaman listrik tiap hari. Kemudian, Bara juga menanyakan availability dari kontraktor bagaimana. Ada kontraktor yang tidak deliver atau melaksanakan tugas.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Bara Khrisna menanyakan mengenai ratifikasi dalam penganggaran KLHK.


Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Bara Khrisna mengatakan ia menyambut baik paparan dari Menristekdikti dan Kepala LPNK. Ia mengerti bahwa Pemerintah memiliki banyak prioritas, pertumbuhan ekonomi juga belum memenuhi target. Menurutnya Pemerintah harus pintar-pintar dalam mengalokasikan anggaran. Ia mengatakan bahwa seperti yang semua tahu kunci keberhasilan suatu bangsa untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain adalah di inovasi. Ia menyampaikan berdasarkan anggaran yang telah dipaparkan saat ini, tidak menunjukan komitmen untuk menguatkan inovasi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa seluruh anggaran Dikti adalah Rp40 Triliun dan dispalisasinya besar. Menurutnya, anggaran yang kecil ini menunjukan kurangnya komitmen untuk melakukan penekanan di bidang inovasi. Ia mengatakan bahwa ini abad 21 yang merupakan adab kompetitif dan inovasi sangat dibutuhkan. Ia sangat sedih karena LIPI anggarannya hanya Rp1,3 Triliun dan itu bisa menghambat inovasi. Ia meminta untuk fokus kepada inovasi.


Rencana Induk Riset Nasional — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Bara mengatakan bahwa pada saat itu ada konflik dari Pak Habibie yakni terlalu boros spending dalam risetnya. Menurut Bara kuncinya adalah bagaimana kedekatan dengan Presiden.


Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Bara mengatakan jika divestasi saham Freeport 51% dapat membuat inflasi lebih baik untuk Indonesia maka harus didukung karena semua untuk kepentingan Indonesia. Bara mengatakan renewable energy harus didukung meskipun susah. Bara mengatakan dalam membahas UU tentang EBKE, investasi di sektor EBTKE perlu ditingkatkan.


Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Bara menegaskan strategi apa yang dimiliki Kementerian untuk meningkatkan lifting migas kita secara cepat, apa yang bisa ditawarkan Pemerintah sehingga kita bebas dari belenggu ketergantungan pada impor dan fosil oil. Tidak perlu dijawab saat rapat ini. Ini ketergantungan kita pada minyak tersebut sangat tinggi jadi harus ada peningkatan produksi itu


Evaluasi Anggaran Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BATAN, Kepala BIG, dan Kepala LAPAN

Bara menyampaikan jika ditotalkan ini anggaran badan-badang semua ini hanya Rp 5 Triliun, dan ini mereka ujung tombak kita dalam hal penelitian tersebut jadi kita sangat miris jika anggarannya segitu, dan kita bandingkan dengan negara-negara lain itu jauh 1% di bawah badan-badan negara lain, coba kita lihat apa yang dapat kita perbuat dengan Rp 800 juta ini, memang jika kita lihat anggaran kita hanya meningkat 5% ini tetapi kita juga harus berfokus pada riset tersebut, karena merekalah kunci kita untuk bisa berinovasi, sehingga Bara merasa sangat salut kepada mitra yang hadir karena dengan budget limit tetapi tetap bekerja untuk negara kita ini


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Bara mengatakan perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih baik.


Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Bara mengatakan persoalan smelter bukan hanya persoalan Freeport tapi semua pemegang kontrak karya, bedanya kalau di Freeport ada kepentingan ekspor, sementara di kontrak yang lain tidak ada. Bara berpendapat pembangunan smelter jangan menunggu uang divestasi karena akan lama.


Pencadangan Gas dan Pembangunan Pipa Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Gas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Bara mengatakan bahwa masalah gas sangat penting bagi komisi 7 DPR-RI dan harus dianalisa. Namun, Bara berpikir bahwa SKK Migas tidak menganggap penting karena tidak hadir pada rapat hari ini.


Laporan BPK Terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bara mengatakan daerah bekas tambang dan daerah yang masih aktif banyak pelanggaran dan penambahan lokal itu kompleks, terlihat otoritas tidak berdaya dan taman nasional masih ada kegiatan tambang cukup masif dan tidak masuk pihak otoritas, terutama Kementerian LHK. Kami juga beberapa kalau Komisi 7 mengangkat soal ini, Pemerintah harus lebih berani melawan, terutama perusahaan besar. Kemudian, Bara mengatakan tailing PT. Freeport lumayan kompleks, terutama soal temuan BPK untuk validasi temuan BPK, kalau betul pasti betul, tidak benar tidak benar, karena yang bisa menilai tailing Rp185 Triliun itu angka fantastis, kalau kita gunakan itu secara konsekuensi hukum besar.

Bara menegaskan memang disayangkan Kementerian LHK tidak memberi opini atau pendapat mengenai temuan BPK tersebut. Selanjutnya, Bara juga mengatakan tailing ini jadi masalah dan yang diserang PT. Freeport karena masalah tailing, kalau ini sudah selesai dan punya 51%, operasi tambang meskipun mereka masih terlibat dan kita ada vase baru untuk praktek good government dan masalah lingkungan bisa dipatuhi. Terakhir, Bara mengatakan kita tidak ingin temuan BPK tidak dipatuhi, itu buruk untuk kehidupan negara kita, rispek BPK bisa kita jaga, tapi BPK juga bisa salah.


Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Bara berharap di kontrak yang baru ini dapat membawa benefit yang maksimal bagi negara, benefitnya harus lebih besar dari kontrak sebelumnya. Selanjutnya, Bara mengatakan sebelum transfer payment itu dibuat berarti itu bukan milik kita. Itu baru agreement, aktanya 51% itu belum milik Negara Indonesia. Terakhir, Bara mengatakan kalau negara kita menjadi pemegang saham, negara kita juga harus memikirkan costs.


Rapat Forum Permasalahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Komisi 7 DPR RI diskusi dengan LIPI

Bara Krishna Hasibuan mengatakan bahwa kita sangat tidak menduga banyak yang datang dari LIPI dan memang karena 17 April mendatang semakin dekat jadi banyak anggota yang sedang di dapil dan sebetulnya ia harus ke dapil tapi karena ada aduan LIPI ini maka ia langsung menghadiri forum ini jadi kami bersedia menerima masukan apa saja yang terjadi di LIPI dengan segala permasalahan yang ada, setelah ini kita akan mengadakan konferensi pers jadi tidak bisa terlalu lama jadi jangan khawatir, kita semua ada di belakang saudara semuanya, kita akan mendukung penuh kelembagaan ini.


Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bara mendukung penambahan Pagu karena banyak yang harus ditangani. Bara juga mengapresiasi untuk tema 2020 yaitu peningkatan SDM. Kontribusi kementeria untuk peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi atau sosial memang sangat penting. Bara mengaku juga tertarik dengan prirotas nasional.


Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Bara menyarankan sangat dibutuhkan soal penambahan pasokan listrik di daerah kepulauan Sulawesi Utara, dan Bara berpikir benar adanya bahwa perlu diadakannya Focus Group Discussions (FGD) dahulu.


Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bara mengatakan sampah di Manado biasa disebut sampah dari Bunaken, dibutuhkan menambah budget teknologi untuk mengangkut sampah dari 4 sungai-sungai di Manado. Bara juga mengatakan bahwa dana dari pusat terbatas untuk membantu daerah tetapi perusahaan-perusahaan harus bisa ditekan untuk membantu mengangkut sampah tersebut. Bara berpendapat konsep bank sampah bisa dijadikan terobosan dan murni inisiatif dari masyarakat, jadi tidak perlu ada keterlibatan Pemda. Mungkin bida menjadi terobosan dari KLHK untuk membuat bank sampah, kemudian BUMN menjadi sponsornya.


Perkembangan Investasi serta Kegiatan Eksplorasi Batubara dan Pertambangan 2019-2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dirjen Penegakan Hukum serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bara menyarankan agar ada tindakan tegas dari pihak aparat untuk penyelesaian masalah penambangan illegal oleh masyarakat, karena menurutnya pihak aparat adalah salah satu pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini.


