Golkar - Jawa Barat VII

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Anggota Kantor Akuntan Publik BPK Tahun 2023 - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota Kantor Akuntan Publik BPK Tahun 2023

Puteri mengatakan apa yang membedakan kehadiran KAP Gideon Adi dan rekan pada hari ini dengan Fit and Proper Test pada tahun 2022 sehingga bisa meyakinkan Komisi 11 bahwa tahun ini adalah giliran KAP Gideon Adi dan rekan untuk mengaudit BPK RI. Puteri mengatakan jika KAP Gideon Adi dan rekan menjadi KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2023, kira-kira apa yang akan menjadi tantangan terbesarnya.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Puteri mengatakan bagaimana update terkait Core-Tax System dan apakah penyelesaiannya bisa sesuai target. Puteri mengatakan terkait tenaga PPPK yang menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan publik, Komisi 11 DPR-RI ingin mengetahui evaluasi terkait DAU yang dipakai untuk distribusi pengangkatan PPPK, karena sampai sekarang masih banyak yang mengalami keterlambatan gaji untuk instansi pemerintah dan instansi swasta menghadapi ketidakpastian. Puteri mengatakan terkait penyaluran pupuk subsidi yang sampai sekarang masih bermasalah, Komisi 11 DPR-RI ingin mendengar evaluasi ketika Kemenkeu rapat dengan mitra terkait terkait Kartu Tani dan apakah tidak ada cara yang lebih efektif untuk penyaluran pupuk subsidi terutama karena harga beras sedang mahal sehingga masyarakat menuntut supaya ada solusi yang efektif terkait permasalahan ini.

RKA dan RKP LKPP Tahun 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala LKPP

Puteri menyampaikan aspirasi dari petani dii dapil Karawang. Jadi mereka menyampaikan beberapa kali mendapat bantuan berupa alat pertanian dari pemerintah dan ternyata alat-alatnya tidak sudah tidak cocok dengan kebutuhan yang saat ini sedang mereka pakai di lapangan. Jadi akhirnya karena hanya alat tersebut yang diberikan kepada mereka alat-alat tersebut akhirnya terbengkalai karena sudah tidak sesuai. Puteri berharap sebagai pemerintahan dan DPR juga yang terus berusaha mengupayakan efisiensi dan juga tepat sasaran dari penggunaan anggaran LKPP bisa terus mengupdate alat-alat pertanian ataupun alat untuk sektor kita yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelaku di lapangan. Karena selain sudah ketinggalan zaman beberapa alat yang diberikan kepada mereka akhirnya mereka juga menggunakan barang itu untuk hal-hal yang lainnya. Ini harus kita evaluasi dari seluruh permintaan pengadaan barang yang ada di lapangan. Puteri mengatakan sebelumnya waktu senior Pak Hendi yang menjadi kepala LKPP beliau sempat menyatakan ada konsolidasi pengadaan laptop di kementerian dan lembaga dan itu mendatangkan efisiensi dengan jumlah yang sangat besar dan signifikan. Apakah ada tindak lanjut untuk efisiensi tersebut. Apakah ada konsolidasi untuk barang-barang jenis lainnya yang serupa untuk kementerian dan lembaga. Sehingga nanti kita bisa memastikan pengadaan barang di kementerian dan lembaga itu bisa semakin efisien lagi. Terakhir, kita tentu ingin mengapresiasi atas peran pendampingan LKPP dalam proyek satelit Republik Indonesia atau Satria 1 yang berhasil diluncurkan pemerintah beberapa hari lalu di Florida dan menurut kami tentu ini sangat penting untuk tentunya meratakan pengadaan internet di daerah-daerah terpencil seluruh Indonesia. Kita sangat berharap ini bisa mendorong revolusi industri digital kita sehingga kedepannya ini bisa jadi benchmark yang baik untuk pemerintahan yang akan datang.

Pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) - Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI

Puteri menyampaikan menyambut baik Dana Bagi Hasil (DBH) ini karena ini hasil kerja keras kemenkeu dan komisi 11. Ada beberapa hal yang perlu didalami dalam DBH hasil sawit. Perhitungan alokasi perdaerah, jadi disini ada indikator perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan, sejatinya DBH hasil sawit dipergunakan utk infrastruktur sesuai keinginan kepala daerah. Kegiatan strategis ini akan diatur untuk kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. Apakah kemenkeu mempunyai data daerah mana saja yang mempunyai rencana aksi ini, langsung bisa diberikan atau ada standar-standar tertentu. Apakah ada kegiatan strategis lainnya yang dapat dialokasikan untuk kesejahteraan petani sawit rakyat baik untuk pupuk, bibit dan pelatihan. Apa upaya afirmasi untuk DBH sawit ini untuk petani sawit. Penyaluran DBH sawit ini bersumber dari APBN dan tidak berrasal dari ekspor . DBH sawit akan dibayarkan oleh APBN. Seperti apa dampak penerapannya thd sustainability terhadap terhadap diesel dan repainting. Ini bisa ditindaklanjuti terhadap peratura teknis dan jelas, tidak semua pemda mempunyai pengetahuan yang sama dan kami berharap nanti RPP bisa mengurangi distorsi di lapangan sehingga tidak ada lagi konplain dari kepala daerah.

Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan

Puteri mengatakan ini harusnya ada optimalisasi dalam sistem lelang karena semua serba digital dan transparan maka kejadian dari Pak Mekeng ini suatu saat pasti tidak akan terjadi lagi dengan memanfaatkan digitalisasi. DJKN harusnya bisa mengembangkan konsep lelang dengan digitalisasi dengan progres yang dikembangkan melalui sistem lelang digital secara terpadu. Kita ingin ada edukasi publik terkait sistem lelang aman dan resmi. Sekarang banyak bersirkulasi di medsos berseliweran oknum yang tidak bertanggung jawab atau penipuan yang mengatasnamakan Pemerintah. Ini menjadi penting kalau kita mengetahui seluruh potensi SDA dengan nilai ekonomi dengan sistem konservasi perairan nasional. Kalau ini ada pendataan rapi maka sangat besar aset kayu yang kami terima dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam.

Kemudian Puteri menegaskan kita perlu ada roadmap yang menyeluruh terkait kekayaan alam untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dengan proses waktu yang cukup lama dan anggaran yang besar sehingga perlu kita lindungi bersama. Terkait piutang ini banyak progres yang belum mencapai target. Apabila piutang dari Pemda ini mohon disampaikan ke kita Pemda mana saja yang masih menunggak piutangnya yang melebihi rentang waktu 20 tahun. Kita mengejar Penerimaan negara terkait piutang ini guna bisa ada penyelesaian yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)

Puteri menanyakan strategi Kemenkeu untuk pencapaian target penerimaan pajak karena 5 tahun terakhir target penerimaan pajak tidak tercapai. Ia juga menanyakan tujuan alokasi belanja karena hanya mendorong tingkat konsumsi dan menanyakan cara pemerintah untuk mengejar target-target pembangunan. Selain itu, ia menanyakan peran pengawasan yang Kemenkeu lakukan dalam bisnis ASABRI dan ada tidaknya pelanggaran yang mereka lakukan.

Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Puteri meminta laporan tertulis terkait bagian pengusul project dari pemerintah maupun badan usaha, karena tidak ada dalam pemaparan. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PT PII agar terus mendorong peran dan keterlibatan Pemda melalui skema KPBU, sejauh mana kegiatan capacity building berdampak untuk kontribusi dalam skema KPBU.

Evaluasi Kerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himbara, Perbanas, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo dan Perbina

Terkait dengan pemodal-pemodal bank asing yang masuk ke Indonesia, Puteri menanyakan cara peminjaman yang dilakukan jika ada persaingan antara bank asing dengan domestik. Tentang kur TKI pemrintah berencana akan mengajak bank asing dalam menyalurkan dana TKI. Puteri menanyakan kesiapan para mitra dalam masalah tersebut.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI

Putri menanyakan skema kredit BRI khususnya pada aspek mikro terutama pada pinjaman kelompok. Ia menanyakan kemungkinan BRI mengadopsi kebijakan skema pinjaman kelompok atau tanggung renteng. Ia juga menanyakan solusi kredit mikro yang sesuai dan akomodatif terlebih literasi masyarakat yang belum mengerti. Ia mengatakan perlu adanya skema kredit yang paling efektif untuk kaum mikro ini agar kedepan tidak ada masalah lagi. Ia meminta BRI membuat solusi terhadap hal tersebut. Selain itu, ia menanyakan skema penyaluran kredit kepada petani. Ia juga menanyakan strategi BRI dalam penyaluran PKH terkait kendala di beberapa kabupaten dan desa.

