Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Binjai
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Pluit Indah RT 01/RW 07, No.8, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi

Latar Belakang

Beberapa posisi bisnis yang pernah dipegang Ivan antara lain Direktur Utama President Taxi, CEO Grand Prioritas Hotel, dan CEO Monggo Mas Group. Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu Ivan berhasil mengantongi 30.462 suara di Jakarta Utara namun gagal menembus kursi anggota DPR-RI (sumber). Selanjutnya, melalui rapat paripurna 30 Mei 2017, Ivan resmi dilantik menjadi Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2014-2019 menggantikan Tantowi Yahya.

 

Pendidikan

S1, PEPPERDINE UNIVERSITY, Amerika

 

Perjalanan Politik

 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Ivan mengatakan dirinya sudah melakukan  RDP sampai dini hari di Fairmont jadi di raker ini akan dilakukan penetapan. [sumber

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Ivan bertanya kepada Dirut Freeport Indonesia apakah WNI dan cinta Indonesia.Kesalahan pertama PT.Freeport Indonesia yaitu membuang limbah B3. Kerusakan lingkungan parah tapi tidak ada sanksi.Badan Pengawas Keuangan (BPK) temukan kerugian Rp185 Triliun. Kesalahan ke-2 itu mengenai smelter progress-nya 0% ini melanggar Keputusan Menteri No 431 yang telah dicabut dan diganti. Freeport kan sudah nikmati keuntungan kenapa Freeport tidak mau bangun smelter dan drainase.Dosa-dosa Freeport sudah lama dan banyak. Ivan minta Freeport dicabut izinnya sekarang kita dilecehkan smelter tidak dibangun dan limbah dibuang sembarangan. Ivan juga menanyakan, apakah Pak Dirjen bisa tidak untuk membuat rekomendasi cabut izin Freeport. Kalau perusahaan tambang yang kecil-kecil salah sedikit dicabut izinnya.

 Ivan melihat pemerintah harus sediakan dana 3,85 Miliar USD atau Rp60 Triliun untuk divestasi Freeport.Ivan mempertanyakan dana Rp60 Triliun darimana, jika sudah dibayar dan emas habis bagaimana, akuisisi saham apakah melalui bursa, 2021 kontrak karya akan habis, kalo tidak diperpanjang bagaimana, kalo Freeport ditutupapakah  masih di sana.Tanah di Freeport sewa atau belinilai divestasi yang ditawarkan itu apakah future value dan menghitung cadangan tambang di dalam.Ivan bertanya mengapa pemerintah RI harus membayar divestasi saham 51% padahal tanahnya bukan milik Freeport. Tanah dan tambang itu milik kita. Apakah mungkin membayar padahal 2021 kontrak akan berakhir. Angka divestasi saham 60 Triliun menurut Ivan tidak jelas.

Ivan bertanya pada Dirut PT Freeport Indonesia apakah PT Freeport memperlihatkan laporan keungan ke pemerintah, apakah komisi 7 bisa minta laporan keuangannya, apakah  negoisasi ini akan dilaksanakan secara transparan atau tertutup, Komisi 7 dari sisi rakyat wajib melihat negoisasi itu berjalan. [sumber]

Pembahasan RKA K/L 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Ivan mengatakan bahwa kalau memang itu kekurangan anggaran silahkan ditambah, tetapi setelah itu kita harus menguji setelah bisa ditambahkan. Setiap Ivan mengunjungi Kep. Seribu, P. Tidung, itu selalu berhenti karena mesinnya mati karena penuh sampah. Tolong itu dibersihkan jelas Ivan. Mengenai reklamasi di Kamal muara banyak sampah, sementara di daerah tersebut merupakan daerah menuju wisata Kep. Seribu. [sumber] 

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP KOmisi 7 dengan Dirjen Minerba, Ivan menyampaikan bahwa dalam pasal 30 itu kalau kata Pak Dirjen Minerba itu mengagumkan bukan berarti mengalihkan, jika sudah tidak mampu bayar baru ditindaklanjuti. Ivan bertanya mengenai siapa yang memberikan izin. Ivan juga beranggapan jika proses hukumnya sudah selesai baru jelas, keputusan baru bisa diambil setelah selesai pengadilan, sedangkan untuk sekarang ini prosesnya masih berjalan. Ivan meminta untuk ada keterbukaan tentang pembangunan Smelter dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ivan menyampaikan kembali bahwa PT Freeport itu perusahaan luar biasa, namun hal ini mengenai limbah dan harus ada solusi seperti pada penemuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Ivan beranggapan lebih baik diaudit dahulu seberapa besar penghasilan Freeport. Ivan menyampaikan kebingungannya terkair dengan Smelter yang ada di Gresik sedangkan penambangannya di Papua, dan bertanya mengenai pengangkutannya. Disampaikan kembali oleh Ivan bahwa Ibu Eni harus menunggu sampai 5 tahun lagi menjadi pimpinan juga belum selesai menunggu Smelternya. [sumber

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ivan memberi contoh kesalahan, bahwa tidak ada izin lahan tetapi masih berjalan, dan tidak ada smelter tetap yang berjalan, yang salah satunya adalah Freeport, lalu Ivan menanyakan tindakan apa yang kemudian akan dilakukan.Berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Ivan menyatakan bahwa AMDAL yang digunakan oleh PT Freeport merupakan AMDAL lama yang belum diperbaharui. Ivan juga menyatakan bahwa PT Freeport sudah melakukan pelanggaran selama 20 tahun. Selama ada pemasukan maka menurut Ivan, PT Freeport akan terus berproduksi, dan bisa saja mengesampingkan perihal limbah yang dihasilkan. Ivan menegaskan jika limbahnya merusak lahan maka seharusnya dilakukan pencabutan izin atas PT Freeport. [sumber]

Respons Kebijakan Gross Split

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dan INGTA, Ivan mengatakan, dirinya hanya mengetahui kajian dilakukan sendiri secara internal tidak dilepaskan secara independen konsultan, lalu Ivan menanyakan kajiannya sebab bila dikerjakan oleh tim ahli, bisa terjadi permainan di dalamnya. Ivan menyarankan bila deputi perencanaan tidak dapat bertanggung jawab, sebaiknya diganti saja. Ivan meminta INGTA untuk menjelaskan tupoksi lembaga tersebut. Ivan menanyakan kepemilikan asing terhadap beberapa perusahaan. Ivan menanyakan aturan terkait persentase untuk perusahaan Indonesia bermitra perusahaan asing. Ivan berpendapat, sebaiknya investor dalam negeri diberi kesempatan bermitra dengan pihak luar negeri dan jangan migas sepenuhnya. [sumber

 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Binjai
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Pluit Indah RT 01/RW 07, No.8, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi