Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Sumatera Utara II
Komisi XI - Keuangan dan Perbankan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
12/07/1968
Alamat Rumah
Jl. Abd. Lubis No.75
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
XI - Keuangan dan Perbankan

Sikap Terhadap RUU






















Tanggapan

Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP

Sihar menyanpaikan bahwa fungsi dari BPKP itu luar biasa. Kita menaruh harapan tinggi untuk BPKP mengawal program pembangunan nasional yang sekira kalau di dananya sudah sangat amat besar. Kalau soal anggaran kita kira bersepakat. Hanya saja memang rasanya juga supaya tidak dari tahun ke tahun begini dan begini terus ada sesuatu yang harus kita pikirkan bersama untuk melakukan terobosan-terobosan bagi mengawal pembangunan nasional yang dananya sedemikian besar. Karena posisi BPKP sebagai internal auditornya pemerintah. kalau kemudian BPKP sebagai internal auditornya pemerintah mampu untuk menyusun satu sistem inter kontrol yang kuat, kemudian eksternal auditor BPKP dalam BPK dalam hal ini mestinya tidak terlalu lagi banyak. Temuan-temuan dan berbagai macam hal yang di sana-sini masih banyak sekali yang kemudian bersifat temuan. Bahkan banyak temuan yang kemudian tindak lanjutnya juga sistemnya yang tidak kuat. Berikutnya, di sini ada target Rp2 trilun 644 miliar. Kalau besok ini BPKP misalnya bisa mencapai 3 triliun ini kinerjanya baik. Padahal kalau sistemnya sudah baik mungkin ini menjadi berbanding terbalik. Ada di poin 5 meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern. Berkaitan dengan masalah hutang sampai sejauh mana perhatian dari BPKP terkait dengan hutang pemerintah kita yang kian tahun kian besar. Artinya ini juga kita berharap ini juga bisa menjadi perhatian dari BPKP karena dengan besarnya hutang ini kita tahulah beberapa akhirnya banyak yang bunga hutang yang jatuh tempo yang harus kita bayar setiap tahunnya cukup masyarakat apalagi juga tahun ini 2024 juga diprediksi hutang juga akan bertambah lagi.


Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)

Sihar menanyakan perbedaan yang akan ada di tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan pajak yang diasumsikan akan meningkat dan menanyakan mengenai latar belakang ekonomi di tahun 2020. Ia juga menanyakan kemungkinan adanya penambahan item-item yang dipajaki. Ia menyampaikan salah satu kriteria yang digunakan untuk TKDD adalah percepatan penyaluran dan kinerjanya namun di saat yang sama ada daerah yang mempunyai potensi ekonomi tapi pertumbuhannya rendah, seperti di Pulau Nias, Labuhan Batu. Menurutnya, tidak ada penyaluran dana desa di sana tapi potensi ekonomi di sana cukup baik, seperti di Nias ada potensi pariwisata dan di Labuhan batu ada perkebunan sawit yang mungkin bisa jadi perhatian. Ia menanyakan kriteria desa mandiri dan maju.


Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Sihar mengatakan jika dilihat dari rasio total pinjaman PT PII, apakah hal ini mengindikasi adanya konsorsium bersama dengan penjamin lainnya atau hanya menjamin dari sisi pemerintahnya atau justru untuk whole project.


Tugas, Fungsi, dan Program Kerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), dan Dirjen Perbendaharaan

Sihar menanyakan mengenai bea cukai real untuk minuman beralkohol, rokok, dll. Ia juga menanyakan tentang e-commerce apakah menjadi one rate dan ditentukan oleh internal Bea Cukai atau tidak. Ia juga menanyakan kepada Dirjen Pajak mengenai sektor mana yang masih memiliki ruang dalam penerimaan pajak dan jenis PPh yang menjadi fokus serta strateginya. Ia juga menanyakan alasan dari pengawasan dalam menjaring wajib pajak baru berkualitas baik dalam pengawasan dan ekstensifikasi. Ia meminta kepada Dirjen PPR tentang KPBU untuk diberikan data dan contoh kasus yang sukses agar nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi Komisi 10 dan masyarakat yang ingin bekerjasama dengan BUMN.


Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terkait emiten, Sihar menanyakan motif dari munculnya aturan dimana 40% saham yang diperdagangkan mendapatkan Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Sihar menanyakan terkait kesetaraan anak-anak di wilayah Pulau Jawa yang mendapatkan beasiswa. Ia juga memberikan saran kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk yang menerima beasiswa harus ada kontribusi untuk negeri.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Untuk JAMKRINDO terkait lingkup usaha, Sihar mengatakan bahwa ia belum melihat adanya market share dari penjaminan JAMKRINDO kepada UMKM. Ia juga menanyakan unit bisnis apa yang memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang melemah.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank OCBC NISP, Bank UOB Indonesia, Bank Smitomo Mitsui Indonesia, Bank DSB Indonesia dan Bank Mizuho Indonesia

Sihar melihat ada perbedaan pada pertemuan kali ini, yaitu adanya NIM dan NPL yang relatif lebih rendang dibanding bank-bank yang lain. Sihar menanyakan bagaimana cruising strategu dari para bank swasta .


Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sihar mengatakan perlu ada kajian mengenai hilangnya lapangan kerja tradisional dan digantikan oleh otomatision.


RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas

Sihar mengatakan bahwa materi yang disampaikan Bappenas ada yang menarik jika dibandingkan dengan asumsi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia adanya sedikit perbedaan. Yang dimana
asumsi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 5% tetapi pada saat ini targetnya adalah 6%, yang dimana untuk mendapatkan asumsi pertumbuhan 6% membutuhkan waktu 31 tahun sehingga perlu adanya penguatan di sektor pertumbuhan.


Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Terkait Q3 di tahun 2019 total tertanggung 5,8 yang menjadi indikasi riset market, maka Sihar meminta klarifikasi apakah sudah jenuh apa ada fenomena lain. Pada tahun 2015 dan 2018 antara perubahan Asuransi Jiwa dan pertumbuhan ekonomi mengalami bertolak belakang, ketika total aset mengakali penurunan, dan Sihar menanyakan apa yang menjadi penyebab dari masalah ini. Terkait pertumbuhan rincian klaim, Sihar bertanya komposisi sehat bagi Asuransi Jiwa dan umum terhadap investasi mercury seperti apa.


Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Sihar bertanya mengapa plastik yang dipilih untuk cukai, karena Sihar menganggap masih banyak hal lain,
seperti ada diskotik yang menjadi tujuan utama orang ke Jakarta atau limbah pewarna B3 yang sangat berbahaya, dan Sihar menjelaskan bahwa Komisi 11 butuh studi soal ini karena akan ada hubungannya dengan Omnibus law Perpajakan. Soal tarif, Sihar menanyakan bench mark Indonesia siapa, dan negara mana, karena ini harus dihubungkan dengan pendapatan Indonesia sendiri.


Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Sihar menanyakan apakah ada analisis untuk melihat kendala di sektor struktur industri.


Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Sihar mengatakan Pemerintah pada periode pertama fokus pada infrastrukur, dan sepertinya saat ini sudah mulai memasukkan unsur bisnis ke dalam kebijakannya melalui pembentukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sehingga ia berharap RUU tersebut dapat mengatasi persoalan pengangguran yang ada.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Panin Permata, BTPN dan Bank Mega

