Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Bali
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Singaraja
Tanggal Lahir
12/11/1954
Alamat Rumah
Jl. Ngurah Rai no. 19, Kel. Kendran. Buleleng. Buleleng. Bali
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Bali
Komisi

Sikap Terhadap RUU








































Tanggapan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI atas nama Ismono Wijayanto

Tutik menyampaikan bahwa BPK-RI sudah diberikan kewenangan yang sangat strategis, dimana BPK dapat meneliti indikasi hukum. 


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Sjarifudin Mosii

Tutik mengatakan BPK belum maksimal dalam melakukan audit dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Lalu ia menanyakan cara mengatasi stigma auditor pemerintah yang menjadi masalah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard

Tuti menanyakan kesinergian pemeriksaan BPK.


Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tutik menanyakan menapa SKPD sering tidak bersinergi.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Tutik berpendapat bahwa Dr. Franky memikirkan bagaimana pemerintah mampu menambah pundi-pundi penerimaan. Tutik menanyakan dalam pencegahan korupsi, kewenangan apa yang bisa ditambahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk Deddy, Tutik menanyakan efektivitas mengenai pengelolaan keuangan efektif dan efisien, sedangkan sistem pemeriksaan setahun sekali.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Tutik mengatakan ia melihat penawaran dari KAP Pieter sejumlah Rp1 Miliar dan cukup efisien. Ia menyampaikan bahwa tugas KAP Pieter harus meyakinkan.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Tutik mengatakan bahwa ia melihat konsen calon anggota atas nama Widjanarko pada pemberantasan korupsi. Ia menyampaikan masyarakat sering mengeluh sebagai pembayar pajak tetapi infrastruktur banyak yang rusak, dll. Ia menanyakan cara yang akan dilakukan dalam mengelola sistem keuangan negara jika calon anggota atas nama Widjanarko terpilih. Ia mengatakan bahwa concern calon anggota atas nama S. Palambang adalah pengelolaan keuangan negara. Ia menanyakan mengenai pandangan calon anggota atas nama S. Palambang terhadap sistem pemeriksaan yang dilakukan setahun sekali. Ia mengatakan bahwa calon anggota atas nama Adil Tobing sangat concern dengan penerapan GCG. Ia menanyakan kewenangan yang diinginkan untuk melekat pada BPK. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Haryo mengenai mekanisme yang efektif ditambahkan ke BPK.


Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Atas Nama Wiwiek Sisto Widayat

Tutik menanyakan bagaimana bisa meyakinkan pasar karena sekarang bank umum kurang inovatif.


Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan gempa yang terjadi di Lombok, Tutik menanyakan kondisi dari kantor pajak di Lombok yang hancur.


Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Tutik mengatakan, menurutnya terhadap asumsi RAPBN 2019, untuk pertumbuhan ekonomi, fraksi Demokrat bisa menerima dan meminta pemerintah untuk terus bekerja meningkatkannya. Demikian pula dengan inflasi, Tutik menuturkan bila fraksi Demokrat juga menerima namun meminta agar meningkatkan daya beli masyarakat. Mengenai nilai tukar, Tutik mengatakan fraksi Demokrat menerimanya dan melakukan penurunan defisit transaksi berjalan. Terkait suku bunga, Tutik mengatakan, fraksi Demokrat dapat menerima dan meminta pemerintah mengelola utang pemerintah dengan kehati-hatian untuk memelihara fiskal pemerintah.


Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Tutik Kusuma Wardhani menjelaskan bahwa sangat diharapkan adanya SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan audit, tetapi juga SDM yang memiliki pemahaman terhadap bidang bisnis, karena tugas OJK ini bukan hanya urusan pemberian kredit, tetapi harus mampu memperhatikan aspek apapun.


Proyeksi Perekonomian dan Perbankan Tahun 2019 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Himbara

Tutik mempertanyakan peluang apa yang bisa diambil oleh Himbara ditengah terjadinya persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan China, dan bagaimana implementasi pembayaran dengan QR code di lapangan.


Rancangan Pengesahan Protokol Komitmen Paket ke-10 dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN dan RUU Bea Meterai — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI

Tutik menyampaikan pembahasan tingkat I RUU Bea Meterai harus dipercepat dan Komisi 11 DPR RI mampu untuk hal tersebut.


Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global - RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tutik menyampaikan bahwa sering sekali dana desa digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif, maka Tutik berharap OJK bisa membantu mengawasi masalah seperti ini.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Shohibul Imam

Tutik mempertanyakan apa yang mampu dalam mengimplementasikan teknologi 4.0 dalam mengintegrasikan dengan konkrit, yang dimana BPK kolektif dan kolegial.


Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 11 DPR RI dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) an. Heru Kreshna Reza

Tutik menanyakan adanya adanya implementasi 4.0 atas opini dan pemeriksaan secara sampling untuk menambah penerimaan negara.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Ruslan Abdul Gani

Tutik berpandangan bahwa rendahnya tindaklanjut BPK disebabkan dari banyaknya faktor. Lalu, Tutik menanyakan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Ruslan kedepannya jika terpilih sebagai anggota BPK, agar BPK dapat dipercaya lagi oleh masyarakat.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Indra Utama

Menurut Tutik, seharusnya dengan opini WTP yang diberikan BPK seharusnya sistem internal sudah dibentuk dengan baik namun banyak sekali Kepala Daerah yang menjadi tersangka. Tutik bertanya jika Indra terpilih, langkah-langkah yang akan ia lakukan terkait hal tersebut.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Tito Sulistio

Tutik mengatakan bahwa yang berhak menentukan kerugian adalah BPK dan yang berhak memberikan opini audit juga hanya BPK.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Nama Kukuh Prionggo

Tutik bertanya perubahan apa yang Kukuh akan lakukan dan apa tanggapan Kukuh tentang revisi UU BPK.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Heru Muara Sidik

Tutik bertanya kepada Heru Muara Sidik (Calon Anggota BPK-RI), berdasarkan kekurangan BPK yang disampaikan, apa yang dibutuhankan BPK sebagai Lembaga negara yang memiliki tugas mengontrol dan mengawasi keuangan.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Syafri Adnan Baharuddin

Tutik bertanya langkah - langkah konkrit yang Syarif akan lakukan untuk mensinergikan BPK dan BPKP.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Heru Maula Sidik

Tutik menanyakan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Harry Azhar Azis

Tutik mengatakan bahwa Harry Azhar memperhatikan terhadap kesejahteraan sementara pada tingkat kemiskinan identic dengan desa. Kita semua menginginkan untuk mensukseskan nawacita ke-3 ini, untuk percepatan kesejahteraan di desa, Tutik meminta penjelasan jika Harry Azhar terpilih menjadi anggota BPK yang akan dilakukan dalam melakukan trobosan.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ahmad Muqowam

Tutik menyoroti program Ahmad yang ingin memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam proses audit yang dilakukan BPK. Ia menanyakan sejauh mana efektivitas pengaplikasian teknologi digital di dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Burhanudin

Tutik bertanya apakah tim terpadu akan melakukan audit kepada kejaksaan atau polisi. Tutik juga bertanya upaya Burhanudin untuk menyelamatkan uang yang terindikasi korupsi dan disimpan di bank - bank dan akan dikembalikan dalam bentuk apa.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Arry Widiatmoko

Tutik mempertanyakan kepada Arry Widiatmoko jika terpilih menjadi anggota BPK, bagaimana dalam meningkatkan kinerja BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan BPR RI.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Mulyono

Tutik mengatakan pada tahun 2017, BPK mengalami fraud yang banyak namun seiring berjalannya waktu terus melakukan penyempurnaan. Tutik bertanya kepada Mulyono seandainya terpilih, bagaimana membawa BPK lebih profesional dalam bertugas.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Hendra Susanto

Tutik menapresiasi presentasi dari Hendra Susanto yang sangat bagus, dalam metode sampling adanya kelemahan. Tutik mempertanyakan terkait dengan teknologi 4.0 apakash masih relevan dan apa metode yang akan diteapkan nanti.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ahmadi Noor Supit

Tutik mempertanyakan Ahmadi Noor sebagai calon anggota BPK yang pernah duduk di komisi 11, jika terpilih apa yang menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dalam kinerja yang akan datang.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Willgo Zainar

Tutik mengatakan bahwa Bapak Willgo sangat concern terkait dana desa. Tutik ingin bertanya tentang tindak lanjut suatu pemeriksaan karena ini sangat penting, yang Indah ketahui bahwa ada rekomendasi yang diberikan oleh BPK tidak ditindaklanjuti oleh Pemda. Bagaimana terobosan Bapak Willgo jika terpilih
sebagai anggota BPK.


Fit and Proper Test - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Jimmy Muhamad

Tutik mengatakan jika memeriksa laporan di BPK maka akan menghasilkan opini. Tutik bertanya bagaimana dapat menyelaraskan temuan dan predikat dalam pembangunan di daerah dan desa jika Jimmy terpilih nantinya. Tutik mengulangi pernyataan Jimmy tentang Jimmy sekolah dan meniti karir di luar negeri, Tutik berpendapat sudah pasti expert dan bertanya bagaimana menyelaraskan temuan - temuan yang ada berdasarkan pengalaman Jimmy sebagai penasehat dana desa.


Fit and Proper Test (FPT) - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Bambang Pamungkas

Tutik bertanya apakah dengan kemajuan teknologi sekarang, industri 4.0 dapat dijadikan sampling yang akurat.


Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Tutik menanyakan apa strategi untuk mengecilkan ruang gerak investasi ilegal karena ini belum berakhir, lalu apa strategi yang ditawarkan agar ruang gerak investasi ilegal tidak bebas? Saat ini tata kelola perizinan di daerah sangat menghambat investasi. Lantas apa solusinya?


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Achsanul Qosasi

Tutik mempertanyakan terkait opini OPT dengan korupsi. Menurut Tutik, banyak sekali kepada daerah yang jadi tersangka sehingga kepercayaan masyarakat tergerus terhadap BPK. Tutik juga mempertanyakan langkah-langkah apa yang nantinya akan diambil.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Sahala Benny

Tutik menanyakan apakah implementasi teknologi digital 4.0 dapat memepengaruhi periksaan BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada lembaga negara yang ada.


Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Tutik mengatakan bahwa ada aspirasi dari moda transportasi darat yang mengatakan hampir 100% masih menggunakan bahan bakar fosil dan konversi ke gas belum siap. Mungkin nanti ada kebijakan dengan pihak teknis terkait. Tutik mengatakan usulan yang disampaikan adalah bahan bakar masih bersubsidi begitu juga dengan angkutan umum.


Usulan Skema PPNBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Tutik mengatakan bahwa ada aspirasi dari moda transportasi darat yang mengatakan hampir 100% masih menggunakan bahan bakar fosil dan konversi ke gas belum siap. Mungkin ini nanti ada kebijakan dengan pihak teknis terkait. Usulan yang mereka sampaikan adalah bahan bakar masih bersubsidi begitu juga dengan angkutan umum.


Realisasi APBN 2018 – Raker dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik

Tutik mengatakan, capaian dari pemerintah cukup baik namun hubungan antara pusat dan daerah masih mengalami hambatan sebab di daerah masih mengalami kesulitan untuk perizinan dan investasi dan pemerintah pusat harus melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan di lapangan.


Latar Belakang

Pada 23 Februari 2017, Tutik Kusuma Wardhani dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Jero Wacik yang dipenjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi.  Tutik adalah kader Partai Demokrat mewakili Dapil Bali.

Tutik adalah seorang usahawati di bidang kesehatan dan pemilik Rumah Sakit Puri Bunda dan PT Nikki Lab Media.  Tutik juga adalah seorang politisi senior di Bali dan Anggota DPRD Provinsi Bali sejak 2010.

Pada masa kerja 2014-2019, Tutik bertugas di Komisi 11 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.   

Pendidikan

SLTA, SAA Saraswati 3, Denpasar (1973)

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Totalwin, Semarang (2009)

S2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang, Malang (2011)

S3, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang, Malang (2012) 

Perjalanan Politik

 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Tutik mengemukakan pandangan mini akhir  mewakili Fraksi Demokrat atas RUU AFAS, sudah dituangkan secara detail dan singkat. Tutik mengharapkan pengesahan UU ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi Indonesia termasuk kesempatan perluasan kesempatan Bank Indonesia di ASEAN. Tutik mengemukakan bahwa Fraksi Demokrat menerima RUU AFAS untuk dilanjutkan pembicaraan pembahasan tingkat selanjutnya dalam rapat Paripurna DPR-RI. [sumber]

Tanggapan

Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI, Tutik membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tutik menjelaskan bahwa banyak masyarakat Indonesia terutama di Bali yang ingin kerja di luar negeri namun tidak dapat melanjutkannya karena permasalahan jaminan, dikarenakan masyarakat tersebut rata rata merupakan anak dari petani sehingga tidak mampu untuk memberikan jaminan. Tutik meminta Bank Mandiri, BNI dan CIMB untuk menindaklanjuti ini. (sumber)

Persiapan Libur Lebaran 

5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Tuti mengapresiasi untuk Pegadaian 4300 lebih outlet yang tersebar di banyak desa dan untuk BRI program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk ditindaklanjuti. [sumber

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Tutik berpendapat bahwa pajak sumber pendapatan APBN ekonomi Indonesia tertekan, sehingga harus hati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak terkontraksi. Tutik kembali menyatakan bahwa sektor pariwisata adalah penyumbang kedua APBN, selain itu Provinsi Bali tidak memiliki wisata alam tetapi budaya, sehingga Ia memohon agar mitra memperhatikan perimbangannya. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Singaraja
Tanggal Lahir
12/11/1954
Alamat Rumah
Jl. Ngurah Rai no. 19, Kel. Kendran. Buleleng. Buleleng. Bali
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Bali
Komisi