Sikap Terhadap RUU

Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PBNU, PP Muhammadiyah, dan LPOI

Afzal berpandangan mungkin Perppu Ormas menjadi lahan kontrol bagi Pemerintah terhadap Ormas yang menyimpang dari Pancasila.

RUU Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia

Afzal menyampaikan kami dari Demokrat setuju RUU tersebut dibahas dalam tingkat selanjutnya, dan disahkan pada paripurna berikutnya.

Tanggapan

Evaluasi Rekrutmen dan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Afzal mengatakan agar perekrutan PNS dapat disesuaikan dengan daerahnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara, Penetapan Hasil, dan Pencalonan Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri

Afzal mengatakan KPU harus berpatokan kepada UU Pemilu, UUD, dan UU Hukum. KPU hanya melakukan putusan pengadilan misalnya tidak ada pencabutan politik.

Persiapan Kunjungan Kerja — Komisi 2 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Afzal mengatakan mengenai mitra kerja yang ada di daerah, mereka tidak mengetahui anggota Komisi 2 bahkan ketika dirinya berkunjung ke BPN, tidak ada yang mengetahui bahwa dirinya berada di Komisi 2.

Penyampaian Pagu Anggaran serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI

Afzal meminta agar anggaran KPU dan Bawaslu sampai ke daerah-daerah, karena di dapilnya Afzal terdengar rumor bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu belum turun.

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

Afzal menyampaikan pandangan dari Fraksi Demokrat, sebagai berikut: Perkembangan perekonomian
Indonesia di beberapa thn terakhir tidak lepas dari dinamika perekonomian global seperti krisis ekonomi asia dan krisis ekonomi global. Perekonomian Indonesia harus terus bertahan seiring dengan berjalannya waktu dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Saat ini, diharapkan di masa mendatang Indonesia harus bertekad menjadi negara yang berdaualat, adil dan makmur. F-Demokrat mengapresiasi Pemerintah, di tengah kondisi perekonomian global yang masih ndibayangi tantangan yag cukup besar, meminta kepada Pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat dirasakan oleh semua. Perkembangan perekonomian Indonesia telah banyak mengalami daya uji, Dimulai dari krisis ekonomi Asia tahun 97-98, krisis keuangan global tahun 2008-2009, dan perlambatan ekonomi global 2017-2018. Hal-hal tersebutlah yang mewarnai jatuh bangun dinamika perekonomian Indonesia. Indonesia harus dapat bertahan seiring berjalannya waktu untuk menghadapi gejolak dan tantangan perekonomian, baik yg bersumber dari dalam maupun luar negeri, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia. F-Demokrat mengapresiasi terjaganya stabilitas ekonomi di tengah-tengah perekonomian global yang masih dibayang-bayangi oleh tantangan besar. F-Demokrat berharap agar pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan
pembangunan, sehingga kemanfaatan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Indikator asumsi ekonomi makro harus kuat dan dapat menahan tantangan global dan domestik. F-Demokrat akan terus mendukung dan mendorong pemerintah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kepada pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan optimis mensejahterakan
masyarakat. F-Demokrat memberikan catatan; 1. Indikator asumsi ekonomi makro dalam RAPBN harus kuat. 2. F-Demokrat akan terus mendukung dan mendorong pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam sisi internal Pemerintah perlu meningkatkan neraca perdagangan. F-PD menilai bhw RAPBN TA 2020 yang difokuskan pada peningkatan iklim investasi ini tidak hanya memberikan
manfaat dlm jangka pendek saja melainkan juga manfaat dalam jangka panjang. F-PD meminta agar Pemerintah juga bijak untuk tidak hanya membuka kesempatan pada segenap investasi asing
tetapi juga mampu mendorong memberikan kesempatan terhadap kontribusi investasi lokal. F-Demokrat memandang bahwa tantangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus dilakukan dengan
optimalisasi penerimaan perpajakan. F-PD mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah. F-PD merasa perlu adanya percepatan projek strategis untuk mendorong berbagai sektor khususnya sektor pertanian. F-PD menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU tentang APBN TA 2020 beserta Nota Keuangannya untuk dapat dilanjutkan dlm pembahasan di tingkat-tingkat selanjutnya di DPR-RI. Pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah juga harus mampu mendorong sektor-snektor yag menyerap tenaga kerja banyak, khususnya
sektor pertanian. F-Demokrat memandang bahwa Kerja nyata pemerintah selama 5 ahun terakhir masih dibayang-bayangi oleh isu perlambatan ekonomi global, pemerataan perkonomian yang belum optimal, serta minimnya pembukaan dunia kerja. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pnenjaminan dan peninjauan kembali atas sasaran sasaran pembangunan yag belum tercapa dalam RPJMN 2015

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak

Afzal menanyakan terkait Justice Collaborator (JC), idealnya seperti apa. Menurut Bapak Askari, kira-kira skala prioritas untuk daerah mana yang perlu ditangani kalau Bapak diberikan anggaran yang terbatas dan program prioritas apa yang akan Bapak gulirkan di LPSK dengan anggaran yang minim. Afzal pernah menyampaikan kepada KPK bahwa idealnya yang digunakan oleh KPK dalam mengajukan tuntutan terkait perlindungan terhadap JC itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 karena sesuai dengan undang-undang tersebut mulai dari tahap penyidikan sudah dapat dilakukan perlindungan.

Latar Belakang

Muhammad Afzal Mahfuz adalah politisi dari Partai Demokrat mewakili Dapil Sulawesi Barat.  Afzal adalah seorang pengacara dan pemilik dari kantor hukum Muhammad Afzal & Associates. Afzal adalah kuasa hukum yang membela mantan Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat juga yang terjerat kasus korupsi, Putu Sudiartana.  [sumber]

Pada 10 Januari 2017 Afzal dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Salim Mengga yang mengundurkan diri karena maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Barat pada Pilkada Serentak 2017.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 77. Jakarta (1992)

S1, Hukum. Universitas Trisakti. Jakarta (1998)

Perjalanan Politik

 Pada akhir 2017 Azal berpindah tugas yang semula di Komisi 1 membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika ke Komisi 2 DPR-RI yang membidangi pemerintah dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Ormas - Pandangan Mini Fraksi

23 Oktober 2017 -  Pada Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),  Ia mengatakan bahwa Fraksi Demokrat selalu mendukung pemerintah tapi Fraksi Demokrat mohon pemerintah harus melihat Supremasi Hukum. Jika pemerintah berkenan melakukan revisi terbatas maka Fraksi Demokrat dapat menyetujui Perppu Ormas untuk dilanjutkan dan disahkan di Paripurna, tetapi jika pemerintah tidak berkenan melakukan revisi terbatas maka dengan berat hati Fraksi Demokrat tidak menyetujui Perppu Ormas tersebut. [sumber]

Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan Mendagri, Menkominfo, dan Kemenhumham, Afzal memandang telah terjadi pergeseran paradigma pemerintah terkait pengorganisasian masyarakat. Fraksi Demokrat mengingatkan agar tidak tergelincir dari konstitusi negara hukum. Memperhatikan Perppu Ormas ini, kami berpandangan ada kegeseran pola pikir pemerintah dalam memandang ormas-ormas yang ada di Indonesia. Kami memandang telah terjadi pergeseran paradigma pemerintah tentang kebebesan untuk berkumpul dan berserikat. Afzal mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat mengukur lebih objektif lagi. 

Dengan mengucap bismillah, Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas, Fraksi Demokrat DPR-RI setuju untuk dibahas lebih lanjut di tingkat 1. [sumber]

Tanggapan

belum ada