PDI Perjuangan - DKI Jakarta I

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Hasil Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Perwakilan Pengusul

Putra memberikan usulan jika pengamalan Pancasila jangan dihapuskan, tapi justru dimasukkan dalam poin a-nya bahwa “sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia maupun masa depan dunia sebagai sistem penyangga kehidupan utama baik generasi saat ini maupun yang akan datang untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengelola dan memanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana pengamalan Pancasila dan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lalu, terkait dengan Pasal 25, Putra merasa ini sudah bagus terkait dengan komersialisasi dan non komersialisasi, tapi ia ingin agar kalimat dan pasalnya dibuat lebih rigid agar jangan ada pemanfaatan keanekaragaman genetik tumbuhan dan satwa yang dilindungi seperti yang tercantum di Pasal 20. Di dalam Pasal 20 sudah jelas ada kategori 1 yang dilindungi secara ketat, kategori 2 yang dilindungi terbatas, dan kategori 3 yang dipantau. Jadi, Putra mengusulkan agar Pasal 25 betul-betul mengacu pada Pasal 20 dengan adanya 3 kategori itu.

Penjelasan DPR-RI dan Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran - Raker Baleg dengan Mendikbudristek dan Dirjen Dikti

Putra mengaku memang ini pertama kali mendengarkan pandangan Pemerintah dan memang reaksi pertama Putra adalah mengapa UU yang demikian bagusnya, yang merupakan produk DPR-RI di tahun 2013, kenapa PP-nya sangat lama dibuat. Kenapa lambat sekali membuat peraturan turunannya, bisa memakan waktu 3 tahun bahkan sampai 8 tahun baru jadi. Jadi kalau memang DPR-RI mengambil inisiatif merevisi UU ini, ini bukan Putra mau membela Pimpinan sama Ketua Panja dan Panjanya, jangan salahkan DPR-RI kalau mengambil inisiatif, karena DPR-RI pengambil, pembuat UU yang diamanatkan oleh UUD 45.

Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - RDP Baleg dengan Kapolri dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Putra concern terkait dengan rehabilitasi, khususnya medis dan sosial, kalau di negara-negara maju rehabilitasi ini sangat serius. Putra menilai Minol ini tingkat ketergantungannya cukup tinggi.

Pandangan terhadap RUU Penyiaran dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran

Putra Nababan mengatakan terkait RUU tentang RTRI ini, ia ingin agar dari KNRP dapat melihat dan menelaah terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh TVRI dan RRI karena skill dan pay-roll mereka berbeda, dan bagaimana dampak keduanya ini jika digabungkan.

Tanggapan

Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Putra mengatakan Fraksi PDI-Perjuangan selalu mendukung 100% atlet naturalisasi. Komisi 10 DPR sudah menyetujui 7 orang atlet sepakbola naturalisasi selama 5 tahun terakhir, akan baik jika Kemenpora dan PSSI datang dengan disertai evaluasi atlet-atlet tersebut, bagaimana mereka bermain, apa perbaikan yang sudah mereka lakukan, data-data itu perlu disertai kepada kita agar kita tidak hanya menyetujui tapi melihat perkembangan dunia sepakbola. Ia juga menanyakan kalau naturalisasi, bagaimana dengan program pembibitan atlet Timnas Indonesia. Terakhir, Putra juga menanyakan para atlet Ragnar, Thom and Maarten, why do you want to join the Indonesia Team. What are your hopes to become an Indonesian player Can you explore the answer, so everybody in here and a lot of Indonesian viewers get to know you better.

RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

F-PDIP mengatakan persetujuannya pada Pagu Anggaran Kemenpora TA 2024 sebesar Rp2 Triliun dengan permohonan penambahan anggaran Rp3,7 Triliun untuk dibawa ke Badan Anggaran DPR-RI untuk dibahas, diperjuangkan dan disetujui. Putra Nababan mengapresiasi Kemenpora yang telah berhasil mengalokasikan dana untuk 4 Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional yang salah satunya di DKI Jakarta, tetapi Putra masih berharap dan kita perjuangkan untuk 6 SLOMPN yang belum berhasil dianggarkan dan didukung oleh Bappenas. Menurut Putra Nababan, ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya Komisi 10 dan Banggar DPR-RI juga Kemenpora bisa melakukan komunikasi dan pendekatan. Khusus untuk penambahan anggaran yang akan diperjuangkan Komisi 10 di Banggar, Putra titip agar maksimal diperjuangkan kegiatan dukungan peralatan PON Aceh-Sumut 2024 karena kita sudah bolak-balik ke Aceh dan Sumut dan melihat lokasi disana. Kemudian, juga diperjuangkan dukungan pembinaan 10 Sentra Olahraga Prestasi. Putra Nababan meminta tolong Menpora memperjuangkan Laboratorium Sport Science untuk sarana pendukung SLOMPN. Putra mengerti bahwa ini bukan dari anggaran Kemenpora tapi ini untuk kesuksesan atlet kita.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)

Putra menyampaikan bahwa terkait dengan kerja kita bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ristek selama hampir 5 tahun dan kita ingin agar ini menjadi Legacy dan tidak ganti pemerintahan atau ganti menteri dan ganti segala macam ganti kurikulum. Kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama tentunya ini hanya bisa terjadi kalau kita membuat payung hukum yang kuat untuk mengawal kerja-kerja dan Legacy kita. Covid 19 itu yang telah kita lewati dengan cukup baik menurut penilaian banyak negara ya ini terjadi dalam satu generasi seperti perang dunia ke-2. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa bagaimana kita kolaborasi dengan Kementerian melewati pandemi bersama dengan anak didik dan lembaga pendidikan yang lainnya nah ini pengalaman yang tidak bisa diulang lagi. Putra mengatakan di Badan legislasi kita sudah sepakat di sini untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan ternyata di Badan legislasi banyak teman-teman kita yang tidak setuju. Sehingga itu tidak kita lanjutkan. Putra mengusulkan kita satu suara kita satu rampak barisan ayo kita revisi payung hukumnya untuk melindungi produk-produk yang sudah kita kerjakan sejak kita dilantik Oktober 2019 kemarin sampai nanti kita selesai di bulan September 2024.

RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Putra menyampaikan bahwa di dapilnya itu atlet yang ada di sana itu tragis sekali mereka, bahkan supply vitamin itu terlambat. Beberapa orang tua harus membayar sendiri untuk mereka ikut dalam ajang internasional dan ini masih berjalan sampai sekarang. Putra berharap dari 5 Deputi yang mengajukan sampai Rp3,7 triliun ini kalau boleh hanya pilih satu kita pilih yang untuk masa depan. Kita mau melihat bendera Merah Putih dikibarkan di ajang SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade itu yang penting.

Penyampaian Aspirasi Tindak Lanjut Permasalahan SDM PTNB - RDP Komisi 10 dengan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Baru

Putra mengatakan bahwasanya mengusulkan banyak hal yang kita angkat dari pertemuan ini pertemuan khusus Komisi 10 DPR-RI dengan petinggi-petinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama kemudian ini banyak yang aneh-aneh salah satu yang anehnya kita lihat adalah pengakuan terhadap orang yang sama tiganya diakui ada SK-nya, jadi ini sangat melanggar, sangat tidak bagus dan ini harus menjadi penjara utama dari kita.

Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Raker Baleg dengan Menkumham dan DPD-RI

Putra mengapresiasi Menkumham yang telah mengamankan Sisdiknas, sehingga itu masuk ke dalam long list Prolegnas. Saat ini adalah momentum bagi Komisi 10 DPR-RI agar Pemerintah mengusulkan RUU Sisdiknas kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas Tahun 2022. Putra mewakili Fraksi PDI-P memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam nota keuangannya bahwa peningkatan SDM itu menjadi prioritas di tahun 2023. RUU Sisdiknas menjadi semangat kami di Komisi 10 DPR-RI dan Fraksi PDI-P dalam memperjuangkan sistem pendidikan yang terintegrasi.

Laporan Ketua Panja RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pendapat Mini Fraksi, Pandangan Pemerintah, Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I, dan Penandatanganan Naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan HAM

Putra Nababan sebagai perwakilan dari Fraksi PDIP menyampaikan pendapat akhir Fraksi PDIP terhadap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Tahun 2022. Pada kesempatan yang sangat berbahagia, F-PDIP mengajak untuk tetap mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan panduan kita dalam mewujudkan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu hingga menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan sumber daya manusia perlu didukung oleh aspek keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, karena itu, dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing unggul perlu melibatkan peran psikologi secara profesional dan bertanggung jawab. Sejak psikologi dinyatakan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, kiprahnya dalam ikut mensejahterahkan kehidupan rakyat makin meluas, karenanya psikologi di Indonesia harus dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan agar dapat berperan aktif mengatasi persoalan bangsa dan negara. Pada dasarnya, psikologi harus dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari perilaku sehingga mampu merambah hampir di seluruh bidang pekerjaan di mana dijumpai kecemasan-kecemasan yang menghambat kinerja sehingga dapat diatasi dengan baik. Selain itu, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai psikologi yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi psikolog masyarakat dan pemerintah. Atas dasar tersebut, maka DPR-RI berinisiatif mengusulkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dan membentuk Panja dalam prosesnya. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi secara umum mengatur tiga hal yaitu: (1) Pendidikan psikologi; (2) Layanan psikologi; dan (3) Organisasi profesi. Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan di Komisi dan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka F-PDIP memberikan pendapat sebagai berikut: (1) F-PDIP berpendapat bahwa kehadiran RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global; (2) F-PFIP berpendapat bahwa pelaksanaan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga harus mampu memberdayakan manusia yang manusiakan manusia; (3) F-PDIP berpendapat RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dapat menciptakan berbagai bentuk institusi sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia; (4) F-PDIP berpendapat bahwa pembangunan sumber daya manusia di Indonesia harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (5) F-PDIP mengapresiasi kinerja Panitia Kerja RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang sudah bekerja keras dalam semangat gotong royong dan musyawarah mufakat dalam merumuskan setiap butir-butir pasal di UU ini dengan baik. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka F-PDIP DPR-RI menyatakan sikap menyetujui RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk disahkan menjadi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi. F-PDIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi 10 DPR-RI, khususnya Panja RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dan Pemerintah yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan UU ini.

Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI

Putra menyampaikan apresiasinya karena banyaknya lulusan perguruan tinggi yang langsung kerja di tahun 2021. Ia berharap program sejuta guru honorer menjadi PPPK selesai tahun 2023 agar ini menjadi keberhasilan kabinet yang saat ini. Putra menanyakan masa tunggu judicial review UU tentang ASN. Ia berpesan jangan sampai masa tunggu ini menjadi penderitaan bagi guru honorer yang lulus PPPK. Terakhir, berkaitan dengan Implementasi kebijakan Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan dan Anti Korupsi di kampus jangan hanya dilakukan dalam bentuk seminar dan webinar saja, melainkan juga perlu dijadikan workshop pengembangan kurikulum di tahun 2022.

Usulan dan Masukan terhadap Konsep Omnibus Law - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Prof. DR. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Prof. DR. Sulistyowati Irianto, MA, dan Gita Putri Damayana, S.H,LL.M.

Putra Nababan menanyakan kepada Prof. Widodo sebagai tim penyusun Omnibus law, apakah UU yang disusun berdasarkan apa yang disampaikan Mendikbud sebagai arahan Presiden karena ini perlu sinkronisasi. Menurut Putra, jangan sampai Undang-Undang yang disusun tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh para Pakar.

Program Kerja Kemenparekraf Periode 2019-2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Putra mengharapkan ada suatu masterpiece yang bisa dilihat dalam beberapa bulan ke depan dari quick wins yang sudah dipaparkan. Putra mengkritisi masalah ekosistem, ada yang perlu menjadi perhatian, seperti kearifan lokal yang juga hahrus dilibatkan dalam meningkatkan ekosistem pariwisata dan Ekraf. Putra juga berpendapat tentang Ekraf khususnya pada masalah pendampingan dan inkubasi, ini tidak jauh dari keberpihakan, jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Putra berharap Menteri Parekraf bisa berkoordinasi dengan Menkumham.

Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Putra menyampaikan bahwa mengenai olahraha dan pramuka, yang dimana sebelumnya masih di Sisdiknas dan Kepariwisataan, sejak Paripurna sampai sekarang belum ada keputusan, jadi keputusan yang diambil Komisi 10 belum berubah.

Konsep Omnibus Law dan Revisi Implementasi UU terkait Komisi 10 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Badan Keahlian DPR-RI

Putra mengatakan di rapat Baleg ada 2 Menko dan 1 Menteri yang juga membahas Omnibus Law, bahkan Presiden pun ketika dilantik di gedung DPR mengatakan banyak investasi yang terjegal masuk ke Indonesia. Putra mengatakan takut jika Komisi 10 membicarakan Omnibus Law hanya karena terkena latar dimana kebetulan media juga memberitakannya. Putra mengatakan bukan soal uang tapi soal mensejahterakan rakyat, bukan karena Omnibus Law tetapi karena mengusahakan apa yang menjadi stakeholder komisi 10 yaitu masyarakat.

Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - RDPU Baleg dengan PB Ikatan Dokter Indonesia

Putra menyampaikan bahwa Anggota DPR yang punya konstituen dan dipilih rakyat, maka perlu disertakan jaminan. Putra menanyakan jika UU ini berhasil direvisi ada perubahan seperti apa terkait kualitas dokter ini, khususnya nanti di Jakarta Timur. Putra juga meminta tolong dilengkapi juga setelah UU hasil revisi, hasil apa setelah UU direvisi.

Ujian Nasional Tahun 2020, Zonasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 ─ Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Putra menyampaikan bahwa ia mendapatkan paparan Pak Menteri dari WA-Grup sekolah swasta. Ia menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Menurutnya hal-hal seperti ini harus dijaga komunikasinya dan bisa berkolaborasi lebih bagus. Mengenai karakter gotong royong, Putra menanyakan gotong royongnya seperti apa yang mau diambil Pak Menteri. Ia juga menanyakan nilai-nilai apa yang mau diambil.

Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI

Putra Nababan mengatakan bahwa Kemendikbud memiliki program yang namanya Kampus Merdeka yang mengimplementasikan mahasiswa akan mendapatkan nilai SKS jika melakukan magang di luar kampus dan mengajak perusahaan untuk berkomitmen dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk diberikan kesempatan magang.

Program Kerja Tahun 2020 dan Pertimbangan Warga Negara Indonesia atas nama Peyton Alexis dan Fabiano Da Rosa - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Putra mengatakan Kemenpora ini kurang pintar berkomunikasi dengan millenials karena saya telah mengaudit engagement rate bagaimana Kemenpora bisa berkomunikasi dengan millenial baik di instagram, twitter dan juga facebook, inilah yang harus diperbaiki. Putra meminta kepada Bapak Menteri untuk bisa mencari cara bagaimana cara berkomunikasi dengan seluruh millenials khususnya dalam mewujudkan rencana strategis pada poin 2,3 dan 4.

Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Putra Nababan mengapresiasi Pak Menteri yang sudah memaparkan materi, yang dimana tidak banyak Menteri yang selain Presiden yang secara terbuka dalam strategi dalam penanggulangan Virus Corona dengan terbuka
dan begitu cepat.

Prolegnas Tahun 2019-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (tentang Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Konstitusi) dan Feri Amsari (Pusat Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Putra Nababan mengatakan jika berbicara tentang legal justice, ia menyinggung tentang social justice, menurutnya waktu 100 hari itu bukan untuk Baleg melainkan target untuk Pemerintah.

Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terkait dengan single mission branding yang menjadi tantangan, mengenai branding menurut Putra semestinya harus mulai dari brandnya terlebih dahulu. Putra menanyakan untuk rencana kedepannya akan seperti apa. Badan otorita pergi ke Danau Toba, pada saat Danau Toba menjadi super prioritas no 1. Saat Anggota Komisi 10 DPR RI disana melihat badan otorita dan pemerintah pusat belum punya mengostrasi 8 kabupaten/kota disana.

