Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
Budi menanyakan peran Indonesia untuk mendorong kewirausahaan. Selanjutnya, ia menuturkan permasalahan mendasar adalah pola pikir dan hal tersebut harus diubah agar generasi muda memiliki jiwa petarung.
Tanggapan
Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Budisatrio mengatakan menyambut baik niat dan keinginan KKP untuk mewujudkan dan mengedepankan konsep kebijakan ekonomi biru dengan potensi Indonesia yang begitu dahsyat untuk menjadi kekuatan di masa yang akan datang. Budisatrio menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR RI sangat perhatian mengenai konservasi laut termasuk kawasan konservasi. Komisi 4 DPR RI bersama KKP juga sedang merevisi UU 5/1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi biru ke depan. Budisatrio mendorong pengembangan budidaya laut, pesisir dan budidaya darat secara berkelanjutan. Komisi 4 DPR RI juga mendorong KKP melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi produk-produk lautan bagi perekonomian Indonesia, bagi rakyat Indonesia khususnya para nelayan. Budisatrio mengatakan potensi laut sebagai areal untuk menyerap karbon menjadi potensi yang begitu luar biasa untuk pengembangan nilai ekonomi karbon ke depan, jangan sampai Indonesia ketinggalan, Indonesia justru harus menjadi pionir untuk mengembangkan karbon berbasis kelautan. Budisatrio mengatakan pembersihan sampah plastik di laut, juga sampah keseluruhan di ekosistem perairan pesisir dan laut harus menjadi perhatian yang sangat mendalam.
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Budisatrio menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR-RI menerima para pimpinan eksekutif di berbagai daerah yang mengalami secara langsung dampak dari konsekuensi akibat peraturan regulasi yang sama-sama kita canangkan pada saat itu. Memang dari sisi keberlangsungan lingkungan hidup ini mempunyai konsekuensi kalau kita tidak berhati-hati kita tidak menitikberatkan dan kita tidak lebih concern lagi bisa mewariskan anak dan cucu kita lingkungan yang tidak layak dihidupi. Banyak sekali generasi milenial, gen Z juga yang menitipkan masa permasalahan sustainability lingkungan hidup untuk kedepan. Mungkin bukan solusi tapi mengimbangi Economic growth ini dengan diciptakannya undang-undang Cipta kerja ini komisi 4 sekarang mencoba untuk memperkuat upaya konservasi khususnya konservasi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini. kita lagi sekarang melaksanakan pembahasan revisi undang-undang 590 mengenai konservasi keanekaragaman hayati. Kami harapkan bisa menjadi sebenarnya penyimbang untuk segala dampak dari aktivitas ekonomi yang begitu cepat, begitu dahsyat dan mempunyai implikasi dalam terhadap lingkungan hidup kita. Semogra upaya untuk menjaga apa yang masih ada ini benar-benar bisa diperkuat yang bisa benar-benar memberikan sebenarnya juga insentif kepada pemerintah daerah yang mau melakukan atau memperkuat konservasi daerah masing-masing. Perlu diingat bahwa upaya konservasi itu konservasi itu bukan cuman konservasi hutan tapi banyak juga Area di luar hutan yang bisa menjadi area konservasi ini. Kami mohon juga dukungannya dari teman-teman aara pengurus Apkasi dan apeksi, para pemimpin eksekutif yang ada di daerah-daerah yang mempunyai keanekaragaman hayati ekosistem yang luar biasa. Prinsip kami ini menjaga itu lebih efisien dan lebih murah daripada kita harus menanam kembali kita harus merehabilitasi. moga-moga kita sepakat sama-sama bahwa memang ekonomi growth itu penting, pembangunan ekonomi itu sangat penting tapi jangan sampai juga kita melupakan norma-norma kelestarian lingkungan, norma-norma menjaga apa yang telah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini. Karena perubahan iklim ini memang tantangan yang begitu besar yang kita hadapi bersama dan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia.
Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
Budisatrio menjelaskan rencana Pemindahan IKN bukan rencana baru, Fraksi Gerindra menyadari bahwa pembahasan pemindahan IKN harus dilakukan secara teliti. Dalam proses pembahasan RUU IKN, Gerindra juga telah meminta masukan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Fraksi Gerindra menyadari ada sebuah kebutuhan untuk memindahkan IKN dan telah didukung DPR RI. Maka Gerindra akan menyukseskan kebijakan tersebut dengan mencermati Draft RUU sehingga pemindahan ini bisa menjadi cerita sukses. Semua aspek terkait pemindahan IKN telah dipelajari dan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Gerindra berterimakasih kepada Fraksi lain yang telah mengakomodir usulan mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup. Namun Gerindra masih berharap terakomodirnya demokrasi sebagai salah satu asas dalam RUU IKN sehingga aspirasi politik masyarakat di daerah IKN bisa terwadahi sesuai amanat UUD 1945. Fraksi Gerindra berterimakasih kepada Fraksi lain dan Pemerintah yang mengakomodir usulan titik koordinat sebagai kepastian atas wilayah KSN IKN. Fraksi Gerindra mendorong terpenuhinya aspek kebhinekaan di IKN baru. Kebhinekaan tidak hanya disimbolisasikan dalam bangunan tapi dalam aspek berkebangsaan, bernegara di IKN baru. IKN yang baru harus dibangun diatas landasan filosofis sehingga pembangunan fisik dan sosial tidak meminggirkan masyarakat lokal. IKN baru tidak boleh memunculkan jurang antara yang kaya dan yang miskin. IKN baru juga tidak boleh menjadi taman indah yang dikelilingi pemukiman kumuh. Tapi harus membangun konektifitas dan kemajuan ekonomi antar Kabupaten/Kota, Provinsi. Pemindahan IKN jelas proyek besar yang sangat modal yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022-2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya. Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk selalu berpedoman pada UU No. 17/2003 dalam merealisasikan tiga skema pembiayaan yaitu APBN senilai Rp90,4 Triliun, APBU senilai Rp252,2 Triliun, dan swasta senilai Rp123 Triliun. Dalam pembangunan jika melibatkan BUKN Karya maka Gerindra mengingatkan rasio hutang BUMN Karya sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut. Jika melihat nilai historis Jakarta sebagai IKN RI memiliki peran yang cukup panjang. Pasca pemindahan status IKN ke Kaltim, maka keberadaan Jakarta sebagai Daerah Khusus tetap harus dipertahankan. Pendapat Gerindra, Jakarta layak dijadikan daerah khusus ekonomi dan bisnis. Potensi aset Pemerintah Pusat yang berada di Jakarta juga harus diperhatikan dan tetap menjadi Barang Milik Negara. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang tepat agar tetap memiliki nilai keekonomian yang tinggi. IKN harus memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan bisa mengantisipasi segala macam tantangan. Beberapa hal lain yang muncul dalam pembahasan antara lain masalah alih fungsi kawasan hutan, keberadaan hutan dan tanah adat serta dampak ekosistem. Pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan konservasi hutan dan perairan. Pembangunan IKN baru harus menguatkan daerah penyangga. Penguatan ketahanan pangan pada setiap Kab/Kota juga harus diperhatikan. Gerindra berpendapat bahwa IKN perlu didukung pasokan EBT yang ramah lingkungan. Pembangunan KSN IKN sebagai pusat perekonomian baru perlu melibatkan pengusaha lokal. Hal tersebut dapat terjadi jika dalam pembangunannya melibatkan SDM dan SDA dalam negeri. Fraksi Gerindra menyetujui bentuk IKN sebagai daerah pemerintahan khusus. Gerindra menyetujui pula Nusantara sebagai nama IKN yang baru dan hendaknya mencerminkan Indonesia dari Sabang-Merauke.
Asuransi Pertanian dan Nelayan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Budisatrio mengatakan bagaimana mekanisme pemilihan target provinsi untuk asuransi pertanian dan nelayan, karena dapil Kalimantan Timur tidak masuk target.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Budisatrio mengatakan produksi pupuk Kaltim mandek dan jika dibiarkan maka pupuk Kaltim tidak akan ada lagi, Budi bertanya kepada Menteri Pertanian, apakah kondisi ini juga terjadi di provinsi lain. Budi berharap alokasi anggaran Kementan bisa dipertimbangkan untuk merehabilitasi Sekolah Pertanian di Kalimantan Timur.
Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Budi mengatakan penting adanya edukasi soal pengelolaan sampah kepada masyarakat.
Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Budi mengatakan bahwa terkait dengan masalah gemar ikan ini dan stunting sangat penting sekali, dan untuk program-program lain yang cukup bagus sekali. Sehingga Budi memberikan saran kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bisa melihat pusat-pusat perikanan agar bisa memberikan saran kepada nelayan untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga jarak amannya agar bisa sehat selalu, karena jika mereka sakit mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa menjual hasil tangkapnya tersebut,budi berharap agar kita menjadi bangsa yang pemenang melawan Covid-19 ini. Budi mengapresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikan yang selalu memberikan program yang tepat sasaran. Oleh karenanya prinsip Menteri Kelautan dan Perikan selalu menjadi bangsa pemenang,
sehingga Budi berharap ini dapat dijalankan dengan baik demi bangsa dan negara.
RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V
Budisatrio mengatakan bahwa ia sangat senang dengan kemitraan yang baik dan atas bantuan-bantuan LHK di kaltim, tetapi ia bersama Komisi 4 DPR-RI juga sangat ingin membantu KemenLHK untuk mitigasi polusi di Jakarta, ia bertanya apa yang dapat dibantu terkait hal itu dan apa yang sedang kerjakan untuk mengurangi hal tersebut karena polusi di Jakarta ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut
Terkait masyarakat, Budi menceritakan bahwa ketika anggota dewan sedang kunker memang benar anggota dewan harus mendidik masyarakat. Budi mengusulkan untuk bekerjasama dengan Mendikbud agar masyarakat mengetahui terkait lahan-lahan mereka.
Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Terkait masalah pangan Bank Pesona, Budi mengatakan seharusnya dapat diperbanyak seperti digunakan untuk bebek dan lainnya. Terkait program-program yang ada pengurangannya, contohnya konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berintegrasi dengan WWF.
Visi Misi dan Masalah Kehutanan - RDP Komisi 4 dengan Dirut Perhutanian dan PT Inhutani 1-5
Budisatrio menanyakan bagaimana perihal kerja sama dengan perusahan Korea apa dasar dari kerja sama tersebut.
Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Budi menanyakan masalah teknis sehingga tidak boleh lagi apabila ada pemotongan anggaran program.
Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam
Budisatrio mengatakan untuk melanjutkan pembahasan ke dirut lainnya sambil menunggu bahan dari PT. Perindo dibagikan. Ia juga meminta untuk hal seperti ini dijadikan pelajaran agar bahan dapat diberikan 3 hari sebelum rapat. Ia mengingatkan mengenai agenda rapat yang telah disepakati dan meminta anggota Komisi 4 untuk tidak melakukan interupsi sampai semua mitra selesai.
Prospek Pengembangan Usaha Kelapa Sawit-Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR)
Budi mengeluhkan pengaduan berbasis daring namun di daerahnya tidak terdapat sinyal sehingga pengaduan berbasis daring tidak efektif. Sehingga perlu dipikirkan kembali untuk mendapatkan solusi atas persoalan itu.
Latar Belakang
Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 71.207 suara melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Budisatrio bertugas di Komisi 4 yang meliputi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Kelautan.
Budi adalah seorang pengusaha di beragam bidang usaha termasuk pertambangan, pertanian dan perkebunan dan menjabat Komisaris Utama PT. Karunia Tidar Abadi dan juga Direktur di PT Kertas Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Kiani Kertas).
Budi adalah keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan sepupu dari Anggota DPR-RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan juga Aryo Djojohadikusumo. Budi adalah putra dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono dan cucu dari arsitek dan begawan ekonomi Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo.
Pendidikan
SLTA, Berkshire School, Massachussets, Amerika Serikat (2000)
S1, Management Bisnis, Clark University, Worcester, Amerika Serikat (2004)
Perjalanan Politik
Budi memulai karir politiknya dengan bergabung di organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Budi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Tidar (2008 - sekarang).
Pada Pileg 2014, Budi mencalonkan diri calon legislatif dari Dapil Kalimantan Timur namun gagal terpilih.
Pada 24 Agustus 2017, Budi dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan mendiang Luther Kombong.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
belum ada