Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Abdul mengatakan Komisi 6 akan mendalami anggaran KPPU supaya kerja lebih lincah dan maksimal. Abdul mengatakan Jusuf Kalla berjanji untuk membangun pabrik murah, tapi hingga habis tahun 2017 tidak ada.
Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Mahkamah Agung (SesMA), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjen DPD), Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK), Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY)
Abdul Wahab mengatakan pengalamannya di Komisi 2 cukup dan ia takut menyangkut angka-angka ini. Ia apapun putusannya diterima.
Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Surono (Unsur Kalangan Lingkungan Hidup)
Abdul mengatakan jika Bapak terpilih menjadi Anggota DEN, berharap agar bisa memperkuat tugas dari DEN. Abdul menyatakan bahwa DEN ini hanya begitu-begitu saja, sehingga ini menjadi hal yang penting untuk koreksi sagar UU ini bisa berjalan.
Visi dan Misi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2016-2021, Temuan Isu-Isu dan Dugaan Aliran Dana Mencurigakan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Abdul menanyakan tindak lanjut mengenai kasus 1007. Abdul juga mengomentari bahwa sekarang masuk sekolah harus memakai uang, bahkan masuk sekolah menegah atas bayar sebesar Rp. 25.000.000. Menurut Abdul, semua kegiatan sekarang memakai uang. Bahkan naik jabatan dan pegawai negeri juga menggunakan uang. Jika hanya sekedar ada temuan, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, Abdul menegaskan bahwa PPATK tidak berhasil.
Fit and Proper Test — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas Nama Hidayat Manao, Yodi Martono, Gazalba Saleh, Yasardin, dan Muhammad Yunus
Abdul W menanyakan kepada calon hakim agung atas nama Yunus mengenai maksud dari reh idea dan pandangan calon mengenai pekerja yang dipecat semena-mena sampai ke MA. Ia juga menanyakan ketahanan calon dengan serangan-serangan nantinya.
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Nama Ahmad Taufan Damanik
Abdul menanyakan alasan Ahmad Taufan menjadi komisaris di PDAM.
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Nama Choirul Anam
Menurut Abdul, Choirul Anam tidak konsekuen, tetapi tidak pernah didelegasikan kepada orang lain. Abdul menanyakan tujuan Choirul Anam masuk ke Komnas HAM.
Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Komnas HAM an. Sondang Frishka Simanjuntak
Abdul menanyakan keberanian Sondang untuk membela orang-orang di Medan yang tersiksa dengan adanya pembangunan Podomoro.
Penjualan Saham Inalum Kepada Investor - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Abdul Wahab mengatakan saat ini banyak sekali masyarakat Sumatera Utara yang mengalami kesulitan untuk memiliki dan mengelola kebun sawit, tolong hal ini juga diperhatikan.
Penetapan Nama – Nama Fraksi, Penetapan Pimpinan DPR, Pengucapan Janji/Sumpah, Penyerahan Kepemimpinan dari Pimpinan Sementara kepada Pimpinan Tetap dan Pidato Ketua DPR Terpilih – Rapat Paripurna DPR-RI
Puan Maharani selaku ketua (DPR)
Wakil Ketua DPR;
- Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
- Aziz Syamsudin (Golkar)
- Rahmat Gobel (NasDem)
- Muhaimin Iskandar (PKB).
Latar Belakang
Abdul Wahab Dalimunthe terpilih menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 dengan memperoleh sebanyak 35.574 suara dari daerah pemilihan Sumatera Utara I (Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, dan Tebing Tinggi). Abdul Wahab juga tercatat sebagai Anggota DPR tertua saat dilantik 1 Oktober 2019 lalu, ia berusia 80 tahun. Abdul Wahab juga menjadi Pimpinan DPR sementara bersama dengan Anggota DPR termuda yaitu Hillary Brigita Lasut yang berusia 23 tahun.
