Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Revisi Penataan Daerah, Revisi RUU Pemda dan Pilkada — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri

Lukman mengatakan UU Otda harus diperkuat dan harus dinyatakan bahwa UU lain tidak boleh bertentangan dengan UU Otda. Ia berharap revisi UU Pilkada sudah diusulkan ke DPR minggu depan. Ia mengatakan anak Indonesia mempunya hak dan menurutnya itu merupakan terobosan yang sangat baik.

Laporan Kinerja Ombudsman RI (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman Ombudsman RI (ORI)

Lukman mengatakan kesejahteraan SDM ORI harus ditingkatkan. Menurutnya, perhitungan ulang perencanaan kesejahteraan yang layak harus dimulai dari pusat hingga ke daerah. Ia sudah menyampaikan bahwa ORI menutup pintu untuk membangun gedung ORI karena keterbatasan anggaran. Ia mengatakan Komisi 2 mendesak ORI membangun sistem manajemen berbasis IT. Menurutnya, ORI harus sering-sering merilis hasil auditnya. Kalau ORI salah merilis, kemungkinan digugat PTUN. Ia menyampaikan perlu ada reward dan punishment bagi Pemda yang melakukan pelayanan. Ia meminta UU ASN diaudit. Ia menghimbau agar ORI tidak merasa nyaman berada di zona kuning dan merah, kalau perlu ORI harus melakukan rapat lintas departemen. Ia mengatakan ada upaya yang tumpang tindih antara BP Batam dengan Pemko yang tinggal selangkah lagi. Menurutnya, perlu konsen ke sana. Ia berharap konflik tanah dapat diselesaikan dengan bantuan Komisi 2. Ia juga meminta agar pelayanan KUR diaudit. Ia mengatakan di tata ruang wilayah banyak yang dipenjara karena korupsi. Ia meminta UU Desa diaudit. Ia mengatakan hubungan lembaga negara harus diatur mekanismenya karena yang lama tidak efektif. Ia menyampaikan laporan ORI akan menjadi data utama untuk mekanisme Pemerintah dalam memberikan layanan publik.

Kewenangan Walikota Batam dan BP Batam— Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Kabinet (Setkab), Ketua Ombudsman RI, Walikota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Lukman mengatakan rapat ini agenda tunggal, khusus membicarakan soal Batam, kewenangan Walikota dan BP Batam. Komisi 2 ingin ikut menyelesaikan konflik kewenangan di sana. Ia meminta Pak Arteria tidak memotong pembicaraannya karena ia di sini sebagai ketua. Ia mengatakan tidak menutup hal apapun, tetapi harus melanjutkan dulu rapat sesuai kesepakatan tadi. Ia menyampaikan bahwa usulan untuk pembagian wilayah di Batam dari Pak Luthfi bisa dipertimbangkan. Menurutnya, perlu ada kejelasan soal tanah, MenATR punya wewenang untuk itu.

Isu-Isu Krusial Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah

Lukman mengatakan tidak ada hubungannya antara sudah/pernah kawin dengan 17 tahun. Perdebatan yang dimaksud adalah mengenai standar dewasa. Syarat kedewasaan maka sudah bisa memilih, tidak ada hubungannya dengan umur. Ini UU.

Etika Politik dalam Sosial Media, dll — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen APTIKA) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Lukman mengatakan Pansus mensurvei ke negara lain, ada negara yang ngebanned dan memberikan penyedia sosial media yang tidak melanggar peraturan mereka. Ia mengatakan sosial media menjadi liar dan pengaruhnya sangat besar. Ia juga mengatakan bahwa keutuhan bangsa ini harga mati. Ia menyampaikan ada waktu sampai April untuk revisi UU ini.

Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri

Lukman mengatakan apa pertimbangan masa kampanye putaran pertama selama 6 bulan 20 hari dan masa kampanye putaran kedua selama 13 hari. Jika MK memutuskan ambang batas presiden 0%, maka akan banyak calon presiden. Lukman mengusulkan masa kampanye putaran pertama selama 4 bulan dan putaran kedua selama 2 bulan. Lukman mengatakan tidak setuju jika rekapitulasi suara dilakukan berganti hari dengan pemungutan suara karena rawan kecurangan.

Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI

Lukman mengaku bingung akan persoalan yang terjadi di Bali. Ia memberikan solusi berupa penelitian dan bukti kepemilikan tanah dari pemerintah. Lukman meminta penyelesaian apabila memang ada kesalahan di masa lalu.

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Lukman mengatakan agar masalah bencana ini tidak dianggap remeh dan benar benar harus diselesaikan dengan tuntas.

Latar Belakang

Pada 20 Maret 2018, Lukmanul Khakim dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Anna Mu'awanah yang maju mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Bojonegoro pada Pilkada Serentak 2018.  Lukmanul adalah kader dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jatim 9.

Walaupun usianya relatif muda namun Lukmanul adalah salah satu politisi senior di PKB.  Lukmanul menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB (2012 - sekarang) dan juga Sekretaris Umum dari Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU).  Lukmanul juga adalah seorang wiraswastawan dan memiliki usaha sendiri.

Pada masa kerja 2014-2019, Lukmanul bertugas di Komisi 6 yang membidangi perindustrian, Badan Usaha Milik Negara dan perdagangan.

Pendidikan

SLTA, Madrasah Aliyah Denanyar, Jombang (2001)

S1, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta (2006)

Perjalanan Politik

2009: Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB

2012: Ketua Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa (organisasi sayap kepemudaan PKB)

2012 - sekarang: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB

2014: Maju mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada Pileg 2014 namun gagal mendapatkan kursi di DPR-RI

Maret 2018:  Dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW)  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan