Nasional Demokrat - Jawa Timur VI

Sikap Terhadap RUU

Penyampaian Saran terhadap RUU Pendidikan Kedokteran – RDPU Komisi 10 dengan AIPKI PTN

Titik menyampaikan bahwa harus ada sikap harmonis antara IDI dengan AIPKI PTN, maka dari itu jangan disalahkan juga ide mendatangkan rektor asing di dalam pembahasan ini. Titik menyampaikan harus ada kesatuan persepsi, dan Titik sudah menyampaikan sebelumnya kepada IDI, bahwa IDI jangan merasa paling superbody.

Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Titik mengatakan apa penjelasan terkait serapan anggaran KKP per September 2015 hanya sebesar 34,01%. Titik mengatakan di Yogya, ada panen Ugadi (Udang Galah Padi), sistem ini bisa digalakkan di daerah lain.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Titik menjelaskan bahwa di dapilnya sangat berhasil sudah melaksanakan dengan baik dan mendukung program pemerintah, kami rasa tidak perlu dikurangi bahkan bisa ditambahkan di daerah yang lain, kemudian mengenai penerimaan ini dikurangi 500 orang padahal ini diperlukan. Kalau kita ke daerah-daerah selalu kekurangannya yang ada kemudian pabrik tepung ikan juga mengenai tenaga penyuluh juga tolong diperhatikan.

Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKKP TA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan kepala BNPB

Titik mengatakan untuk BNPB, kunjungan perihal gunung merapi. Dalam waktu 20 menit itu dari waspada berubah menjadi yang tidak diharapkan. Titik bertanya bagaimana jika volunteer disana tidak dilegalkan saja agar bisa bekerja profesional.

Untuk KPPPA, Titik mengusulkan untuk mengatasi kekerasan seksual dan perempuan, jangan hanya sekedar mengeluh.

Penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Titik mengingatkan agar ketika Kemendikbud RI berencana membangun fasilitas maupun infrastruktur pendidikan/kebudayaan, maka harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR RI. Lanjutnya, agar tidak ada tumpang tindih antar sektor kementerian.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Titik mengatakan sebagai pengawasan, Komisi 10 harus mengawasi tapi beda antara Jurkamnas dan kepala bekraf. Ia mengingatkan agar jangan berpikir sempit dan jangan munafik.

Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 sesuai hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Titik membahas terkait dengan pembangunan sarpras dari Kemenristekdikti ke KemenPUPR. Ia mengatakan mendapatkan keluhan bahwa untuk menjadi profesor harus fokus pada jurnal scopus bukan temuan.

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Asian Para Games 2018 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmenpora RI, Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora RI, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, dan Ketua INAPGOC

Titik berharap bahwa penyelenggaraan Asian Para Games (APG) 2018 dapat lebih sukses dari penyelenggaraan Asian Games (AG) 2018. Terkait tiket, beberapa rekannya Titik mengeluhkan susahnya mendapatkan tiket untuk menonton opening dan pertandingan APG 2018. Titik meminta agar hal tersebut dapat menjadi perhatian.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Titik meminta kemudahan akses untuk pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi atlet di Asian Games dan Asian Para Games. Selanjutnya, ia mengusulkan tambahan anggaran untuk beasiswa.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Titik menceritakan bahwa di Blitar ada desa tertinggal, sedangkan daya minat baca tinggi, namun tidak ada buku. Titik meminta hal tersebut untuk menjadi perhatian.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Titik berharap Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif segera diselesaikan dan selesai bulan Desember 2018. Menurut Titik, payung hukum harus jelas agar semua pekerjaan berjalan lancar.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Mengenai hitam di atas putih, Titik mengatakan bahwa hal tersebut sangat penting apalagi ada masalah hukum. Jadi titik, koma, dan, atau harus diperhatikan. Menurut Titik semua harus rapih administrasi.

Realisasi Anggaran 2018 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Titik mengapresiasi penyerapan anggaran Perpusnas RI yang maksimal serta perkembangan perpustakaan di daerah seperti Kalimantan Timur. Selanjutnya, ia menyetujui perpustakaan tidak hanya dijadikan sebagai tempat membaca namun juga sarana hiburan. Lalu juga perlu ada variasi buku di perpustakaan sesuai kategori umur. Terakhir, perlu adanya pengamanan yang baik untuk buku dari air dan api karena merupakan aset negara.

Sumber Daya Manusia di Dunia Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Non Kategori 2 (K2) di Lingkungan Sekolah Negeri se-Jawa Timur

Titik mengatakan pernyataan “Jika ada hal yang bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah” menggambarkan situasi GTT/PTT.

RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Titik meminta penjelasan terkait pengalihan dana TIK SD sebesar Rp300 M untuk bencana Palu, karena penjelasan yang disampaikan dahulu masih gamblang. Titik berpendapat perlu ada payung hukum yang jelas terkait sarpras, pemerintah juga harus mengayomi guru honorer dengan baik serta memberi hak-hak yang seharusnya didapatkan. Titik mendukung program zonasi asalkan ada regulasi dan sosialisasi yang mendukung.

Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Titik mengatakan bahwa untuk melawan pemberantasan narkoba membutuhkan biaya yang besar karena orang-orang menengah ke bawah cenderung mudah terhasut, terutama para pemudanya. Oleh sebab itu, menurutnya penambahan anggaran untuk pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan ini perlu untuk ditingkatkan dan ia menyetujuinya asal dapat dipertanggungjawabkan.

RKA K/L 2020 dan Usulan Program yang didanai DAK- Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Titik mengatakan untuk Sarpran terkait dengan pengalihan belum adanya payung hukumnya, sehingga mohon untuk ada tindak lanjutnya agar tidak ada temuan dikemudian hari.

RKA K/L 2020 dan Susulan Program yang Didanai DAK dan Penyerahan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Titik menyampaikan ada titipan dari Perpusnas dimana Kepala Perpusnas mengatakan untuk dana pengembangan perpustakaan lebih besar adanya di Kemendikbud. Kepala Perpusnas berharap bisa bersinergi dengan Kemendikbud nantinya.

Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Perihal film, Titik memastikan apakah Badan Ekonomi Kreatif menyiapkan peralatannya sendiri dan tidak bekerja sama dengan gedung bioskop di beberapa daerah.

Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

Titik mengatakan dirinya mengapresiasi capaian Kementerian Pariwisata namun, dirinya berharap agar adanya pemerataan di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh masyarakat. Menurut Titik,
daerah yang belum diketahui masyarakat seharusnya dapat disusun dan dibenahi infrastrukturnya agar dapat menjadi destinasi pariwisata juga sebab, pendapatan masyarakat pada daerah tersebut masih di bawah UMR

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Titik mengusulkan agar setiap daerah memiliki lapangan sepak bola untuk mempersiapkan generasi muda bermain di piala dunia. Yayuk meminta penjelasan untuk arah dan tujuan terkait tambahan Rp90 Miliar melalui pembinaan club-club junior. Titik menuturkan untuk membangun semua cabor seperti di Papua, NTT, dan Ambon sebagai pendulang medali.

Solusi dan Penanganan Masalah Kependidikan – Rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi 10 dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Titik menyampaikan suara masyarakat dari Jawa Timur khususnya guru honorer yang memohon untuk adanya audiensi bagi mereka. Mengenai sistem perbukuang, Titik mengatakan yang belum bagus adalah pengadaan dan perlu diatur kembali karena banyak melibatkan kadis dan penerbit yang terlibat masalah hukum dan menurut Titik perlu adanya peninjauan kembali.

Latar Belakang

Komisaris Utama, PT YOCOAL ENERGY, 2012-

Komisaris Utama, PT Larutan Mas, 2011-

Komisaris Utama, PT Junjung Buih, 2009 - 

Pendidikan

SMEAN Srengat, Blitar

Universitas WR Supratman, S1

Perjalanan Politik

Pada Jum'at, 18 Mei 2018, Titik resmi menjadi anggota DPR-RI pada Paripurna dengan mekanisme PAW. [sumber]

Visi & Misi

Program Kerja

Sikap Politik

Tanggapan RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menristek, Menkominfo dan Menkumham, Titik menuturkan pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang SSKCKR terhadap seluruh hasil kerja Panitia Kerja bersama Pemerintah dapat diterima dan dapat disetujui menjadi Undang-Undang dan selanjutnya dapat disampaikan pada tingkat Paripurna untuk diambil keputusan. [sumber] 

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Titik menilai UU ini sangat penting, karena jika kita ingin melakukan program apapun harus ada legal hukumnya, sebab kalau tidak itu pasti melanggar hukum.  [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar

25 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Titik mempertanyakan apakah KemenPUPR juga melaksanakan pembangunan pada gedung olahraga dan bila diserahkan kepada KemenPUPR seperti kementerian lainnya, maka agar diperhatikan payung hukumnya agar tidak menimbulkan masalah. [sumber] 

Penyampaian Aspirasi terkait SMP Swasta

3 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan MKKS Surabaya, Titik mengatakan disini dapat dilihat beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Komisi 10 sebetulnya sudah wajar, tetapi segala sesuatu yang disampaikan datanya itu harus valid karena ini masalah hukum dan itu harus bener-bener real di lapangan jadi insyaallah akan diperjuangkan. Titik berpendapat jika kita menyampaikan sesuatu itu datanya harus fakta dan jangan data yang kira-kira. [sumber] 

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenpora, Titik mengatakan banyak pemuda-pemuda didaerah yang sangat ingin maju. Titik memberikan pelatihan untuk wirausaha pemula danTitik berpendapat yang membutuhkannya banyak sekali,mungkin daerah tidak tersentuh bisa dibantu. Titik berpendapat, kita membutuhkan SDM, karena sampai detik ini wasit membiayai dirinya sendiri. Titik mengatakan, dia seorang PNS yang gajinya tidak seberapa, ikuti pelatihan ke Chili dan diwajibkan biaya pribadi, dan inibanyak sekali yang sangat membutuhkan. Titik berpendapat, belum terserap dan kurang sosialisasi. Mengenai olahraga, Titik mengatakan butuh seperti pembinaan SDM seperti wasit ini sampai saat ini masih menggunakan biaya sendiri kalau ada pelatihan-pelatihan. Titik berpendapat, ini perlu untuk diperhatikan. Titik mengatakan kita harus optimis dengan pemuda yang ingin maju. Dibutuhkan sosialisasi untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. [sumber]