Pagu Indikatif RKA K/L 2020 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Non Kementerian (LPNK)

Bara mengatakan tidak ada perubahan secara fundamental dalam budgeting LPNK ini, karena hampir semua turun, kita tidak bisa menyalahkan Menristekdikti karena ini kavlingnya ada di naungannya di Kemenkeu dan Bappenas. Bara membaca di media-media bahwa Kementerian-Kementerian lain pada meminta tambahan anggaran, kenapa Kemenristekdikti tidak. Bara setuju dengan Bapak Ridwan Hisjam, lebih baik kita lakukan protes keras kepada Pemerintah (Kemenkeu dan Bappenas) dan untuk tidak melanjutkan pembahasan ini.

Selanjutya, Bara menegaskan kita harus melakukan sesuatu aMenkeu dan Kepala Bappenas dapat mendengarkan suara kita. Anggaran itu memang kurang sekali, jadi bukan hanya energi saja Pak Ramson tapi semua bidang juga kurang ini dan dibutuhkan inovasinya.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Armasnyah Tambunan

Menurut Bara, progres Dewan Energi Nasional (DEN) masih sangat rendah dan harus membuat target pada tahun 2025 harus mencapai 35%. Bara menanyakan bagaimana Armansyah akan menjalankan konsep-konsep yang telah dibuat. Bara juga mengatakan bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) adalah lembaga dibawah Presiden sebagai lembaga kreatif ekonomi.


Pasca Pemadaman Listrik Masal dan Progres Pembangunan Tenaga Kelistrikan - RDP Komisi 7 DPR RI dengan Plt Dirut PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Bara mengatakan mungkin bisa disampaikan maslh teknis yang telah diteliti dari tim independent dari PLN maslh pemadaman bulan Agustus lalu. Mungkin maslh blackout ini di seluruh Indonesia bisa terjadi semua, walau itu kecil, tidak membuat atensi publik. Daerah dapil ia masih sering seperti itu. Terakhir, Bara mengatakan investigasi dengan Bareskrim biarkan saja berjalan sendiri. Terkait soal penyebab teknis, cara PLN dan Pemerintah saat merespon karena adanya kekacauan apa sikap PLN dan Kementerian ESDM dan pada saat kejadian peran Kementerian tidak hadir, hanya PLN yang hadir di publik.


Implementasi BBM Satu Harga

Bara Krishna Hasibuan dari Sulawesi Utara. Bara berpendapat dengan angka 3 triliun pertahun itu memang sangat fantastis. Pertamina harus mencari financing sendiri namun itu juga merupakan kerugian untuk Pertamina sendiri meskipun tetap ada beban kapitalisasi yang harus ditanggung Pertamina sendiri. Kami ingin sekali Pertamina bersaingan dengan bukan saja hanya petronas tetapi juga dengan perusahaan yang lainnya.


Kinerja 2018 dan Masalah Investasi di Sektor Migas – Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)

Barra menyatakan kita tidak bisa 100% langsung membebankan kepada SKK Migas, perlu adanya pembahasan yang komprehensif terkait lifting gas. Apa penyebab lifting yang stuck dari 15 tahun terakhir ini, dan apa resolusinya untuk masalah lifting.


Pengawasan Bidang BBM – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Bara mengatakan untuk penambangan liar di daerah pemilihannya, sudah banyak memakan korban jiwa dan hampir di seluruh wilayah terdapat penambangan liar dan seharusnya pemerintah pusat lebih aktif dan saling bekerja sama. Bara menuturkan seharusnya ada pula usaha untuk memberikan solusi kepada pihak yang melakukan penambangan liar.


Tindak Lanjut Temuan BPK Hasil Pemeriksaan Semester 1 2018 (IHPS 1 2018) dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bara mengucapkan terima kasih atas prestasi yang sudah didapatkan oleh Menteri LHK dan Bara juga memberikan apresiasi atas kinerja KemenLHK dikarenakan KemenLHK memberikan banyak kontribusi di Dapil Bara. Bara juga meminta perhatian khusus kepada kota Manado dan bertaya solusi yang khususnya untuk penanganan libah dan sampah dikarenakan belum adanya solusi komprehensif di Manado dan memang persoalan kebersihan di Kota Manado sangat minim sekali. Salah satu masalah di Manado adalah tidak terkendalinya perkembangan eceng gondok.


Laporan Investasi Saham PT Freeport Indonesia dan lain-lain – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia.

Bara mengucapkan selamat kepada PT. Inalum dan pemerintah Indonesia karena sudah berhasil menyelesaikan transaksi pembelian saham dan berhasil menguasai 51% saham PT. Freeport Indonesia. Bari berharap, setelah menguasai saham mayoritas, PT. Freeport Indonesia menjadi lebih baik dan keuntungan bagi Papua dan Indonesia bisa menjadi lebih besar. Bara ingin aspek lingkungan hidup harus dijaga agar lingkungan hidup lebih baik lagi. Menurut Bara banyak yang kritik kenapa kita tidak tunggu smapai 2021 saat kontrak berakhir sehingga bisa ambil alih dan dinasionalisasikan. Menurut Bara, ditengah melakukan kewajiban investasi, Bara piker apa yang disaksikan hari ini adalah suatu capaian yang maksimal tanpa merugikan salah satu pihak. Sebab kepercayaan internasioal harus dijaga dan menghasilkan hasil yang lebih signifikan. Menurut Bara, kepercayaan internasional dan iklim investasi harus kita jaga dan Bara memberikan penilaian positif kepada Bapak Wenas selaku Dirut PT. Freeport Indonesia.


Data Satuan Tiga dan Tarif PPH per KWH - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirut PLN

Bara memberikan apresiasi kepada PLN yang telah menaikkan radio elektrasi dan rationya menjadi surplus. Bara menyampaikan setiap agenda kunjungan masih adanya keluhan pemadaman listrik yang terjadi di Manado dan di dapil, egenral manager PLN mengatakan ini masih transmisi atau masalah teknis gardu. Bara menanyakan bagaimana solusi yang komprehensif yang ada untuk harus terjadi pemadaman. Kenapa sulut surplus pada kapal Turki kapasitas 123MW yang kontrak hingga tahun 2021, apakah PLN akan memperpanjang kontrak atau akan bangun pembangkit. Bara mendorong PLN agar focus pembangkit geothermal di Sulut karena cadangan Sulut terbesar ke-3 di Indonesia.


Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK

Bara menyatakan yang banyak melakukan penambangan liar memang banyak dilakukan oleh rakyat. Kenyataan di lapangan ada leading sektor yang tidak bisa ditembus. Kalau kita tegakkan praktik ilegal mining ini akan berdampak ke pemasukan negara. Bara menanyakan ada tidak usaha Kementerian untuk
mempercepat legalisasi. Bara mengapresiasi atas kerja keras terutama Dirjen Pengelolaan Limbah yang mempercepat proses dari pengolahan dari mercury ke non-mercury.


Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Bara mengapresiasi jajaran tetap bekerja walaupun masih ada kekurangannya, dalam bebrgai kunjungan dimanapun mengenai distribusi memang menjadi masalah.


Latar Belakang

Bara Krishna Hasibuan adalah politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Sulawesi Utara.  Bara adalah salah satu pendiri PAN dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bidang Hubungan Internasional (2010 - sekarang). Bara adalah putra dari advokat senior, mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mantan Pemimpin Umum Harian Suara Pembaruan, Dr. Albert Hasibuan.

Bara dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 10 Januari 2017 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Yasti Soepredjo Mokoagow yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Bupati Bolaang Mongondow pada Pilkada Serentak 2017. 

Pada masa kerja 2014-2019, Bara bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3. Jakarta (1989)

S1, Political Science. Boston University. Boston. Amerika Serikat (1994)

S2, Political Science. Boston University. Boston. Amerika Serikat (1996)

S2, Public Administration. Harvard Kennedy School of Government. Boston. Amerika Serikat (2012) 

Perjalanan Politik

Sebagai putra dari pengacara dan pemimpin surat kabar Suara Pembaruan, Dr. Albert Hasibuan, Bara Hasibuan sering berhubungan dengan isu-isu politik dan hukum. Bara mengambil jurusan ilmu politik ketika kuliah untuk lebih mendalami minatnya di politik.

Minat Bara pada politik semakin dalam pada masa-masa sebelum era-Reformasi dan turunnya Presiden Soeharto di 1997.  Bara aktif terlibat di awal pendirian Partai Amanat Nasional di 1998. Bara resmi menjadi kader PAN dan menjadi Ketua Bidang Hubungan Internasional (1998-2000) dan Wakil Sekretaris DPP PAN (2000-2001).

Namun karena isu konflik internal di PAN di 2001, Bara memutuskan untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada Pileg 2004, Bara mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif mewakili PKB untuk Dapil Sumatera Utara 3. Sayangnya Bara tidak berhasil terpilih menjadi Anggota DPR.

Bara Hasibuan adalah salah satu politikus muda Indonesia yang mendapat penghargaan Congressional Fellowship di Kongres Amerika Serikat dan mendapat kesempatan pertukaran pengalaman bekerja disana.

Pulang dari Amerika, Bara mendirikan perusahaan konsultan strategis HD Asia Advisory dan menjadi konsultan manajemen dan politik.

Di 2010, ketika Hatta Rajasa resmi menjadi Ketua Umum PAN, Bara kembali bergabung menjadi kader PAN dan menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP PAN. (2010 - sekarang).

Pada Pileg 2014, Bara mencoba lagi mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif tapi kali ini di Dapil baru, Sulawesi Utara. Bara gagal terpilih menjadi Anggota DPR-RI.

Pada Oktober 2016, Yasti Soepredjo Mokoagow mengundurkan diri dari DPR-RI karena maju mencalonkan diri sebagai Bupati Bolaang Mongondow pada Pilkada Serentak 2017.  Bara resmi dilantik menggantikan Yasti sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 10 Januari 2017.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Riset dan Inovasi

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Bara berpendapat bahwa mengenai penambahan budget harus ditindaklanjuti karena anggaran Indonesia untuk riset dan teknologi masih sangat rendah yaitu 0,2%. Bara juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ia punya, Indonesia menempati peringkat 87 dari 143 negara yang diteliti, hal ini dianggap masih sangat rendah. Bara percaya pada komitmen Menristekdikti dan sebagai salah satu perwakilan Komisi 7, Bara ingin bersama-sama meningkatkan kultur riset yang kuat di Indonesia. Bara juga memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga dan program-program terkait secara tidak langsung. Menurut Bara, kultur riset menyebabkan pihak swasta tidak lagi menilai bahwa riset ini hal yang tidak penting, sehingga dapat membuka peluang dalam hal penanaman modal dari swasta. Bara menyarankan kepada mitra untuk menyusun strategi yang kuat khususnya dalam hal kultur, inovasi, dan riset. Bara menyarankan untuk diadakannya rapat serupa demi menciptakan satu kultur baru dengan mengundang para menteri.[sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Feberuari 2017 - Khrisna menginginkan wakil dari Papualah yang menduduki jabatan Direksi Freeport. Menanggapi persoalan ini yang menyedihkan bagi Krishna adalah kalau kita lihat PHK di Timika terus berlangsung yang dirugikan adalah rakyat Papua karena kegiatan tambang Freeport ada di tangan rakyat Papua. Khrisna juga menanyakan bagaimana jika wakil Papua melihat deadlock komunikasi negosiasi antara PT Freeport dengan Pemerintah ditambah dengan adanya PHK di Timika. Khrisna menginginkan agar PT Freeport punya loyalitas pada perusahaan juga pada rakyat Papua. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Apartment Permata Hijau 2/6B no.16, RT.008/RW.002, Kel. Gelora. Tanah Abang. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi