Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Possea
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jawa Barat
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU










Pendapat fraksi-fraksi pada tingkat 1 tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan)

Timbul mengatakan pertahanan negara merupakan syarat negara yang kuat serta prasyarat negara untuk menata kepentingan nasional yang meliputi SDM, SDA dan sarana dan prasarana. Kami setuju untuk dibahas kepada pembicaraan tingkat 2 dalam sidang paripurna DPR RI.


RUU Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia

Timbul menyampaikan kami dari Hanura tidak keberatan dan menyetujui RUU ini dibahas dalam tingkat selanjutnya dan sampai di tingkat Paripurna.









Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis

Timbul Manurung menjelaskan bahwa menyangkut kompetensi, kualitas, dan integritas sudah sejauh mana label pendidikan dan pengalaman yang dimiliki sehingga menjadi bekal untuk komisioner KPI dan apakah memiliki kompetensi yang tepat untuk mengemban amanah dengan baik. Menyangkut loyalitas, ini komitmen penting karena tantangan yang dihadapi sangat berat sebab menghadapi perusahaan yang gampang suap-menyuap lantas komitmen apa yang diberikan bagi institusi KPI sehingga menjadi lebih baik. Menyangkut integritas, bagaimana hubungan antara KPI sebagai pengawas isi siaran dengan lembaga penyiaran tersebut dan sudah sejauh mana mengetahui batasan komisioner KPI dan lembaga penyiaran, kita tidak ingin KPI menjadi olok-olokan masyarakat. Untuk pengetahuan, bagaiamana pendapat para calon terkait peraturan lain dalam penyiaran apa sudah memadai sampai saat ini dan bagaimana pendapat para calon untuk pengawasan terhadap anak dalam siaran.


Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Timbul menyinggung masalah fintech yang mana masih banyaknya rentenir digital berkeliaran berdasarkan koran yang ia baca. Ia lalu menyimpulkan bahwa memang benar Kominfo menutup 947 aplikasi tetapi muncul aplikasi lain yang serupa. Ia lalu mempertanyakan keamanan agar hal-hal ilegal tidak meresahkan banyak orang dan kinerja dari kominfo untuk menghentikan aplikasi tersebut. TImbul meminta pertanggungjawaban Kemkominfo terkait cyber security agar aplikasi ilegal tidak meresahkan abnyak orang. Ia meminta Kemkominfo menjelaskan bagaimana Kemkominfo agar bisa menghentikan aplikasi ilegal tersebut. Selanjutnya TImbul menyebut perihal RUU Perlindungan Data Pribadi, Ia menanyakan bagaimana agar RUU tersebut segera terrealisasikan dan bagaimana anggarannya agar RUU tersebut dapat diwujudkan serta sejauh mana progresnya dari pihak Pemerintah. TImbul kemudian menanyakan kepada Menkominfo penjelsanan mengenai penyelesaian kasus para PNS TVRI yang nakal karena berdasarkan dari RDP yang lalu sudah dibahaas banyak yang akan pensiun sehingga mereka akan mengalami kesulitan selain mengingat TVRI adalah milik pemerintah. Kepada Dewan Pers, Timbul mengungkit kasus jurnalis Majalah TEMPO yang meliput peristiwa 21-22 Mei 2019 dimana di sana yang diangkat justru menonjolkan institusi militer. TImbul kemudian bertanya kepada KPI mengenai output seperti apa yang diharapkan KPI karena riset yang dijadikan acuan oleh TV nasional adalah dari AC Nielsen.


Program 1000 Startup, Program Siaran, MoU Traveloka, Tokopedia, dsb – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi, LPP RRI, dan LPP TVRI

Timbul menanyakan pandangan Kominfo mengenai penggunaan VPN gratis yang tidak berbayar dan dampak atau bahaya dari penggunaan VPN gratis tersebut. Ia meminta Kominfo memberikan edukasi terkait VPN gratis dan tidak terdaftar untuk menghindari cyber.


Program TVRI – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewas LPP TVRI

Timbul mengatakan harus ada dialog penyelesaian terkait masalah surat cinta tersebut. Menurutnya, karyawan juga harus ada rasa memiliki terhadap perusahaan.


Program dan Pagu Indikatif 2020 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Radio Republik Indonesia

Timbul mengatakan bahwa tidak ada pembangunan RRI di Sumatera Utara. Tahun 2020 cukup banyak penambahan, namun tidak termasuk pengembangan yang minimal ada satu RRI lokal yang membantu di daerah kawasan Danau Toba. Timbul juga memberikan saran di antara 3 atau 4 kabupaten bisa dimasukkan rencana kegiatan untuk bisa membuat satu stasiun RRI.


Evaluasi Isi Siaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Timbul mengatakan dirinya bangga melihat siaran Pemilu di RRI, tetapi belum ada program khusus soal panduan dalam memilih. Lalu, soal exit poll, Timbul menanyakan objektivitasnya. Timbul juga memberikan saran dimana seharusnya RRI dapat mensosialisasikan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan dimana menyatakan pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan aksi yang benar.


Pembahasan Penyesuaian RKA Kementerian Luar Negeri Tahun 2020, Situasi Hongkong, Papua dan Kerja Sama dengan Afrika - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri

Timbul bertanya bagaimana Kemenlu merespon kekisruhan yang terjadi di Hongkong.


