Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur II
Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Probolinggo
Tanggal Lahir
01/01/1973
Alamat Rumah
Jl. BDN 1 no.6, RT010/RW011, Kel. Cilandak Barat. Cilandak. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU










Tanggapan

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Beberapa waktu yang lalu, Pak Menteri melontarkan suatu wacana tentang Pansus BUMN Karya yang bermasalah, mungkin ini sebaiknya dibahas di Panja dan mungkin juga bukan hanya Karya yang bermasalah tapi banyak kontraktor dan sub kontraktor di BUMN yang lain yang sampai hari ini memiliki masalah penagihan kepada BUMN, sebaiknya tidak dibatasi BUMN Karya. Kemungkinan, kita juga akan membentuk Panja terkait BUMN yang bermasalah soal penagihan.


Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN

Faisol sebagai Pimpinan mengatakan Raker hari ini secara khusus mengundang jajaran Kementerian BUMN untuk membahas evaluasi pengelolaan objek vital nasional sebagai bagian dari respon yang mendasar terhadap insiden kebakaran Terminal BBM Plumpang Koja yang terjadi pada 3 Maret 2023 sekitar pukul 20:00 WIB di lingkungan padat penduduk. Berdasarkan masukan kepada kami, peristiwa tersebut menimbulkan setidaknya 23 orang meninggal dunia dan 25 orang luka serta warga sekitar kebakaran dan menimbulkan kerugian material yang besar. Kami informasikan, merespon peristiwa kebakaran tersebut pada 14 Maret 2023 mengundang jajaran Direksi Pertamina untuk mendengarkan penjelasan langsung dari PT Pertamina (Persero). Dalam kesempatan tersebut diakui PT Pertamina (Persero) bahwa insiden kebakaran tersebut sangat menyita perhatian publik terutama dikaitkan dengan besarnya jumlah korban dan terdampak juga kelayakan adanya Terminal BBM di lingkungan pemukiman penduduk, terlebih kejadian kebakaran tersebut telah beberapa kali terjadi. Namun di sisi lain dinyatakan bahwa Depo BBM Plumpang memiliki peran strategis karena melayani dan menjangkau wilayah Jabodetabek dan 22 Kabupaten/Kota di Provinsi sekitar seperti Jawa Barat dan Banten.

Selanjutnya,ia mengatakan hasil RDP Komisi 6 DPR-RI dan Dirut PT Pertamina pada tanggal 14 Maret 2023 tersebut, mengusulkan pentingnya penyelesaian buffer zone yang terkait dengan Pemerintah Daerah dan instansi serta aparat terkait sehingga dapat memitigasi risiko bencana sesuai standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Perlu dicatat bahwa seluruh konsen dari Komisi 6 DPR-RI telah dimasukkan ke dalam butir-butir kesimpulan sebagai salah satu langkah yang harus diperhatikan oleh seluruh Lembaga Pemerintah termasuk diantaranya Kementerian BUMN. Pada kesempatan ini juga Komisi 6 DPR-RI ingin mendengarkan langsung dari Kementerian BUMN hal yang tidak kalah penting yaitu laporan dan gambaran mengenai Progres Rencana Program BUMN Tahun 2003. Mengingat Pemerintahan Presiden Jokowi telah memasuki pertengahan tahun 2023 merupakan tahun politik dan diharapkan sejak saat ini hingga 2024 Kementerian BUMN dapat memberikan legacy yang berharga untuk bangsa dan negara. Karena itu dalam Raker Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN hari ini akan mendengarkan secara langsung kinerja Kementerian yang telah dilakukan disertai dengan pembahasan rencana program BUMN, kendala yang dihadapi, solusi yang diharapkan, dan dukungan politik yang dibutuhkan dari Komisi 6 DPR-RI. Tentu satu hal yang ingin didengar masyarakat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai IPO Pertamina Geothermal Energy yang diusulkan, perkembangan proyek LRT, hingga penetapan rancangan Permen Omnibus Law sebagai bagian deregulasi dan penataan Permen BUMN.

Terakhir, Faisol menegaskan selain itu diharapkan ke depan Kementerian BUMN dapat lebih menyeimbangkan antara penugasan dari Pemerintah dan apa yang didapat dari Pemerintah agar membawa perbaikan kinerja keuangan yang akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. BUMN harus menghitung dengan baik skala keekonomian yang ditugaskan Pemerintah dan berapa yang harus ditanggung perusahaan.


Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)

Faisol mengatakan salah satu sektor yang terpukul akibat pandemi adalah properti sehingga perlu ada evaluasi rencana pembayaran dana pinjaman oleh Perumnas. Selanjutnya, ia meminta jawaban tertulis soal aset Perumnas sehingga dapat jadi bahan pertimbangan untuk memberikan bantuan. Untuk PT. KS, ia meminta jawaban tertulis soal industri hilir yang membutuhkan pinjaman modal kerja 3 Triliun rupiah. Bagi PTPN, dahulu banyak perusahaan sawit meminta bantuan dari PTPN, namun saat ini mereka sudah sukses sehingga ia menanyakan hal yang salah dari PTPN. Menurut Faisol, hal pengawasan kurang dari PTPN. Bagi direksi PT. KS, Perumnas dan PTPN perlu membuat rencana kerja agar ada keterikatan sehingga saat direksi berganti, maka tak ada perubahan kebijakan. Terakhir, bagi PTPN, Faisol tidak ingin melihat yang ditarik holding PTPN menjadi beban dan berharap adanya penguatan nilai pasar. Maka, dengan begitu rencana yang sudah dibuat hingga 10 tahun mendatang bisa terlaksana.


Uji Kelayakan dan Kepatutan - Komisi 11 DPR RI dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) an. Wisnuntoro

Faisol menanyakan hal yang harus dilakukan BPK untuk menjadi lembaga efektif dan efisien karena dalam beberapa kasus, BUMN seperti Pertamina sulit membuka masalah keuangannya, padahal ada dua lembaga yang memeriksa yakni BPK dan KPK.


Sasaran Kinerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Logistik dan Transportasi Darat.

Faisol meminta data soal dana pension di masing-masing perusahaan BUMN.


Isu Aktual di Masing-Masing BUMN — Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), PT Lembaga Elektroteknika Nasional Industri (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), dan PT Industri Kereta Api (Persero)

Faisol menanyakan bagi masing-masing BUMN terdapat direktur pemasarannya atau tidak, karena Faisol melihat dari seluruh BUMN yang hadir tidak ada yang berkembang. Faisol mengatakan pasar di luar negeri sangat begitu luas dan Faisol tidak melihat rancangan pemasaran yang strategis dalam pengembangan pasar luar. Menurut Faisol, jika pemasarannya tidak agresif, maka lama-lama akan terbatas pada pasar yang sudah ada saat ini.


Evaluasi dan Rencana Kerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Faisol meminta peta jalan (road map) kajian realisasi mulai dari fosil hingga Energi Baru Terbarukan (EBT).


Perkenalan Program Kerja serta Anggaran dan Roadmap Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024 - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Menurut Faisol, banyaknya barang impor adalah karena pasar Indonesia luas dan bisa dimanfaatkan. Ia juga menanyakan terkait gambaran industri dalam mengisi pasar dalam negeri, agar semua dapat melihat volume apa yang harus diperbesar.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dedy Supriyadi

Faisol mengatakan ini menjadi suatu kritik terhadap BPK dalam menegakkan prinsip akuntabilitas Negara.


Latar Belakang

Faisol Riza merupakan mantan Staf Khusus dari 2 petinggi PKB yaitu Ketua PKB, Muhaimin Iskandar dan Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Faisol juga memimpin organisasi olahraga dan Ketua Federasi Pemanjat Tebing Indonesia pada tahun 2015.

Pada periode 2014-2019 yang lalu, tepatnya pada 20 Maret 2018, Faisol Riza dilantik menjadi Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Abdul Malik Haramain yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Probolinggo pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Pada masa kerja 2014-2019 yang lalu, Faisol bertugas di Komisi 11 yang membidangi perbankan dan keuangan.

Faisol Riza terpilih menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah memperoleh 82.777 suara dari dapil Jawa Timur 2 yang meliputi Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Pasuruan.

Pendidikan

SLTA, Madrasah Aliyah Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo (1989)

S1, Filsafat, Universitas Driyarkara, Jakarta (1999)

Perjalanan Politik

  • Wakil Sekjen DPP PKB DKI Jakarta (2009-sekarang)
  • Ketua LPP DPP PKB (2009-sekarang)
  • Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta (2008-2009)

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Probolinggo
Tanggal Lahir
01/01/1973
Alamat Rumah
Jl. BDN 1 no.6, RT010/RW011, Kel. Cilandak Barat. Cilandak. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi