Demokrat - Jawa Barat X

Komisi XI - Keuangan dan Perbankan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

RKA dan RKP LKPP Tahun 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala LKPP

Didi ingin menanyakan mengenai pendampingan LKPP dalam proyek strategis Pemda di Paparan ini, apakah yang menjadi tolak ukur bagi suatu proyek untuk dapat didampingi Pemda dan apakah banyak daerah lain yang juga LKPP dampingi. Berapa jumlah produk yang sudah tayang dan bagaimana nilai transaksinya. Apakah sudah sesuai target yang diharapkan sejauh apa dan bagaimana dengan anggaran yang diusulkan ini dapat meningkatkan nilai transaksi tersebut. Bagaimana dengan RUU pengadaan barang jasa publik mohon saudara sampaikan singkat saja progres mengenai RUU ini kepada kami. Lalu bagaimana minat KL terhadap barang dan jasa di katalog ini, apakah antusiasnya tinggi ataukah ada saran dan masukan dari KL mengenai barang yang dibutuhkan namun tidak ada di katalog. Sehingga harus membeli impor, bagaimana LKPP dapat mengatasi hal tersebut dengan anggaran yang ada. Berikutnya bagaimana LKPP turut berperan melakukan inisiasi efisiensi belanja pemerintah sebagai bentuk strategi penguatan dan pemerataan perekonomian nasional. Selanjutnya, apakah langkah LKPP dalam mempertemukan minat UMKM dengan kebutuhan pemerintah, apa program kerja LKPP yang lain selain mengenai katalog ini. Tahun 2022 yang lalu Presiden Jokowi sempat meminta agar LKPP e-katalog tersistem dengan integrasi dengan Kementerian yang lain. Bagaimana anggaran yang sudah ada dapat memberikan follow up-nya hingga kini. Terakhir, Didi ingin mengetahui mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah domestik Bagaimana penggunaan di LKPP hingga saat ini dalam membantu permodalan UMK dalam menyediakan barang dan jasa pemerintah.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Didi menjelaskan bahwa saat ini kita tidak bisa pungkiri perhatian publik kepada Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai dan image yang kurang baik sekarang terus diarahkan ke Kemenkeu, tentu ini hal yang tidak dibiarkan karena ada hal-hal baik dilakukan bisa pelayanan pajak tapi situasi negatif ini tidak bisa dibiarkan hingga hari ini akan jangan sampai ada himbauan tidak membayar pajak terkait krisis kepercayaan, terkait PPATK ini masih mengganggu saya dan publik hari ini terganggu isu PPATK dengan dugaan kuat TPPU di sana. Walaupun secara teknis kita juga belum paham semuanya tapi secara umum kita sudah bisa menangkap arah yang disampaikan tapi persoalan dugaan TPPU ini kalau kita tidak bisa jelaskan yang lebih jauh, ini akan menjadi bola panas apalagi belakangan kita dengar di Komisi 3 DPR RI akan dikejar terus, saya meyakini mereka belum ada informasi ini tapi pejabat PPATK sampai hari ini belum menarik dengan pernyataannya. Bahkan dengan Mahfud MD ini koordinasi ini seperti apa terkait RAT ini, tapi ini satu sisi menbuat masyarakat menjadi belum ada klarifikasi. Apakah menteri sudah koordinasi dengan Mahfud MD dan PPATK karena klarifikasi ini ada di Komisi 11 DPR RI kalau benar dengan 300 surat, berbagai hal sudah dibahas ini kalau memang pernyataan PPATK ini offsite atau berlebihan ini kesannya ada dugaan TPPU yang 249 triliun ternyata ini tidak benar. Jika pejabat PPATK dan Komisi 3 DPR RI menyatakan benar ada dugaan TPPU ini lalu Mahfud MD harus ada koordinasi dibalik kerja berat ini tentu nama baik ini penting untuk memulihkannya, pajak ini urusan serius banyak runtuhkan pemerintahan di Perancis dan Amerika ini terkait masalah pajak. Ini sudah pernyataan dari PPATK apa sudah ada koordinasi dengan Mahfud MD untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah pada rakyat, lalu ini sangat penting kalau tidak dilakukan ini sulit percaya karena efek yang disampaikan Mahfud MD ini luar biasa untuk menafsirkan latar belakangnya karena ini bahaya kalau dibiarkan menjadi bola liar. Ini perlu koordinasi PPATK sebelum melakukan perbaikan dari pernyataan ini saya tetap ini masih bias antara yang benar dan salah terkait pernyataan Kemenkeu atau PPATK maka segera dengan Mahfud MD dan PPATK untuk melakukan koordinasi lebih jauh. Bahwa kejadian saudara RAT ini menjadi tigger untuk Kemenkeu dalam melakukan pembenahan tapi oknum ini tidak bisa tutup mata terkait laporan tapi banyak kawan saya mengalami kesulitan yang dilakukan oknum. Saudara telah melakukan perbaikan.

Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19

Terkait larangan mudik, Didi berpendapat DPR-RI harus memantaunya dan mengingatkan Pemerintah agar hal ini berlangsung dengan baik. Jangan sampai terjadi praktik yang kurang amanah oleh oknum-oknum tertentu, karena semua telah menyadari dampak dari Covid-19 itu luar biasa. Didi berpesan harus ada pengawasan yang baik. Kasus di Kualanamu dan beberapa kasus lain terkait karantina yang dipermainkan sudah menjadi peringatan bahwa masih ada aparat yang kurang amanah. Hal kedua yang akan disampaikan bahwa Didi mengaku pernah mendengar masih adanya lonjakan harga. Didi mengimbau agar DPR dapat terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah jangan sampai masyarakat yang lagi kesulitan mengalami kesulitan lagi dengan harga pokok yang tinggi. Didi juga mengimbau agar DPR harus mengingatkan Pemerintah agar melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait THR yang dipersulit.

Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)

Didi mengatakan di tahun politik ini sangat penting, BPKP harus benar-benar bisa mengadakan pengawasan yang lebih baik dan komprehensif mungkin sistemnya bisa diperbaiki. Menurutnya, BPKP harus melakukan hal yang lebih apalagi ada tambahan anggaran untuk pengawasan. Ia mengatakan kepada BPS bahwa data-data BPS akan digunakan sebagai acuan bagi semua pihak baik pemerintah maupun di luar pemerintahan, apalagi terkait dengan data kemiskinan dan kesejahteraan.

Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat dengan Tenaga Ahli

Didi mengatakan PP yang bertentangan dengan UU harus ada jalan keluar, kalo bisa dilakukan rapat konsultasi. Didi mengusulkan dibentuk Tim audit dari DPR untuk mengaudit PP yang bertentangan dengan UU.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Didi meminta penjelasan terkait pembiayaan yang menyangkut jalan tol di Jawa dan Sumatera karena ia merasa sampai saat ini tidak berkembang. Ia juga mendapatkan laporan bahwa jalan tol yang ada di Jawa tidak diperuntukan untuk UMKM yang ada. Didi meminta untuk dikaji terlebih dahulu terkait hal tersebut.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Didi mengatakan bahwa bisnis asuransi sedang mengalami kurang baik. Ia berpikir kepercayaan minus ini harus dipulihkan lagi yang dimana-mana asuransi besar di negara ini. Ia juga berharap untuk Bumi putera dan jiwasaraya agar fokus melaksanakan tugas dengan amanah jangan mencoba memperluas bisnis sehingga merugikan, walaupun tidak dilarang UU. Didi juga berharap ASKRINDO dan JAMKRINDO menjadi asuransi yang terdepan dan bisa konsen dengan UMKM ini.

Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Didi bertanya kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, apa yang menjadi permasalahan Jiwasraya dan Asabri ini.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Panin Permata, BTPN dan Bank Mega

Didi meminta agar bank swasta memberikan masukan mengenai revisi UU OJK. Didi bertanya mengenai upaya bank swasta dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Didi memberikan rekomendasi agar pemeberdayaan UMKM terus dilakukan agar terserapnya tenaga kerja.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Didi menanyakan kebenaran dari kesimpangsiuran informasi mengenai impor beras yang lalu atas rekomendasi data-data dari BPS. Menurutnya, terdapat perbedaan pendapat antara Kemendag,
Bulog, dan Kementan yang berakibat pada beras-beras sehingga menjadi busuk. Kemudian terkait dengan indeks demokrasi, menurutnya harus ada metodologi yang jelas karena ketika indeks demokrasi tidak akurat, maka berbahaya saat pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung kurang baik.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

terkait peran OJK ini diharapkan bisa optimal. Didi mengatakan bahwa ia perlu masukan
dari para mitra karena menyangkut regulasi ini sangat penting kedepannya. Lalu Didi memberi apresiasi terkait paparan para mitra yang ia kira bagus, menurutnya ini harus dijaga. Menurut Didi kedepan walaupun Indonesia tidak akan segawat beberapa negara yang akan diprediksi berdampak tidak aman namun harus dilakukan antisipasi. Didi juga mengapresiasi CSR program – program Citi Bank. Ia kira ini harus dioptimalkan terus karena di Indonesia persoalan kemiskinan menjadi masalah besar. Menurutnya kesenjangan ini tidak boleh melebar.

Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli

Didi mengatakan kemarin dirinya ikut kunjungan ke Argentina. Disana bencananya banjir. Didi menyarankan bagaimana kalau pencegahan melibatkan lintas lembaga. Didi juga mengatakan seharusnya kita mendorong untuk adanya teknologi antisipasi bencana. Didi kembali mengatakan kalau di Palu juga sedikit unik. Palu frekuensi paling sering. Bangunan dibangun di tanah likuifasi. Jakut saat ingin menegakkan reklamasi ternyata berbenturan kebijakan antara DKI dengan KKP. kenapa kearifan lokal ini sudah mulai ditinggalkan karena orang mau rumah yang megah misalnya. Terakhir Didi mengatakan sinkronisasi dan inventarisasi permasalahan harus segera dilakukan agar UU ini bias berjalan secara optimal.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Izhardi Mawardi

Didi menanyakan solusi yang akan dilakukan Izhari dalam rangka mengatasi permasalahan kebocoran Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan penerimaan negara.

Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Pada prinsipnya, Didi Irawadi setuju dengan perubahan ini demi meningkatkan pendapatan. Didi bertanya bagaimana usaha dari Menperin melihat banyaknya kendaraan namun pembangunan infrasktruktur terus berjalan serta bagaimana cara mensiasati kendaraan-kendaraan ini agar tidak sesak dijalan.

Usulan Skema PPNBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Menurut Didi, pada prinsipnya Didi setuju dengan perubahan ini dan meningkatkan pendapatan. Didi juga mempertanyakan bagaimana usaha dari Menperin melihat banyaknya kendaraan namun pembangunan infrastruktur terus berjalan? Bagaimana cara mensiasati kendaraan-kendaraan ini agar pada prinsipnya tidak sesak di jalan?

Latar Belakang

Didi Irawadi Syamsuddin terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 35,797 suara melalui Partai Demokrat. Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Didi bertugas di Komisi 11 yang meliputi Keuangan dan Perbankan.

Riwayat Pendidikan

SD SWASTIASTU, 1976-1982

VINCENTIUS, 1982-1984

IPA, SMAN 12, 1984-1986

Hukum, Universitas Udayana, 1988-1994

Busines Law, University of Technology Sydney, 1997-1999

Riwayat Pekerjaan

Pengacara dan Konsultan Hukum Amir Syamsudin dan Partners

Konsultan Hukum Acemark dan Acepatent

Redaktur Majalah Jurnal Keadilan

Riwayat Organisasi

IKADIN

PERADI

INTANI

APAA