Sihar menyatakan bahwa adanya jarak antar cabang-cabang provinsi berdasarkan realita khususnya daerah Sumatera Utara. Sihar mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden maka perlunya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Sihar juga bertanya mengenai langkah yang akan dilakukan oleh bank swasta dalam rangka meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Sihar bertanya dalam penerbitan surat utang ada investor ditawari di atas 5%, itu berapa spread penerbitan surat utangnya.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sihar menyatakan perlu ada pendalaman data sehingga mendapatkan kondisi Perbankan bangsa. Sihar juga menanyakan apa indikator dari mencabut bank penjamin.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Sihar menyampaikan bahwa metodologi menjadi sangat penting jika berkaitan dengan indeks demokrasi
Indonesia. Sihar menjelaskan pada tahun 2018, Majalah Ekonomis mengeluarkan topik tentang democracy index di mana Indonesia menempati ranking 65 dari 167 negara, tetapi yang menarik bukan rankingnya, karena dalam demokrasi indeks yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence unit tersebut menggunakan 5 faktor yang salah satunya adalah kategori yang diberikan oleh mereka terkait dengan tipe demokrasinya. Sihar menyampaikan bahwa IPM ada 3 faktor. Sihar melihat validitasnya di mana tingkat partisipasi angkatan kerja ini perlu ditinjau ulang. Terkait dana desa, Sihar menanyakan apakah ada studi potensi desa, jika ada, Sihar menanyakan mengenai frekuensi waktu pelaksanaannya.


Evaluasi Kinerja TA 2019 dan Rencana Kerja TA 2020-Komisi 11 Raker dengan Gubernur Bank Indonesia

Sihar bertanya bagaimana kebijakan BI dalam mensinkronkan respons atas kebijakan piskal policy? Di sumatera utara ada 2 wilayah yang bisa sumber pertumbuhan ekonomi baru yaitu Nias yang dikelilingi laut tapi masalahnya adalah stunting dan Madina yang disana ada dermaga buatan Spanyol, kaya juga agro dan pertambangan, tapi negara tak pernah mengolahnya. Bagaimana jika BI menjadikan ekspor impor yang jadi parameter dalam ekonomi? Mandailing dapat julukan kota sejuta pesantren, jadi itu bisa menjadi peluang untuk apa yang Gub sampaikan.


Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN

Sihar meminta penjelasan terkait ringkasan income statement dari semua polis dan menurut Sihar perlu dirinci masing - masing beban dan benefit dari 4 produk. Sihar juga bertanya apakah tidak ada policy yang memberitahu claim rate.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

Income perkapita mencapai 23-25 USD dan perlu 20 tahun untuk mencapai kesana. Sihar
bertanya seberapa cepat pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk mencapai kesana. Sihar juga meminta gambaran agar para anggota Komisi XI menyiapkan dari sisi regulasi. Untuk Rabobank, Sihar bertanya apa selanjutnya kegiatan Rabonank dan apakah akan masuk lagi ke Indonesia. Sihar mengatakan bahwa ia ingin melihat seberapa optimis Rabobank terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk Standard Chartered, Sihar bertanya sektor apa yang menjadi proritas Standard Chartered Bank. Karena menurut Sihar ini akan memengaruhi profit bank dan harus mendorong kredit ke sektor-sektor tertentu.


Latar Belakang

Sihar terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah memperoleh 165.545 suara mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk Dapil Sumut 2.

Pada masa kerja 2019-2024 Sihar akan bertugas di Komisi 11 yang membidangi Keuangan dan Perbankan.

Pendidikan

SD Jakarta (Lulus 1981)

SMP Jakarta (Lulus 1984)

SMA Pangudi Luhur Jakarta (Lulus 1987)

Bachelor of Science in Businees Administration, University of Arizona- Amerika Serikat (Lulus 1991)

Master of Businees Administration, Creighton University Ohama - Amerika Serikat (Lulus 1993)

Program Diploma Businees Economic, Strathclyde University, Glasgow (Lulus 1998)

Doctor of Businees Administration, Manchester Businees School - Manchester - Inggris (Lulus 2005)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
12/07/1968
Alamat Rumah
Jl. Abd. Lubis No.75
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
XI - Keuangan dan Perbankan