Tugas, Fungsi, dan Program Kerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), dan Dirjen Perbendaharaan

Putri menanyakan bagaimana cara meningkatkan pengawasan jika ada kenaikan pajak yang akan menimbulkan kenaikan penyelundupan juga dari luar negeri serta bagaimana pengawasannya harus dikembalikan ke cukai. Ia juga menanyakan apakah PMK sudah berkoordinasi dengan Kemenaker terkait kenaikan cukai rokok yang dapat berimbas pada tenaga kerja industri rokok, terlebih pekerja rokok banyak yang perempuan dan sudah tua. Ia juga menanyakan bagaimana mengatasi krisi negara kedepannya jika Surat Utang Negara 30% dikelola oleh asing. Kemudian, ia menanyakan solusi dari Dirjen PPR dalam menanggulangi proyek yang terlambat. Ia juga menanyakan mengenai penetapan potensi pajak yang bisa dihasilkan dari sektor ecommerce oleh Kemenkeu, terlebih potensi UMKM yang bertransaksi lewat online.

Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Puteri meminta dan berharap pada OJK dan jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan sosialisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait penangguhan kredit.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank OCBC NISP, Bank UOB Indonesia, Bank Smitomo Mitsui Indonesia, Bank DSB Indonesia dan Bank Mizuho Indonesia

Puteri menanyakan terkait seberapa besar saham dan influence dari negara masing-masing dan apakah ada titipan dari parent company. Terkait Bank Mizuho, Puteri mengetahui bahwa Direktur Kepatuhan Bank Mizuho dari Bank Indonesia. Puteri menanyakan pendapat Bank Mizuho terkait pengawasan OJK jika Direktur Kepatuhan berasal dari internal. Puteri juga menanyakan persentasi kredit US Dollar dari semua bank.

RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas

Puteri mempertanyakan berapa untuk dapat mewujudkan pembangunan untuk 5 tahun kedepan, karena terkait dengan pembiayaan dan kerangka reguasi RPJMN belum dijelaskan,

Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Puteri menanyakan sanksi seperti apa dan sudah sejauh mana peringatan Bank Indonesia kepada bursa yang bersangkutan dengan Jiwasraya. Puteri meminta masukan terkait mitigasi yang dilakukan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait insider trading. Ia juga menanyakan peran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam memblokir 800 rekening efek yang terlibat kasus Jiwasraya.

Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Puteri menanyakan apakah strategi yang dilakukan di perusahaan masing-masing terutama di asosi secara menyeluruh sehingga permasalahan tidak menyeret semuanya.

Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Puteri berpendapat bahwa dengan adanya cukai plastik, maka akan ada Putus Hubungan Kerja (PHK) pekerja, mengancam pabrik-pabrik plastik dan pengolahan limbah daur ulang, relokasi pabrik, dan Putri
beranggapan bahwa itu hanyalah pernyataan kontra soal cukai kantong plastik ini. Putri bertanya sejauh mana perhitungan dari pemerintah dalam penerimaan negara dan kerugian apa saja yang akan diterima oleh perusahaan produksi plastik tersebut

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Puteri menanyakan pendapat Menteri Keuangan terkait eksekusi sebelum feasibilitas study pada case di Indonesia. Ia juga menanyakan bagaimana penyertaan modal negara memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Panin Permata, BTPN dan Bank Mega

Puteri menegaskan mengenai produk dari BPTN yaitu kredit UMKM yang dalam lapangannya masih banyak terjadi kendala seperti risiko operasional dan kejaran target yang justru dapat menimbulkan konflik sosial. Puteri juga bertanya mengenai kerelevanan PBI dalam dunia perbankan Indonesia.

Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Puteri Komaruddin mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba untuk mengisi sensus online dan menurutnya itu menjadi sebuah experience yang baik dan Puteri mengapresiasi atas kerja keras BPS, tapi menurut Puteri ada hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan hacking data, apakah BPS sudah pernah mengundang para hacker untuk mencoba meng-hack data BPS. Lalu, bagaimana cara BPS untuk melihat atau menilai kualitas dari jawaban responden yang dikumpulkan oleh para petugas sensus.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Puteri menanyakan bagaimana koordinasi antara DPR dengan K/L dan pemda sejauh ini untuk memastikan bahwa tujuan utama untuk mengurangi inkonsistensi data itu dapat dilakukan dengan
baik. Puteri juga menyampaikan mengenai perbedaan data desa antara Kemendagri dengan BPS di mana hal ini diutarakan oleh Menteri Keuangan, ketika raker dengan Komisi 11. Puteri menanyakan mengenai langkah apa yang dilakukan BPS untuk pemutakhiran data terkait dengan perkembangan desa. Hal ini dikarenakan jumlah desa lebih banyak tercatat di BPS daripada di Kemendagri sementara data untuk pemekaran desa adanya di Kemendagri dan bukan di BPS. Puteri ingin mengetahui apakah BPS sudah memiliki langkah-langkah koordinasi yang dilakukan BPS bersamaan dengan Kemendagri agar temuan desa fiktif bisa mendapatkan jawaban yang pasti.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri

Puteri meminta pemerintah untuk lebih proaktif lagi untuk membangun cabang lebih banyak di luar negeri yang akan menjadi potensi  besar bisnis perbankan khususnya untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Putri juga menanyakan sejauh mana Bank Mandiri melakukan ekspansi ke luar negeri dan dukungan yang bagaimana Bank Mandiri butuhkan dari legislator .

Evaluasi Kinerja TA 2019 dan Rencana Kerja TA 2020-Komisi 11 Raker dengan Gubernur Bank Indonesia

Puteri mengingatkan payung hukum fintech harus diperbaiki dan diperhatikan. Puteri mengatakan pernah bekerja di OJK jadi tahu ada sentimen antara OJK dan BI sehingga koordinasinya terganggu. Puteri bertanya apa program strategi BI untuk mendalami pasar keuangan?

Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN

Puteri menanyakan terkait progres road map transformasi dan apakah akan ada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Lalu Puteri juga menanyakan siapa saja stakeholder yang terlibat dan apa fungsi masing - masing dalam pengawasan pengelolaan PT Taspen.

Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara Indonesia (BNI)

Puteri ingin menanyakan digitalisasi oleh BNI, diketahui bahwa banyak bank yang menutup cabangnya dan diganti dengan sistem digital. Apakah ada impact dalam hal SDM BNI? Apakah nanti karyawan dipindahkan? Terkait dengan kasus pembobolan cabang BNI Ambon, Puteri menanyakan kiat BNI dalam peningkatan efektivitas pengawasan internal,
diharapkan agar jangan ada praktik bank dalam bank yang nantinya dapat menjalar. Selain itu Puteri menanyakan seberapa signifikan program BNI dalam mendukung program smart city. Seperti diketahui sekarang terdapat cashless society dan bagaimana program tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Terakhir, apa saja kendala dari BNI dalam distributor di Indonesia Timur agar warga bisa merasak

Latar Belakang

Puteri Komarudin terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024 setelah memperoleh sebanyak 70.164 suara mewakili Partai Golongan Karya dari Dapil Jawa Barat 7. Puteri merupakan anak dari Ade Komarudin atau yang akrab disapa Kang Akom, mantan Ketua DPR RI sekaligus Politisi Partai Golongan Karya.

Puteri merupakan sosok milenial yang cerdas dan berintegritas. Puteri seperti tak sungkan tampil di forum-forum publik baik dalam dan luar negeri. Sejak memutuskan berkuliah di University of Melbourne, dirinya sudah aktif di PPI Australia dan sudah bergiat di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Puteri Anetta Komarudin juga memiliki program untuk memberantas rentenir di Dapilnya.

Pendidikan

SD Al Azhar 1 Jakarta, 1999-2005

SMPN 19 Jakarta, 2005-2008

SMA Chai Chee Secondary School Singapura, 2009-2010

Diploma Trinity College Foundation Studies, 2011

S1 University of Melbourne Australia, 2012-2015