Latar Belakang

Putra Nababan merupakan pendiri idtalent.id, sebuah wadah startup digital yang bertujuan mengatasi krisis talenta di Indonesia dengan menghubungkan para pekerja dan industri sesuai talenta calon pekerjanya. Sebelumnya, Putra Nababan lebih dikenal sebagai seorang wartawan senior yang malang melintang di dunia koran, radio, televisi hingga kanal berita online. Karirnya selama 24 tahun sebagai jurnalis telah menghasilkan berbagai prestasi sebagai pembawa berita terbaik dalam ajang Panasonic Gobel Awards selama empat tahun berturut-turut, hingga menjadi satu-satunya wartawan di Asia Pasifik yang berhasil mewawancarai Presiden Amerika Serikat Barack Obama secara langsung di Gedung Putih. Setelah menuntaskan perjuangannya sebagai penyiar berita dalam program berita Seputar Indonesia RCTI dan mantan pemimpin redaksi Metro TV, Putra Nababan memilih jalur pengabdiannya di dunia politik dengan bergabung sebagai kader PDI-Perjuangan. Pada tahun politik di 2019, Putra Nababan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR-RI dapil DKI Jakarta 1 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Putra Nababan terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 101.769 suara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Putra bertugas di Komisi 10 yang meliputi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Sejarah

Riwayat Pendidikan

SD Kwitang VI PSKD (1980-1986)

SMP Tarakanita 1 (1986-1989)

West High School, Iowa, United States of America (1989-1990)

Midland Lutheran College, Nebraska, United States of America (1990-1994)

Karir Politik

Putra terlibat aktif dalam kegiatan partai sesaat setelah mendapat tugas meliput Ibu Megawati Soekarnoputri selalu Ketua Umum PDI tahun 1995. Kala itu, Putra sebagai wartawan kerap melakukan wawancara eksklusif dengan putri sulung Proklamator RI Bung Karno itu. Meski sudah memiliki kartu tanda anggota PDI Perjuangan sejak 2008, Putra mulai aktif sejak 2017 sebagai tim komunikasi partai atas penugasan Sekjen dan Ketua DPP. Pendidikan Kader Utama PDI Perjuangan November 2017 merupakan kegiatan mandatori pertama yang diikuti Putra dengan baik. Setelah itu, Putra mulai terjun langsung sebagai Pengajar di Sekolah Kepala Daerah pada Desember 2017 dan Februari 2018, jelang Pemilukada serentak 2018.

Pada bulan Februari 2018, Putra mendirikan JUANG, sebuah wadah digital online untuk menjelaskan tata nilai PDI Perjuangan dengan lebih ringan dan mudah dibaca dan dipahami semua kader, khususnya generasi muda. Kemudian Putra juga berhasil mendirikan GESURI.ID sebagai portal berita partai yang telah mewarnai pemberitaan media nasional seputar PDI Perjuangan.

Putra terus mencetak prestasi dengan membangun Cybertroops Partai di 11 Provinsi di Indonesia, hingga mendirikan Sistem Informasi Digital Pemenangan Pemilu untuk PDI Perjuangan. Di sela-sela kesibukannya, Putra juga aktif menjadi Pengajar di Sekolah Manager Tim Kampanye Pilkada, pemberi materi dalam RAKERDASUS DKI Jakarta dan Kalimantan Barat, serta Pemateri dalam Pembekalan Pengurus DPD Jakarta BKO di Pilkada Jawa Barat. Tidak hanya di belakang layar, dalam Pemilukada serentak 27 Juni 2018 lalu, Putra turun langsung sebagai jurkamnas alias Juru Kampanye Nasional di berbagai titik di nusantara.

Pada September 2018, Putra telah resmi terpilih dan siap berjuang bersama, sebagai Wakil Direktur Komunikasi Politik, Tim Kampanye Nasional Jokowi – KH Ma’ruf menuju Pemilu Presiden pada 17 April 2019. Berbagai prestasi dan partisipasi aktif Putra menunjukkan besarnya komitmen dan semangat untuk berjuang bersama PDI Perjuangan dalam segala aspek.