Komisi III - Hukum, HAM, dan Keamanan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Tetty mengatakan guru agama akan mendapatkan tugas tambahan dan ia menanyakan perlu tidaknya memberi peluang melalui Permen agama karena untuk tanggung jawab pendidikan khusus untuk benar-benar mencapai hasil, sehingga tidak merasa dianaktirikan.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Tetty menghargai keputusan Kemenag untuk mengajukan usulan tambahan anggaran, karena dirinya percaya bahwa keberagaman serta kerukunan beragama di Indonesia sangat penting. Kemudian, Tetty bercerita bahwa sebelum masuk sebagai Anggota DPR, ia dulunya adalah seorang penyuluh agama di Sulawesi Tengah. Permasalahannya adalah tunjangannya sebagai penyuluh agama sangat kecil. Begitu juga dengan di daerah-daerah lainnya, seperti salah satu contohnya NTB. Sehingga, menurut Tetty, prioritas penyuluh agama di tahun 2020 harus benar-benar diperhatikan dan mendapat perlakuan secara khusus. Terakhir, selain penyuluh agama, Tetty melihat bahwa ada begitu banyak guru non PNS yang tidak mendapat honor atau perhatian secara layak. Sehingga, selain penyuluh agama, Tetty meminta agar guru non PNS ini diberikan upah yang layak demi kemajuan bangsa.

Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Tetty mengatakan peningkatan anggaran BNPB sangat didukung dan perlu adanya kajian terkait sona banjir dengan regulasi mendukung penanggulangan secara komprehensif. Tetty mengatakan, Eselon 1 perlu mengetahui saat berbicara dengan KemenKeu dan Bapennas alasan kenapa pagu anggaran BNPB bisa turun.

Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH

Tetty menanyakan kasus jamaah haji yang daftar ke travel abal–abal apakah karena kurang sosialisasi UU yang mejamin kemaslahatan umat. Tetty mengapresiasi atas pengelolaan Virtual Account. Tetty juga memohon agar tempat pendaftaran jamaah haji dibawah kontrol Kemenag sehingga tidak ada yang salah daftar dan kehilangan uang mereka

Evaluasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 - RDP Komisi 8 dengan BNPB

Tetty mengatakan jangan takut untuk membuat rancangan anggaran yang bisa menolong banyak manusia terkait bencana yang tersebar dimana–mana dan khususnya di Kota Palu. Menurut Penelitian Palu diambil dari nama Palu Koro yang artinya patahan yang berbahaya. Dalam rangka mitigasi ternyata dari nama saja Palu itu patahan yang berbahaya, pemerintah sudah memetakan garis zona merah. Tetty berpendapat bahwa perlu adanya penegasan hukum di dalam izin pembangunan, perlu keterangan dari BMKG yang terkait. Jangan takut untuk membuat rencana anggaran untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tetty pun ingin mengetahui sejauh mana BNPB dalam tugas secara khusus di kota Palu, Donggala dan Sigi karena menurut penelitian, pembentukan dari Provinsi Sulawesi Tengah sudah terdeteksi dari jauh–jauh hari terlebih lagi Palu artinya patahan, dan memang kita saksikan bencana menyebabkan banyak korban jiwa, sehingga perlu adanya mitigasi supaya tidak meminta korban lebih besar. Memang sekarang Pemerintah sudah memetakan Zona Merah. Tetty mendapat Informasi, ada lokasi yang sudah dipatok dan tiba–tiba ada yang sudah memetakan zona merah. Tetty juga mendapatkan informasi, ada lokasi yang sudah dipatok dan tiba-tiba ada yang mencabut sehingga berani membangun di wilayah tersebut. Barangkali perlu ada kepastian hukum dan keterangan dari pihak yang membuat izin tersebut.

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Tetty mengatakan di lapangan, dirinya menemukan temuan bahwa ada satu rumah sakit yang menolak ibu hamil dikarenakan tidak ada dokter padahal rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pemerintah. Tetty mengapresiasi kinerja BNPB dan dirinya prihatin dengan warga penerima bantuan namun tidak mendapatkan bantuan sama sekali dan justru mereka menerima bantuan dari LSM yang memperhatikan mereka. Tetty berharap agar sisa anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin dan adanya pengawasan khusus terkait rumah sakit yang menolak ibu hamil tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 dan Isu Aktual – Rapat Kerja Komisi 8 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Tetty mengatakan bahwa dirinya sedih melihat anggaran Kemen-PPPA menurun dan program sosialisasi yang diadakan belum menyentuh perempuan dan anak. Tetty berharap semoga ke depannya, ada program yang lebih nyata dan dapat dirasakan manfaatnya.

Biodata

Jenis kelamin: Perempuan

Agama: Kristen Protestan

Status: Menikah

Nama suami: Proklamasi Putra PM. Hambuako

Jumlah anak: 4 orang

Latar Belakang

Tetty Pinangkaan berhasil menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai anggota PAW menggantikan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura Dapil Sulawesi Tengah pada 13 Desember 2018. Tetty memperoleh suara sebanyak 17.368 suara.

Pendidikan

SD Negeri XX Manado (1980)

SMP Negeri II Tondano (1983)

SMA Negeri Tondano (1986)

S1 UKIT Kependetaan (1994)

Tetty juga pernah mengikuti kursus Bahasa Inggris dan Kepemimpinan Pemuda Gereja

Riwayat Organisasi

Anggota Badan Kerja Sama Umat Kristen Palu (1998-2005)

Pengurus Forum Kerja Sama Umat Beragama Parigi Moutong (2006-2007)

Pendeta Gereja Kristen Sulawesi Tengah Ketua Jemaat (1995-2013)

Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah (2010-2013)

Riwayat Pekerjaan

Dosen Agama Kristen/AK-FAR/Palu