Abdul Wahab adalah mantan Anggota DPR periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 pada 27 April 2017 sebagai Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW). Saat itu, Abdul Wahab menggantikan Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat dan mewakili Dapil Sumatera Utara 1. Abdul Wahab adalah birokrat dan politikus senior di Medan, Sumatera Utara. Abdul Wahab pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (1985), Wakil Gubernur Sumatera Utara (1998-2003) dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (2004-2009). Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara tahun 2008, Abdul Wahab maju mencalonkan diri namun gagal menang.
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri 3, Medan (1960)
S1, Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (1966)
Perjalanan Politik
Sejak menyelesaikan bangku kuliahnya di 1966, Abdul Wahab meniti karirnya sebagai birokrat di Perusahaan Daerah Perkebunan Lundut sebagai Sekretaris di 1968. Karirnya sebagai teknokrat perlahan menanjak mulai dari sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Labuhan Batu (1971-1980), Asisten Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (1983-1984) hingga menjadi Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (1985-1990).
Setelah menjadi Bupati Tapanuli Utara, tanggung-jawab Abdul Wahab di tingkat provinsi semakin tinggi dan dipercaya menjadi Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Pemprov Sumatera Utara (1994-1997).
Pada era Reformasi, Abdul Wahab dipercaya menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara (1998-2003) dari Tengku Rizal Nurdin.
Pada Pileg 2004, Abdul Wahab maju mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar). Abdul Wahab berhasil terpilih dan dipercaya menjadi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (2004-2009).
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara tahun 2008, Abdul Wahab ingin mencalonkan diri namun tidak didukung oleh Partai Golkar. Abdul Wahab 'nekat' maju mencalonkan diri dengan dukungan partai-partai lain (Partai Demokat dan Partai Amanat Nasional) sehingga dirinya dipecat oleh Partai Golkar sebagai kader. Abdul Wahab memutuskan untuk menjadi kader Partai Demokrat namun beliau tidak berhasil memenangkan Pilgub Sumatera Utara 2008.
Tidak berputus-asa, Abdul Wahab kembali merintis karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR pada Pileg 2009 mewakili Partai Demokrat. Abdul Wahab terpilih menjadi Anggota DPR periode 2009-2014 dan bertugas di Komisi 2.
Pada Pileg 2014, Abdul Wahab gagal terpilih kembali menjadi Anggota DPR.
Pada 27 April 2017, Abdul Wahab dilantik kembali menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Ruhut Poltak Sitompul.
Pada akhir Agustus 2018, Abdul Wahab tidak lagi bertugas di Komisi 3 DPR-RI yang membidangi hukum, HAM, dan Keamanan dan mulai aktif duduk di Komisi 7 DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim MA Hubungan Industrial
26 Maret 2018–Saat FPT atas nama Sugeng Santoso, Abdul Wahab merasa heran dengan direkomendasikannya Sugeng Santoso dari APINDO, dan Abdul Wahab ingin memastikan bahwa Sugeng Santoso bukan yang sengaja dimainkan untuk masuk. Abdul Wahab berpendapat, jika fokus pada buruh, maka kenapa tidak ubah Undang-Undang saja, karena selama ini banyak menguntungkan pengusaha. Abdul Wahab ingin memastikan agar Sugeng Santoso tidak bermuka dua.[sumber]
Masukan atas RUU KUHP
29 januari 2018 - Pada Audiensi Komisi 3 dengan AILA dll, Abdul memberi tanggapan kalau seperti yang ini kita lanjuti, siap-siap lebih banyak lagi yang menghadap. Harusnya lapor dulu di sana, kalau mentok baru kesini. Jadi siaplah ketua untuk kedatangan yang seperti ini, nanti dari Sumut banyak yang melapor seperti ini. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung RI
5 Juni 2017 - Abdul Wahab menyampaikan bahwa di daerah pemilihanya Medan ada Mall Center Point yang perkaranya sudah tingkat banding dan peninjauan kembali tetapi asetnya belum di eksekusi. Abdul Wahab menyoroti daerah-daerah pemekaran yang sampai saat ini belum ada Kejaksaan Negeri (Kajari)nya. [sumber]