Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34

Alifudin mengatakan kami ingin mengingatkan kembali bahwa kita duduk di ruangan ini untuk menunaikan kewajiban yaitu membangun kesejahteraan rakyat yang telah diamanatkan di dalam konstitusi UUD 1945, rasa keprihatinan yang tinggi dan mendalam kami sampaikan kondisi pandemi Covid-19 yang memasuki gelombang ketiga. Pandemi ini telah menyebabkan menurunnya perekonomian Indonesia. Data dari Kemenaker perbulan Desember 2021 mencatat 72.983 pekerja yang mengalami PHK, dan 4.156 perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerjanya. Hal itu diakibatkan adanya pandemi. Ketika negara belum mampu memberikan kepastian ekonomi bagi para pekerja pasca PHK, para pekerja merasa terbantu dengan adanya program Jamsostek berupa JHT. Pencairan JHT sangat berarti bagi para pekerja tanpa menjadi beban anggaran Pemerintah, karena JHT merupakan tabungan para pekerja yang dititipkan pada Jamsostek untuk diambil manfaatnya ketika terjadi PHK atau kondisi lainnya. Kami Fraksi PKS menyesalkan terbitnya Peraturan Menaker 2/2022 yang membatasi pencairan JHT di BPJamsostek pada usia 56 tahun. Dengan aturan ini, pekerja yang ter-PHK akan terlunta-lunta tanpa ada yang bisa menanggungnya. Kami mengingatkan kepada semua Anggota DPR bahwa penolakan terhadap PerMenaker 2/2022 sangat masif di kalangan masyarakat. Terdapat petisi online terkait penolakan tersebut yang baru tiga hari sudah lebih dari 230.000 orang yang mendatangani petisi tersebut.

Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN

Alifudin memberikan saran untuk diadakan rapat gabungan antara Komisi 9 DPR RI dengan Komisi 6 DPR RI terkait serikat pekerja. Ia juga mengatakan bahwa ia belum membaca draft RUU Cilaka tetapi memang tetap harus dikawal terkait hal ini.

Tanggapan

Pelaksanaan THR Idulfitri 1445 H bagi Pekerja dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial TA 2023 - Raker Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan

Bagaimana pandangan Menaker terkait status pengemudi Ojol saat ini dan apakah statusnya sudah pas dihadapan perusahaan aplikator, mengingat Omnibus Law ketenagakerjaan katanya dimaksudkan salah satunya untuk kejelasan status pekerja ojol yang disediakan sejak 4 tahun yang lalu.

Implementasi Teknologi Wolbachia dalam Pengendalian Dengue di Indonesia - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Akademisi/Pakar

Alifudin mengatakan apabila ada orang yang menyalahgunakan penyebaran nyamuk Wolbachia, apa dampaknya.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan

Aliffudin mengatakan menolak kenaikan iuran BPJS. Alifuddin bertanya bagaimana mengoptimalkan pajaknya, apakah sudah menjamin tidak terjadi defisit lagi, bagaimana akumulasi defisit di tahun-tahun sebelumnya. Alifuddin mengatakan terkait data yang ganda perlu sensus. Alifuddin mengusulkan masyarakat yang pendapatannya Rp8 juta kebawah dibantu iurannya. Alifuddin mengatakan dokter juga bukan hanya memberikan obat tetapi diberi nasihat agar tetap sehat.

Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Alifudin menanyakan dengan adanya BPJS defisit, apakah BPJS ini perlu dipertahankan atau dikembalikan ke yang lama. Yang lama itu tidak pernah mengalami kekurangan bayaran. Selanjutnya tentang preventif menurut Alifuddin memang harus digalakkan kampanye hidup sehat, keuntungan tertentu ini juga mendapat informasi. Selanjutnya ia ingin memberikan masukan perlunya masyarakat senantiasa hidup dalam emotional stability. Sehingga mengurangi orang ke Rumah Sakit. Tentu saja bukan kehebatan jika Rumah Sakit banyak pasiennya, bagaimana bisa memanusiakan manusia. Jangan sampai ada yang ditolak oleh Rumah Sakit. Di Kalimantan Barat ada Rumah Sakit yang tidak punya kelas. Allhamdulillah warga bisa tertangani, mungkin itu suatu masukan bisa dibuka juga seperti RSUD yang ada di Pontianak.

Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alifudin mengatakan masih adanya petugas penyuluh agam islam yang belum dibayar, guru honorer yang masih belum dibayar dan hutang luar negeri yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Ia menyarankan harus ada kajian mendalam dari Kemenkaer untuk menanggulangi hal tersebut dan harus ada pelatihan yang disesuaikan dengan lapangan kerja.

Kepemimpinan dan Kebijakan Pelayanan Keperawatan - Komisi 9 DPR RI Audiensi dengan Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Universitas Indonesia

Alifudin mengatakan bahwa Komisi 9 DPR-RI telah sepakat BPJS kelas 3 Mandiri tetap Rp25.500 dan perjuangan Komisi 9 DPR-RI akan terus berlanjut. Alifudin juga mengatakan bahwa Komisi 9 DPR-RI juga akan berencana membuat panitia kerja yang melibatkan menteri-menteri terkait untuk mengani persoalan-persoalan yang kompleks ini. Alifudin juga menyampaikan di Kota Pontianak, ia sangat senang dengan BPJS apalagi Walikota Pontianak membuat RSUD Sultan Syarif Abdurrahman yang mana tidak ada kelas-kelas sehingga masyarakat khususnya di Kota Pontianak menikmati dan kelasnya itu seperti kelas 1.

Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Alifuddin mengatakan sarana dan prasarana kantor BKKBN yang berada di Kalimantan Barat perlu ditingkatkan karena keberadaanya masih memperihatinkan.

Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan di Daerah — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mempawah, APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, PERSI, ARSADA, dan ARSSI.

Alifuddin menanyakan terkait klaim rumah sakit sudah terbayarkan 100% atau belum. Lalu, terkait validasi data masih ada yang belum sesuai karena ada orang kaya yang mendapatkan PBI namun orang yang susah tidak. Terakhir, Alifuddin menyampaikan bahwa masih ada rumah sakit swasta di Kalimantan yang tidak menerima pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM

Alifudin mengatakan bahwa dibeberapa UMKM terkendala pada izin usahanya sesuai dengan regulasi terbaru. Perlunya BPOM untuk masuk ke dalam sistem lembaga yang menangani barang-barang di daerah perbatasan.

Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Mengenai badan perlindungan pekerjaan migran indonesia dalam Perpres BP2MI. Alifudin memberikan saran untuk dikembalikan saja. Ia juga menanyakan seperti apa struktur biaya penempatan migran kedepannya.

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit

Ternyata Pulau kalimantan belum memiliki RS vertikal, sementara Kaltim akan menjadi Ibukota negara jadi perlu dibangun rumah sakit yang hebat. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia dan masyarakat Kalbar lebih senang berobat ke Malaysia. Aliffudin memohon agar segera dibangun rumah sakit di daerah perbatasan.

Latar Belakang

Alifudin terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 45.516 mewakili Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Kalimantan Barat 1.

Alifudin sebelumnya merupakan Anggota DPRD Kalimantan Barat periode 2009-2014.

Setelah terpilih menjadi anggota DPR pada masa kerja 2019-2024, Alifudin akan bertugas di Komisi 9 yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan .

Pendidikan

SD 3 Pondok Pinang (1977)

SMPN 87 (1981)

SMAN 29 (1984)

Sekolah Tinggi Akutansi Negara (1988)

Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (1998)

Magister Manajemen Universitas Tanjungpura (2005)

Perjalanan Politik

Sepak terjang Alifudin di dunia politik dimulai saat dirinya tergabung dalam Partai Keadilan pada tahun 1998. Saat itu, dirinya langsung dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Kalimantan Barat. Kemudian di tahun 2006, Alifudin dipercaya untuk menjadi Staf Wilda Kalimantan Barat Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PKS. Dan di tahun 2010 hingga saat ini, Alifudin menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah DPW PKS.

Pada tahun tahun 2019, Alifudin menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR-RI untuk Dapil Kalimantan Barat dari PKS dan lolos menjadi Anggota DPR-RI untuk periode 2019-2024.