Kesiapan Dalam Pemilu 2019 – RDP Komisi 1 Dengan Dirut Perum LKBN Antara

Timbul mengatakan dulu ia masih mengikuti berita ANTARA yang paling terpercaya. Di luar kita katakan kita adalah pro Pemerintah. Kaitannya dengan tantangan yang banyak muncul berupa berita hoax, terutama hoax yang menyerang Pemerintah. Selanjutnya, Timbul menanyakan sudah sejauh mana ANTARA ini menangkal berita hoax ke Pemerintah.


Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri RI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekertaris Jendral Kementerian Luar Negeri RI

Timbul mengatakan beberapa waktu lalu Menlu Indonesia sempat bertemu dengan Menlu Singapura untuk membahas ruang pengambilalihan wilayah udara, karena sebagaimana diketahui batas wilayah kita seperti Batam, Kepri, dll ini dikelola oleh Singapura maka untuk itu Timbul berharap Kemenlu dapat bekerja sama dengan Kemenhub mengenai wilayah udara Indonesia dengan Singapura.




Evaluasi Pencapaian Program Kerja LSF Tahun 2018, Rencana Program Kerja LSF Tahun 2019 dan Isu-isu Aktual lainnya – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)

Timbul Manurung mempertanyakan koordinasi LSF dan KPI menilai pantas atau tidaknya program untuk ditonton khususnya berbau horror seperti program Karma. Timbul mempertanyakan pelanggaran hukum seperti apa yang dilanggar oleh acara tersebut.


Monitoring Kepatuhan Badan Publik – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Timbul mengatakan bahwa eksitensi KIP di publik masih sangat kurang , Timbul mendapatkan laporan dari pemda bahwa banyak masyarakat yang mengeluh masalah penyebaran informasi di daerah. Timbul mengatakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Pilpres dan Pileg akan digabungkan, akan menimbulkan ke khawatiran masyarakat hanya mencoblos surat suara untuk Presiden saja, karena mereka tidak mengetahui bahwa Pileg dilaksanakan berbarengan dengan Pilpres.


Pergeseran Anggaran PNBP - Rapat Kerja Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Timbul berharap agar Kemenkominfo bisa terus mempertahankan WTP dan bisa menanggulangi masalah terkait optic yang dipasang masih sering mengalami gangguan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak bida jauh jaraknya.


Laporan Capaian 2018 dan Rencana Kerja 2019 – RDP dengan Komisi 1 dengan LPP RRI

Mengenai daerah 3T, Timbul menanyakan daerah yang belum terlayani dan keabsahan dari data yang tersedia dan Timbul mengatakan agar RRI mampu menjangkau masyarakat di pedesaan dan daerah 3T harus ditingkatkan. Terkait dengan RRI Play, Timbul mengapresiasi pembentukannya karena sesuai dengan perkembangan zaman, namun dirinya menanyakan langkah RRI untuk terus mempertahankan aplikasi RRI ini.


Laporan Kinerja dan Keuangan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Ketua Dewan Pers

Timbul mengatakan baru-baru ini pemilik wartawan media cetak obor baru selesai menjalankan hukumannya, dan akan menerbitkan kembali tabloid obor itum menjelang pemilu kemarin ia menyebarkan berita hoax. Timbul mempertanyakan permasalahan seperti ini. Pada saat ini di televise penayangan yang dibuat media elektronik secara berulang-ulang, apalagi pada perilaku tindakan aparat mungkin akan brutal seolah-seolah itu mengajak masyarakat bisa terpengaruh. Timbul mempertanyakan pengawasan dewan pers.


Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan

Timbul Manurung mewakili Fraksi Hanura menyambut kerjasama pertahanan Indonesia-Belarus ini secara positif dan mendukung agar RUU ini segera disahkan menjadi Undang-Undang.


Evaluasi Kinerja KPI 2018 – RDP Komisi 1 dengan KPI Pusat

Timbul mengatakan P3SPS akan siap sebagai landasan hukum untuk pemberian sanksi terhadap lembaga-lembaga penyiaran dan di dalam kreativitas para kru di tv swasta ini ada hal yang banyak terjadi tapi tidak dapat diberikan sanksi karena keterbatasan isi dari peraturan tersebut. Timbul menanyakan relevan dari peraturan KPI yang menyangkut P3SPS sebab bila tidak relevan dan layak, maka perlu secepatnya dilakukan revisi karena saat ini kreativitas berkembang dan sulit untuk dibatasi dengan alasan minimnya aturan P3SPS. Timbul mengatakan secara publikasi, KPI kurang terdengar gaungnya dan Timbul menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk KPI. Timbul menuturkan bahwa sangat sulit untuk mengakses website KPI sebab anggota
dewan perlu mendownload kinerja KPI. Timbul mengatakan mengenai iklan, untuk tidak mengorbankan penonton dan ini membutuhkan atensi dari KPI.


Riwayat Pendidikan

SD HKBP Sibolga, 1958-1964

SMPN Narumonda-Porsea, 1964-1967

SMAN 5 Bandung, 1967-1970

Diploma Kepolisian AKPOL, 1972-1975

S1 Ilmu Kepolisian, PTIK, 1983-1985

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Possea
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jawa Barat
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Komisi